Sistem politik di Indonesia mengacu pada konsep demokrasi Pancasila yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik secara konvensional maupun nonkonvensional sesuai aturan. Sistem ini terdiri atas unsur-unsur seperti fungsi input dan output serta struktur politik seperti lembaga legislatif dan eksekutif.

1. Sistem Politik di
Sistem Politik di
IndonesiaIndonesia

2. SISTEM POLITIK

3. • Sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira
adalah mekanisme atau cara kerja
seperangkat fungsi atau peranan dalam
struktur politik yang berhubungan satu
sama lain dan menunjukkan suatu proses
yang langgeng
• Bagian atau unsur sistem politik yang
bersifat universal adalah fungsi politik dan
struktur politik.

4. • Menurut Gabriel A. Almond fungsi politik
dalam sistem politik dapat dibagi menjadi 2
bagian, yaitu fungsi input dan fungsi
output.
a. Fungsi input meliputi : artikulasi
kepentingan, agregasi kepentingan,
sosialisasi politik, komunikasi politik dan
rekrutmen politik.
b. Fungsi output meliputi : pembuatan
kebijakan, penerapan kebijakan dan
penghakiman kebijakan.

5. • Fungsi input dan output dapat berjalan
apabila ada struktur politik.
• Struktur politik didefinisikan sebagai suatu
pola interaksi yang dianggap sah, dengan
mana tata masyarakat dipertahankan dan
dipelihara.
• Struktur-struktur politik terdiri atas
kelompok kepentingan, partai politik,
birokrasi, badan legislatif, badan eksekutif
dan badan peradilan.

6. MACAM SISTEM POLITIK

7. • Sistem politik yang didasarkan pada kriteria
siapa yang memerintah dan ruang lingkup
jangkauan kewenangan pemerintah, dibagi
menjadi sistem politik otoriter, sistem politik
demokrasi, sistem politik totaliter dan
sistem politik liberal.
• Macam sistem politik dilihat dari sudut
historis dan perkembangan sistem politik,
maka dikenal sistem politik dari otokrasi
tradisional, sistem politik totaliter dan
sistem politik demokrasi

8. SISTEM DEMOKRASI PANCASILA

9. • Setiap proses politik dalam kerangka
sistem politik demokrasi Pancasila
terutama dalam perumusan, pembuatan,
pelaksanaan dan penegakan keputusan
politik bersifat religius, menjunjung tinggi
martabat manusia, memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Penerapan sistem politik demokrasi
Pancasila dalam kehidupan bernegara
didasarkan pada konstitusi.

10. SUPRASTRUKTUR DAN
INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

11. • Struktur politik di Indonesia dibagi menjadi suprastruktur
politik dan infrastruktur politik.
1. Suprastruktur politik adalah badan atau suatu
lembaga politik yang dibentuk oleh negara untuk
menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan.
Fungsi suprastruktrur politik secara umum sebagai
berikut :
a. Fungsi menjalankan pengambilan keputusan
b. Fungsi menjalankan pelaksanaan keputusan
c. Fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan

12. 2. Infrastruktur politik merupakan
struktur politik di dalam
masyarakat.
Seperti partai politik, kelompok
kepentingan, kelompok penekan,
media komunikasi politik,
organisasi masyarakat dan tokoh
politik.

13. APRESIASI TERHADAP SISTEM POLITIK
DEMOKRASI INDONESIA

14. • Kelebihan sistem politik demokrasi
Pancasila adalah merupakan produk para
pendiri negara terutam dalam memberikan
sifat yang melekat pada sistem politik
demokrasi secara umum.
• Dalam sistem politik demokrasi secara
umum, rakyat diberi hak untuk
berpartisipasi dalam pembuatan dan
pelaksanaan keputusan politik.

15. • Perlu adanya apresiasi terhadap sistem politik demokrasi Pancasila
ada pada setiap warga negara.
• Indikasi demokrasi yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl walau
masih harus disempurnakan lagi, sebagai berikut :
1. Ada jaminan bahwa kebijakan publik dibuat sesuai dengan
kepentingan masyarakat.
2. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala, bersifat
bebas dan adil.
3. Hak untuk memilih.
4. Hak untuk menduduki jabatan publik.
5. Masyarakat perlu kebebasan untuk memperoleh hak-haknya,
seperti berekspresi dan berpendapat.
6. Masyarakat punya akses terhadap sumber informasi alternatif.
7. Masyarakat bebas membentuk atau bergabung dengan
organisasi manapun.

16. PARTISIPASI POLITIK SESUAI
DENGAN ATURAN

17. • Gabriel A.
Almond (dalam
Mochtar
Mas’oed, 1981)
membagi
bentuk
partisipasi
politik seperti
berikut :
Konvensional Nonkonvesional
Pemberian suara (voting) Pengajuan petisi
Diskusi politik Berdemontrasi
Kegiatan kampanye Konfrontasi
Membentuk dan bergabung
dalam kelompok
kepentingan
Mogok
Komunikasi individual
dengan harta benda
Tindakan kekerasan
politik
Perang gerilya dan
revolusi