Dokumen tersebut membahas instrumen hukum HAM di Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hak dan kewajiban das

1. Bab I : E.Instrumen Hukum HAM di Indonesia
NAMA: ALIF SABILILLAH LUKITO PRADANA
KELAS: X-MIA 4
NO.ABS: 06

2. Sebagai negara hukum, Indonesia pun
memiliki berbagai peraturan mengenai HAM.
Instrumen hukum perlindungan,
penghormatan, dan penegakan HAM di
Indonesia antara lain terdapat dalam
Pancasila sebagai dasar negara dan beberapa
konstitusi lainnya.

3. 1. Pancasila

4. Sila 1: Ketuhanan yang maha esa
Sila pertama menghendaki sikap
pengabdian terhadap Tuhan YME dan jaminan
untuk melakukannya menurut keyakinan
masing-masing. Pengabdian terhadap Tuhan
YME dapat dilaksanakan bila penghormatan
terhadap HAM mendapat pengakuan berupa
jaminan kemerdekaan beragama.

5. Sila 2: Kemanusiaan Yang adiL dan
beradab
Sila kedua menghendaki terlaksananya nilai-nilai
kemanusiaan, yaitu pengakuan martabat
manusia, HAM, dan kemerdekaan manusia. Tiap-tiap
orang diperlakukan secara pantas, tidak
bolaeh disiksa, dihina atau diperlakukan melampaui
batas kemanusiaan. Sebagai individu manusia
mempunyai hak asasi yang dapat dinikmati dan
dipertahankan terhadap gangguan luar. Sebagai
mahkluk sosial penggunaan hak-hak asasi manusia
tidak boleh mengganggu orang lain, dan harus
berfungsi sosial. Antara kepentingan individu dan
kepentingan umum harus seimbang.

6. Sila 3: PErsATUAN INDONESIA
Persatuan atau kebangsaan adalah sikap
yang mengutamakan kepentingan bangsa di
atas kepentingan suku, golongan, ataupun
partai. Kesadaran berbangsa timbul karena
keinginan bersatu setiap insan Indonesia dan
kebebasan menikmati hak asasi tanpa
hambatan sedikitpun. Jadi, terbentuknya
semangat kebangsaan hendaknya
menimbulkan rasa saling menghormati
antarbangsa, bukan pertentangan.

7. Sila 4: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan
Kedaulatan berarti kekuasaan negara
berada di tangan rakyat. Kedaulatan itu
disalurkan secara demokrasi melalui
perwakilan. Kedaulatan rakyat berisi
pengakuan akan harkat dan martabat
manusia, dan berarti juga menghormati serta
menjunjung tinggi segala hak manusia dan
hak asasi yang melekat padanya.

8. Sila 5: keadilan sosial bagi seluruh rakyat
indonesia
Sila kelima mengandung makna keadilan
yang memberi pertimbangan bahwa hak milik
berfungsi sosial. Setiap orang dapat menikmati
hidup layak sebagai manusia terhormat, tidak
ada kepincangan antara golongan kaya dan
miskin. Dalam sila kelima dijamin hak untuk
hidup layak, adanya hak milik, hak atas jaminan
sosial, dan hak atas pekerjaan dengan sistem
pengupahan dan syarat-syarat kerja yang baik
dan layak, serta berhak atas tingkat hidup
yang menjamin kesehatan.

9. 2. UUD 1945
Prinsip-prinsip HAM berdasarkan
Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut :
1. Kemerdekaan adalah berkat rahmat
Tuhan.
2. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia.

10. 3. Negara memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Negara ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamian abadi, dan keadilan sosial.
5. Negara Indonesia adalah negara hukum
berdasarkan Pancasila.

11. 3. undang-undang Nomor 39 tahun 1999
Peraturan perundangan tentang HAM di
Indonesia diwujudkan dalam UU No.39/1999 yang
terdiri atas 105 pasal meliputi HAM, perlindungan
HAM, pembatasan terhadap kewenangan pemerintah
serta Komnas HAM yang merupakan lembaga
pelaksana atas perlindungan HAM.
Macam-macam HAM menurut UU No.39/1999
meliputi hak untuk hidup, hak untuk bekeluarga dan
melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak
memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi,
hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak
turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak
anak.

12. UU No.39/1999 juga mengatur tentang
kewajiban dasar manusia Indonesia
(menghormati hak asasi orang lain dan
konsekuensinya, serta tunduk pada peraturan
perundangan yang berlaku), termasuk materi
tentang kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah untuk menghormati, melindungi,
menegakkan serta memajukan hak-hak asasi
manusia tersebut yang diatur dalam
peraturan Republik Indonesia.

13. 4. Undang-undang nomor 26 tahun 2000
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
(HAM) merupakan alternatif penyelesaian
pelanggaran HAM yang berat di luar
pengadilan HAM. Menurut undang-undang
tersebut, penyelesaian kasus pelanggaran
HAM yang berat tidak berlaku sifat
kedakwaan. Pengadilan HAM yang berada di
lingkungan peradilan umum dan berkedudukan
di daerah kabupaten/kota merupakan
pengadilan khusus.

14. Untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah
pengadilan negeri. Tugas dan wewenang pengadilan
HAM yaitu memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran HAM termasuk HAM berat, seperti
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan. Jika pengadilan HAM ini tidak sanggup
menyelesaikan, menurut UU Nomor 26 Tahun 2000,
dapat dilimpahkan ke pengadilan HAM yang lebih tinggi
yaitu pengadilan HAM ad hoc atas usul DPR dan dengan
keputusan presiden. Jika pengadilan HAM ad hoc tidak
dapat menyelesaikan juga, masalah tersebut dapat
dilimpahkan kepada komisi kebenaran dan rekonsiliasi
yang pembentukannya sesuai undang-undang.

15. 5. Ketetapanmpr ri nomor xvii/mpr/1998
Secara konkret untuk pertama kali
HAM dituangkan dalam Piagam Hak
Asasi Manusia sebagai lampiran
Ketetapan MPR RI Nomor
XVII/MPR/1998, susunannya sebagai
berikut :

16. a. Hak untuk hidup :
1) Berhak untuk hidup.
2) Mempertahankan hidup.
3) Kehidupan (Pasal 1).

17. b. Hak berkeluarga dan melanjutkan
keturunan :
1) Membentuk keluarga.
2) Melanjutkan keturunan melalui perkawinan
(Pasal 2).

18. c. Hak mengembangkan diri :
1) Berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk
tumbuh berkembang secara layak (Pasal 3).
2) Berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk
pengembangan pribadinya, memperoleh dan
mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan
kualitas hidupnya (Pasal 4).
3) Berhak untuk mengembangkan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan, dan teknologi,
seni dan budaya demi kesejahteraan umat
manusia (Pasal 5).
4) Berhak untuk memajukan dirinya dengan
memperjuangkan hak-haknya secara kolektif
serta membangun masyarakat, bangsa,dan negara
(Pasal 6).

19. d. Hak keadilan :
1) Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan perlakuan hukum yang adil (Pasal 7).
2) Berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan
yang sama di hadapan hukum (Pasal 8).
3) Dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan
dan perlakuan yang adil dan layak (Pasal 9).
4) Berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 10).
5) Berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja
(Pasal 11).
6) Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan (Pasal 12).

20. e. Hak kemerdekaan :
1) Berhak memeluk agamanya masing-masing dan
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu
(Pasal 13).
2) Berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan
sikap sesuai nurani (Pasal 14).
3) Bebas memilih pendidikan dan pengajaran (Pasal
15).
4) Bebas memilih pekerjaan (Pasal 16).
5) Bebas memilih kewarganegaraan (Pasal 17).
6) Bebas bertempat tinggal di wilayah negara,
meninggalkannya dan berhak untuk kembali (Pasal
18).
7) Berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat (Pasal 19).

21. f. Hak atas kebebasan informasi :
1) Berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya (Pasal 20).
2) Berhak untuk mencari, memperoleh,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala
saluran yang tersedia (Pasal 21).

22. g. Hak keamanan :
1) Berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal
22).
2) Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan hak miliknya (Pasal
23).
3) Berhak mencari suaka untuk memperoleh
perlindungan politik dari negara lain (Pasal 24).
4) Berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia (Pasal 25).
5) Berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara
(Pasal 26).

23. H. hak kesejahteraan :
1) Berhak hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 27).
2) Berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28).
3) Berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang
layak (Pasal 29).
4) Berhak memperoleh kemudahan perlakuan khusus di masa
kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat
(Pasal 30).
5) Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat (Pasal 31).
6) Berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapapun (Pasal 32).
7) Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan (Pasal 33).

24. Selain mengatur tentang HAM, Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVII/MPR/1998 itu juga mengatur kewajiban
setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain
dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara (Pasal 35). Untuk itu,
setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya
itu ia wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan
yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak
dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi
tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat (Pasal 36).