Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset lancar khususnya kas dan setara kas pada satuan kerja pemerintah. Ia menjelaskan klasifikasi, pengukuran, pengakuan, dan akuntansi transaksi kas serta peran pihak-pihak terkait seperti pejabat penatausahaan keuangan SKPD, bendahara penerimaan, dan pengeluaran SKPD dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pemerintah.

1. AKUNTANSI ASET LANCAR
SATUAN KERJA
(KAS, PIUTANG, DAN PERSEDIAAN)
BAB 1

2. KLASIFIKASI KAS DAN SETARA KAS
PENGUKURAN DAN PENGAKUAN
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
AKUNTANSI SALDO KAS
01
03
04
05
A
.
A
K
U
N
T
A
N
S
I
K
A
S
S
A
T
U
A
N
K
E
R
J
A
PIHAK YANG TERKAIT DENGAN
AKUNTANSI KAS
PENYAJIAN KAS DAN SETARA DI
NERACA
06
02

3. 1.KLASIFIKASI KAS
DAN SETARA KAS
a. Kas pemerintah dalam pengelolaan bendahara umum negara (BUN)
• Bendahara umum negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
• Kas merupakan rekening khusus untuk keperluan tertentu sesuai
peraturan yang berlaku.
b. Kas pemerintah daerah
• Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah
berupa rupiah dan valuta asing. Pengelola uang daerah terdiri atas
pihak-pihak berikut.
1) Bendahara umum daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, yaitu kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD).
2) Bendahara penerimaan.
3) Bendahara pengeluaran,

4. c. Kas dan setara kas
• Pada pemerintah daerah mencakup kas yang
dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab
bendahara umum daerah (BUD) dan bendahara
pengeluaran.
• Kas dan setara kas terdiri atas:
1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening
pada bank untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran,dan
2) setara kas berupa surat utang negara (SUN)
atau obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan,
yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
1.KLASIFIKASI KAS
DAN SETARA KAS

5. 1.KLASIFIKASI KAS
DAN SETARA KAS
d. Kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum
negara/daerah (BUND)
• Kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan
pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain bendahara umum
negara/daerah meliputi:
1) kas di bendahara penerimaan, apabila bendahara penerimaan bukan
merupakan bagian dari bendahara umum negara (BUN)
2) kas di bendahara pengeluaran, apabila bendahara pengeluaran bukan
bagian dari bendahara umum negara (BUN),
3) saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan
pemerintahan, dan
4) kas di badan layanan umum/badan umum daerah.

6. 2. PENGUKURAN
DAN PENGAKUAN
a. Pengukuran kas dan setara kas
• Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nila nominal.
• Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya Apabila
terdapat kas dalam bentuk valuta asing.
b. Pengakuan kas dan setara kas
• Kas dan setara kas diakui saat:
1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah
daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal, dan
2) diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaanne berpindah,
artinya dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat
kas dan setara kas diterima dar atau dikeluarkan/dibayarkan.

7. 3. AKUNTANSI KAS
DAN SETARA KAS
a. Transaksi penerimaan kas
1) Transaksi pendapatan
• Yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.
• Transaksi pendapatan dapat bersumber dari:
a) pemerintah pusat, yaitu pendapatan negara, antara lain penerimaan
perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, serta
b) pemerintah daeran, yaitu pendapatan darah antara lain pendapatan asi
daerah dan pendapatan daera yang sah lainnya.
2) Pansaksi penerimaan pembiayaan(Financing)
• Merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran

8. 3. AKUNTANSI KAS
DAN SETARA KAS
3) Thansakal penerimaan transfer
• Merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain yang menambah
ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan, antara lain
penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasi dan pemenntan
pusat/provins
4) Transaksi penerimaan lainnya/nonanggaran
• Penerimaan kas yang tidak memengaruhi pendapatan, penerimaan
pembiayaan, dan penerimaan transfer pemerintah, berupa penerimaan
perhitungan pihak ketiga.
b. Transaksi pengeluaran kas
1) Transaksi belanja negara/daerah
• Semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang
mengurang ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

9. 3. AKUNTANSI KAS
DAN SETARA KAS
b. Transaksi pengeluaran kas
2) Transaksi pengeluaran pembiayaan
• semua pengeluaran rekening kas umum negaradaerah, antara lain
pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal
pemerintah,dsb.
3) Transaksi pengeluaran transfer
• Pengeluaran kas dari entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti
pengeluaran dana oleh perimbangan pemerintah pusat.
4) Transaksi pengeluaran lainnya/nonanggaran
• Pengeluaran kas yang tidak memengaruhi anggaran pendapatan dan
belanja.

10. 4.AKUNTANSI
SALDO KAS
a. Rekonsiliasi bank
• berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan
catatan bank.
• Perbedaan catatan dari bank dengan pencatatan oleh entitas pemerintah:
1) Transaksi sudah dicatat oleh entitas pemerintah, tetapi belum dilaporkan
oleh bank dan belum dicatat pada rekening koran.
2) Transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank, tetapi belum dicatat
oleh entitas pemerintah.
3) Kesalahan pencatatan oleh entitas pemerintah atau pihak bank.
b. Selisih kas
• Yaitu perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas
tunai (on hand) yang ada pada tanggal tertentu.
• Penyebab selisih kas:
1) Kesalahan dalam pencatatan akuntansi, baik kurang maupun lebih.
2) Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan entitas pemerintah.
3) Penyebab selisih kas tidak dapat diidentifikasikan secara pasti.

11. 5. PIHAK YANG TERKAIT
DENGAN AKUNTANSI KAS
a. Satuan kerja Perangkat
Daerah (SKPD)
1) Pejabat penatausahaan
keuangan SKPD (PPK-SKPD)
Tugas PPK-SKPD akuntansi :
a) Mencatat transaksi kas dan
setara kas berdasarkan bukti
transaksi yang sah ke buku
jurnal umum.
b) Mem-posting jurnal transaksi
kas dan setara kas ke dalam
buku besar tiap rekening.
c) Membuat laporan
keuangan, yang terdiri atas
laporan realisasi anggaran
(LRA), laporan operasional
(LO), laporan perubahan
ekuitas (LPE), neraca, dan
catatan atas laporan
keuangan (CaLK).
2) Bendahara Penerimaan SKPD
Tugas bendahara penerimaan SKPD
adalah
a) Menyiapkan dan menyampaikan
dokumen atas transaksi
b) Penerimaan kas dengan proses
pelaksanaan sistem
c) Akuntansi kas dan setara kas ke
PPK-SKPD

12. 5. PIHAK YANG TERKAIT
DENGAN AKUNTANSI KAS
3)Bendahara pengeluaran SKPD
Bendahara pengeluaran SKPD
memiliki tugas menyiapkan dan
menyampaikan dokumen atas
transaksi pengeluaran kas
dengan proses pelaksanaan
sistem akuntansi kas dan
setara kas ke PPK-SKPD
4) Pengguna Anggaran (PA)
Tugas pengguna anggaran sebagai berikut
a) Menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum
diserahkan dalam proses penggabungan yang
dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD kepada PPK
PPKD
b) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab
pengguna anggaran

13. 5. PIHAK YANG TERKAIT
DENGAN AKUNTANSI KAS
b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD) dalam sistem
akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas
sebagai berikut :
a) Menandatangani laporan keuangan PKDK sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
fungsi akuntansi PPKD(PPK-PPKD)
b) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara
kas pada PPKD antara lain sebagai berikut :

14. 6. PENYAJIAN KAS
DAN SETARA KAS

15. Thank
You
Any Quest ion?