Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Triaji Ramadhan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia dan Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan oleh Triaji RIzqi Ramadhan X-IS4 SMAN1 Pare
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
. Teori Klasik.
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.(That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure)." Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya." Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Triaji Ramadhan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia dan Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan oleh Triaji RIzqi Ramadhan X-IS4 SMAN1 Pare
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
. Teori Klasik.
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.(That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure)." Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya." Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut
Menguraikan beberapa landasan hukum pers di indonesia, norma - norma pers, organisasi - organisasi pers dan lain sebagainya yang tertera dalam powerpoint tersebut.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dan Cybersecurity + resilienceIGF Indonesia
Presented by Edmon Makarim (Fakultas Hukum UI)
ID IGF 2016
Sesi Hukum 2 - Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pelembagaan Kebijakan Keamanan Dunia Maya: Tawaran Bagi Indonesia
Jakarta, 15 November 2016
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia bersifat kausalitas atau sebab dan akibat. Menurut perspektif Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia memiliki 3 nilai, diantaranya: Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis.
Similar to Peran serta masyarakat dalam penegakan ham di indonesia (20)
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Peran serta masyarakat dalam penegakan ham di indonesia
1. Peran serta masyarakat dalam
penegakan HAM di Indonesia
Kewajiban dasar manusia
Indonesia terhadap HAM sesuai
dengan UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia,
pada bab VI adalah sebagai
berikut:
2. • a. setiap orang yang berada di wilayah negera
Republik Indonesia wajib patuh terhadap
• peraturan perundang-undangan, hukum tak
tertulis, dan hukum internasional
• mengenai HAM yang telah diterima oleh negara
Republik Indonesia (pasal 67).
• b. Setiap orang wajib menghormati HAM orang
lain, moral, etika, dan tata tertib
• kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara (pasal 69 ayat 1).
• c. Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban
dasar dan tanggung jawab untuk
• menghormati hak-hak orang lain secara timbal
balik (pasal 69 ayat 2).
3. Peran Serta Pemerintah
• pemerintah wajib bertanggung jawab
menghormati, melindungi, menegakkan, dan
• memajukan hak asasi manusia, sesuai peraturan
perundang-undangan, dan hukum
internasional tentang HAM yang diterima oleh
negara Republik Indonesia (pasal 71).
• Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
meliputi langkah implementasi yang
efektif dalam hukum, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan keamanan negara,
dan bidang lain (pasal 72).
4. Peran KOMNAS HAM alam perjuangan
penegakkan HAM di Indonesia
• komnas HAM dibentuk dengan tujuan:
• 1. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi
pelaksanaan hak asasi manusia sesuai
• dengan pancasila, UUD 1945, dan piagam PBB,
serta deklarasi universal Hak Asasi
• Manusia.
• 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakkan
hak asasi manusia guna
• berkembangnya pribadi manusia Indonesia
seutuhnya dan kemampuannya
• berpartisipasi dalam berbagai kehidupan.
5. Dalam lingkungan masyarakat
• Menjunjung tinggi harga diri manusia
dan bangsa
• Kesamaan harga diri antar pribadi
• Tidak mencampur urusan
pribadiorang lain
• Tidak mencela dan menghina
kekurangan orang lain
• Saling menghargai antar sesama
manusia