Dokumen tersebut membahas empat jenis infrastruktur politik di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik beserta peran masing-masing.
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia maksudnya adalah pancasila dijadikan sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia maksudnya adalah pancasila dijadikan sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya
Materi PPKN Kelas XI tingkat SMA/MA. Menjelaskan mengenai definisi atau makna Demokrasi, Bentuk-bentuk demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia dan prinsip serta ciri negara penganut asas demokrasi.
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Materi PPKN Kelas XI tingkat SMA/MA. Menjelaskan mengenai definisi atau makna Demokrasi, Bentuk-bentuk demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia dan prinsip serta ciri negara penganut asas demokrasi.
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaSmywlndr wlndr
materi PPKn kelas 10 Semester 2
BAB 6 :
1. Ancaman terhadap Integrasi Nasional
2.Ancaman di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM
3. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun Integrasi Nasional
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
3. Sumber: www.rmol.co
Gambar 4.1 Gedung MPR/DPR merupakan gedung tempat bekerja dan
berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. DPR
merupakan salah satu lembaga dalam suprastruktur politik di Indonesia
4. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok
kekuatan politik dalam masyarakat yang turut
berpartisipasi secara aktif.
Infrastruktur politik di Indonesia meliputi
keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam
bidang politik dalam rangka pelaksanaan
tugas-tugas yang berkaitan dengan proses
pemerintahan negara.
5. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok
yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan
tetapi jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan
sebagai berikut.
1. Partai Politik
yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga
Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat,
bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
2. Kelompok Kepentingan (interest group)
yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan
politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau
mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik
yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Contoh dari kelompok
kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.
6. 3. Kelompok Penekan (pressure group),
yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan
atau memperjuangkan keputusan politik yang
berupa undang-undang atau kebijakan publik
yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan
kepentingan dan keinginan kelompok mereka.
4. Media komunikasi politik
yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam
proses penyampaian informasi dan pendapat
politik secara tidak langsung, baik terhadap
pemerintah maupun masyarakat pada umumnya..