Laporan hasil self survey panitia akreditasi terhadap kinerja Kelompok Kerja Instalasi Gawat Darurat (IGD) menemukan beberapa kekurangan, diantaranya belum tersedianya buku pedoman pelayanan yang disepakati untuk dijadikan acuan, serta belum terdokumentasinya kebijakan pemerintah terkait IGD. Beberapa saran yang diberikan antara lain menginventarisasi buku pedoman, menyosialisasikan isinya, serta mendokument

1. LAPORAN HASIL SELF SURVEY PANITIA AKREDITASI BESERTA DIREKTUR
DAN PEJABAT STRUKTURAL TERHADAP KINERJA KELOMPOK KERJA
INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)
SELASA, 9 AGUSTUS 2011
Dalam upaya akselerasi akreditasi RSD Kol. Abundjani Bangko Tahun 2011, panitia
akreditasi terus melakukan usaha-usaha peningkatkan kinerja dari setiap pokja. Salah satunya
adalah dengan melakukan self survey pada setiap kelompok kerja (pokja). Surveyor terdiri dari
Direktur RSD Kol. Abundjani, Kabag. Tata Usaha, Kabid Pelayanan, Kabid Perencanaan, Kabid
Keperawatan, Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia Akreditasi RSD Kol. Abundjani Bangko.
Pokja yang pertama kali mendapat kunjungan dari panitia survey RSD Kol. Abundjani
Bangko adalah Pokja Instalasi Gawat Darurat (IGD). Untuk memudahkan proses, surveyor
sebelumnya mendapat daftar tilik yang disediakan oleh panitia akreditasi. Dimana daftar tilik
tersebut merupakan rangkuman dari setiap standard dan parameter dari buku pedoman self
assessment akreditasi yang ada.
Hasil survey yang dilakukan pada hari Selasa, 9 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:
1. Buku pedoman (handbook) atau bacaan dalam pemberian pelayanan yang tersedia di IGD
diantaranya adalah:
a. Buku Pedoman Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat di RS, Depkes 2005.
b. Buku First Aid Manual
c. Buku Pelatihan Penanggulangan Penderita Darurat Gawat (PPDG)
d. Buku Asuhan Keperawatan Gawat Darurat (dibuat oleh RSD kol. Abundjani Bangko)
e. SOP Bencana (RS FATMAWATI)
Buku tersimpan di ruang kerja kepala ruangan, pernah dibaca oleh beberapa orang perawat,
belum pernah didiskusikan secara bersama-sama, terhadap isi buku belum pernah dilakukan
evaluasi dengan bantuan dan bimbingan komite medik, belum ada SK pemberlakuan buku
pedoman pelayanan dari direktur RSD Kol. Abundjani Bangko.
Saran dari Direktur:
Perlu dibuatkan intisari dari setiap buku yang tersedia untuk memudahkan pemahaman
isi buku tersebut”.
Perlu upaya sosialisasi dari isi buku kepada tenaga pelayanan yang belum
berkesempatan mengikuti PPGD dan lainnya.
Saran Panitia Akreditasi:
Menginventarisis semua judul buku yang ada dan yang disepakati untuk dijadikan buku
pedoman dalam pemberian pelayanan di IGD; kemudian mengirimkan hasil inventarisir
ini ke panitia akreditasi untuk diterakan dalam lampiran SK Direktur tentang
Pemberlakuan Buku Pedoman Pemberian Pelayanan di RSD Kol. Abundjani Bangko,
Mengharapkan kepala instalasi dan kepala ruangan IGD untuk membuat kegiatan
sosialisasi dan pelatihan internal tentang isi dari buku-buku tersebut dan PPGD dengan
dokumentasi pelaksanaannya,

2. 2. Kebijakan pemerintah, seperti:
a. Kepmenkes 1279/Menkes/SK/XI/2001 tentang Penilaian Risiko Bencana Di
Provinsi Dan Kabupaten/Kota belum ada di IGD (Lebih lengkap dapat dilihat
dalam daftar tilik terlampir),
b. Surat Keputusan (SK) yang berhubungan dengan IGD sebaiknya tersedia di
ruangan IGD dan diarsipkan. Untuk saat ini, kebijakan pemerintah yang ada di
IGD adalah SK Mutasi Pegawai RSD. Sedangkan SK Bupati Tentang Direktur
RSD hanya ada di bagian tata usaha. Oleh karena itu, disarankan untuk
mendokumentasikan SK tersebut.
c. SK Direktur tentang Instalasi dan lampiran-lampirannya serta Izin Pelayanan IGD
belum ada dan diharapkan agar penanggung jawab parameter yang bersangkutan
segera membuatkan.
3. Surat-surat yang berhubungan dengan pengembangan SDM (diklat khusus) bagi petugas
IGD tidak ada diarsipkan di IGD karena selama ini lngsung dari manajemen. Selanjutnya,
diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya perlu dibuatkan perencanaan diklat untuk
pengembangan SDM di rumah sakit. Dalam setiap pokja terdapat parameter pengembangan
SDM, maka perlu diadakan rapat untuk membicarakan tentang kebutuhan diklat untuk setiap
instalasi atau ruangan sehingga dapat dibuat perencanaan untuk DPA tahun 2012.
a. Cetak Leaflet RSD belum ada dibuat. Hal ini menjadi tanggung jawab rumah
sakit khususnya IPKMRS yang isinya tentang informasi pelayan rumah sakit.
b. Petugas IGD sudah mengikuti diklat yang dibutuhkan untuk menjadi petugas di
IGD dan dalam setiap shift jaga suda ada perawat mahir. Jika diperlukan
disarankan agar dilakukan diklat ulang untuk penyegaran kembali sehingga
informasi tentang pelayanan gawat darurat tetap up to date sesuai perkembangan
zaman.
c. Workshop, seminar dan lain sebagainya untuk pengembangan SDM ada di arsip
IGD.
4. Peralatan dalam PONEK sebagian ada, namun sebagian dalam keadaan rusak misalnya
incubator. Disarankan agar pokja konsul dengan dr. Dina S. Purba dan SMF untuk
menginventarisir peralatan PONEK dan merencanakan pengadaannya.
5. Peralatan dalam Pelayanan Gawat Darurat terutama dalam hal basic life support sudah ada.
6. Komunikasi dan rujukan sudah baik. Komunikasi yang sudah ada saat ini adalah komunikasi
internal dengan I-phone. Disarankan perlu dihidupkan 118 karena hal ini sangat berguna
demi kelancaran pelayanan dan keselamatan petugas di rumah sakit khususnya yang dinas
malam, misalnya kasir dinas malam yang sering terganggu.
7. Permenkes Dissarter Plan ada di buku SOP Bencana
Saran: Buatkan surat ke dinas penanggulangan bencana perihal keterlibatan rumah sakit
dalam hal jika terjadi bencana.
8. Kebijakan Informed Consent sudah ada. Informed Consent perlu disosialisasikan lagi agar
formulir tersebut ditanda tangani oleh orang-orang yang bersangkutan.
9. Pendelegasian tugas dari dokter ke perawat perlu dirapatkan oleh komite medic (sudah
disampaikan panitia akreditasi kepada ketua komite medik dan pokja yan medik).
10. Daftar jaga tahun 2010 lengkap, tetapi tahun 2011 belum ada. Kendalanya ruangan/instalasi
belum mengantar ke IGD. Daftar jaga seharusnya dibuatkan rangkap 10 melalui kebijakan
RSD Kol Abundjani Bangko.
Rekomendasi: Dalam daftar jaga harus disertakan nomor telepon dokter konsulen
11. Penempatan 3 orang tenaga bidan ke IGD karena selama ini tenaga bidan hanya ada 1 orang
sehingga pelayanan kebidanan terganggu dan sering tidak dapat ditangani dan langsung ke
ruang VK. Penempatan tenaga bidan ini juga akan mendukung PONEK, Jika diperlukan,
tenaga bidan dari ruang perinatologi di change dengan tenaga perawat di IGD

3. 12. Untuk mendukung pelayanan di IGD pada hari libur keagamaan perlu dilakukan
penempatan tenaga perawat non muslim sebanyak 2 orang lagi.
13. Untuk memperlancar pelayanan ambulans perlu ditindak lanjuti masalah teknisnya. Dimana,
seharusnya untuk operasional ambulans berada di bawah tanggung jawab IGD sedangkan
pemeliharaan berada di bawah bagian umum. Ambulans seharusnya diparkir di sebelah IGD
dengan kepala menuju ke luar. Buatkan SOP ambulans.
Kendala saat ini: tempat tidak memadai
14. Petugas dengan informasi yang benar perlu ditetapkan agar tidak ada kesalahan dalam
pemberian informasi.
15. Masalah display berhubungan dengan perencanaan.
Rekomendasi: Format display dibuat oleh petugas IGD, selanjutnya diserahkan kepada
perencanaan. Warna tulisan angka 24 di depan IGD kurang mencolok (Perlu diperbaiki),
Petunjuk arah perlu diganti
16. SOTK IGD yang hilang agar dibuat lagi
17. Denah IGD sudah diperbaiki, tetapi denah rumah sakit akan dibuatkan
18. Saran Direktur: rumah sakit akan buat marka jalan di jalur lintas yang menandakan “ RSD
Kol. Abundjani, IGD 24 Jam”, tetapi juga dibarengi dengan surat permohonan pembuatan
marka jalan ke Dinas Perhubungan Kab. Merangin.
19. Triase harusnya ada dalam pelayanan di IGD untuk memilah-milah pasien yang mana pasien
yang tidak gawat, gawat, serta gawat darurat dengan membuatkan warna merah, hijau, dan
kuning. Hal ini belum ada dilaksanakan dalam pelayanan IGD. Oleh karena itu, untuk
menunjang pelayanan perlu dilaksanakan triase tersebut. Bagaimana bentuknya dibicarakan
dengan bidang perencanaan. Selain itu, dalam self survey disarankan juga supaya IGD
dibuatkan sekat permanen, bukan hanya horden sebagai pembatas.
20. Bahan tempat tidur untuk resusitasi tidak layak karena terbuat dari kayu. Selain itu, kasur
juga seharusnya terbuat dari bahan yang keras. Buatkan SOP resusitasi.
21. Ruang administrasi Ka. Instalasi dan Ka. ruangan IGD masih disatukan seharusnya terpisah.
Ruangan tersebut juga telalu penuh sehingga terlihat layaknya sebuah gudang. Selain itu,
ruangan tersebut juga panas dan kalau hujan, air hujan menetes ke dalam ruangan. Hal ini
perlu diperbaiki
22. Ruang tindakan bedah, tindakan non bedah, tindakan kebidanan, observasi, dan ruang
tunggu anggota keluarga pesien tidak ada secara terpisah.
23. Ruang istrahat petugas IGD sudah tersedia.
24. Tempat sampah sudah tersedia namun penempatannya belum tepat sesuai dengan
tempatnya. Artinya tempat sampah tidak berada pada tempat yang sudah ditunjuk seperti
tertulis di dinding.
25. Transportasi pasien sudah memadai.

4. DAFTAR TILIK POKJA IGD
Validasi
NO URAIAN
Ada Tidak Ada
1 BUKU PEDOMAN (HANDBOOK) BACAAN POKOK PEMBERI
PELAYANAN:
1. Pedoman Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Rumah Sakit √
Pada Penanggulangan Musibah Masal/Bencana, Depkes,1998
2. Penatalaksanaan Korban Bencana Massal, Depkes, 2002 √
√
3. Pedoman Kerja Perawat Instalasi Gawat Darurat di Rumah
Sakit,Depkes,1999
4. Pedoman Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Di RS, √
Depkes, 2005
5. Materi Teknis Medis Khusus,Depkes,2005 √
6. Materi Teknis Medis Standar (ABCDE),Depkes,2005 √
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Depkes √
2006
√
8. Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati Pada
Bencana Massal,Depkes-Polri,2004 √
9. Pedoman Penatalaksanaan Keracunan Untuk RS, Depkes-
WHO,2001
10. Pedoman Administrasi Pelayanan Kesehatan Askes Sosial √
(PT. ASKES PERSERO) tahun 2006.
11. Pedoman Gawat Darurat PONEK √
2 Kebijakan Pemerintah
1. Kepmenkes 1279/Menkes/SK/XI/2001 Tentang Penilaian Risiko √
Bencana Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
2. Perda SOTK RSD √
3. SK Bupati Tentang Direktur RSD √
4. SK Dir Tentang Instalasi Dengan Lampiran-Lampirannya √

5. 5. SK Mutasi Pegawai √
6. Kebijakan Diklat Khusus √
7. Izin Pelayanan IGD √
8. DPA:
a. Cetak Leaflet RSD √
b. Diklat PPGD, ATLS, ACLS √
c. Workshop, Seminar dan lain sebagainya untuk √
Pengembangan SDM
d. Peralatan dalam PONEK √
e. Peralatan dalam PGD √
f. Komunikasi dan Rujukan √
9. Sertifikat PPGD, ATLS dan atau ACLS √
10. PERMENKES DISSARTER PLAN √
11. Kebijakan Informed Consent √
12. Kebijakan Komite Medik tentang DPJP, Kriteria Pasien, √
Pendelegasian wewenang tindakan
3 Daftar Jaga:
1. Dokter Sps (Konsulen) √
2. Dokter Terampil dan dokter √
3. Perawat Mahir/Senior √
4. Bidan √
5. Perawat Jaga RSD √
6. Petugas Pendukung Pelayanan IGD √
7. Ambulance jaga √
8. Petugas dengan Informasi yang benar √
4 Display
1. Kemampuan pelayanan IGD
2. Informasi RSD
3. Petugas Jaga
4. SOTK IGD dan Tenaga IGD
5. Informasi dan marka serta penunjuk arah
6. Denah IGD
7. Denah RSD
5 Ruangan Di Gedung IGD
1. Triase
2. Resusitasi
3. Ruang Tindakan Bedah
4. Ruang Tindakan non Bedah
5. Ruang tindakan Kebidanan
6. Ruang Observasi
7. Ruang tunggu anggota keluarga
8. Ruang istirahat petugas
9. Ruang administrasi Ka Ins dan Ka Ru IGD
6 Peralatan Pelayanan:
1. Alat komunikasi eksternal dan internal
2. Garbage
3. Transfortasi Pasien
4. Bencana/Disaster
7 Dokumentasi
1. Juklak
2. Juknis
3. SPO/SOP/PROTAP/SPM
4. Laporan Kinerja IGD secara UMUM dan LIVE SAFING

6. 5. Evaluasi Kediklatan/Indikator Klinis
6. Kalibrasi dan Pemeliharaan Peralatan
7. Rekam Medik dan informed consent
8 Harapan
9 lain-lain