SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Stelsel Pemidanaan
(Pengertian, Pidana Mati, Pidana
Penjara dan Pidana Bersyarat)
Bagus H. Kusuma
Pidana
• Strafsoort (Jenis Pidana)
• Strafmaat (lamanya pidana)
• Strafmodus (cara pelaksanaan pidana)
Pidana
• Pidana Pokok : Pasal 10 WvS
Pidana Pokok
Mati
Penjara
Kurungan
Denda
Tutupan (UU
20/1946)
Pidana
• Pidana Tambahan : Pasal 10 KUHP
Pidana
Tambahan
Pencabutan
Hak2 tertentu
Perampasan
Barang2
Tertentu
Pengumuman
Putusan Hakim
Perbedaan
• Pidana Pokok dan Tambahan
Pidana Pokok Pidana Tambahan
1. Mandiri
2. Imperatif
1. Accessoir, dikenakan
bersama pidana pokok
2. Fakultatif, kecuali pada
kejahatan pemalsuan mata
uang, alat2 pembuat uang
palsu dirampas utk
dimusnahkn
PIDANA POKOK
• Pidana Mati
Pasal 11
Pidana mati dijalankan oleh algojo di
tempat gantungan dengan
menjeratkan tali
yang terikat di tiang gantungan pada
leher terpidana kemudian
menjatuhkan
papan tempat terpidana berdiri.
Penpres No. 2/1964
LN 1964 No. 38 kmdn
jd UU No. 5/1969
Pidana mati
dilaksanakan
dengan ditembak
oleh regu tembak
Pidana Penjara
• Pidana Penjara
Pidana
Penjara
Seumur
Hidup
Waktu
tertentu
Maksimal
Umum :
15 tahun
Khusus : 20
tahun
Minimal
Umum
: 1 Hari
Khusus :
tidak ada
Pidana Penjara
• Syarat :
• Pasal 12 WvS
Pidana Penjara
selama waktu
tertentu (20th)
antara pidana penjara seumur
hidup dan pidana
penjara selama waktu tertentu;
hal kejahatan yang pidananya hakim boleh
memilih antara pidana mati, pidana seumur
hidup, dan pidana penjara
selama waktu tertentu,
dalam hal batas lima belas tahun
dilampaui sebab tambahanan
pidana karena
perbarengan, pengulangan atau krn
ditentukan pasal 52 dan 52a
tidak boleh melebihi dua
puluh tahun.
Pidana Bersyarat (voorwardelijk
veroordeling/probation)
• Diatur dalam Pasal 14a-f
Pasal 14 a
• Pidana bersyarat adalah pidana dimana terdakwa tidak perlu menjalani pidana
penjara/kurungan/denda apabila memenuhi syarat2 sebagai berikut :
• Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahundisini bukan
ancaman pidana pd delik ybs, tetapi pidana yang akan dijatuhkan hakim pada
terdakwa
• Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dg adanya pidana kurungan
dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda
• Dalam hal menyangkut pidana denda, pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan
batasan hakim hrs yakin bahwa pembayaran denda benar2 akan memberatkan
terdakwa
• maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah
dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan
lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa
percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si
terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin
ditentukan lain dalam perintah itu.
Pasal 14 b
• Masa percobaan bagi kejahatan dan
pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505,
506, dan 536 paling lama tiga tahun bagi
pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
Pasal 14 c
• Mengatur tentang syarat2 umum dan khusus dalam pidana
bersyarat
• Syarat umum : terdakwa tidak akan melakukan tindak
pidana
• Syarat khusus :
• bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa
percobaannya , harus mengganti semua atau sebagian
kerugian yang timbul akibat perbuatannya
• Tingkah laku yang harus dipenuhi selama masa percobaan
atau sebagian dari masa percobaan
• Catatan : syarat2 tersebut tidak boleh mengurangi
kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi
terpidana
Pasal 14 d
• Mengatur tentang pejabat yang diserahi tugas
untuk mengawasi supaya syarat2 tsb dipenuhi
• Pasal 14 d ayat (2) ditentukan utk memberikan
pertolongan atau membantu terpidana dalam
memenuhi syarat2 khusus, hakim dapat
mewajibkannya kepada lembaga yang
berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu
rumah penampung atau pejabat tertentu
Pasal 14e
• Atas usul pejabat dalam pasal 14d ayat 1, atau atas
permintaan terpidana, hakim yangmemutus perkara
dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat
• mengubah syarat-syarat khusus dalam masa
percobaan.
• Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada
orang yang diperintahkan semula, supaya :
1. memberi bantuan kepada terpidana dan juga
2. boleh memperpanjang masa percobaan satu
kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang
paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.
Pasal 14 f
• Mengatur apabila syarat umum dan khusus
tidak dipenuhi :
• Berdasar Pasal 14f ayat (1) hakim atas usul
pejabat yang berwenang, menyuruh
menjalankan putusan, dapat memerintahkan
supaya pidananya dijalankan atau
memerintahkan supaya atas
namanya, diberikan peringatan kpd terpidana

More Related Content

What's hot

Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
pembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsapembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsajohantorqi
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hubungan hi dan hn
Hubungan hi dan hnHubungan hi dan hn
Hubungan hi dan hnNuelnuel11
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidanaNuelimmanuel22
 
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di IndonesiaHukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di IndonesiaRatri nia
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
pembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsapembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsa
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hubungan hi dan hn
Hubungan hi dan hnHubungan hi dan hn
Hubungan hi dan hn
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidana
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di IndonesiaHukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di Indonesia
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
 

Similar to Stelsel Pidana Mati, Penjara dan Bersyarat

Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)aanpalisury
 
Kuhp buku kesatu
Kuhp buku kesatuKuhp buku kesatu
Kuhp buku kesatuSei Enim
 
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)jimsoktovianus
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahananRonalto_Tan
 
2. kitab undang undang hukum pidana
2. kitab undang undang hukum pidana2. kitab undang undang hukum pidana
2. kitab undang undang hukum pidanaAdi Kuntarto
 
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaImam Prastio
 
Meti makalah
Meti makalahMeti makalah
Meti makalahAcoed
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanayudikrismen1
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaSigit Riono
 
(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf
(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf
(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdfYovanIristian
 
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);GradeAlfonso
 
Pidana mati menurut rkuhp nasional
Pidana mati menurut rkuhp nasionalPidana mati menurut rkuhp nasional
Pidana mati menurut rkuhp nasionalDison Leuwalang
 

Similar to Stelsel Pidana Mati, Penjara dan Bersyarat (20)

Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
 
KUHP
KUHPKUHP
KUHP
 
Kuhp buku kesatu
Kuhp buku kesatuKuhp buku kesatu
Kuhp buku kesatu
 
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
 
KUHP.pdf
KUHP.pdfKUHP.pdf
KUHP.pdf
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan
 
2. kitab undang undang hukum pidana
2. kitab undang undang hukum pidana2. kitab undang undang hukum pidana
2. kitab undang undang hukum pidana
 
Kuhp
KuhpKuhp
Kuhp
 
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 
Kuh+pidana
Kuh+pidanaKuh+pidana
Kuh+pidana
 
Kitab undang
Kitab undangKitab undang
Kitab undang
 
Meti makalah
Meti makalahMeti makalah
Meti makalah
 
Alasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikanAlasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikan
 
Alasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikanAlasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikan
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf
(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf
(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf
 
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
 
Pidana mati menurut rkuhp nasional
Pidana mati menurut rkuhp nasionalPidana mati menurut rkuhp nasional
Pidana mati menurut rkuhp nasional
 

More from Sigit Riono

Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiSigit Riono
 
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013Sigit Riono
 
Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiSigit Riono
 
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013Sigit Riono
 
3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolomSigit Riono
 
Perkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesiaPerkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesiaSigit Riono
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkunganSigit Riono
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanSigit Riono
 
Kemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan HukumKemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan HukumSigit Riono
 

More from Sigit Riono (11)

Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusi
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
 
Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusi
 
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
 
3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom
 
Perkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesiaPerkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesia
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaan
 
Kemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan HukumKemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan Hukum
 

Stelsel Pidana Mati, Penjara dan Bersyarat

  • 1. Stelsel Pemidanaan (Pengertian, Pidana Mati, Pidana Penjara dan Pidana Bersyarat) Bagus H. Kusuma
  • 2. Pidana • Strafsoort (Jenis Pidana) • Strafmaat (lamanya pidana) • Strafmodus (cara pelaksanaan pidana)
  • 3. Pidana • Pidana Pokok : Pasal 10 WvS Pidana Pokok Mati Penjara Kurungan Denda Tutupan (UU 20/1946)
  • 4. Pidana • Pidana Tambahan : Pasal 10 KUHP Pidana Tambahan Pencabutan Hak2 tertentu Perampasan Barang2 Tertentu Pengumuman Putusan Hakim
  • 5. Perbedaan • Pidana Pokok dan Tambahan Pidana Pokok Pidana Tambahan 1. Mandiri 2. Imperatif 1. Accessoir, dikenakan bersama pidana pokok 2. Fakultatif, kecuali pada kejahatan pemalsuan mata uang, alat2 pembuat uang palsu dirampas utk dimusnahkn
  • 6. PIDANA POKOK • Pidana Mati Pasal 11 Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Penpres No. 2/1964 LN 1964 No. 38 kmdn jd UU No. 5/1969 Pidana mati dilaksanakan dengan ditembak oleh regu tembak
  • 7. Pidana Penjara • Pidana Penjara Pidana Penjara Seumur Hidup Waktu tertentu Maksimal Umum : 15 tahun Khusus : 20 tahun Minimal Umum : 1 Hari Khusus : tidak ada
  • 8. Pidana Penjara • Syarat : • Pasal 12 WvS Pidana Penjara selama waktu tertentu (20th) antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau krn ditentukan pasal 52 dan 52a tidak boleh melebihi dua puluh tahun.
  • 10. Pasal 14 a • Pidana bersyarat adalah pidana dimana terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara/kurungan/denda apabila memenuhi syarat2 sebagai berikut : • Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahundisini bukan ancaman pidana pd delik ybs, tetapi pidana yang akan dijatuhkan hakim pada terdakwa • Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dg adanya pidana kurungan dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda • Dalam hal menyangkut pidana denda, pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan hakim hrs yakin bahwa pembayaran denda benar2 akan memberatkan terdakwa • maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
  • 11. Pasal 14 b • Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
  • 12. Pasal 14 c • Mengatur tentang syarat2 umum dan khusus dalam pidana bersyarat • Syarat umum : terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana • Syarat khusus : • bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya , harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang timbul akibat perbuatannya • Tingkah laku yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau sebagian dari masa percobaan • Catatan : syarat2 tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana
  • 13. Pasal 14 d • Mengatur tentang pejabat yang diserahi tugas untuk mengawasi supaya syarat2 tsb dipenuhi • Pasal 14 d ayat (2) ditentukan utk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat2 khusus, hakim dapat mewajibkannya kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu
  • 14. Pasal 14e • Atas usul pejabat dalam pasal 14d ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yangmemutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat • mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. • Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya : 1. memberi bantuan kepada terpidana dan juga 2. boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.
  • 15. Pasal 14 f • Mengatur apabila syarat umum dan khusus tidak dipenuhi : • Berdasar Pasal 14f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang, menyuruh menjalankan putusan, dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya, diberikan peringatan kpd terpidana