Reformasi kepegawaian negara di Amerika Serikat telah berlangsung sejak tahun 1780-an melalui berbagai tahapan seperti Whig Theory, Spoils System, hingga diterapkannya Pendleton Act pada tahun 1883 yang membentuk Civil Service Commission dan mulai menerapkan sistem merit. Perjalanan reformasi terus berlanjut hingga diberlakukannya berbagai undang-undang seperti Hatch Act pada 1939 dan Civil Service Reform Act pada 1978 yang membentuk Office of Personnel Management dan Merit

1. United States of America Civil Services Reform
Reformasi
Kepegawaian
Negeri di
Amerika
Serikat
Deky Lioman
Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiik
Program Magister Pengembangan SDM
Based on Web and Documentation :
Dipresentasikan dalam Mata Kuliah : Reformasi Kepegawaian Negeri
@2015

2. United States of America Civil Services Reform
I. United States of America in profiles
Luas Wilayah : 9.629.091 km2
Terbesar ke-3 di dunia , setelah Rusia dan Kanada
Jumlah Penduduk : 313.847.465 Juta Jiwa
Terbesar ke-3 di dunia setelah Tiongkok 1,3 Milyar, India 1,2 Milyar
Ibukota : Washington DC
Kota terbesar : New York City
Pemerintahan : Federal,
Kemerdekaan : Deklarasi : 4 Juli 1776
(dari Kerajaan Inggris)
Bahasa : Inggris Amerika
Lagu Kebangsaan : The Star-Spangled Banner
(Bendera Bertabur Bintang)
Motto : In God We Trust (resmi)
E Pluribus Unum
(dari banyak menjadi satu)
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_luas_wilayah
http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=area&info1=6

3. United States of America Civil Services Reform
II. Sistem Pemerintahan
Amerika Serikat adalah Republik Konstitutional Federal yang memiliki tiga cabang
LEGISLATIVE
Congress
EXECUTIVE
President
JUDICIAL
Supreme Court
DPR
SENAT
President adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan , juga panglima
tertinggi militer. Presiden, menurut Konstitusi, harus memperhatikan bahwa hukum harus
dijalankan dengan penuh sebaik-baiknya, dan menjaga, melindungi, dan mempertahankan
Konstitusi.
Presiden dapat menyetujui legislasi yang diajukan Kongres untuk menjadi undang-undang
atau dapat pula memvetonya, mencegahnya untuk menjadi undang-undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat
Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di dalam sistem peradilan federal.
Mahkamah Agung berurusan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan
Pemerintah Federal, sengketa antar-negara bagian, dan tafsiran Konstitusi Amerika
Serikat, dan dapat mendeklarasikan bahwa legislasi atau tindakan eksekutif yang dibuat
pada pemerintah pada tingkatan manapun sebagai tidak konstitusional, membatalkan
undang-undang dan menciptakan preseden untuk undang-undang dan keputusan-
keputusan pada masa depan
Konstitusi memberikan banyak kekuasaan bagi Kongres. termasuk
kekuasaan untuk memungut dan mengumpulkan pajak , untuk
menggulirkan uang dan nilainya; menyatakan perang, membentuk
dan mendukung militer AS , menyediakan senjata dan disiplin
milisi AS, menjalankan legislasi eksekutif di Washington DC,
membuat undang-undang yang diperlukan untuk menjalankan
kekuasaan tersebut dengan benar dll.

4. United States of America Civil Services Reform
Konstitusi
Dalam
Pemerintahan
Amerika
Serikat

5. United States of America Civil Services Reform
III. Civil Services Reform in Historical
a. The Whig Theory (1780s – 1828)
Bahwa public service adalah domain
dari kelas elit
Bahwa kalangan keluarga tertentu
memiliki tradisi dalam
penyelenggaraan public service

6. United States of America Civil Services Reform
b. The Spoils System (1828 – 1883 )
Andrew Jackson menjadi presiden pada tahun 1829 dan
segera memecat sekitar 1.000 pekerja, menggantinya dengan
pendukung politiknya sendiri.
Metodenya pengangkatan pekerja federal yang dikenal sebagai
“spoils sistem” -> sistem rampasan
Andrew Jackson menggunakan “government jobs” sebagai
metode "patronase" (konco/pertemanan) untuk memberikan
penghargaan kepada pendukungnya dan menghapus elitis dari
birokrasi
Spoils System menyebabkan inefisiensi dan korupsi di pemerintahan

7. United States of America Civil Services Reform
c. Pendleton Act (1883)
George Hunt Pendleton
mengajukan The Pendleton Act, yang disetujui
kongres pada 1883
The Pendleton Act of 1883 ikut andil dalam
berdirinya United States Civil Service
Commission, yang mana menempatkan sebagian
besar karyawan pemerintah federal pada merit
system dan sekaligus mengakhiri masa dari “spoils
system”
Pendleton Act memfasilitasi bahwa government jobs
akan diisi atas dasar ujian kompetitif.

8. United States of America Civil Services Reform
Pendleton Act (1883)
The Pendleton Act,
adalah undang undang yang mengatur dan meningkatkan
kepegawaian sipil Amerika Serikat.
Civil Service Commision beranggotakan 3 orang diangkat
oleh presiden dengan persetujuan dari senat.
Undang-undang ini ditandatangani menjadi undang-undang oleh
Presiden Arthur pada tanggal 16 Januari 1883, menandai awal dari
sistem merit dalam pelayanan di federal.

9. United States of America Civil Services Reform
d. Hatch Act (1939)
officially An Act to Prevent Pernicious
Political Activities
Hukum federal Amerika Serikat yang
melarang karyawan di executive branch of
the federal government,
kecuali presiden, wakil presiden, dan
pejabat tinggi tertentu yang ditunjuk
terlibat dalam kegiatan politik.

10. United States of America Civil Services Reform
e. Civil Service Reform (1978)
The Civil Service Reform Act of 1978,
(13 Oktober 1978)
UU Reformasi Civil Service
Pada masa Presiden James Carter’s
Membubarkan Civil Service Commision
Mendirikan Office of Personnel Management (OPM)
Mendirikan Merit System Protection Board (MSPB)
Memperkenalkan istilah Senior Executive Service (SES)
Memperluas Grade System (GS)

11. United States of America Civil Services Reform
IV. Office of Personnel Management (OPM)
Office of Personnel Management adalah sebuah badan
independen dari pemerintah Amerika Serikat yang mengelola
civil service pemerintah federal.
Atau dapat dikatakan OPM sebagai BKN nya Amerika Serikat

12. United States of America Civil Services Reform

13. United States of America Civil Services Reform
V. Merit System Protection Board (MSPB)
MSPB adalah lembaga independen Quasi Judicial yang didirikan
pada tahun 1979 untuk melindungi Merit System pegawai
federal terhadap praktik partisan political dan kegiatan yang
dilarang lainnya dan untuk memastikan perlindungan yang
memadai bagi karyawan federal terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh agency management.
Fungsi yang mirip dengan KASN di Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Merit_Systems_Protectio
n_Board
MSPB adalah suksesor dari Civil Servive Commision yang telah dihapuskan pada tahun 1979.
Contoh kasus :
Ketika seorang karyawan dari Executive Branch agencies dipisahkan dari posisinya, atau ditangguhkan selama lebih
dari 14 hari kerja, karyawan dapat meminta seorang karyawan MSPB melakukan sidang ke dalam masalah dengan
mengajukan banding, umumnya dalam waktu 30 hari.
Dalam sidang itu, agency harus membuktikan bahwa tindakan itu dibenarkan dan karyawan akan diberikan
kesempatan untuk memberikan bukti untuk menyanggah bahwa hal tsb tidak benar.
Sebuah keputusan MSPB mengikat kecuali disisihkan banding ke pengadilan federal.

14. United States of America Civil Services Reform
VI. Performance Management
Performance
Appraisal
Handbook of employee performance management

15. United States of America Civil Services Reform
VII. Sistem Penggajian - General Schedule (GS)
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Schedule_(US_civil_service_pay_scale)

16. United States of America Civil Services Reform 16
Sarjana GS-5
Step 1 $ 27.982 = Rp.363.766.000
(Rp. 30.313.833/bln)
Master GS-9
Step 1 $ 42.399 = Rp. 551.187.000
(Rp. 45.932.250/bln)
Ph.D GS-11
Step 1 $ 51.298 = Rp.666.874.000
(Rp. 55.572.833)
Contoh GS berdasarkan
Kualifikasi Pendidikan:

17. United States of America Civil Services Reform 17
Telah ada
Group Jabatan (Rumpun Jabatan)
Lebih dari 400 Occupation

18. United States of America Civil Services Reform
Contoh Analisis Beban Kerja
dan Konversi ke Tabel GS
pada Jabatan Hospital
Engineer
(dalam dokumen GS-0800)
GS-14 Step 1 $ 86.399 = Rp. 1.123.187.000 atau
Rp.93.598.917/bln

19. United States of America Civil Services Reform
VIII. Senior Executive Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Senior_Executive_Service_(United_States)

20. United States of America Civil Services Reform 20

21. United States of America Civil Services Reform
– Leading Change
– Leading People
– Results Driven
– Business Acumen
– Building Coalitions
28 competencies – personal and professional attributes that are critical to
successful performance in the SES:
Meta-Leadership SES core qualifications:

22. United States of America Civil Services Reform
Upaya reformasi civil services sudah mulai dilakukan sejak tahun 1780 an, dimana saat itu sudah ada upaya
untuk memerangi ketidakadilan yang dimulai dengan mengurangi dominasi kaum elitis walaupun dengan
praktek spoil system, lalu dilanjutkan dengan Pendleton Act 1883 yang akhirnya mendirikan Civil Service
Comission. Lalu dengan Hacth Act 1939 yang membatasi bahwa pejabat negara tertentu tidak diperkenankan
melakukan kegiatan politik. Terakhir dengan CSR Act 1978 membuahkan UU civil services yang secara lebih
jelas berdasarkan merit system. Dan dibentuk 2 Badan yaitu Office of Personnel Management dan Merit
System Protection Board
Kesimpulan dan
Lesson Learned
1. Reform = Evolution
The Wig Theory
(elitisme)
1780
19391828
Pendleton Act
1883 1978
Spoils System Hatch Act
CSR Act
Civil Services Commisions
Membentuk 2 Agencies
1. Office of Personnel Management
2. Merit System Protection Board
Proses reformasi bukanlah proses sekali jalan namun adalah sebuah evolusi untuk dapat sampai dalam suatu
kondisi yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan culture suatu negara.
Menghapus
Civil Services Commisions

23. United States of America Civil Services Reform
Amerika jauh lebih awal dalam merencanakan Reformasi Birokrasinya daripada Indonesia.
Amerika telah mengalami “transformational process” dalam upaya reform untuk mendapatkan
bentuk terbaik dari Civil Services nya
Jika dibandingkan dengan aktivitas Reformasi di Indonesia yang didengungkan sejak tahun 1999,
namun pada prakteknya Reformasi Birokrasi secara strategis dan terencana baru dimulai sejak
tahun 2010, yang ditandai dengan diterbitkannya Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
Reform = Evolution

24. United States of America Civil Services Reform
Merit System telah didengungkan oleh pemerintah Amerika sejak 1883 atau pada saat Pendleton
Act dengan dibentuknya Civil Service Commision. Yang akhirnya diperkuat dan dipertegas pada CSR
Act 1978 dengan membentuk 2 Agencies dimana Merit System Protection Board adalah sebagai
agencies yang mengawal ditegakkannya merit system di Amerika.
2. Legalitas Penegakkan dan Penguatan Merit System
Indonesia baru pada tahun 2014 melalui UU 5/2014
ASN secara lebih jelas mengedepankan merit system
diperkuat dengan berdirinya Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) yang menjadi amanat dalam UU.
Sebelumnya pada UU 43/1999 telah membicarakan
Komisi Kepegawaian Negara namun saat itu
nampaknya belum terwujud.

25. United States of America Civil Services Reform
KASN yang baru berdiri di Indonesia memiliki
tantangan yang amat besar, sebagai pengawal
tegaknya merit system.
KASN harus dapat membuktikan kinerja serta
eksistensinya dalam penerapan merit system
3. Tantangan Besar bagi KASN

26. United States of America Civil Services Reform 26
4. Sistem Penggajian yang Rinci-Lengkap-Transparan
(Lebih dari 400 Occupation)

27. United States of America Civil Services Reform 27
Sarjana GS-5
Step 1 $ 27.982 = Rp.363.766.000
(Rp. 30.313.833/bln)
Master GS-9
Step 1 $ 42.399 = Rp. 551.187.000
(Rp. 45.932.250/bln)
Ph.D GS-11
Step 1 $ 51.298 = Rp.666.874.000
(Rp. 55.572.833)
4. Sistem Penggajian yang Rinci-Lengkap-Transparan

28. United States of America Civil Services Reform
GS-14 Step 1 $ 86.399 = Rp. 1.123.187.000 atau
Rp.93.598.917/bln
5. Analisis Beban Kerja sudah terukur terdokumentasi
Rincian pekerjaan dan analisis
beban kerja telah terdokumentasi
dengan baik dan jelas pada tiap-
tiap jabatan, yang kemudian di
konversikan pada tabel GS

29. United States of America Civil Services Reform
• Perubahan dari UU 43/1999 ke UU 5/ 2014 adalah
sebuah langkah besar dan pondasi awal perbaikan
civil services di Indonesia menuju bentuk yang lebih
“fitted”
• Indonesia masih banyak memerlukan extra effort
yang lebih dan pembuktian kinerja oleh Instansi
Negara yang mengawal civil services seperti
Kemenpan RB, BKN, LAN dan KASN.
6. Langkah Besar

30. United States of America Civil Services Reform
Sumber Buku dan E-Book:
OPM.Gov, (1997). 360-Degree Assessment : An Overview, U.S Office Personnel Management
OPM.Gov, (2011). A Handbook for Measuring Employee Performance, U.S Office Personnel Management
OPM.Gov, (2012). Guide to The Senior Executive Service, U.S Office Personnel Management
OPM.Gov, (1981). Grade-Evaluation Guide For Hospital Engineer GS-0800, U.S Office Personnel Management
OPM.Gov, (2006). The Human Capital Assessment and Accountability Frameworl (HCAAF) – Systems, Standards and Metrics,
U.S Office Personnel Management
OPM.Gov, (2014). U.S Office of Personnel Management Strategic Plan FY2014-2018, U.S Office Personnel Management
Sumber Internet
http://www.opm.gov
http://www.mspb.gov
DAFTAR PUSTAKA