Mata Kuliah: Kewarganegaraan
Dosen Pembimbing Mata Kuliah: Khamim, S.HI, S.H, M.H.
Anggota kelompok 9:
Arya Suteja
Dini Audi
Tisa Saraswati
KELAS 1B
PRODI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JURUSAN AKUNTANSI
TAHUN AJARAN 2013/2014
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Mata Kuliah: Kewarganegaraan
Dosen Pembimbing Mata Kuliah: Khamim, S.HI, S.H, M.H.
Anggota kelompok 9:
Arya Suteja
Dini Audi
Tisa Saraswati
KELAS 1B
PRODI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JURUSAN AKUNTANSI
TAHUN AJARAN 2013/2014
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. Pengertian Hak dan Kewajiban
Warga Negara
Warganegara adalah rakyat yang menetap di suatu
wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya
dengan negara. Dalam hubungan antara
warganegara dan negara, warganegara mempunyai
kewajiban-kewajiban terhadap negara dan
sebaliknya warganegara juga mempunyai hak yang
harus diberikan dan dilindungi oleh negara.
Hak warganegara adalah segala sesuatu yang harus
didapatkan warga negara dari negara (pemerintah)
Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus
dilaksanakan oleh warganegara terhadap negara.
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Menurut UUD 1945
Hak-Hak Warga Negara
Pasal 27 (1, 2,3)
Pasal 28 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
Pasal 29 (2) (kebebasan memeluk agama)
Pasal 30 (Pertahanan dan keamanan negara)
Pasal 31 (Mendapatkan Pendidikan)
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 27 (1)
Menetapkan hak warganegara yang sama dalam hukum dan
pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan
pemerintahan.
Pasal 27 (2)
Menetapkan hak warganegara atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.
Pasal 27 (3)
Menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam
upaya pembelaan negara.
4. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Menurut UUD 1945
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 28
Menetapkan hak kemerdekaan warganegara untuk berserikat,
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
Pasal 29 (2)
Menetapkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk
agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya.
Pasal 30 (1)
Menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta
dalam usaha pertahanan dan kemanan negara.
Pasal 31 (1)
Menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk
mendapatkan Pendidikan
5. Kewajiban Dasar Manusia
Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia
wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak
tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia
yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia
orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban
dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang
lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk
menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang
dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.