prinsip prinsip kepemimpinan

1. i
MAKALAH
PRINSIP-PRINSIP KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA
Disusun Oleh:
 SITI MARFUAH
 GUNDARI
 ANIS PUJI LESTARI
 LISDA RISTIKA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
STAI AL-MA’ARIF BARADATU
WAY KANAN – LAMPUNG

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat
limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya kami mampu menyelesaikan tugas
Mata Kuliah Profil Pendidikan ini.
Kami berharap tugas yang kami selesaikan ini dapat bermanfaat bagi
penyusun maupun bagi pembacanya. Agar dapat memahami betapa pentingnya
ilmu pendidikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui di
zaman modern ini semua manusia dituntut untuk mengenyang pendidikan baik di
kota maupun di desa. Kita dituntut untuk menempuh pendidikan hingga tahap
yang tinggi. Supaya kita menjadi tenaga pengajar yang professional.
Penyusun menyadari bayak kekurangan dalam menyelesaikan tugas ini.
Maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak supaya
kami bisa lebih baik dan memperbaiki kekuarangan kami.
Baradatu, 12 Februari 2015
Penyusun

3. iii

4. 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bahwa setiap orang tidak terlepas kerjasama dengan orang lain. Dalam
suasana kerjasama dengan orang lain diperlukan saling pengertian, saling
menghargai dan saling tenggang rasa. Hal ini akan menumbuhkan sikap
dasar untuk menciptakan keselarasan keserasian dan keseimbangan dalam
hubungan kemanusiaan antara yang dipimpin dan memimpin. Pengendalian
diri ini pada hakekatnya, bersumber dari pengenalan diri sendiri.
Pengendalian diri tidak hanya pada aspek biologis/jasmaniah, tapi aspek-
aspek yang bersumber dari aspek-aspek kejiwaan.
B. Rumusan Masalah
1. Prinsip kreativitas
2. Prinsip partisipasi
3. Prinsip Koperasi
4. Prinsip Hubungan Kemanusiaan secara Kekuargaan
5. Prinsif pendelegasian dan perencaran kekuasaan dan tanggung jawab
6. Prinsip kekenyalan (fleksibility) organisasi tata kerja.
7. Prinsip pengendalian diri
C. Tujuan Penulisan
Untuk mengetahui apa itu Prinsip-prinsip Kepemimpinan Pendidikan Yang
Berdasarkan Demokrasi Pancasila dan penerapan kepemimpinan
pendidikan yang berdasarkan pancasila sehingga dapat membantu dan
mengenal prinsip-prinsip dalam kepemimpinan pendidikan tersebut.

5. 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Prinsip-prinsip Kepemimpinan Pendidikan Yang Berdasarkan Demokrasi
Pancasila
Bertolak dari definisi Demokrasi Pancasila, maka demokrasi ini
berdasarkan paham kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditujukan
kepada kesejahteraan rakyak, yang mengandung unsur-unsur kesadaran
religius menolak atheism; kebenaran kecintaan dan berlandaskan budi
pekerti luhur; yang berkepribadian Indonesia; kesinambungan dalam arti
menuju keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara manusia
dengan Tuhannya, lahir batin. Berdasarkan pada depinisi diatas, maka
aspek-aspek yang ada dalam demokrasi pancasila adalah sebagai berikut :
1. Formil, yang menunjukkan bagaimana caranya partisipasi rakyat diatur
dalam peenyelenggaraan pemerintahan.
2. Materiil, yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat
manusia sebagai mahluk ciptaan tuhan, yang menghendaki
pemerintahan untuk membahagiakannya dan memanusiakan warga
Negara dalam masyarakat Negara dan masyarakat bangsa-bangsa.
3. Kaidah, yang mengikat Negara dan warga Negara dalam bertindak, dan
menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya.
4. Tujuan, yang menunjukan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dalam Negara hokum, Negara
kesejahteraan dan Negara kebudayaan.
5. Organisasi, yang menggambarkan perwujudan demokrasi pancasila
dalam organisasi pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat.
6. Semangat, yang menekankan bahwa demokrasi pancasila memerlukan
warga Negara yang berkepribadiann, berbudi pekekerti luhur dan tekun
dalam pengabdian. (33.61) Dari keenam aspek diatas akan dicoba
untuk di terapkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan yang
berdasarkan pancasila. Tentunya penerapan ini akan terbatas pada
penterjemahan dalam ruang lingkup pendidikan.

6. 3
1. Prinsip pengendalian diri
Bahwa setiap orang tidak terlepas kerjasama dengan orang lain.
Dalam suasana kerjasama dengan orang lain diperlukan saling
pengertian, saling menghargai dan saling tenggang rasa. Hal ini
akan menumbuhkan sikap dasar untuk menciptakan keselarasan
keserasian dan keseimbangan dalam hubungan kemanusiaan
antara yang dipimpin dan memimpin.
Pengendalian diri ini pada hakekatnya, bersumber dari
pengenalan diri sendiri. Pengendalian diri tidak hanya pada aspek
biologis/jasmaniah, tapi aspek-aspek yang bersumber dari aspek-
aspek kejiwaan.
Untuk memahami langkah-langkah penggenalisaan diri dalam
rangka pengenalan diri sendiri, maka perlu pedoman dengan
pertanyaan sebagai berikut:
a. Apa yang terjadi (fenomena hasil kelakuan saya)
b. Mengapa hal kelakuan saya demikian (menganalisis
kelemahan dan kekuatan /hal-hal yang positif yang ada pada
diri saya.
c. Bagaimana saya harus memperbaiki hal-hal yang negatif
terhadap orang lang lain dan bagaimana saya harus memupuk
hal-hal / sifat-sifat yang baik.
d. Bilamana dan dimana harus saya memperbaiki sifat-sifat
negatif dan menumbuhkan sifat-sifat yang positif. Kalau kita
secara kontinyu melatih diri dengan langkah-langkah di atas,
maka kita akan dapat mengendalikan diri dengan kata dan
perbuatan dan berusaha melestarikannya dalam menunaikan
tugas kewajiban di dalam masyarakat.
2. Prinsip partisipasi
Dalam suatu kepemimpinan pendidikan yang demokratis masalah
partisipasi setiap anggota staf pada setiap usaha lembaga
tersebut dipandang sebagai kepentingan yang mutlak harus

7. 4
dibangkitkan. Pemimpin dengan berbagai usaha mencoba
membangkitkan dan memupuk subur kesadaran setiap anggota
stafnya agar mereka merasa dan rela ikut bertanggung jawab dan
selanjutnya secara aktif ikut serta memikirkan dan memecahkan
masalah-masalah yang menyangkut perencanaan dan
pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran.
Berhasilnya pemimpin menimbulkan minat kemauan dan
kesadaran bertanggung jawab dari pada setiap anggota staf dan
bahkan individu di luar staf yang ada hubungan langsung atau
tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dan
pengajaran pada lembaga kerjanya, dan yang selanjutnya
menunjukan partisipasi mereka secara aktif, berarti satu fungsi
kepemimpinan telah dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Prinsip Koperasi
Adanya partisifasi anggota-anggota staf belum berarti bahwa
kerjasama diantara mereka telah terjalin dengan baik. Partisifasi
yang sempit bisa terjadi dalam bentuk spesialisasi tugas-tugas
wewenang dan tanggung jawab secara ketat diantara anggota-
anggota, dimana setiap anggota seolah-olah berdiri sendiri dan
perpegang teguh tugas-tugasnya, tanggung jawab dan wewenang
masing-masing belaka. Kerja sama untuk kepentingan bersama
itu hendaknya berlangsung `seluas-luasnya meliputi setiap orang
yang ada sankut-pautnya dengan usaha pendidikan dan
pengajaran dari pada lembaga tersebut.
Jonn S. Brubacher dalam bukunya memberikan satu ukuran untuk
menilai kehidupan demokrasi dalam suatu lembaga pendidikan :
Jadi kerja sama tidak hanya berlangsung antara orang-orang yang
berada dalam lembaga atau sekoah tersebut, tetapi kerjasama itu
diperluas denga mereka yang berada diuar lembaga, tetapi yang
iut berkepentingan untuk menjadikan program Pendidikan itu
berhasil dengan baik sebagai satu keseuruhan.

8. 5
Prinsip Hubungan Kemanusiaan secara Kekuargaan Suasana
kerjasama demokrasi sehat tidak akan ada, tanpa ada rasa
persahabatan dan kekeluargaan yang akrab, sikap saling hormat
menghormati secara wajar diantara seuruh waerga lembaga –
lembaga kerja tersebut. Hubungan manusia merupakan pelicin
jalan kearah pemecahan setipa masah yang timbul dan sulit
dihadapi.
Pemimin harus menjadi sponsor utama bagi terbinanya hubungan
– hubungan sosia dan situasi pergaulan seperti tersebut diatas di
dalam embaga kerja yang pemimpinnya itu. Pemimpin tidak
belaku sebagai majikan atau mandor terhadap pegawai
dan buruhnya. Tetapi ia sejauh mungkin menempatkan diri
sebagai sahabat terdekat daripada semua anggota stap dan
penyumbang – penyumbang di luar stap dengan tidak pula
meninggalkan sama sekali unsur – unsur forma jabatan.
4. Prinsif pendelegasian dan perencaran kekuasaan dan
tanggung jawab
Pemimpin pendidikan harus menyadari bahwa kekuasaan,
wewenang dan tanggung jawab yang ada padanya sebagian
harus didelegasikan dan dipencarkan kepada anggota-anggota
staf kerja yang mampu untuk menerima dan melaksanakan
pendelegasian dan pemencaran kekuasaan, wewenang dan
tanggung jawab agar supaya proses kerja lembaga secara
keseluruhan berjalan lancer, efektif dan efisien, dalam
kepemimpinan pendidikan, pemimpin harus percara bahwa setiap
orang dengan siapa ia bekerja, memiliki kemamppuan dan potensi
maksimal yang dapat bermanfaat bagi lembaga kerja itu asalkan
situasi dan kesempatan untuk berbuat kreatif dijamin oleh
pemimpin.

9. 6
Keyakinan seperti inilah yang melandasi kesediaan pemimpin
untuk melaksanakan pendelegasiaan dan pemencaran
wewenang, kekuasaan dan tanggung jawab tertentu kepada staf
kerjanya. Stephen J. Knecevich dalam bukunya menulis tentang
hal-hal itu sebagai berikut : Bahwa dalam kepemimpinan
pendidikan yang demokratis guru-guru ditempatkan dalam
pandangan dan posisi yang layak oleh pimpinannya. Melalui
“delegation and sharing of authority and responsibility” yang tepat,
serasi dan merata “morale” kerja akan ikut terbina secara sehat;
semangat kerja dan perasaan tanggung jawab akan terbangkit
dan bertumbuh dengan subur.
Melalui cara ini perkembangan pribadi dan jawabatan staf akan
terangsang untuk bertumbuh secara kontinyu, dengan cara ini
pemimpin akan mendapat kesempatan dan mengetahui,
menemukan dan selanjutnya membina kader-kader pimpinan
yang potensial dikalangan anggota stafnya. Pembinaan
kepemimpinan melalui latihan dalam bentuk delegasi dan
pemencaran kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab
merupakan cara yang paling praktis disamping usaha-usaha
pembinaan lainnya bagi kepentingan kepemimpinan pendidikan
yang lebih bermutu di masa depan.
5. Prinsip kekenyalan (fleksibility) organisasi tata kerja.
Organisasi kerja disusun dengan maksud mengatur kegiatan dan
hubungan-hubungan kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
Tetapi hendaknya struktur organisasi dan hubungan serta tata
kerja jangan sampai menjadi sesuatu yang sangat kaku sehingga
membawa akibat negatif seperti birokrasi yang bertele-tele antara
lain bisa menghambat kegiatan penetapan dan pelaksanaan
program. Pada tertentu dimana situasi-situasi harus muncul,
kadang-kadang diperlukan keberanian untuk melakukan
penyimpangan daripada ketentuan-ketentuan hubungan kerja
formal dan hirarki organisasi yang telah ditetapkan, selama

10. 7
penyimpangan itu bisa membantu kelancaran kegiatan kerja dan
mempermudah kelancaran pencapaian tujuan bersama dari pada
organisasi kerja atau lembaga persekolahan tersebut.
Kekenyalan organisasi menjamin organisasi dan tata kerja serta
hubungan-hubungan kerja yan selalu sesuai dengan kenyataan
dan problema baru yang selalu muncul dan berubah terus
menerus, perubahan-perubahan mana yang tidak terlepas dari
hubungan kemanusiaan dalam anggota staf. Hal ini sesuai
dengan pendapat dari Hari R. Douglas menyatakan bahwa :
Dalam kebutuhan yang lebbih luas, hal kekenyalan itu tidak hanya
terbatas pada struktur organisasi, hubungan-hubungan dan tata
kerja, asalkan dalam batas-batas sepanjang hal itu tidak
merugikan kelompok, dan sebaliknya bahkan membawa manfaat
yang baik bagi individu dan untuk kelompok secara keseluruhan.
6. Prinsip kreativitas
Pertumbuhan dan perkembangan sesuatu lembaga pendidikan
pengajaran disamping faktor material dan fasilitas lainnya,
terutama tentang pertumbuhan dan perkembangan program dan
aktivitas kerja, sebagian terbesar berakar pada besar kecilnya
kreativitas kerja dari pada setiap personil pimpinan dan
pelaksanaan di dalam lembaga kerja itu. Keadaan selalu berubah
masyarakat selalu bergerak maju, ilmu pengetahuan dan
tekhnologi terus berkembang pesat dan mempengaruhi
perubahan-perubahan manusia tentang pandangannya mengenai
nilai-nilai dan norma-norma serta standar hidup didalam
masyarakat. Untuk dapat menyesuaikan diri didalam perubahan-
perubahan dan kemajuan masyarakat itu, lembaga kerja yang
kreatif dan dinamis dimana setiap staf anggota muncul dengan
ide-ide, pikiran-pikiran dan konsepsi-konsepsi baru tentang
prosedur, tata kerja dan metode-metode mendidik dan mengajar
yang lebih kreatif.

11. 8
B. Penerapan kepemimpinan pendidikan Yang berdasarkan pancasila
Di dalam prosedur kegiatan pimpinan pendidikan, pelaksanaan prinsip-
prinsip tersebut diatas saling melengkapi dan memperkuat satu sama
lain, sehigga menghasilkan satu kesatuan tindakan yang harmonis dan
serasi.
Selanjutnya sebagian telah dikemukakan didalam uraian-uraian
terdahulu, salah satu cirri khas yang paling menonjol dari pada
kepemimpinan pendidikan yang berdasarkan demokrasi pancasila, ialah
penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk kegiatan “policy and
decision making” yang mengikut sertakan sebanyak mungkin orang-
orang yang akan dipengaruhi, atau turut terlibat di dalam melaksanakan
“policy” dan keputusan-keputusan yang diambil itu.
Kenzevich menegaskan pentingnya kedudukan “policy making and
decision making” oleh anggota-anggota kelompok (staf) dalam
kepemimpinan yang demokratis, seperti yang dituliskannya didalm
bukunya “Administration of Public Education”. Sebagai berikut : Jadi
misalnya dalam satu sekolah, dimana kepala sekolah bersama-sama
guru dan staf sekolah lainnya, wakil-wakil murid disertai pula wakil-wakil
orang tua mereka dan wakil-wakil masyarakat lainnya berpikir dan
bekrja sama didalam penetapan program umum sekolah, kalau
menghendaki pelaksanaan program tersebut didukung dan
dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh
mereka yang terlibat dalam penetapan program itu, sesuai dengan
pungsi dan kemampuan masing-masing.
Pada pihak lain hendaknya dibedakan secara tegas antara penetapan
“policy” dan pelaksanaan “policy” (execution of policy) didalam
pelaksanaannya memang juga diharapkan mereka sejauh mungkin ikut
aktif menjadi pelaksana sesuai dengan jenis-jenis kegiatan konkrit
sebagai penjabaran dari pada policy umum itu. Akan tetapi dalam
masalah pimpinan pelaksana dan penanggung jawab formil umum
hendaknya sesedikit mungkin orang yang berperanan, supaya timbul

12. 9
kekacauan dan kesimpang siuran, dalam memimpin pelaksanaan “
policy” atau program umum itu, maka status dan formal leader harus
diberikan kesempatan penuh atas dasar prinsip-prinsip demokrasi
‘pancasila pula, untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan
dengan pelaksanaan “policy” atau program umum lembaga pendidikan
tersebut.
Dengan demikian pada setiap sekolah, kepala sekolah hendaknya
melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berdasarakan
demmokrasi pancasila itu pada setiap kegiatan sekolah dengan
mengikut sertakan semua pihak yang berkepentingan atau mempunyai
hubungan langsung dengannya. prinsip-prinsip itu hendaknya
diterapkan secara sadar dan penuh kesungguhan dari sejak
pelaksanaan program umum sekolah, pelaksanaan dan evaluasi
terhadap hasil dan pelaksanaan program itu sendiri. Kerjasama
hendaknya dijalin seerat-eratnya diantara semua pihak yang telah
disebutkan di atas dalam hubungan yang harmonis, tenggang rasa,
penuh persahabatan, persaudaraan dan hormat-menghormati secara
wajar diantara sesamanya.
Inisatif dan daya kreatif setiap personil sekolah hendaknya distimulir
dan dibangkitkan sebaik-baiknya, sekolah harus bertumbuh menjadi
satu lembaga kerjasama yang demokratis penuh dinamika. Adanya
sesuatu yang ideal benar bahwa suasana kepemimpinan yang
demokratis berdasarkan pancasila semacam itu dapat segera terbina
pada seluruh lembaga-lembaga pimpinan dan pelaksana pendidikan
dan pengajaran kita dalam jangka waktu relative singkat. Akan tetapi
sikap optimism paedagogis dan penyadaran akan pentingnya masalah
ini, serta dengan penuh kesungguhan, ketekunan dan penuh
keberanian susila didalam berbuat untuk menciptakan situasi
kepemimpinan semacam itu, maka harap-harapan semacam itu pasti
tercapai dan tidak hanya merupakan impian dan pantasi belaka.

13. 10
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Demokrasi ini berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan yang
ditujukan kepada kesejahteraan rakyak, yang mengandung unsur-unsur
kesadaran religius menolak atheism; kebenaran kecintaan dan
berlandaskan budi pekerti luhur; yang berkepribadian Indonesia;
kesinambungan dalam arti menuju keseimbangan antara individu dan
masyarakat, antara manusia dengan Tuhannya, lahir batin. Berdasarkan
pada depinisi diatas, maka aspek-aspek yang ada dalam demokrasi
pancasila adalah sebagai berikut :
a. Formil
b. Materiil
c. Kaidah
d. Tujuan
e. Organisasi
f. Semangat
Dari keenam aspek diatas akan dicoba untuk di terapkan pada prinsip-
prinsip kepemimpinan pendidikan yang berdasarkan pancasila. Dalam
suasana kerjasama dengan orang lain diperlukan saling pengertian, saling
menghargai dan saling tenggang rasa. Hal ini akan menumbuhkan sikap
dasar untuk menciptakan keselarasan keserasian dan keseimbangan
dalam hubungan kemanusiaan antara yang dipimpin dan memimpin. Di
dalam prosedur kegiatan pimpinan pendidikan, pelaksanaan prinsip-prinsip
tersebut diatas saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, sehigga
menghasilkan satu kesatuan tindakan yang harmonis dan serasi.

14. 11
DAFTAR PUSTAKA
Tim Icce Uin Jakarta, Demokrasi & Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani,
Fauzan, M.A. Islam Dan Kemodernan Politik Berbasis Pemuda, Binamuda
Ciptakreasi Tanggerang. Cetakan Pertama, Juni 2008
Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam. Penerbit Amzah Jakarta, Cetakan
Pertama, Agustus 2005
Abdullah Abbas, Al Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman. Pt. Lentera Hati,
Tanggerang. Cetakan Ii, Mei 2012
Prof.Dr. Raghib As Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia. Pustaka
Al Kautsar Jakarta, Cetakan Pertama Desember 2012
Anang Zamroni, Suratno. Fikih Madrasah Aliyah Keagamaan . Pt. Wangsa
Jatra Lestari, Solo. Cetakan Pertama 2012
Http//:Referensi Kepemimpinan .Blogspot.Com