TUGAS PKn MAKALAH MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1. MAKALAH
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
DISUSUN OLEH:
KELOMPOK
1. RANI DWI AKSARI
2. JONI ROBET
3. MUHAMAD RIFA’I
4. UUN NARIATI
5. AYU WINDA SARI
6. WIDYA LESTARI
Kelas: XII IPA
SMA NEGERI 1 REBANG TANGKAS
KECAMATAN REBANG TANGKAS
KABUPATEN WAY KANAN

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan
rahmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini
tepat pada waktunya. Adapun pokok bahasan yang dikaji dalam makalah ini adalah tentang ”
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA” yang
bertujuan untuk melengkapi tugas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan .
Dalam penyusunan makalah ini penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai
pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian makalah
ini.. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang turut memberikan
dukungan baik berupa materil maupun moril.
Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih terdapat berbagai kekurangan
dan kesilapan baik dalam hal penulisan maupun isi. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan
saran dari para pembaca sekalian yang bersifat membangun yang bisa menjadi bahan acuan dan
pertimbangan bagi penulis untuk kesempurnaan makalah ini dikemudian harinya.
Harapan penulis, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian
umumnya dan bagi penulis khususnya untuk memahami Sistem Pemerintah Negara Indonesia.
Rebang Tangkas, 08-09-2014
Penulis

3. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..............................................................................................................i
KATA PENGANTAR ...........................................................................................................ii
DAFTAR ISI ...........................................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUA
A. Latar Belakang .................................................................................................................1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................................1
C. Tujuan Penelitian .............................................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN
A. Arti Istilah Pemerintahan ................................................................................................2
B. Bentuk-bentuk Pemeritahan di Berbagai Negara .............................................................2
C. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara ........................................................................4
D. Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara .......................................................................7
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN ................................................................................................................9
B. SARAN ............................................................................................................................9

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam
penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan
interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus
diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama
dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi
dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup
tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan
pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri
kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka
dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.
Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang
bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan
dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan
eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan
dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung
tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu,
pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.
Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan
tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia
secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat
hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

5. 1.2 Rumusan Masalah
Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
 Apa pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
 Penjelasan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran Global
 Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia
 Apa saja contoh-contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

6. BAB II
MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
A. HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN HAM
Perumusan hak asasi manusia dalam sebuah naskah internasional diawali dengan
Universal Declaration of Human Righ atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia
oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) berisi tiga puluh pasal disahkan oleh PBB di Paris, Perancis.
Hak Asasi manusia memiliki dimensi dan nilai universal. Artinya, HAM harus dapat
dinikmati oleh seluruh umat manusia di dunia. Selain itu, pemerintah negara di seluruh dunia
memikul kewajiban moral untuk menjamin terlaksananya HAM sehingga rakyat dapat
menikmati hak asasi yang dimiliki.
1. Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam berbagai produk hukum diantaranya
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia di Indonesia
secara garis besar tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan penjabaran dari pasal 28I UUD 1945.
Hak asasi manusia memiliki sifat tertentu yang berbeda dari hak-hak lainnya.
Adapun sifat hak asasi manusia sebagai berikut:
a. Universal atau menyeluruh, artinya hak asasi manusia berlaku bagi semua rorang
tanpa kecuali.
b. Utuh, artinya hak asasi manusia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar
karena setiap manusia berhak atas seluruh haknya secara utuh.
c. Hakiki, artinya hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa.
d. Permanen atau kekal, artinya hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak
dapat dipindahtangankan atau dicabut oleh kekuatan lain.
Selain itu, hak asasi manusia dijamin lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:
a. Hak untuk hidup
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
c. Hak mengembangkan diri
d. Hak memperoleh keadilan
e. Hak atas kebebasan pribadi
f. Hak atas rasa aman
g. Hak atas kesejahteraan
h. Hak turut serta dalam pemerintahan
i. Hak wanita
j. Hak anak

7. 2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
a. Pengertian Kewajiban Dasar Manusia dan Pelanggaran HAM
Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,
pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap pembuatan seseorang atau kelompok
yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian
yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau
mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-
undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhwatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum
yang berlaku.
Secara garis besar kewajiban dasar manusia meliputi hal-hal berikut:
1) Patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum
internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara
indonesia (Pasal 67)
2) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (Pasal 68)
3) Wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 69 ayat 1)
4) Wajib menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik (pasal 69 ayat 2)
5) Wajib tunduk pada undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya
(pasal 70).
b. Kriteria Pelanggaran HAM
1) Kejahatan Genosida
Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
ras, kelompok, etnis, kelompok agama dengan cara-cara berikut:
a) Membunuh anggota kelompok
b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-
anggota kelompok.
c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam
kelompok.
e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada
kelompok lain.

8. 2) Kejatahan Terhadap Kemanusiaan
Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan. Serangan tersebut sifatnya luas atau sistematik dan
ditunjukkan secara langsung kepada penduduk sipil dalam bentuk:
a) Pembunuhan
b) Pemusnahan
c) Perbudakan
d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
e) Perampasan kemerdekaan
f) Penyiksaan
g) Kejahatan seksual
h) Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu
i) Penghilangan orang secara paksa dan
j) Kejahatan apartheid.
B. PELANGGARAN HAM DI INDONESIA
Pelanggaran ham mencakup seluruh perbuatan melawan hukum, baik dilakukan sengaja
maupun tidak sengaja, maupun atas kelalaian yang dapat mengurangi, menghalangi, membatasi,
dan atau mencabut hak asai manusia seseorang atau kelompok orang.
1. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM:
a. Faktor Internal
Faktor internal merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal
dari diri (pelanggar HAM).
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor dari luar manusia yang mendorong seseorang atau
sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM terdiri atas hal-hal berikut:
1) Penyalahgunaan kekuasaan yaitu menggunakan kekuasaan dengan tidak
semestinya.
2) Ketidaktegasan aparat penegak hukum, yaitu sikap permisif dari penegak hukum
terhadap pelanggaran HAM.
3) Penyalahgunaan tekhnologi, yaitu memanfaatkan kemajuan tekhnologi untuk
tindakan yang dapat merugikan orang lain.
4) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, yaitu terjadinya ketimpangan antara
masyarakat atau kesejahteraan yang tidak merata.

9. 2. Kasus Pelanggaran HAM
a. Pelanggaran HAM Masa Lalu
Kasus pelanggaran HAM masa lalu merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi
manusia yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan.
b. Pelanggaran HAM setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Diundangkan
Kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 tahun
2000 diundangkan dapat diadili melalui pengadilan HAM.
C. UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM
a. Upaya Pencegahan (Preventif)
Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran HAM. Upaya preventif
dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif bagi penegak dan penghormatan
HAM. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah sebagai berikut:
1) Pembentukan peraturan undang-undang tentang HAM dan meratifikasi
instrumen internasional HAM.
2) Pembentukan lembaga HAM seperti Komnas HAM
3) Memberikan penyuluhan dan pendidikan HAM kepada masyarakat
4) Pemerintah menunjukkan perannya sebagai pelayan masyarakat bukan sebagai
penguasa.
5) Peningkatan kualitas layanan publik untuk mencegah terhadinya pelanggaran
HAM dari pemerintah.
b. Upaya Penindakan (Represif)
Upaya represif atau penindakan pemerintah setelah pelanggaran HAM terjadi
dilakukan dengan cara-cara berikut:
1) Pemberian layanan dan konsultasi serta pendampingan dan pembelaan kepada
masyarakat yang menghadapi perkara HAM.
2) Menerima pengaduan dari korban pelanggaran HAM
3) Menangani kasus pelanggaran HAM
4) Melakukan pencarian data, informasi, dan fakta atas peristiwa
5) Menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosisasi, mediasi, konsiliasi,
dan pandangan atau penilaian para ahli.
2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Pengadilan
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia dapat diupayakan melalui dua
skema utama, Pertama, melalui pengadilan hak asasi manusia. Kedua, melalui komisi
kebenaran dan rekonsiliasi (KRR). Prosedur pemeriksaan dan tahapan pemeriksaan

10. diawali dengan proses penyelidikan dan penyedikan serta penuntukan dan pemeriksaan
di muka pengadilan.
3. Perilaku yang Mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia
Berikut beberapa perilaku yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung upaya
penegakan HAM di Indonesia.
a. Lingkungan Keluarga
1. Mendengarkan ketika ayah atau ibu sedang berbicara
2. Mematuhi peraturan dalam keluarga
3. Menghormati dan menyayangi adik atau kakak
4. Salig membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah
b. Lingkungan sekolah
1) Mematuhi tata tertib sekolah
2) Tidak memaksakan kehendak kepada teman
3) Menghormati Bapak/Ibu Guru
4) Menghormati teman yang sedang mengemukakan pendapat
c. Lingkungan Masyarakat
1) Mematuhi peraturan dan tata tertib dalam masyarakat
2) Mengembangka sikap saling menghormati antar tetangga
3) Mengikuti kegiatan kemasyarakatan
4) Menjenguk dan mendoakan tetangga yang sedang sakit
d. Lingkungan Berbangsa dan Bernegara
1) Mematuhi hukum positif di indonesia
2) Berpartisipasi dalam pemelihan umum
3) Melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah
4) Mengikuti seminar-seminar tentang penegakan HAM.

11. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap
individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat
bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara
HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran
HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu
Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses
pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang
pengadilan HAM.
B. Saran-saran
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita
sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan
sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan
dinjak-injak oleh orang lain.Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan
mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.