TATA CARA PENGAJUAN HIBAH DAN PENERBITAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
Dalam penyelenggaraan Pilkada, Panwas Kab/Kota menerima hibah langsung dari Pemerintah Kab/Kota sehingga diperlukan pengaturan tambahan karena kedudukan Panwas bersifat ad hoc (panitia) bukan lembaga tetap (satuan kerja) sehingga secara normatif tidak dapat ditunjuk sebagai KPA
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai perbaikan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta bertujuan bernegara. Kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2017 dirancang agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya.
Kebijakan tersebut dijabarkan melalui:
#Belanja yang lebih produktif
#Subsidi yang lebih tepat sasaran
#Penguatan desentralisasi fiskal
#Optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis
#Fokus pada kesinambungan fiskal.
APBN 2017 disepakati pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2016.
Terlampir ringkasan beberapa pos dan komponen APBN 2017 dari Nota Keuangan dan APBN 2017 (452 hlm).
TATA CARA PENGAJUAN HIBAH DAN PENERBITAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
Dalam penyelenggaraan Pilkada, Panwas Kab/Kota menerima hibah langsung dari Pemerintah Kab/Kota sehingga diperlukan pengaturan tambahan karena kedudukan Panwas bersifat ad hoc (panitia) bukan lembaga tetap (satuan kerja) sehingga secara normatif tidak dapat ditunjuk sebagai KPA
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai perbaikan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta bertujuan bernegara. Kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2017 dirancang agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya.
Kebijakan tersebut dijabarkan melalui:
#Belanja yang lebih produktif
#Subsidi yang lebih tepat sasaran
#Penguatan desentralisasi fiskal
#Optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis
#Fokus pada kesinambungan fiskal.
APBN 2017 disepakati pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2016.
Terlampir ringkasan beberapa pos dan komponen APBN 2017 dari Nota Keuangan dan APBN 2017 (452 hlm).
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
2. DESENTRALISASI
BID. KB & KS
UU No. 10 thn 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan & Pembangunan Keluarga
Sejahtera, Mengamanatkan:
Pasal 3 Ayat (1)
•Pengendalian Kuantitas Penduduk
•Pengembangan Kualitas Penduduk
•Pengarahan Mobilitas Penduduk
3. Untuk Pengendalian Kuantitas Penduduk, telah
ditetapkan PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA
2000 - 2025 sbb:
Tahun 2010 : 234,139 Juta
Tahun 2015 : 248,180 Juta
Tahun 2020 : 261,539 Juta
Tahun 2025 : 273,651 Juta
Yg bermakna dr segi:
• Pengendalian agar tdk terlalu jauh (terutama
melebihi)
• Pemenuhan kebutuhan dapat dicukupi
4. Tingkat pertumbuhan penduduk akan
secara langsung & signifikan
mempengaruhi keberhasilan
Pengembangan Kualitas Penduduk,
yang akan terlihat dr :
1.Perkembangan IndeksPembangunan
Manusia (IPM/HDI)
2.Perkembangan Proporsi Penduduk
Miskin
5. Kebijakan Pengendalian Kuantitas
Penduduk Indonesia bertumpu pd
Penurunan Fertilitas dilakukan
melalui Program KB, yg berintikan:
• Pendewasaan Usia Kawin
• Pengaturan Kehamilan
• Penggunaan Kontrasepsi
• Pengembangan Kualitas Keluarga
6. Dengan demikian Program KB merupakan
Program Pemerintah (Nasional/Pusat) yang:
1. Dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan Asas Otonomi Daerah
2. Dibutuhkan di semua Kabupaten/Kota
bahkan sampai ke seluruh Desa/Kelurahan
Dg demikian, Program KB bukan merupakan
kebutuhan spesifik Kab/Kota.
Atas dasar itu, dalam RPP Urusan Pemerintahan
Bid. KB ditetapkan sebagai salah satu Urusan
Wajib yg harus dilaksanakan di semua Kab/Kota
7. Sbg Urusan Wajib, dlm Bid. KB,
(Pemerintah/Pusat) wajib:
1. Untuk mendorong PUS utk ber KB
2. Menyediakan akses pelayanan KB
yg berkualitas
3. Peningkatan Kualitas Keluarga
8. Pentingnya Program KB perlu diperhatikan:
1. Pernyataan Presiden SBY:
Mengintruksikan agar menggalakkan lg
program KB dg prioritas sedikit anak
(Acara Peringatan Harganas 29-6-2006)
2. Pernyataan Presiden SBY:
Mengkhawatirkan pertumbuhan penduduk
yg meningkat tajam, yg berimplikasi
terhadap penyediaan pangan, lapangan
kerja, & penganggulangan kemiskinan.
(Kompas, 11-11-2006)
9. 3. Pernyataan Ketua DPR RI.
Apabila tdk dilakukan antisipasi yg
sungguh2 terhadap Program KB, akan
terjadi ledakan penduduk dlm 10-15 thn
mendatang. Walau pertumbuhan ekonomi
digalakkan, namun ttp akan menjadi
beban di masa mendatang. (Harian MI 18-
11-06)
4. Pernyataan Prof.Haryono Suyono, PhD
Menahan Laju Pertumbuhan Penduduk,
tantangannya lebih berat. Pertumbuhan
penduduk ditekan secara cepat dg
meningkatkan Program KB 2 X lipat.
10. Konsep RPP tentang OPD yg baru
(Pasal 22 Ayat (6) menetapkan :
KB di kab/kota akan dikelola oleh
OPD berbentuk LTD (Badan/Kantor)
bersama dg Urusan Pemerintahan
Bidang pemberdayaan Perempuan.
11. Sementara dalam Konsep RPP yang sama
menetapkan bahwa:
DINAS (Ps 14) LTD (Bdn/Ktr): Ps 15
KEDUDUKAN :
Merupakan Unsur Pelaksana
Ot-Da
TUGAS :
Melaksanakan urusan
pemrintahan daeran
berdasarkan asas ot-da dan
tugas pembantuan
FUNGSI:
Penyelenggaraan urusan
pemerintahan & Pelayanan
Umum sesuai lingkup tgsnya
KEDUDUKAN :
Merupakan unsur pendukung
tugas Ka Da
TUGAS :
Melaksanakan penyusun- an
dan pelaksanaan kebijakan
Daerah yg bersifat spesifik
FUNGSI :
Pemberian dukungan atas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai
lingkup tugasnya
12. KESIMPULAN (1)
Pengaturan dalam Konsep RPP
tentang OPD yg baru tsbt tdk
sesuai dg fakta bahwa :
Bidang KB adalah Urusan
Pemerintahan yg dilimpahkan/
diserahkan kpd Daerah
(Kab/Kota) berdasarkan asas
Otonomi daerah.
13. KESIMPULAN (2)
Bidang KB/KS diharapkan diwadahi
dalam OPD berbentuk DINAS (sesuai
konsep RPP sebelumnya)
Dimasukkan dalam rumpun :
Alt 1. KB dan PP
Alt 2. Kependudukan, KB, dan Capil
15. RUMPUNISASI DINAS : (1)
PSL 22 (5) PERUMPUNAN URUSAN
a. BID. PENDIDIKAN
b. BID. KESEHATAN
c. BID. SOS, NAKER & TRANS.
d. BID. PERHUB KOMUN & INFOR
e. BID. KEPENDUDUKAN & CAPIL
f. BID. KEBUD & PARIWISATA
g. BID. PU (BINA MARGA, PENGAIR, CIPTA
KARYA & TATA RUANG)
16. RUMPUNISASI DINAS : (2)
h. BID. PEREKON. ( KOP.& UKM, PENANAM.
MODAL, IND & DAG)
i. BID. PEMUDA & OLAH RAGA
j. BID. PERRTANIAN (TANAM PANGAN,
KETAHAN PANGAN, PETERNAK, PERIKN
DARAT, PERKEBUN & KEHUTAN
k. BID. PERTAMBANG & ENERGI
l. BID. KELAUT & PERIKAN
RUMPUNISASI DINAS : (2)
17. KUTIPAN :(3)
PSL 22 (Ay 6) :
PERUMPUNAN URUS YG DILAKS DLM BTK
BADAN atau KANTOR & RS TERDIRI DR
a. BID. PERENC. PEMBANG DA & STATISTIK
b. BID. LITBANG
c. BID. KESBANG, POL. & PERLIND MASY;
d. BID. LINGKUNGAN HDP
RUMPUNISASI BADAN : (1)
18. e. BID. PENANAMN MODAL
f. BID. PERPUST, ARSIP & DOKUMEN
g. BID. PEMBERDY MASY & PEMDES
h.BID. PEMBERDY PEREMP & KB
i. KEPEG. & DIKLAT;
j. BID. PENGELOLAAN KEU. & ASSET;
k. BID PENGAWASAN
l. BID. PELAYAN KESEHATAN.
RUMPUNISASI BADAN : (2)
19. KUTIPAN BAG/BAB/PSL/AYAT: (4)
SUSUN ORGAN KAT.DA KAB/KOTA
1. PSL. 24 - AYAT (5):
BADAN.TERDIRI DR 1 SEKR. &
PALING BANYAK 4 BID,
(MSG2 3 SUBBAG, & 2 SUBBID).
20. KUTIPAN BAG/BAB/PSL/AYAT : (3)
2. Ayat (12):
UPT BDN, terdiri dr 1 SUBAG. TU &
Kelompok JBT. FUNGSIONAL.
– PSL 26:
DIN &/ BDN. YG LAKSANAKAN
URUSAN GABUNGAN dr. beberapa
BID.PEM, JML BID. Dpt terdiri dr
PALING BANYAK 7 BID.
KUTIPAN BAG/BAB/PSL/AYAT: (5)
22. ALTERNATIF 1
A. ALTERNATIF 1 :
1. KAB/KOTA TYPE A (NILAI <71) :
JLH.RUMP 12, PELUANG JD
BDN. PALING BYK 12).
2. RUMPUN PP & KB TETAP
Struktur Bid KB = 3
23. ALTERNATIF 2
B. ALTERNATIF 2:
1. KAB/KOTA TYPE B (40-70) : (JLH
RUMPUN 12, PELUANG JD BDN
PALING BANYAK 10)
2. RUMPUN PP & KB DIGABUNG DG
LINGK. HDP
Struktur Bid KB = 3 atau 2
24. ALTERNATIF 3
C. ALTERNATIF 3:
1. KAB/KOTA TIPE C (NILAI < 40) : (JLH
RUMPUN 12, PELUANG JD
BADAN PALING BYK 8).
2. RUMPUN PP & KB DIGABUNG DG
LINGK. HDP
Struktur Bid KB = 3 atau 2
25. ANALISIS PELUANG :
Alt Tipe Jlh.
Rump
Max.
Bdn.
Peluang Kelemb. KB Jlh.
Bid
Jlh.
SuBid.
1. A
(>70)
12 12 PP & KB TETAP
KB/KS jd 3 BID
3 6
2. B
(40-70)
12 10 PP & KB DIGABUNG
dg LINGK. HDP KB/KS
jd 3 atau 2 BID
a.3
b.2
6
4
3. C
(<40)
12 8 PP & KB DIGABUNG
dg LING. HDP KB/KS
jd 3 atau 2 Bid
a.3
b.2
6
4
26. ANAL. STRUKTUR OPD YG. URUS Bid. KB/KR & KS/PK
DI KAB/KOTA TERDPT ALTERNATIF : (1)
No
.
Bidang Sub Bidang Ket
1. 1.KB & KS
2.Adv & Peng
gerakan
3.Data &
Inforasi
1.Pengend KB & KR
2.Pengend KS & PK
1.KIE & Adv.
2.PIM & Pengend
Operasion
1.Data & R/R
2.Pengend Logistik
27. ANAL. STRUKTUR OPD. YG. URUS Bid. KB/KR & KS/PK
DI KAB/KOTA ALTERNATIF : (2)
No. Bidang Sub Bidang Keterangan
2.a
2.b.
1.KB & KS
2.Adv & Peng
gerakan
3.Data & Infor
1.KB/KR
2. KS/PK
1. Pengendalian KB & KR
2. Pengendalian KS & PK
1. KIE & Adv.
2. PIM & Pengend Operas
1. Data & R/R
2. Pengendalian Logistik
1. Pengendalian KB/KR
1. Data & R/R
1. KIE & Advok
3. PIM & Pengendal Operas
Psl 26
Badan yg
laksanakan
“Urusan
Gabungan”
dr bbrp Bid
Pem, Jlh Bid.
Dpt terdiri dr
plg banyak
7 bid
28. ANAL. STRUKTUR OPD. YG. URUS Bid . KB/KR & KS/PK
DI KAB/KOTA ALTERNATIF : (3)
No. Bidang Sub Bidang Keterangan
3.a.
3.b.
1. KB & KS
2. Adv & Peng
gerakan
3.Data & Infor
1. KB/KR
2. KS/PK
1. Pengendalian KB & KR
2. Pengendalian KS & PK
1. KIE & Adv.
2. PIM & Pengend Operasio
1. Data & R/R
2. Pengendalian Logistik
1. Pengendalian KB/KR
2. Data & R/R
1. KIE & Advok
2. PIM & Pengend Operasio
Psl 26
Badan yg
laksanakan
“Urusan
Gabungan”
dr bbrp Bid
Pem, Jlh Bid
dpt terdiri dr
plg banyak 7
Bid