1. HAK ASASI MANUSIA
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan
Disusun oleh :
Carlolita Hardani (11140170000016)
Ines Setiawati Putri (11140170000017)
Fitria Maghfiroh (11140170000018)
Annissa Islami Fadhilah (11140170000019)
Miftaqulzanah (11140170000020)
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
2014

2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur penuluis panjakat ke hadirat Allah SWT., karena atas rahmat-
Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Shalawat serta
salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai
pembawa risalah Allah terakhir dan penyempurna seluruh risalah-Nya
Syukur alhamdulillah, merupakan satu kata yang sangat pantas penulis
ucakan kepada Allah STW, karena bimbingan-Nyalah penulis dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul Hak Asasi Manusia
Penulisan makalah ini ditujukan memenuhi tugas Pendidikan
Kewarganegaraan, serta untuk mengetahui informasi tentang seluk beluk Hak Asasi
Manusia.
Dalam makalah ini, penulis membahas tentang bagaimana sejarah, bentuk,
nilai Hak Asasi Manusia, serta hubungannya dengan Islam, Perundangan,
pelanggaran dan pengadilan HAM di Indonesia. Penulis menyampaikan terima
kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam
menyelesaikan makalah ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1) Allah SWT., karena berkat rahmat-Nya yang telah melancarkan pembuatan
makalah ini
2) Bpk. Adi Prayitno selaku pembimbing dalam penyusunan makalah
Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada dalam makalah ini,
maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, agar
dapat memberi masukan positif untuk pengerjaan berikutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Ciputat, November 2014
Pemakalah

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................i
DAFTAR ISI...........................................................................................................ii
BAB I.......................................................................................................................1
PENDAHULUAN..................................................................................................1
1.1. Latar Belakang.........................................................................................1
1.2. Rumusan Masalah ....................................................................................1
1.3. Tujuan Penelitian......................................................................................1
BAB II......................................................................................................................3
PEMBAHASAN....................................................................................................3
2.1. Hakikat Hak Asasi Manusia ......................................................................3
2.2. Sejarah Hak Asasi Manusia .......................................................................3
2.3. Bentuk-bentuk HAM ................................................................................5
2.4. Nilai-nilai HAM antara Partikular dan Universal ........................................5
2.5. Hubungan HAM dengan Islam ..................................................................6
2.6. Isu Gender dalam HAM............................................................................7
2.7. HAM dalam Perundang-undangan Nasional...............................................8
2.8. Bentuk Pelanggaran dan Pengadilan HAM...............................................11
2.9. Respection, Promotion, Protection, dan Fulfill HAM................................11
BAB III..................................................................................................................13
PENUTUP...........................................................................................................13
3.1. Kesimpulan............................................................................................13
3.2. Saran.....................................................................................................13
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................14

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh dan telah melekat pada
individu. Hak berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan dan
menjaga martabat seorang individu.
Setiap manusia ingin selalu hidup dengan bebas dan nyaman. Maka hak
merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap orang untuk terpenuhi demi tercipta
kehidupan yang memanusiakan manusia yang berdasarkan hak-hak mereka.
Di Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengalami berbagai
perkembangan, yang pada awalnya HAM tidak tercantum dalam perundang
undangan Indonesia, kemudian dengan berbagai keputusan dan perjuangan
maka diberlakukanlah pasal pasal tentang HAM dalam berbagai perundang
undangan nasional. Hal tersebut merupakan suatu tonggak yang baik bagi
Indonesia. Tanpa adanya perundang undangan tersebut maka akan terjadi
keotoriteran penguasa serta perluasan kekuasaan yang tak terbatas.
Tetapi perundang undangan yang mengatur tentang HAM tersebut tidak
serta merta berjalan lancar sesuai keinginan awal. Masih banyak saja
pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi salah satunya
disebabkan kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang adanya
HAM, begitu pula karena kurang tegasnya peradilan HAM di Indonesia.
Oleh karena itu, dari pemaparan diatas, penulis akan menyusun makalah
yang mengangkat tema tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia agar penulis
dan para pembaca dapat mengambil pelajaran betapa pentingnya menghargai
Hak Asasi Manusia.
1.2. Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah sejarah perkembangan HAM?
3. Apa saja bentuk-bentuk HAM?
4. Apakah nilai- nilai HAM antara Partikular dan Universal?
5. Apakah hubungan HAM dengan Islam?
6. Apakah isu gender dalam HAM?
7. Bagaimanakah HAM dalam Perundang-undangan Nasional?
8. Bagaimanakah pelanggaran dan pengadilan HAM?
9. Apakah yang dimaksud dengan Respection, Promotion, Protection, dan
Fulfill HAM?
1.3. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia
2. Mengetahui bagaimana sejarah perkembangan HAM
3. Mengetahui bentuk-bentuk HAM
4. Mengetahui nilai-nilai HAM antara Partikular dan Universal

5. 2
5. Mengetahui hubungan HAM dengan Islam
6. Mengetahui isu gender dalam HAM
7. Mengetahui bagaimana HAM dalam Perundang-undangan Nasional
8. Mengetahui bentuk pelanggaran dan Pengadilan HAM
9. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Respection, Promotion,
Protection, dan Fulfill HAM

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Hakikat Hak Asasi Manusia
Sebelum membicarakan tentang HAM, terlebih dahulu akan dijelaskan
pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia,
tanpa pandang umur, ras agama, suku dll, dan telah ada setelah lahir atapun
sebelum lahir. Hak ini berfungsi sebagai pelindung, dan penjaga harkat dan
martabat manusia.
Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: a) pemilik hak; b) ruang
lingkup penerapan hak; dan c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak (James
W. Nickel, 1996).1 Didalam hak ini harus ada orang yang harus mendapatkan
sesuatu sesuai haknya. Harus ada pula orang yang memiliki kewajiban untuk
memberikan hak tersebut. Pelaksanaan hak ini berkaitan dengan pelaksanaan
kewajiban. Jika pelaksanaan hak dilakukan, pelaksanaan kewajiban turut pula
dilakukan. Jadi, keuntungan bisa diperoleh dari pelaksanaan hak pelaksanaan
kewajiban.
Sekarang berlanjut ke Hak Asasi Manusia. Menurut pendapat Jan
Materson (dari Komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United
Nation sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menjelaskan bahwa “Human
rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature
and without which can not live as human being “ (hak asasi manusia adalah hak-
hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat
hidup sebagai manusia).2 Hak asasi manusia pada umunya adalah hak-hak dasar
yang sudah melekat dalam diri setiap manusia yang merupakan pemberian dari
Allah. Dan hak-hak ini harus dijunjung tinggi, dihargai dan dilindungi oleh
negara dan hukum.
Berikut ini adalah ciri pokok hakikat HAM:
1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian
dcara otomatis;
2. HAM berlaku intuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras,
agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa;
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyaihak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM
walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau
melanggar HAM ( Mansour Fakih, 2003).3
2.2. Sejarah Hak Asasi Manusia
1 Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Demokrasi, HAk Asasi Manusia & Masyarakat Madani, (Jakarta:
ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2003),h.199
2 Ibid, h. 200
3 Ibid, h. 201

7. 4
Hak Asasi Manusia ditetapkan pada diri manusia sejak manusia didalam
kandungan sampai dengan manusia dilahirkan, karena hak asasi manusia itu
memang harus dimiliki oleh setiap diri manusia.
Hak asasi manusia sangat penting dalam menghadapi dan menjalankan
sesuatu keinginan dan sesuatu yang harus kita dapat yang dimana memang
sudah sewajarnya setiap manusia memiliki itu seperti harus dilindungi, diadili
apabila bersalah, mendapatkan pekerjaan , pendidikan, dll.
Hak–hak ini bersifat asasi dan universal maksudnya adalah berlaku
untuk semua manusia yang tanpa membeda-bedakan berdasarkan ras, agama,
suku dan bangsa (etnis), dan dapat digunakan dimana saja dan kapan saja.
Lahirnya hak asasi manusia itu didasari oleh lahirnya Magna Charta dimana
Raja yang tadinya memiliki kekuasaan (raja yang menciptakan hukum) menjadi
dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban dimuka
umum. Dari sinilah lahir doktrin apabila seorang raja itu tidak kebal hukum lagi
dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Sejak itu mulai diterapkan pada
raja yang melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggung-
jawabkannya.
Kemudian diikuti dengan lahirnya Bill Of Right yang perkembangannya
lebih konkrit. Pada Bill Of Right di Inggris tahun 1689 ditegaskan bahwa
manusia itu sama di muka hukum. Amandemen ini dibuat untuk melindungi
hak–hak asli dari kebebasan dan harta benda.
Deklarasi hak–hak menjamin sejumlah kebebasan pribadi, dan
membatasi kekuasaan pemerintah dibidang yudisial dan perkara lainnya, serta
memberikan sejumlah kekuasaan kepada negara bagian dan rakyat. Meskipun
awalnya amandemen ini berlaku hanya untuk pemerintah Federal, sebagian
besar dari ketetapan–ketetapan darinya telah diberlakukan untuk negara bagian
berdasarkan amandemen ke empat belas.
Selanjutnya ditandai dengan The American Declaration Of
Independence yang lahir dari paham Roesseau dan Montesqueo bahwa manusia
itu adalah merdeka sejak didalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila
sesudah lahir ia harus dibelenggu. Pada tahun 1789 lahirlah The French
Declaration dimana hak–hak diterangkan ddengan lebih rinci lagi, antara lain
dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena–mena,
termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang sah.
Ada pula Presumption Of Innocence yang artinya orang–orang yang
ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah
sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang
menyatakan ia bersalah. Hak–hak manusia yang dirumuskan sepanjang abad ke
17 dan ke 18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam
(Natural Law), seperti yang dirumuskan oleh John Lock dan Jean Jaques
Rousseau yang hanya membatasi pada hak–hak yang bersifat politis saja ,
seperti kesamaan hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya.

8. 5
Pada abad ke 20 hak–hak politik ini dianggap kurang sempurna, dan
mulailah dicetuskan hak–hak lain yang lebih luas cangkupannya.
2.3. Bentuk-bentuk HAM
1. Hak Sipil itu seperti :
 Hak yang diperlukan sama dimuka hukum
 Hak bebas dari kekerasan
 Hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu
 Hak hidup dan kehidupan
2. Hak Politik :
 Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
 Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah
 Hak kebebasan berserikat dan berkumpul
 Hak kemerdekan mengelurkan pikiran dengan lisan dan tullisan
 Hak menyampaikan pendapat dimuka umum
3. Hak Ekonomi :
 Hak jaminan sosial
 Hak perlindungan kerja
 Hak perdagangan
 Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
 Hak pembangunan berkelanjutan
4. Hak Sosial Budaya :
 Hak memperoleh pendidikan
 Hak kekayaan intelektual
 Hak kesehatan
 Hak mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat
 Hak memperoleh perumahan dan pemukiman
2.4. Nilai-nilai HAM antara Partikular dan Universal
Ada banyak perdebatan apakah HAM itu bernilai universal atau
partikular. Universal itu sendiri maksudnya adalah HAM itu berlaku di semua
negara, sedangkan partikular maksudnya adalah HAM memiiki kekhususan dan
tidak berlaku di semua negara. Bagi negara negara Barat HAM berdifat mtlak
dan universal alasan mereka karena hak itu melekat pada manusia, karena ia
“manusia” dan ia lepas dari aspek ras, kultur , suku agama dan regional.
Menurut negara negara yang berasaskan islam . HAM itu bagi mereka bersifat
particular, karena menyangkut perbedaan budaya, adat istiadat, agama
pandangan politik, dan nilai nailai kebangsaan.4Ada tiga teori yang berkaitan
dengan nilai-nilai HAM, yaitu teori realitas, teori relativisme kultural dan teori
radikal universalisme.
Yang dimaksud teori realitas adalah teori yang mendasari pandangannya
pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan self interest dan egoisme
4 Majid Nurkholis, Islamdan Hak Asasi Manusia menurut Nurkholis Majid,(Jakarta:Gramedia
Pustaka Utama,2011),hlm40-41

9. 6
dalam dunia seperti bertindak anarkis.5 Teori ini dimaksudkan bahwa pada
pada keadaan anarkis, manusia akan saling mementingkan dirinya sendiri yang
dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang merugikan manusia yang lainnya.
Jadi, dalam situasi anarkis HAM yang bernilai universal tidak berlaku. Teori
relativisme cultural ialah teori yang mengatakan bahwa nilai-nilai moral dan
budaya bersifat khusus. Artinya hak berbeda-beda di setiap negara, bergantung
kepada nilai-nilai moral dan budaya yang berlaku. Teori yang ketiga yaitu teori
radikal universalisme. Teori ini berpandangan bahwa HAM bersifat universal.
Sehingga HAM bisa berlaku di semua negara. Jadi, tidak berpengaruh terhadap
budaya yang ada di suatu negara.
2.5. Hubungan HAM dengan Islam
Islam berasal dari bahasa arab yang berarti selamat, sentosa,dan damai.
Islam sebagai agama yang mengajarkan keselamatan dan kedamaian bagi
seluruh umat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, lebih
dari makhluk lain dan dimuliakan. Islam mengajarkan menghormati HAM dan
menjunjung tinggi perlindungan HAM bagi seluruh manusia. Islam agama yang
menegakkan HAM dalam keadilan gender, dan kebebasan memeluk agama.
HAM dinyatakan oleh Abu A’la al-Maududi adalah hak kodrati yang
dianugrahkan Allah kepada manusia, tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh
siapapun. HAM sendiri yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak dalam
kandungan, hak hidup, hak memperoleh keadilan dan kesejahteraan, hak
memiliki rasa aman, bersifat universal dan tidak dapat dirampas oleh siapapun.
Manusia mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan
manusia yang lainya, yaitu saling menjaga dan saling menghormati antar
sesama. Terdapat tiga bentuk HAM dalam Islam, hak dasar (hak yang apabila
dilanggar membuat manusia sengsara), hak sekunder (hak yang bila tidak
dipenuhi hilang hak hidupnya), dan hak tersier (hak yang bila tidak
dipenuhi merasa kekurangan tetapi tidak membuat sengsara).
HAM dalam Piagam Madinah terdapat dua prinsip pokok. Pertama,
semua pemeluk islam satu umat walau berbeda bangsa dan budaya. Kedua,
hubungan semua umat beragama antara Muslim dan nonmuslim didasari prinsip
berinteraksi baik dengan tetangga, saling membantu menghadapi mubibah,
membela yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati perbedaan agama.
Dalam Islam, sebagaimana sabda Rosulullah SAW yang menyebutkan
bahwa setiap insan dilahirkan dalam keadaan suci6 sehingga dalam Islam
terdapat sebuah konsep bahwa hak terbagi menjadi dua yaitu Hak Manusia (haq
al-insan) dan Hak Allah. Dimana hak manusia bersifat relatif dan hak Allah
bersifat muthlak.
5 Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Demokrasi, HAk Asasi Manusia & Masyarakat Madani, (Jakarta:
ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2003),h.217
6 Trianto dan Titik Triwulan Tutik, Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta:
Prestasi Publisher, 2007), hlm. 265

10. 7
Ada beberapa prinsip-prinsip dalam Islam mengenai HAM dalam Islam
yaitu7:
1. Hak perlindungan terhadap jiwa
Yaitu merupakan hak hidup bagi setiap manusia di dunia secara bebas
tanpa adanya ancaman dan perizinan untuk membunuh sesama kecuali
terjadi ketidaksengajaan
2. Hak perlindungan keyakinan
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an bahwa setiap
individu tak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, dan di ayat yang lain
diterangkan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Yang secara jelas
telah menginformasikan bahwa adanya hak bagi setiap individu untuk
memeluk agama yang mereka yakini masing-masing.
3. Hak perlindungan terhadap akal pikiran
Hak ini mengindahkan bagi setiap individu untuk membatasi diri
mereka dalam menjauhi segala hal yang dapat menyebabkan ketidaksehatan
akal mereka seperti menghindari minuman-minuman keras, mengonsumsi
narkotika, dan segala hal yang menyebabkan kerusakan pada akal mereka.
Namun, dapat diartikan pula bahwa hak ini memberikan seluas-luasnya pada
setiap individu kebebasan untuk mengembangkan diri mereka dengan
mendapatkan pendidikan dan kebebasan dalam berpendapat.
4. Hak perlindungan terhadap kepemilikan
Hak ini memberikan larangan bagi setiap individu untuk melakukan
tindakan kejahatan seperti mencuri, karena bagi siapa pun yang melakukan
tindakan mencuri maka mereka telah melanggar hak bagi orang lain terhadap
kepemilikannya atas suatu benda.
5. Hak berkeluarga atau memperoleh keturunan dan mempertahankan nama
baik
Hak ini merupakan hak yang berbentuk larangan keras bagi siapa saja
yang menuduh seseorang dengan berbuat zina harus disertai dengan empat
orang saksi. Hal itu merupakan salah satu dari petunjuk yang terdapat dalam
Al-Qur’an dalam surat An-Nur ayat 4.
2.6. Isu Gender dalam HAM
Gender dalam bahasa inggris berarti jenis kelamin, tetapi secara
terminologi gender berarti mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan
perempuan dalam sosial dan budaya. Perbedaan tersebut menimbulkan
ketidakadilan gender, membuat derajat perempuan lebih dibawah laki-laki yang
7 ibid.

11. 8
kadang membuat perempuan direndahkan. Padahal dalam Islam perempuan
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.
Kualitas manusia dalam Islam dari prestasi atau pencapaian apa yang
sudah didapat tanpa memandang jenis kelamin. Kedudukan manusia antara
laki-lai dan perempuan sama dihadapan Al-Quran, dan Islam mengakuinya.
Dihadapan Allah, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan
yang sama, yang berbeda hanya tingkat ketakwaannya. Sama-sama diciptakan
dari satu nafs, tidak ada yang diunggulkan antara satu dengan lainnya.
2.7. HAM dalam Perundang-undangan Nasional
Kita semua pasti mengetahui bahwa hak asasi manusia ialah sangat
penting. Oleh karena itu untuk menegakkan hak asasi manusia salah satu nya
yaitu dengan diadakannya suatu acuan berupa peraturan ataupun deklarasi dan
perjanjian, contohnya yaitu perundang-undangan nasional.
Dalam perundang-undangan RI terdapat 4 bentuk hukum tertulis yang
memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstirusi (Undang-Undang
Dasar Negara). Kedua, ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang
Undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang undangan seperti
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan lainnya.8
Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat
tentang HAM, maka hal ini dianggap efektif dalam meenegakkan HAM karena
peraturan tertulis ini bersifat kuat dan mengikat. Untuk membentuk peraturan
peraturan tersebut pun membutuhkan waktu, proses dan pertimbangan yang
lama.
1. Pengaturan HAM dalam Konstitusi (UUD)
Sebelumnya terjadi perdebatan antara Soekarno-Soepomo dengan
M.Hatta-M.Yamin tentang apakah pasal tentang HAM perlu dimasukkan
kedalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Soepomo
beranggapan bahwa jaminan bagi warganegara yang berasal dari revolusi
Prancis memiliki faham liberalisme dan kapitalisme, yang menyebabkan
adanya imperialis dan peperang antar sesama manusi. Dan Soekarno
mengiginkan negara yang didirikan atas dasar asas kekeluargaan dan gotong
royong sehingga tak perlu ada jaminan hak warganegara didalamnya.
M.Hatata beranggapan bahwa bila tidak ada hak kewarganegaraan maka
dikhawatirkan akan terjadi perebutan kekuasaan yang luas.Akhirnya
perdebatan tersebut berakhir dengan dimasukkannya pasal tentang HAM ke
dalam UUD 1945. Hal tersebut adalah keputusan yang tepat, karena tanpa
adanya pasal tentang HAM maka akan marak terjadi ketidak adilan
penguasa di Indonesia.9
8 Azra Azyumardi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta:ICC UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta,2000), hlm. 221.
9 Riyadi Eko dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 247

12. 9
Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (RIS 1949) dan UUDS
1950 memuat pasal pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih
lengakap dari UUD 1945.
2. Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR (TAP MPR)
Pada masa orde baru MPRS berhasil merancang dokumen yang
diberi nama “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Serta
Kewajiban Warga Negara.” Tetapi belum sempat piagam tersebut
diberlakukan, terjadi kendala kendala yang menghalangi pemberlakuan
piagam tersebut, dan akhirnya piagam tersebut tidak jadi diberlakukan.
Kegagalan pemberlakuan piagam tersebut berawal dari keinginan Soeharto
untuk segera dilantik menjadi Presiden Penuh.
Seiring berjalannya waktu setelah Soeharto terlantik sebagai
presiden penuh, pemerintah orde baru seakan akan anti terhadap adanya
piagam hak asasi manusia. Piagam tersebut dianggap tidak dibutuhkan
karena telah diatur alam perundang undangan. Tetapi pendapat tersebut
meluruh dengan diberlakukannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
Pada intinya, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut
menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh
aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan
menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh
masyarakat. Di samping itu, Ketetapan ini juga menegaskan kepada
Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat untuk meratifikasi berbagai instrumen
Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tentang hak asasi manusia, sepanjang
tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.10
3. Pengaturan HAM dalam Undang-undang
Pengaturan HAM juga terdapat dalam Undang undang yang pernah
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu :
a. UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
b. UU No.5 tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi anti penyiksaan,
perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan
merendahkan martabat
c. UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
d. UU No. 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat
e. UU No. 11 tahun 1998 tentang amandemen terhadap UU No. 25
tahun 1997 tentang hubungan perburuhan
f. UU No. 19 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO No. 105
tentang Penghapusan pekerjaan secara paksa
10 ibid.

13. 10
g. UU No. 20 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO No. 138
tentang usia minimum bagi pekerja
h. UU No. 21 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO No. 11
tentang diskriminasi dalam pekerjaan
i. UU No. 26 tahun 1999 tentang apencabutan UU No. 11 tahun 1963
tentang tindak pidana subversi
j. UU No. 29 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi penghapusan
segala bentuk diskriminasi
k. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia
l. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers
m. UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM
Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, mmenghasilkan
Ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan disusul
dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia. Ketentuan lebih ekstensif tentang hak asasi manusia
dicantumkan pula dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945
(tahun 2000), meskipun terdapat kemiripan rumusan antara hasil
amandemen konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan
Ketetapan No. XVII/ MPR/1998.11
4. Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden
a. Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM
b. Kepres No. 181 tahun 1998 tetntang pendirian Komisi Nasional
Penghapus Kekerasan Terhadap Wanita
c. Kepres No. 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia tahun 1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi
berbagai instrumen hak asasi manusia PBB serta tindak lanjutnya
d. Keputusan Presiden No. 31 tahun 2001 tentang pembentukan
pengadilan hak asasi manusia pada pengadilan negeri jakarta pusat,
pengadilan negeri Surabaya, dan pengadilan negri Makassar
e. Kepres No. 5 tahun 2001 tentang pembentukkan Pengadilan Hak
Asasi Manusia Ad Hoc pada pengadilan negeri Jakarta Pusat, yang
diubah dengan Kepres no. 96 tahun 2001
f. Kepres No. 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan.
Seluruh peraturan perundang undangan tentang HAM diatas
merupakan sebagai upaya penegakkan, penghormatan serta pengharggan
terhadap HAM. Dari pihak pemerintah ataupun masyarakat Indonesia
haruslah menaatinya untuk terciptanya keadilan tanpa adanya ketimpangan.
Supermasi hukum haruslah di junjung tinggi agar peraturan berjalan
sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan awal.
11Riyadi Eko dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 279

14. 11
2.8. Bentuk Pelanggaran dan Pengadilan HAM
Pelanggaran HAM merupakan suatu ancaman besar terhadap
perdamaian dan kestabilan negara. Pelanggaran HAM merupakan pelanggaran
kemanusiaan yang menyebabkan hak seseorang atau sekelompok orang
dibatasi, dihalangi ataupun dicabut dengan sengaja maupun tidak disengaja.
HAM dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu pelanggaran HAM berat
dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM besar meliputi pelanggaran
genosida dan pelanggaran kemanusiaan. Pelanggran genosida yaitu perbuatan
yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan sekelompak ras
atapun agama. Sedangkan pelanggaran kemanusiaan adalah serangan meluas
kepada rakyat sipil dengan mengusir, perbudakkan dan pemindahan penduduk
secara paksa.12
Pelanggaran HAM berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000. Bagi pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan maka, seperti yang diatur
dalam Pasal 43, dilaksanakan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang
dibentuk dengan Keputusan Presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Ini merupakan asas retroaktif yaitu berlaku surut, maksudnya
meski pelanggaran sudah terjadi sebelum keluarnya peraturan atau larangan,
maka pelanggaran yang sudah lampau tersebut tetap akan diproses dan diberi
sanksi.13
Penindakkan terhadap kasus pelanggaran HAM dilakukan melalu
beberapa tahap yaitu penyelidikan, penyidika dan penuntutan. Komnas HAM
berwenang menyelidik pelanggaran berat HAM, sedangkan penyidik dan
penuntut dilakukan oleh Jaksa Agung berdasarkan penyelidikkan Komnas
HAM (pasal 21-25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000).
Tempat dan kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu di daerah
kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum
Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk DKI Jakarta, Pengadilan Hak
Asasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang
bersangkutan.
2.9. Respection, Promotion, Protection, dan Fulfill HAM
Pengertian dari respection merupakan pertanggung jawaban atas
terlaksananya HAM, promotion merupakan pemajuan, protection merupakan
perlindungan, dan fulfill merupakan pemenuhan. Maksudnya adalah tanggung
jawab dalam penegakkan HAM,kemajuan HAM, perlindungan terhadap HAM,
serta pemenuhannya tidak menjadi tanggung jawab pemerintah semata.
12 Azra Azyumardi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta:ICC UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta,2000), hlm. 229
13 Riyadi Eko dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 307

15. 12
Sehingga setiap individu mempunyai tanggungan yang sama dalam menjaga
HAMnya masing-masing. Karena itu pelanggaran HAM tidak hanya terjadi
oleh negara kepada rakyatnya melainkan oleh rakyat kepada rakyat pula yang
disebut sebagai pelanggaran secara horizontal.

16. 13
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan
kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi,
tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau
menindas HAM orang lain.
HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam
sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat
dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang
merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan
umat Islam.
Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh
perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang
dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu
Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM
menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM
sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
3.2. Saran
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan
memperjuangkan HAM kita sendiri. Disamping itu menghormati dan mejaga
HAM orang lain pun tak kalah penting agar kita tidak melakukan pelanggaran
terhadap HAM. Sehingga terciptalah masyarakat yang saling menghargai HAM
sesamanya. Maka akan lahir peradaban yang damai dan harmonis.
Jadi di dalam melaksanakan HAM kita harus bisa menyelaraskan HAM
yang kita miliki dengan yang orang lain miliki.

17. 14
DAFTAR PUSTAKA
Azyumardi, A. (2000). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.
Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Eko, R. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.
Majid, N. (2011). Islam dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Rosyada, D. (2000). Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan
Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
Trianto, & Triwulan Tutik, T. (2007). Falsafah Negara dan Pendidikan
Kewarganegaraan. Jakarta: Prestasi Publisher.