Permendagri no 26 tahun 2020
melaksarakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Ta.hun 2018 tenta:1.g Satua.n P'Jlisi
Pamong Praja, perlu rr...enetapkan Peratura:: Menteri Dalam
Negeri tentang Penyelenggaraa.n Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindur:gan Masyarakat;
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
Permendagri no 26 tahun 2020
melaksarakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Ta.hun 2018 tenta:1.g Satua.n P'Jlisi
Pamong Praja, perlu rr...enetapkan Peratura:: Menteri Dalam
Negeri tentang Penyelenggaraa.n Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindur:gan Masyarakat;
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa Wlahar Wetan pada Tahun Anggaran 2015, semoga pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Wlahar Wetan
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa Wlahar Wetan pada Tahun Anggaran 2015, semoga pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Wlahar Wetan
Kerangka acuan kerja sebagai pendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah, sangat berguna bagi pejabat pengadaan, PPK, PPHP, dan semua yang bergerak di bidang jasa dan barang pemerintah baik tingkat daearah maupun nasional
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. NOTULEN RAPAT
PELAKSANAAN TIM MANAGEMEN
Palembang, Senin 04 Juli 2022
1. Rapat Penilaian PPID dilaksanakan di ruang rapat BPTP Sumatera Selatan pada hari SeNI,
4 Juli 2022. Rapat dihadiri oleh Kepala Balai (Dr. Suharyanto, SP, MP), Kasubbag
Tatausaha (Rosidah, SE), Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
(Susilawati, SP, M.Si), Sub Koordinator Program dan Evaluasi.
2. Rapat dipimpin oleh kepala Balai BPTP Sumsel, membahas beberapa hal diantarany:
a. Peningkatan pengamanan Asset BMN yang ada dilingkup BPTP Sumsel maupun yang
ada di KP. Karang Agung Kabupaten Banyuasin dan Kayu Agung Kabupaten OKI.
b. Melakukan persiapan pelaksaan Kerjasama Bimtek Badan Litbang Pertanian, dengan
melibatkan tim teknis BPTP Sumsel maupun ASN Peneliti dan penyuluh sesuai dengan
bidang ilmu masing-masing.
c. Terkait transformasi kelembagaan, untuk melakukan koordinasi dengan Balai
Penerapan Instrumen KLHK senin 4 Juli 2022.
d. Menagendakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatam ke kebun percobaan Karang
Agung kabupaten Banyuasin tanggal 6 Juli 2022.
e. Untuk melakukan persiapan pelaksanaan penilaian PPID dan Zona Integritas tahun
2022.
Notulis,
Rosidah, SE
2. NOTULEN RAPAT
PELAKSANAAN MoU BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI (BPTP)
SUMATERA SELATAN DENGAN BAPPEDA MUSI BANYUASIN (MUBA)
Palembang, 5 Juli 2022
1. Rapat pelaksanaan MoU antara Balai Pengkajian Teknologi (BPTP) Sumatera Selatan
dengan Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) dilaksanakan di ruang rapat BPTP
Sumatera Selatan pada hari Selasa, 05 Juli 2022. Rapat dihadiri oleh Kepala Balai (Dr.
Suharyanto, SP, MP), Kasubbag Tatausaha (Rosidah, SE), Sub Koordinator Kerjasama dan
Pelayanan Pengkajian (Susilawati, SP, M.Si) besta tim KSPP dan Bappeda Musi Banyuasin
(MUBA)
2. Rapat diawali dengan sambutan dan arahan dari Kepala BPTP Sumsel, Kepala Balai
menyambut positif dan mengapresiasi kerjasama ini. Kerjasama ini terbuka untuk
berbagai pihak, termasuk juga dengan dengan Pemerintah kabupaten. Kerjasama ini
terkait pengembangan Unggas Ayam KUB. MoU melibatkan kedua belah pihak, sehingga
masing-masing pihak memliki tanggung jawab. Disampaikan juga untuk pakan ayam KUB
diharapkan tidak hanya pakan pabrikan sehingga menekan biaya.
3. Selanjunya Bapak Supeno Plt Kabud Litbang meminta arahan kepada BPTP Sumsel
tentang masalah teknis pembuatan kandang, siapa saja yang ditunjuk oleh kepala Balai
untuk pendampingan serta bagaimana pengelolaanya, tanggapan dari Ka Balai untuk
diagendakan Brain stroming dan peninjauan lokasi Bersama BPTP Sumsel untuk dilihat
stabilitas dari listrik di lokasi kendang, karena akan berpengaruh pada daya tetas ayam
KUB, selain itu kapasiatas mesin tetasnya juga berpengaruh.
4. Kegiatan ditutup dengan penanda tanganan Mou dan foto Bersama.
Palembang, 5 Juli 2022
Notulis,
Herwenita, SP, M.Sc
3. NOTULEN RAPAT
EVALUASI INTERNAL STANDAR PELAYANAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI (BPTP) SUMATERA SELATAN
Palembang, 07 Juli 2021
Pukul 13.00 – 15.00 wib
1. Rapat dalam rangka pelaksanaan evaluasi internal standar pelayanan BPTP-Balitbangtan
Sumatera Selatan dilaksanakan pada hari Rabu, 07 Juli 2021 di ruangan rapat balai.
Rapat dipimpin oleh Kepala Balai (Dr. Atekan, SP, M.Si), Sub Koordinator Kerjasama dan
Pelayanan Pengkajian (Sidiq Hanafi, SP, M.Sc) dan tim, Kasubbag Tatausaha
(Susilawati, SP, M.Si), Koordinator Program (Budi Raharjo, SP, M.Si), tim Unit Pengelola
Benih Sumber (UPBS) dan Tim Laboratorium.
2. Rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana standar pelayanan BPTP-
Balitbangtan Sumatera Selatan telah dilaksanakan sesuai peraturan. Rapat evaluasi ini
merupakan yang pertama dilaksanakan pada tahun 2021 dan dilaksanakan 2 kali dalam
setahun, yakni Triwulan I di bulan Juli dan Triwulan II direncanakan akan dilaksanakan
pada bulan Desember 2021.
3. Rapat evaluasi pada Triwulan I ini membahas 8 (delapan) dari 15 (lima belas)
komponen standar pelayanan, yakni (1) Dasar hukum; (2) Jam layanan; (3)
persyaratan; (4) Sistem mekanisme dan prosedur; (5) Jangka waktu penyelesaian; (6)
Biaya/tarif; (7) Produk pelayanan dan (8) Sarana, prasarana. Kedelapan komponen
standar pelayanan ini dilakukan evaluasi terhadap pelayanan balai, yaitu Kegiatan
Pengkajian dan Diseminasi, Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS), Pengelolaan
Laboratorium, Pengelolaan Perpustakaan dan kegiatan kerjasama.
4. Standar pelayanan BPTP Sumatera Selatan secara keseluruhan telah dilaksanakan
dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi internal
meliputi:
Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyelenggaran pelayanan di BPTP Sumatera Selatan. Dasar hukum yang
digunakan yaitu:
a) Keputusan Presiden No. 3 tahun 1998 tentang pembentukan BPTP;
b) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik;
d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
e) Peraturan Menteri Pertanian No. 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian
Pertanian.
f) PP Tarif No. 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak.
Jam pelayanan adalah waktu yang ditetapkan untuk BPTP Sumsel mengatur jam
buka, tutup dan waktu istirahat bagi pegawai/petugas dalam memberikan
4. pelayanan sesuai dengan Surat Edaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian sebagai berikut:
Senin – Kamis : Pukul 07.30 – 12.00 WIB
Pukul 13.00 0 16.00 WIB
Jumat : Pukul 07.30 – 11.30 WIB
Pukul 13.30 – 16.30 WIB
Persyaratan adalah syarat (dokumen, dll) yang harus dipenuhi dalam pengurusan
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif yang ada di BPTP
Sumsel.
Berikut persyaratan pelayanan UPBS BPTP Sumsel:
a) Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu.
b) Mengisi form permintaan layanan.
c) Permintaan bantuan benih sumber VUB dapat diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut : (a). Apabila target PNBP sudah dipenuhi, (b). Benih
digunakan untuk kegiatan display atau sosialisasi yang dilakukan oleh dinas,
(c). Bantuan diberikan pada kondisi tertentu, diantaranya ; terjadi bencana
alam, kekeringan, kebanjiran atau hal-hal lain yang dianggap perlu untuk
diberikan bantuan benih, (c). Pemberian bantuan benih diatas dengan tetap
mempertimbangkan ketersediaan stok benih di gudang UPBS.
Persyaratan pelayanan Laboratorium BPTP Sumsel:
a) Mengisi form permohonan uji lab.
b) Menyerahkan sampel ke petugas penerima sample lab.
c) Diterbitkan billing / tagihan (ke bendahara penerima).
d) Setelah ada bukti pembayaran, sampel dianlisa sesuai parameter yang diajukan
saat isi form permohonan.
e) Proses pengerjaan sampel kurang lebih 14- 20 hari kerja.
f) Setelah keluar hasil anilisa, hasil analisa akan diperiksa oleh manajer mutu, klo
sdh acc manajer mutu. Hasil analisa langsung diterbitkan dan diberikan ke
pengguna jada dalam bentuk softfile dan hardfile.
g) Dan hasil uji diarsipkan juga di lab untuk arsip lab.
Sistem mekanisme dan prosedur menggambarkan proses pelayanan secara runtut
dimulai dari saat penerima pelayanan datang sampai dengan penerima pelayanan
menerima hasil pelayanan.
Proses pelayanan UPBS BPTP Sumatera Selatan melalui penjualan adalah sebagai
berikut:
a) Pengguna/pelanggan dapat mengakses data stok benih melalui website BPTP
Sumatera Selatan, dan melakukan pemesanan dengan cara datang langsung,
mengirimkan surat atau melalui telepon ke BPTP Sumatera Selatan;
b) Surat/informasi tentang pemesanan benih disampaikan oleh petugas ke Kepala
Balai (Manager Umum) dan didisposisikan ke penanggung jawab kegiatan (Wakil
Manager);
c) Dari penanggung jawab kegiatan dilanjutkan ke manager distribusi dan
pemasaran. Manager distribusi dan pemasaran melakukan pengecekan, dan
5. memberi informasi ke bagian manager administrasi dan keuangan serta
berkoordinasi dengan bagian manager prosesing dan penyimpanan untuk
melakukan penyiapan benih;
d) Manager Administrasi dan keuangan membuatkan faktur penjualan benih untuk
pengguna/pelanggan. Faktur penjualan diberikan ke pengguna/pelanggan,
selanjutnya Manager Administrasi dan keuangan menerima uang penjualan dan
selanjutnya dibantu petugas gudang menyerahkan benih ke
pengguna/pelanggan;
e) Faktur penjualan benih diarsipkan ke bagian administrasi dan keuangan dan
bagian manager prosesing dan penyimpanan;
f) Dana hasil penjualan benih dari pengguna/pelanggan diserahkan oleh manager
administrasi dan keuangan ke Bendahara PNBP sebagai setoran PNBP.
g) Manager Administrasi dan keuangan memberikan laporan penjualan kepada
penanggung jawab kegiatan yang selanjutnya dilaporkan ke Kepala BPTP
Sumatera Selatan.
Prosedur Layanan Penyaluran Benih UPBS untuk Bantuan:
1. Pengguna jasa mengajukan permohonan untuk melakukan pemesanan benih
padi yang dilakukan baik melalui web/ telp/ email Bptp Sulawesi Tengah atau
manual (form isian/surat pengantar) ditujukan kepada Kepala BPTP Sulawesi
Tengah melalui petugas;
2. Petugas akan menyerahkan surat permohonan kepada Penanggung Jawab
UPBS yang telah ditugaskan oleh Kepala BPTP Sulawesi Tengah, selaku
manajer umum;
3. Penanggung jawab UPBS akan menugaskan bagian pelaksana layanan untuk
melakukan pengecekan persediaan benih sesuai permintaan pengguna jasa;
4. Penanggung Jawab UPBS melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada
Kepala Balai.
6. Proses pelayanan Laboratorium BPTP Sumsel:
Pengguna Petugas layanan laboratorium Pelaksana layanan Manajer mutu
Bendahara pengeluaran Pengguna
Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang telah ditetapkan oleh BPTP Sumsel
didasarkan pada jumlah personil yang tersedia, sarana dan prasarana yang dimiliki,
beban kerja, tahapan proses pelayanan, kemampuan dan keterampilan SDM
pelayanan serta keterkaitan proses pelayanan dengan instansi lain.
Biaya pelayanan yang ditetapkan oleh BPTP Sumsel dibedakan menjadi dua yakni
biaya yang dibebankan kepada pelanggan dan biaya yang dibebankan kepada unit
kerja. Biaya yang dibebankan kepada pelanggan yaitu:
Sarana dan prasaran pelayanan yang disediakan oleh BPTP Sumsel meliputi formulir
pengisian pengajuan pelayanan, fasilitas komunikasi (nomor HP petugas), fasilitas
ruang tunggu dan kamar kecil.
5.
Palembang, 07 Juli 2022
Notulis,
7. NOTULEN RAPAT
TINDAK LANJUT MoU BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI (BPTP)
SUMATERA SELATAN DENGAN INDONESIA CERDAS DESA (ICD)
PIMPINAN WILAYAH SUMATERA SELATAN
Palembang, 07 Juli 2022
Pukul 09.00 – 12.00 wib
1. Rapat tindak lanjut MoU antara Balai Pengkajian Teknologi (BPTP) Sumatera Selatan
dengan Indonesia Cerdas Desa (ICD) Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan dilaksanakan
di ruang rapat BPTP Sumatera Selatan pada hari Kamis, 07 Juli 2022. Rapat dihadiri
oleh Kepala Balai (Dr. Suharyanto, SP, MP), Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan
Pengkajian (Susilawati, SP, M.Si) beserta tim, Ketua ICD Nasional (Bapak M. Taufiq),
Ketua ICD Provinsi (Amri Gustiansyah) dan 3 (tiga) orang anggota ICD Provinsi.
2. Rapat ini diawali dengan penyampaian rencana tindak lanjut kerjasama oleh Bapak M.
Taufiq. Beberapa hal yang disampaikan yaitu bahwa ICD merupakan lembaga non
pemerintah yang bergerak di bidang pertanian dan untuk saat ini fokus pada komoditas
Sorgum. Untuk wilayah Sumatera Selatan direncanakan akan dijadikan sebagai pusat
perbenihan Sorgum, diawali dengan tahapan perbenihan dan diharapkan dilajutkan
pada tahapan pengembangan. Direncakanan beberapa kegiatan kerjasama dengan
BPTP Sumsel selama 2 (dua) tahun, yaitu tahun 2022 – 2024: (1) Pendampingan
pengawalan perbenihan sorgum di Sumatera Selatan; (2) Pendampingan dan
pengawalan teknis budidaya sorgum; dan (3) Pelaksanaan program pengembangan
budidaya sorgum di Sumatera Selatan.
3. Sambutan dan arahan dari Kepala BPTP Sumsel: Kepala Balai mersepon positif dan
mengapresiasi kerjasama ini. Dalam hal ini, disarankan ICD untuk menjaring network
yang baik dan luas untuk menampung hasil perbenihan nantinya, dan juga hasil lainnya
dari Sorgum. Pengembangan ke petani dapat dilakukan melalui pola kemitraan serta
juga dapat mengoptimalkan peran BUMDes. Pendampingan pelaksanaan perbenihan
secara teknis dapat dilakukan sesuai dengan jenis dan tahapan perbenihan.
4. Hasil diskusi: bahwa untuk kegiatan perbenihan sorgum di Sumatera Selatan telah
dikoordinasikan, CPCL sedang pada tahapan finalisasi. Beberapa calon lokasi
diantaranya adalah Kabupaten OKI, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim dan Kota
Palembang dengan target kisaran luasan 50 Hektar. Networking dengan mitra telah
dijajaki, seperti dengan BPTU Sumbawa untuk pakan ternak. ICD sangat
mengharapkan tindak lanjut kerjasama dengan BPTP khususnya untuk kegiatan
perbenihan dan budidaya sorgum.
Palembang, 07 Juli 2022
Notulis,
Bunaiyah Honorita
8. NOTULEN RAPAT
PELAKSANAAN MoU BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI (BPTP)
SUMATERA SELATAN DENGAN SMK INDOSAINS PALEMBANG
Palembang, 12 Juli 2022
1. Rapat pelaksanaan MoU antara Balai Pengkajian Teknologi (BPTP) Sumatera Selatan
dengan SMK Indosains Palembang dilaksanakan di ruang rapat BPTP Sumatera Selatan
pada hari Selasa, 12 Juli 2022. Rapat dihadiri oleh Kepala Balai (Dr. Suharyanto, SP,
MP), Kasubbag Tatausaha (Rosidah, SE), Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan
Pengkajian (Susilawati, SP, M.Si) beserta tim, guru (Ibu Jusnia, SE dan Ainun Nazifah,
S.IP) dan siswa magang dari SMK Indosains.
2. Rapat diawali dengan sambutan dan arahan dari Kepala BPTP Sumsel: Kepala Balai
menyambut positif dan mengapresiasi kerjasama ini. Kerjasama ini terbuka untuk
berbagai pihak, termasuk juga dengan dengan lembaga pendidikan. Siswa magang ini
nantinya juga akan diarahkan pada masing-masing sub bidang sesuai kebutuhan
(penyuluhan, laboratium dan keuangan) disampingan fokus utama pada bidang
perkantoran. Kepala Balai juga mengharapkan adanya monitoring dari pihak sekolah
selama kegiatan magang berlangsung, sehingga nantinya dapat memberikan feedback
yang sangat berguna bagi optimalisasi pelayanan balai kedepan.
3. Perwakilan dari SMK Indosains, Ibu Jusnia, SE menyampaikan bahwa MoU ini
merupakan kerjasama pertama yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan BPTP.
Diharapkan kerjasama ini dapat berlanjut dengan baik kedepannya. Magang ini
memberikan banyak manfaat serta kesempatan bagi siswa untuk menambah ilmu dan
wawasan, tidak hanya bidang perkantoran tetapi juga pertanian. Selama pelaksanaan
magang ini, pihak sekolah akan melaksanakan monitoring perkembangan siswa
magang.
Palembang, 12 Juli 2022
Notulis,
Bunaiyah Honorita
9. Tanggal
Hari
Tempat
Agenda
Notulen RaPat
: 2 Agustus 2022
: Selasa
: Aula BPTP Sumatera Selatan
: Rapat persiapan pelaksanaan Bimtek kegiatan kerjasama kemitraan
Pimpinan Rapat : Kepala BPTP Sumatera Selatan
Rapat dibuka oleh Kasubbag TU dan dilanjutkan oleh sambutan oleh Kepala BPTP Sumatera Selatan,
kemudian di lanjutkan dengan pemaparan materi oleh PenanggungJawab Kegiatan oleh Bapak
Johannes Amirrullah, SP, MSi dan Bapak Kepala BPTP Sumatera Selatan. Kemudian dilanjutkan
dengan diskusi dengan hasil sebagai berikut :
r 1. Pelaksanaan Bimtek sedianya dapat dihadiri oleh Bupati setempat,
Z, Penentuan Lokasi Bimtek agar dapat di perhatikan, agar dapat ditentukan lokasi yang sudah
di kenalkan teknologi oleh BPTP sehingga materi Bimtek yang disampaikan
berkesinambungan dengan Teknologi yang sudah dikenalkan sebelumnya.
3. Bimtek tidak perlu dilakukan di instansi pemerintah (BPP), Bimtek dapat dilaksanakan di
Balai Desa atau dirumah Petani.
4. BPP ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan Bimtek dikarenakan BPP strategis dapat dijangkau
oleh seluruh peserta Bimtek.
Matrik Pelaksanaan Bimtek Kegiatan Kerjasama
BanVuasin oKl
Kecamatan Keunggulan Kelemahan Kecamatan Keunesulan Kelemahan
Muara Telang 1. Petani
sudah jenuh
Celikah t
t
sSawahnya
sedikit,
banyak
perkebunan
karet
5. Lokasi Final Pelaksanaan Bimtek di Kab. Banyuasin : Kec. Muara Padang dan Banyuasin ll
6. Lokasi Final Pelaksanaan Bimtek di Kab. OKI : lejawi dan Teluk Gelam
10. Acara
Hariltanggal
Tempat
P<1r^7 0 wLa*
2 lrgtb La2 L
fu(^ BNp f f
DAFTAR HADIR
hJ
^ ^4,r-c1
NO NAMA JABATAN/INSTANSI TTD
L,
*frOry*^{iSrtrr'r::i 1' ,.,- r,, Lha. Lrre.€,".t
-fry
z.
c,,tt*xtg A ,'r
$tvtln*-* ,ffi
3.
RortAa ..;i.'.' truhbrrt T..h" Lt$*hr
4. t L{e^Ik t}hstdrLE{, f w4#0;L;. *dt
5.
J I Pa hL fi,i/4'
tL---,,,- . -
fi frot:' tsa,,*r*ts+ En,4-
6. q,' {^f *}*,^fii"{-
$1t6fi S*^n^. . r*L ffi
7.
a on', tqrt a*
€t v1
8. J-
-f- L o-l: lrrrn -1{-
*{M_,
9.
Va*r'" &"wj"*- ?awg-,i^**", WUP ?rrrt kt , u,,
10.
l**r^t'uma Si",,f W TWf Wd *-t"(&
11.
Ar"u}" lan19alot'
I V
12.
&,w €nr*ta f*f,aa &
r.3. $*;a,er1qq. flonorsrs feayutuit &-#m*
ffi
3.4.
.!ar n t fe^a u Lr,u.
ffih)fi
x,
15
t D*d,h H*ds*etxll fwynlr*<
r
t_
'a1l ti
16.
A"r{Lk S*rtqr*" qh* "tu
{
J itt
17.
Tnwr/UJ- A&,.{c,r..,a WL L,S
18.
Yed &r^ fc*th( ', I-
L9.
Lr*ry. $ gtqf fu *#r
20.
V*Ur* lru r* qdrq f€€r?irh H$' lt
21.
{ l,*,^* ilqoo rJ
//^/--
22.
Fuuo ol,h* ssri penr,turh'
L
23.
fir 0ndualr"ra $t*t trLul,- -'-,,-il
24.
fr,r"- i+*^^{' ,
94"{ r, WW
25.
w,-V t" tl/-l-*
13. LAPORAN NOTULENSI PELAKSANAAN LOMBA 17 AGUSTUS 2022
Tanggal : 2 agustus 2022
Tempat : Ruang Rapat BPTP Sumsel
Agenda : Pelaksaan perlombaan 17 Agustus 2022
Pimpinan Rapat : Kepala BPTP Sumsel
1. Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 77 dan untuk memperat keakraban dan
silaturahmi,makan dilakukan lomba- loma setelah pelaksaaan Upacara bendera tanggal
17 Agustus 2022. Lombanya anatar lain;
Lomba balap sarung
Lomba estafet sarung
Lomba joget balon
Lomba rebut kursi
Lomba panco
2. Untuk peseta lomba, juri dan penanggung jawab lomba akan langsung ditentukan oleh
panitia
3. Peserta lomba : ASN BPTP Sumsel, outcousing dan siswa magang
4. Lain-lainnya kaan ditetapkan melalui SK Kepala Balai
5. Upacara bendera harap menggunakan seragam korpri terbaru dan memakai pevi (Pria),
Wanita jilbab biru dongker dan sepatu hitam.
Palembang, 2 Agustus 2022
Notulis,
Sherly, SE
14. Hari/Tanggal
Pukul
Acara
NOTULEN RAPAT
f{qm' s/ t e AEostos zoz:-
{o. go t/)re
fupo" Trrn KspF
I
t
I
I
Peserta Rapat :
l. h hLa^n+'
2. BiXg $roauasu h3'
3. &i lrl'"tnif &
4. r"aga DlTo"ia G ft'
5. Yuana Juuit"
6. t4olnor u dirl
7. Bunargqh rton on(tq
8. A nni$
s kptw'
10. theulana.fa .
$'?ut
Notulen :
i .. R qeCIt drhodr"', o(eh 6nb forrrdtnq'E> r Fegg rfen Trrn krf r.
Rqpat rnronb,,:i^ ,, .3 PoKLrLt ut-ctmn, llrrKrrr (') Medeor,
(2l f,e o,raofclata n ta[.,ri.) f,rr.KacAn 9q.n dOo C a) Dorcumeo
l. Hq( -hqr 99 {rsgpq<efr qdatoh d16enttrrng q rrm Mrdsos,
Trnn P.rnqo 1a a+eh Cqhan ecr'(a'-angah cra o T-tro Dor<u rr'1e4 ,
Sreb agar berr ocu t ."
Trm Medsos :
Kc?uQ , M. 5ne* 5r dr1 Fo,rp .. Erzrcg s l,(u.n,c4
B e*co. , I,togq Dh ontq r f q)(tt_i- : An ns_q
Vt deo : Yulu+ r Yudt, Aon
Trrn Do rcu rn entqsi
Kctcrq , Y.lanq Juuorft,
4nggo"rr. , *ttq(rq, flonq,gqL , Dteh , YusuT, ['l- &tef
dqn T9 es
ketro r Srtr Kh.rsn 19 c.+i
4n 5g oce , t(o <1 rct-r d.trl