SIAPAD

1
MAKALAH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
Tentang :
Evaluasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Disusun Oleh:
Kelompok 7
ADE KURNIAWAN : 1410539001
DIKO REVANO UMBARA : 1410539010
HERMAN : 1410539018
NOFEMRIANTI : 1410539026
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
2015

2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan peraturan reformasi keuangan daerah yang ada saat ini, informasi
keuangan dapat dikumpulkan melalui sistem dan prosedur yang mau tidak mau harus diikuti oleh
pemerintah. Tuntutan terhadap terciptanya good governance sudah menjadi kehendak sebagian
besar masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Akuntabilitas secara
filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada
seseorang unuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan
menggunakan sarana pendukung yang ada.
Adanya penerapan otonomi daerah sebagai salah satu paradigma baru dalam sistem
penyelenggaraan ketatanegaraan indonesia telah memberi implikasi yang cukup kompleks bagi
pelaksanaan pemerintah khususnya di daerah. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengurusan,
pertanggungawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan
langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur
akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas
perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur
akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi aset.
Untuk mengetahui lebih jelas Sistem Dan Prosedur Pendapatan dan Penerimaan Kas ,
Sistem dan Prosedur Perbelanjaan dan Pengeluaran Kas , serta Sistem Dan Prosedur Penyusunan
Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, akan dijelaskan lebih jauh
dalam makalah ini dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 48
Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

3
1.2 Rumusan Masalah
Berikut beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai batasan
masalah:
a. Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pendapatan dan Penerimaan Kas, yaitu Pendapatan Asli
Daerah Dan Dana Transfer pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman
b. Evaluasi Sistem dan Prosedur Perbelanjaan dan Pengeluaran Kas, yaitu Belanja
Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer pada Pemerintahan
Kabupaten Padang Pariaman.
c. Evaluasi Sistem Dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintahan
Kabupaten Padang Pariaman.
1.3 Metode
Penulisan makalah ini melalui Studi pustaka dimana data diambil dari Peraturan Bupati
Padang Pariaman Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan,
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian
A. Sistem dan Prosedur Pendapatan dan Penerimaan Kas
Pendapatan adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai tambahan dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ekuitas
adalah kekayaan bersih pemerintah yang meupakan selisih antara asset dan kewajiban
pemerintah.
Pendapatan Pemerintah Daerah Terdiri Dari:
Pendapatan Asli Daerah (PAD); yaitu semua pendapatan yang berasal dari sumber
ekonomi asli daerah. Yang terdiri dari penerimaan Pajak daerah, Retribusi daerah, bagian
laba usaha daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-
lain PAD yang bukan berasal dari (pajak, retribusi, dan laba usaha daerah).
Pendapatan Transfer; yaitu pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di
atasnya. Yang terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, meliputi dana
bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi
khusus.
Lain-lain Pendapatan Yang Sah; yaitu pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan
asli daerah maupun dana perimbangan. Seperti dana kontinjensi dan dana darurat.
1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari
wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah.

5
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
a. Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan
Peraturan Daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerahdan digunakan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
b. Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.
Retribusi Daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:
a) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan
b) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta
c) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang peroleh
dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang penerimaannya menjadi
bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

6
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana
perimbangan. Seperti dana kontinjensi dan dana darurat.
2. Dana Perimbangan/Transfer
Yaitu pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Yang
terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan.
Dana Perimbangan dibagi menjadi 3:
a) Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil di bagi 2, yaitu Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber
daya alam dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak.
b) Dana Alokasi Umum
Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan
pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
c) Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional.
Mekanisme Penerimaan Pendapatan Daerah
Penerimaan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) mekanisme/prosedur,
yaitu:
1) Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

7
Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD
berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1
(satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan
komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal
ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah
yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan
atas setoran tersebut.
Langkah-Langkah Teknis
Langkah 1
PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan
kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat
penerimaan pendapatan.
Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah
diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi
pada saat penerimaan pendapatan.
Langkah 2
Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi).
Bendahara Penerimaan kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan
SKP Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara
Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.
Langkah 3
Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS). Bendahara
Penerimaan kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS. STS yang
telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan
untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

8
Bagan Alir Pelaksanaan Pendapatan Daerah Bendahara Penerimaan
2) Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan pembantu
Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis
wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya
langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk
bendahara penerimaan pembantu.
Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Bendahara Penerimaan
Bank
PPKD /Pengguna
Anggaran
Bendahara PenerimaanWP /RetribusiUraian
STS
STS
Uang
SKP Daerah /
SKR
Verifikasi
1 . Pengguna Anggaran
menyerahkan SKP Daerah /SKR
kepada Bendahara Penerimaan
dan Wajib Pajak /Retribusi .
3 . Wajib Pajak /Retribusi
membayarkan sejumlah uang
yang tertera dalam SKP Daerah /
SKR kepada Bendahara
Penerimaan .
4 . Bendahara Penerimaan
memverifikasi kesesuaian
jumlah uang yang diterimanya
dengan dokumen SKP Daerah /
SKR yang diterimanya dari
Pengguna Anggaran .
5 . Setelah diverifikasi , Bendahara
Penerimaan akan menerbitkan
STS dan Surat Tanda Bukti
Pembayaran /Bukti Lain yang
Sah .
6 . Bendahara menyerahkan Tanda
Bukti Pembayaran /Bukti Lain
yang Sah kepada Wajib Pajak /
Retribusi dan menyerahkan
uang yang diterimanya tadi
beserta STS kepada Bank .
7 . Bank membuat Nota Kredit
dan mengotorisasi STS . Bank
kemudian menyerahkan kembali
STS kepada Bendahara
Penerimaan . Nota Kredit
disampaikan kepada BUD
Nota
Kredit
Surat Tanda Bukti
Pembayaran /Bukti
Lain yang Sah
Uang
STS
SKP Daerah /
SKR
STS
SKP Daerah /
SKR
Surat Tanda Bukti
Pembayaran /Bukti
Lain yang Sah
Uang
Uang

9
Langkah-Langkah Teknis :
Langkah 1
PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan
kepada Bendahara Penerimaan Pembantu untuk keperluan melakukan verifikasi
pada saat penerimaan pendapatan.
Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah
diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu untuk keperluan melakukan
verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.
Langkah 2
Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi).
Bendahara Penerimaan Pembantu kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang
dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi,
Bendahara Penerimaan Pembantu mengeluarkan Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.
Langkah 3
Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS).
Bendahara Penerimaan Pembantu kemudian melakukan penyetoran kepada bank
disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

10
Bagan Alir
3) Pendapatan Daerah melalui Bank Pemerintah yang Ditunjuk, Bank Lain, Badan,
Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos.
Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos
yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos menyetor seluruh uang yang
Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Bendahara Penerimaan
Bank
PPKD /Pengguna
Anggaran
Bendahara PenerimaanWP /RetribusiUraian
STS
STS
Uang
SKP Daerah /
SKR
Verifikasi
1 . Pengguna Anggaran
menyerahkan SKP Daerah /SKR
kepada Bendahara Penerimaan pembantu
dan Wajib Pajak /Retribusi .
3 . Wajib Pajak /Retribusi
membayarkan sejumlah uang
yang tertera dalam SKP Daerah /
SKR kepada Bendahara
Penerimaan pembantu.
4 . Bendahara Penerimaan pembantu
memverifikasi kesesuaian
jumlah uang yang diterimanya
dengan dokumen SKP Daerah /
SKR yang diterimanya dari
Pengguna Anggaran .
5 . Setelah diverifikasi , Bendahara
Penerimaan pembantu akan menerbitkan
STS dan Surat Tanda Bukti
Pembayaran /Bukti Lain yang
Sah .
6 . Bendahara menyerahkan Tanda
Bukti Pembayaran /Bukti Lain
yang Sah kepada Wajib Pajak /
Retribusi dan menyerahkan
uang yang diterimanya tadi
beserta STS kepada Bank .
7 . Bank membuat Nota Kredit
dan mengotorisasi STS . Bank
kemudian menyerahkan kembali
STS kepada Bendahara
Penerimaan . Nota Kredit
disampaikan kepada BUD
Nota
Kredit
Surat Tanda Bukti
Pembayaran /Bukti
Lain yang Sah
Uang
STS
SKP Daerah /
SKR
STS
SKP Daerah /
SKR
Surat Tanda Bukti
Pembayaran /Bukti
Lain yang Sah
Uang
Uang

11
diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja terhitung sejak
uang kas tersebut diterima. Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos
mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala
daerah melalui BUD.
Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dengan disetor
langsung ke bank tidak membutuhkan Surat Tanda Setoran dari Bendahara
Penerimaan. Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran tersebut akan membuat
Bukti Setoran untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga dan Nota Kredit untuk
diberikan kepada BUD.
Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban ditetapkan tersendiri melalui
mekanisme Peraturan Kepala Daerah.
Langkah-Langkah Teknis
Langkah 1
PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah kepada Bendahara
Penerimaan dan Wajib Pajak.
Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada
Bendahara Penerimaan dan Wajib Retribusi.
Langkah 2
Bank Kasda menerima uang dari Wajib Pajak/Retribusi kemudian membuat Bukti
Setoran dan Nota Kredit. Bukti Setoran diserahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi
sedangkan Nota Kredit diserahkan kepada BUD.
Langkah 3
Bendahara Penerimaan akan menerima Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah dari
Wajib Pajak/Retribusi atau mendapatkan salinannya dari Bank (tergantung
mekanisme yang diberlakukan) dan akan menggunakannya sebagai dokumen
sumber dalam penatausahaan penerimaan bersama-sama dengan SKP Daerah/SKR.

12
Bagan Alir
Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Kas Daerah
BUD
PPKD/Pengguna
Anggaran
Bendahara
Penerimaan
Kas DaerahWP/RetribusiUraian
SKP Daerah /
SKR
1. Pengguna Anggaran
menyerahkan SKP Daerah/SKR
kepada Wajib Pajak/Retribusi
dan Bendahara Penerimaan.
2. Wajib Pajak/Retribusi
membayarkan uang kepada
Bank Kasda sejumlah yang
tertera di SKP Daerah/SKR.
3. Bank Kasda menerbitkan Slip
Setoran/Bukti Lain yang Sah dan
Nota Kredit.
4. Bank Kasda menyerahkan Slip
Setoran/Bukti Lain yang Sah
kepada WP/Retribusi dan Nota
Kredit kepada BUD.
5. WP/Retribusi menyerahkan Slip
Setoran/Bukti Lain yang Sah
kepada Bendahara Penerimaan.
Uang
SKP Daerah /
SKR
SKP Daerah /
SKR
Slip Setoran/
Bukti Lain
yang Sah
Nota
Kredit
Nota
Kredit
Slip Setoran/
Bukti Lain
yang Sah
Slip Setoran/
Bukti Lain
yang Sah
Uang

13
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Sistem Prosedur Pendapatan Daerah
1) Otorisasi Transaksi
- Pada Pemda Padang Pariaman secara umum kegiatan otorisasi transaksi atas
pendapatan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48
Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Akuntansi,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- PPKD/PA menyerahkan SKP/Retribusi yang diterbitkan kepada Bendahara
Penerimaan untuk keperluan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.
- Berdasarkan dokumen SKP/Retribusi, Wajib Pajak/Retribusi menyerahkan uang
setoran Pajak/Retribusi.Kemudian Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi
atas uang yang diterima dibandingkan dengan dokumen SKP/Retribusi.
- Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda
Bukti Pembayaran/Bukti Lain Yang Sah.
- Bendahara Penerimaan menyiapkan STS sebagai dasar penyetoran ke Bank.
STS yang telah diotorisasi oleh Bank, diterima kembali oleh Bendahara
Penerimaan untuk dibukukan.
Kelemahan SPI dari segi otorisasi transaksi atas pendapatan pajak daerah:
Pada Pendapatan Pajak Daerah yang bersifat Self Assessment, seperti Pajak Hotel,
Pajak Restoran dan Pajak Parkir, besar kemungkinan terjadinya kesepakatan
antara WP dengan Fiskus.
Hal tersebut dikarenakan besaran kewajiban yang menjadi tanggungan WP
dihitung sendiri oleh WP yang bersangkutan tanpa adanya verifikasi atas
penghasilan yang diterima oleh WP sebagai dasar perhitungan besarnya Pajak
yang menjadi kewajiban WP.
Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian PPKD sebagai pemegang otorisasi
dalam penerbitan SKP.
Dari segi dokumen Tanda Bukti Pembayaran yang hanya di tanda tangani oleh
Bendahara Penerimaan dan WP, seharusnya penerbitannya bersamaan dengan

14
penerbitan Surat Tanda Setoran (STS), sehingga PPK dapat melakukan otorisasi
dan verifikasi secara bersamaan atas kedua dokumen tersebut,
2) Pemisahan Tugas
Fungsi penerimaan dan pencatatan atas pendapatan daerah masih dilakukan oleh
oleh orang/pejabat yang sama, yaitu Bendahara Penerimaan. Hal ini dapat
menimbulkan kesalahan pencatatan pada pembukuan karena tidak adanya unsur
check and balance.
Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman PPK atas tugas pokok dan fungsinya
3) Supervisi
• Supervisi sejalan dengan dilaksanakan aktivitas pengendalian yang dilakukan
pada otorisasi transaksi dimana secara prosedur telah dirancang dengan baik.
• Kelemahan supervisi biasanya terjadi akibat kelalaian PPK dan PA dalam
menjalankan fungsinya. Contoh:
- Dalam hal pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah, PPK dan PA tidak
menjalankan fungsinya secara penuh dan cukup untuk melakukan pengawasan
terhadap penerimaan harian yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan. Hal
tersebut dapat mengakibatkan:
• Adanya penerimaan yang tidak/belum dilaporkan kepada PA melalui PPK.
• Adanya penerimaan yang tidak sesuai dengan SKP/Retribusi.
• Keterlambatan penyetoran penerimaan pendapatan ke Kas Umum Daerah.
• Penyalahgunaan penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan.
• Atas hal tersebut sebaiknya PA dan PPK menjalankan fungsinya dalam hal
pengawasan terhadap penerimaan pendapatan daerah yang dikelola oleh
Bendahara Penerimaan secara cukup dan rutin. Supervisi dapat dilakukan PPK
dalam bentuk pemeriksaan atas:
• Buku Penerimaan dan penyetoran bendahara Penerimaan.
• Register STS.
• Buku Pembantu per rincian obyek penerimaan.

15
• Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
• Rekening Koran Bendahara Penerimaan.
4) Catatan Akuntansi
- Dalam hal pelaksanaan penerimaan pendapatan masih adanya pencatatan
dilakukan secara manual, sebenarnya dalam hal ini Pemda Padang Pariaman telah
menggunakan Aplikasi SIMDA.
- Akibat hal tersebut penginputan secara akuntansi (penjurnalan) belum dilakukan
secara real time.
- Untuk penerimaan pendapatan yang jumlahnya belum bisa diketahui secara pasti
(seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, DAK, DBH, DAU, dll) diakui
pada saat kas di terima di Kas Umum Daerah.
- Hal tersebut terjadi karena belum adanya dokumen sumber definitif yang menjadi
dasar pencatatan dan pengakuan pendapatan.
- Dalam hal dokumen-dokumen penerimaan SKP/Retribusi masih adanya ketidak
tertiban penomoran.
- Untuk itu sebaiknya dilakukan penomoran yang sistematis atas dokumen-
dokumen penerimaan pendapatan dan/atau melakukan pengindentifikasian khusus
atas dokumen-dokumen penerimaan (seperti melakukan perforasi atas karcis/tiket
retribusi).
- Adanya kelemahan dalam hal pengelolaan arsip yang disebabkan terbatasnya
ruang untuk penyimpanan.
- Atas penerimaan yang bersumber dari dana transfer, dalam proses
pencatatan/penatausahaannya BUD seringkali mengalami kesulitan untuk
mengakui pendapatan tersebut pada akun pendapatan transfer yang mana.
- Hal ini dikarenakan tidak jelasnya uraian atas bukti/dokumen pendapatan yang
diterima melalui pihak Bank.

16
5) Pengendalian Akses
- Dengan adanya penggunaan aplikasi SIMDA pada Pemda Padang Pariaman,
sebenarnya telah ada pembatasan yang jelas terhadap proses input data yang
dilakukan oleh user.
- Hanya saja, seringkali pelaksanaan fungsi pencatatan/penatausahaan penerimaan
pendapatan masih dilaksanakan oleh orang yang sama yaitu Bendahara
Pengeluaran.
- Atas penerimaan pendapatan secara tunai oleh Bendahara Penerimaan, seringkali
terjadi penyalahgunaan atas penerimaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan
penerimaan pendapatan tidak langsung di setor ke Kas Umum Daerah. Untuk
meminimalisir tindak kecurangan tersebut, akan lebih baik apabila seluruh
penerimaan atas kewajiban WP/Retribusi langsung disetorkan oleh WP/Retribusi
ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan Tanda Bukti Pembayaran dan STS.
- Untuk penerimaan Dana Transfer, PPKD selaku BUD seringkali mengalami
kesulitan dalam melakukan penelusuran atas penerimaan pendapatan yang
diterima. Hal ini dikarenakan sering terlambatnya pihak Bank menyampaikan
Rekening Koran Kas Umum Daerah beserta bukti pendukung lainnya ke BUD.
6) Verifikasi Independen
- Kelemahan dari segi verifikasi independen lebih pada ketidak taatan fungsi
tertentu dalam pengelolaan penerimaan pendapatan dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena masih adanya sifat permisif dari
pejabat yang melaksanakan fungsi tersebut.
- Dalam hal verifikasi atas pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam
bentuk Surat Pertanggungjawaban yang disampaikan ke PA melalui PPK
(Administratif) dan ke BUD (Fungsional) telah dilaksanakan dengan baik dan
sesuai prosedur yang ditetapkan. Hal ini bisa terjadi karena dikaitkan dengan
pencairan dana GU SKPD yang bersangkutan.

17
- Selain verifikasi independen yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten,
verifikasi juga dilakukan oleh BPK-RI. Biasanya dilakukan dua kali dalam satu
tahun anggaran.
B. Sistem dan Prosedur Belanja dan Pengeluaran Kas
Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat
seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan
serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan,
dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan
SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) dan/atau SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah).
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara
Pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh besarannya kembali oleh pemerintah daerah.
Belanja daerah merupakan bentuk penurunan dalam manfaat ekonomi selama
periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi aset, atau terjadinya utang
yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi
kepada para peserta ekuitas dana.
Belanja terdiri dari:
1) Belanja Operasi
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang
memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain belanja pegawai,
belanja barang dan jasa , belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2) Belanja Modal
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

18
Kriteria Belanja Modal
Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:
Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya
yang dengan demikian menambah aset pemerintah.
Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset
lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
3) Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.
4) Belanja Transfer
Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada
entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan. Atau Pengeluaran dana bagi hasil
oleh pemerintah daerah.
Mekanisme Pengeluaran Kas/Belanja
Sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan
pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan,
menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang
yang berada dalam pengelolaan SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah)
dan/atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran kas terdiri atas 4 sub sistem yaitu:
1. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas- Pembebanan Uang Persediaan (UP)
2. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas- Pembebanan Ganti Uang Persediaan (GU).
3. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Tambahan Uang (TU).
4. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Langsung (LS).

19
Prosedur Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas, terdiri atas:
1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
6. Penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD)
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Sistem Prosedur Pengeluaran/Belanja Daerah
Otorisasi transaksi dalam penerbitan SPP:
sebagian telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan, yaitu:
Otorisasi umum
Otorisasi khusus untuk LS barang dan jasa (dari PPTK)?
Surat Keterangan penjelasan keperluan pengisian TU?
Berkenaan dengan Surat Pernyataan SPP dan SPM yang ditandatangani oleh
PA/KPA seharusnya hal tersebut perlu di evaluasi lagi manfaat dan fungsi dari
Surat Pernyataan tersebut, hal ini dipandang bahwa Surat Pernyataan tersebut
terkesan hanya sekedar menambah dan mempersulit proses administrasi saja. Dari
segi pertanggungjawaban sebenarnya fungsi PA/KPA telah nampak dan jelas pada
penandatanganan SPP dan SPM.
Yang belum: Otorisasi kehadiran dari kepegawaian untuk LS gaji
2) Pemisahan Tugas
Kecuali untuk LS Gaji, pemisahan tugas dalam penerbitan SPP sudah baik sehingga
otorisasi untuk transaksi terpisah dari pengolahan transaksi.
3) Supervisi
Sebagai bagian dari keseluruhan proses (sistem) belanja daerah yang dilakukan di
SKPD (pembuatan SPP dan SPM), supervisi dilakukan oleh PPK SKPD terhadap

20
SPP yang dibuat oleh bendahara pengeluaran. Pengguna Anggaran (seharusnya) juga
melakukan supervisi ketika akan menandatangani SPM.
Bila melihat sisdur yang dibuat, catatan akuntansi pada proses (sistem) belanja daerah
yang dilakukan di SKPD (pembuatan SPP dan SPM), belum cukup memadai untuk
menyediakan audit trail guna melakukan day-to-day operation bagi internal dan audit
yang dilakukan oleh eksternal. Sudah ada register SPP, register SPM, dan register
Surat penolakan SPM; namun penomoran SPP dan SPM yang masih manual dapat
menimbulkan SPP/SPM ganda atau terlewati.
Isu menarik menganai kontrol akses adalah kas di bendahara pengeluaran (UP) dapat
berupa kas di rekening bendahara pengeluaran, dan kas di brankas. Sementara tidak
ada kewajiban untuk pencatatannya.
Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD mempunyai tugas menguji kelengkapan dan
kebenaran SPP yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran.
C. Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan
keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,
arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi
yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan yang
mana dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu:
Semester, yang dimulai dari periode Januari - Juni
Tahunan, yang dimulai dari periode Januari – Desember

21
Untuk memenuhi tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai
entitas pelaporan dalam hal Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja,
Transfer, Pembiayaan, dan Arus kas.
Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing – masing SKPD selanjtnya akan
dikonsolidasi oleh SKPKD menjadi laporan keuangan Pemerintah
Provinsi/kabupaten/Kota Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan
Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan PPKD dan
Laporan Keuangan Konsolidator. Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini pada
dasarnya sama dengan proses pembuatan Laporan Keuangan. Perbedaan utama adalah
adanya jurnal eliminasi untuk menihilkan reciprocal account. Perbedaan utama dari
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah
tidak adanya rekening RK. Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi.
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten terdiri dari
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan SAL
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang
telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan :
Akuntabilitas
Manajemen
Transparansi
Evaluasi Kinerja

22
Laporan keuangan memiliki karakteristik Kualitatif, maksudnya adalah ukuran-ukuran
normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Karakteristik tersebut yaitu :
• Relevan
Informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna
dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini.
• Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan
kesalahan material, menyajikan setiap fakta dengan jujur.
• Dapat Dibandingkan
Informasi dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika bias dibandingkan
dengan laporan keuangan periode sebelumnya, atau pada laporan keuangan entitas
lain pada umumnya.
• Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan didalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna
dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman
para pengguna.
Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sebelum membicarakan langkah penyusunan Laporan keuangan Pemerintah
Daerah, ada baiknya kita bahas dulu tentang siklus akuntansi pada pemerintah daerah,
sebagaimana gambaran berikut:
1. Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas
subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain
dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan (input) menjadi
keluaran (output). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk
dokumen atau formulir. Output-nya adalah laporan keuangan. Di dalam proses
akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat.
Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu.

23
Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang
dimaksud dengan siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui
untuk merubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan sehingga
menghasilkan ouput berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi secara sederhana
digambarkan oleh bagan berikut.
Uraian Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
1. Dimulai dengan tahap menganalisis transaksi.
Yang dimaksud dengan transaksi adalah peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu
entitas yang tercatat. Tujuan dari analisis transaksi adalah pertama untuk
mengidentifikasikan jenis-jenis akun yang terkait, dan kemudian untuk
menentukan apakah dibutuhkan debit atau kredit pada akun tersebut. Dengan

24
melakukan analisis ini sebelum membuat ayat jurnal akan sangat membantu
dalam memahami ayat-ayat jurnal baik yang sederhana maupun yang rumit.
Urutan peristiwa didalam proses pencatatan dimulai dengan transaksi. Bukti
transaksi adalah berupa dokumen-dokumen sumber, misalnya surat ketetapan
pajak/retribusi daerah (SKPD/SKRD), tanda bukti penerimaan (TBP), dll. Bukti
ini akan dianalisis untuk menentukan pengaruh transaksi pada akun-akun tertentu.
Dengan demikian, dalam menganalisis transaksi juga dilakukan identifikasi
dokumen sumber yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
keuangan ke dalam Jurnal.
2. Menjurnal transaksi.
Transaksi-transaksi pada awalnya dicatat secara kronologis didalam jurnal
sebelum dipindahkan ke Buku Besar akun-akun. Jadi jurnal disebut dengan buku
pencatatan awal.
Biasanya jurnal memiliki kolom untuk mencantumkan tanggal, nama akun, dan
uraiannya, referensi dan dua kolom jumlah debit dan kredit.
3. Transaksi yang telah dicatat dalam Jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam
Buku Besar per akun atau kode rekening.
4. Menyusun Neraca Saldo.
Pada tanggal tertentu (misal akhir periode), saldo dari setiap akun atau kode
rekening dari Buku Besar diikhtisarkan atau dirangkum dalam Neraca Saldo.
5. Menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi pembayaran
dimuka/pendapatan diterima dimuka (prepayment) atau transaksi yang masih
harus dibayar/yang masih harus diterima (accrual).
6. Menyusun Neraca Saldo Disesuaikan.
7. Menyusun laporan keuangan.
8. Menjurnal dan dan memposting ayat jurnal penutup.
9. Menyusun neraca saldo setelah penutupan.
Langkah-langkah optional jika worksheet disusun, maka tahap ke-4, ke-5, dan ke-6
dimasukkan dalam worksheet. Jika ayat jurnal pembalik (revershing entry) disusun,

25
maka ayat jurnal pembalik akan terjadi antara tahap 9 dan 1. Ayat jurnal koreksi, bila
ada, seharusnya dibukukan sebelum ayat jurnal penutup.
Langkah Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Laporan keuangan dapat disusun langsung dari Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
(Adjusted Trial Balance).
Neraca Saldo setelah penyesuaian yang telah dihasilkan pada tahapan sebelumnya
menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan entitas. Tiga laporan
keuangan yang dapat langsung dihasilkan dari Neraca Saldo setelah penyesuaian
adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan
Neraca. LRA disusun dari Neraca Saldo setelah penyesuaian kelompok kode
rekening 4, 5, 6, dan 7. LO disusun dari Neraca Saldo setelah penyesuaian
kelompok kode rekening 8 dan 9. Sementara Neraca disusun dari Neraca Saldo
setelah penyesuaian kelompok kode rekening 1, 2, dan 3.
Pengelompokan akun dalam penyusunan Laporan Keuangan digambarkan
sebagaimana pada tabel dibawah ini.
2. Penyusunan LRA.
LRA disusun dengan cara memasukkan nilai saldo akun-akun Pendapatan-LRA,
Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Total Pendapatan-LRA dikurangi total
Belanja dan Transfer akan menghasilkan Surplus/Defisit-LRA. Kemudian

26
Surplus/Defisit-LRA ditambah dengan Penerimaan Pembiayaan dan dikurangi
dengan Pengeluaran Pembiayaan akan menghasilkan SiLPA atau SiKPA.
Perlu diperhatikan bahwa dalam format LRA sebagaimana yang diilustrasikan
dalam SAP berbasis akrual tidak dirinci berdasarkan kode rekening per rincian
obyek sehingga perlu berhati-hati dalam mengelompokkan Pendapatan-LRA,
Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Berikut akan disajikan contoh
pengelompokan Belanja dari akun buku besar kedalam format LRA.
3. Penyusunan LO.
LO disusun dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun Pendapatan-LO
dan Beban ke dalam format LO. Total Pendapatan- LO dikurangi dengan total
Beban akan menghasilkan Surplus/Defisit-LO. Surplus/Defisit-LO ini nantinya
akan mempengaruhi nilai Ekuitas dalam Neraca.
Sama seperti format LRA, format LO sebagaimana yang diilustrasikan dalam
SAP berbasis akrual juga tidak dirinci berdasarkan kode rekening per rincian
obyek sehingga perlu berhati-hati dalam mengelompokkan Pendapatan-LO dan
Beban. Berikut akan disajikan contoh pengelompokkan Beban dari Neraca Saldo
ke format LO. LO disajikan dengan menyandingkan nilai Pendapatan-LO dan
Beban di tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

27
4. Penyusunan Neraca.
Neraca disusun dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun Aset,
Kewajiban, dan Ekuitas ke dalam format Neraca. Total Aset harus sama dengan
total Kewajiban ditambah dengan Ekuitas. Surplus/Defisit-LO akan menambah
Ekuitas jika nilainya positif (surplus) dan akan mengurangi Ekuitas jika nilainya
negatif (defisit).
Saldo Ekuitas akan mencerminkan total ekuitas yang dibentuk dari transaksi kas
yang diakumulasikan pada saldo akhir SAL dan dari transaksi akrual yang
diakumulasi dari Surplus/Defisit LO.
Sama seperti format LRA dan LO, format Neraca sebagaimana yang
diilustrasikan dalam SAP berbasis akrual juga tidak dirinci berdasarkan kode
rekening per rincian obyek sehingga perlu berhati-hati dalam mengelompokkan
Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Berikut akan disajikan contoh pengelompokkan
Aset Tetap dari Neraca Saldo ke format Neraca. Neraca disajikan dengan
menyandingkan nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per akhir periode berjalan
dengan periode sebelumnya.

28
5. Menjurnal dan Memposting Ayat Jurnal Penutup.
a. LRA.
Setelah membuat LRA, langkah selanjutnya adalah membuat Jurnal Penutup
LRA untuk menutup akun-akun terkait anggaran (opsi bagi yang mencatat
jurnal anggaran) dan realisasinya. Jurnal penutup ini berfungsi untuk membuat
saldo dari akun-akun terkait anggaran (opsional) dan realisasinya menjadi nol
pada akhir periode setelah dilakukan penutupan. Cara menutup akun- akun
tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi lawannya (kebalikan dari
saldo normalnya). Akun Pendapatan-LRA yang pada saat realisasi dijurnal
pada sisi kredit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi debit. Akun Belanja
yang pada saat realisasi dijurnal pada sisi debit, maka ketika ditutup akan
dicatat di sisi kredit. Begitu juga dengan akun Transfer, akun Penerimaan
Pembiayaan, akun Pengeluaran Pembiayaan, akun Estimasi Pendapatan, akun
Apropriasi Belanja dan akun Estimasi Perubahan SAL. Jumlah sisi debit
harus sama dengan sisi kredit.
Setelah melakukan penutupan atas akun-akun terkait anggaran (opsional) dan
realisasinya, maka akan diperoleh Neraca Saldo setelah penutupan LRA
dimana seluruh akun nominal akan bersaldo NOL. Setelah jurnal penutup
dilakukan posting ke buku besar masing-masing. Saldo Ekuitas akan
mencerminkan total ekuitas yang dibentuk dari transaksi kas yang
diakumulasikan pada saldo akhir SAL dan dari transaksi akrual yang
diakumulasi dari Surplus/Defisit LO. Surplus/Defisit LRA dan Pembiayaan
Neto ditutup ke SiLPA yang kemudian akan ditutup ke Ekuitas SAL.
Sedangkan akun sementara “PERUBAHAN SAL” akan ditutup ke
“EKUITAS”.
b. Laporan Operasional (LO).
Setelah membuat LO, langkah selanjutnya adalah membuat Jurnal Penutup
LO untuk menutup akun-akun terkait Pendapatan-LO dan Beban. Jurnal
penutup ini berfungsi untuk membuat saldo dari akun-akun Pendapatan-LO
dan Beban menjadi nol pada akhir periode setelah dilakukan jurnal penutup.

29
Cara menutup akun-akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi
lawannya (kebalikan dari saldo normalnya). Akun Pendapatan-LO yang pada
saat transaksi dijurnal pada sisi kredit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi
debit. Akun Beban yang pada saat transaksi dijurnal pada sisi debit, maka
ketika ditutup akan dicatat di sisi kredit. Selisih dari Pendapatan-LO dan
Beban akan dimasukkan ke akun Surplus/Defisit-LO.
Jika Pendapatan-LO lebih besar daripada Beban, maka Surplus/Defisit LO
akan berada di sisi kredit. Namun, jika Beban lebih besar daripada
Pendapatan-LO, maka Surplus/Defisit-LO akan berada di sisi debit. Jumlah
sisi debit harus sama dengan sisi kredit.
Setelah melakukan penutupan atas akun-akun Pendapatan-LO dan Beban,
maka seluruh akun nominal akan bersaldo NOL setelah jurnal penutup
dilakukan posting ke buku besar masing- masing. Saldo Ekuitas akan
mencerminkan total ekuitas yang dibentuk dari transaksi kas yang
diakumulasikan pada saldo akhir SAL dan dari transaksi akrual yang
diakumulasi dari Surplus/Defisit LO.
c. Neraca.
Setelah membuat Neraca, langkah selanjutnya adalah membuat Jurnal
Penutup Akhir untuk menutup Surplus/Defisit-LO. Jurnal Penutup Akhir ini
berfungsi untuk memasukkan unsur Surplus/Defisit-LO ke dalam Ekuitas.
Cara menutup akun-akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi
lawannya. Akun Surplus/Defisit-LO jika saat Jurnal Penutup LO ada di sisi
debit, maka ketika Penutup Akhir dicatat di sisi kredit. Sementara itu, jika
akun Surplus/Defisit-LO saat Jurnal Penutup LO ada di sisi kredit, maka
ketika Penutup Akhir dicatat di sisi debit. Untuk penyeimbang sisi debit dan
kredit Jurnal Penutup Akhir adalah akun Ekuitas. Jumlah sisi debit harus sama
dengan sisi kredit.
Setelah melakukan penutupan atas Surplus/Defisit-LO, maka akan diperoleh
Neraca Saldo Akhir dimana tidak terdapat lagi akun Surplus/Defisit-LO
karena sudah masuk ke dalam nilai Ekuitas.

30
6. Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
LPE disusun dengan cara memasukkan nilai awal Ekuitas yang diperoleh dari
Neraca Awal Tahun ke dalam format LPE, diakumulasi dengan Surplus/Defisit-
LO tahun berjalan, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
sehingga menghasilkan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas Akhir yang ada di LPE harus
sama dengan nilai Ekuitas yang ada di Neraca. LPE disajikan dengan
menyandingkan nilai perubahan Ekuitas tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
7. Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Laporan Perubahan SAL disusun dengan cara memasukkan nilai SAL awal tahun
yang merupakan nilai SAL akhir tahun sebelumnya ke dalam format Laporan
Perubahan SAL dikurangi dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan. Hasilnya kemudian diakumulasikan dengan
SiLPA/SiKPA tahun berjalan yang diperoleh dari LRA, diakumulasikan dengan
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya serta lain-lain yang
mempengaruhi nilai SAL sehingga akan diperoleh nilai SAL akhir.
8. Laporan Arus Kas (LAK).
LAK disusun dengan mengklasifikasikan arus kas masuk dan arus kas keluar ke
dalam kategori aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan
aktiviats transitoris. Informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar dapat
diperoleh dari LRA karena LRA disusun berdasarkan arus kas masuk dan keluar.
Selain itu, informasi kas masuk dan keluar bisa juga diambil dari catatan BKU
bendahara.
Hal – hal yang diungkapkan di dalam Catatan Laporan Atas Keuangan :
a. Informasi umum tentang Entitas Pelaoran dan Entitas Akuntansi
b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

31
d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang
dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan kejadian penting lainnya
e. Rincian dan penjelasan masing masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan
keuangan.
f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang
belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan
di lembar muka laporan keuangan.

32
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Sistem Prosedur Pendapatan Daerah
• Kegiatan otorisasi transaksi pada system penyusunan Laporan keuangan
Pemerintah Daerah secara umum telah dilaksanakan dengan baik, dimana
penginputan jurnal baru dapat dilakukan setelah dokumen sumber diverifikasi
• Namun pada penginputan di Sistem Informasi fungsi posting pada penjurnalan
masih ada yang tidak dilakukan oleh PPK namun secara langsung dilakukan oleh
Operator Sistem Informasi yang notabene dirangkap jabatan adalah Bendahara
2) Pemisahan Tugas
• Secara peraturan fungsi yang dilaksanakan oleh Bendahara sudah dipisah dengan
fungsi penatausahan/ pencatatan yang dilakukan oleh PPK (Pejabat Pengelola
Keuangan).

33
• Namun masih terdapat praktek khususnya pada SKPD fungsi
pencatatan/penyusunan laporan keuangan dan transaksi dilakukan oleh orang
yang sama yaitu Bendahara.
• Kegiatan pengendalian untuk catatan akuntansi masih ditemukan pada system
pendapatan daerah (khususnya untuk system akuntansi berbasis
akrual).Pencatatan Transaksi akrual tidak dilakukan sesuai dengan SAP berbasis
akrual, masih mengacu kepada SAP Kas Menuju Akrual.
• Rekonsiliasi antara BUD dengan SKPD tidak dilakukan secara berkala sehingga
terjadi sering selisih antara pencatatan BUD dengan SKPD
• Penomoran dokumen sumber masih belum tertib
• Pengarsipan tidak dilaksanakan secara memadai sehingga sulit ditelusuri jika
dilaksnakan audit
• Fungsi otorisasi pencatatan/penatausahaan pada system informasi SKPD dapat
dilakukan langsung oleh operator yang biasanya merangkap sebagai Bendahara
Penerimaan
• Akses dokumen yang masih bias diakses oleh berbagai pihak, sehingga
memungkinkan pemanipulasian data
• Secara umum fungsi verifikasi Independen sudah dilakukan dengan baik pada
penerimaan pendapatan daerah melalui Bank. Karena pihak Bank dan BUD
secara rutin setiap harinya melakukan rekonsiliasi rekening koran Bank dengan
laporan yang diterima BUD
• BUD juga melakukan rekonsiliasi dengan SKPD untuk mencatat penerimaan
yang telah diterima Bank secara rutin
• Verifikasi Independen juga dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Daerah

34
BAB III
KESIMPULAN
Pengelolaan keuangan daerah meliputi prosedur Pendapatan dan Pengeluaran
Kas, Prosedur Perbelanjaan dan Pengeluaran Kas dan kemudian semua kegiatan pengelolaan
keuangan daerah tersebut akan dipertanggungjawabkan dengan menyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Daearah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun merupakan gabungan
dari Laporan Keuangan seluruh SKPD sehingga akan memperlihatkan keadaan yang sebenarnya
tentang posisi keuangan suatu Pemerintah Daearah.
Dari uraian evaluasi atas 6 unsur pengendalian diatas disimpulkan bahwa masih terdapat
kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada pengelolan Keuangan Daerah baik itu pada Sistem
Prosedur Pendapatan, Belanja dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari
ulasan evaluasi tersebut diharapkan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah untuk
peningkatan akuntabiltas pengelolangan Keuangan Pemerintah Daerah untuk mencapai cita
Good Governance.

SIAPAD

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to SIAPAD

Similar to SIAPAD (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

SIAPAD