HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan dan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan. Secara singkat, dibahas tentang pengertian pengangkutan dan hukum pengangkutan, subyek-subyek dalam pengangkutan seperti pengangkut, pengirim, dan penumpang, serta prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan praduga tanggung jaw
Dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, waktu dan tempat, manfaat, serta metode pengumpulan data Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung. Juga dibahas tinjauan umum instansi terkait struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing bagian.
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Faktur Pajak harus memuat informasi tentang pengusaha kena pajak, pembeli, jenis barang atau jasa, dan pajak yang dipungut.
Makalah ini membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, meliputi pengertian PPN, dasar hukum, subjek dan objek pajak, mekanisme pemungutan, serta pengusaha kena pajak. PPN dikenakan pada setiap pertambahan nilai barang atau jasa dan berlaku secara umum dengan tarif tunggal 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan dan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan. Secara singkat, dibahas tentang pengertian pengangkutan dan hukum pengangkutan, subyek-subyek dalam pengangkutan seperti pengangkut, pengirim, dan penumpang, serta prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan praduga tanggung jaw
Dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, waktu dan tempat, manfaat, serta metode pengumpulan data Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung. Juga dibahas tinjauan umum instansi terkait struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing bagian.
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Faktur Pajak harus memuat informasi tentang pengusaha kena pajak, pembeli, jenis barang atau jasa, dan pajak yang dipungut.
Makalah ini membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, meliputi pengertian PPN, dasar hukum, subjek dan objek pajak, mekanisme pemungutan, serta pengusaha kena pajak. PPN dikenakan pada setiap pertambahan nilai barang atau jasa dan berlaku secara umum dengan tarif tunggal 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
Dokumen tersebut membahas konsep dan manajemen anggaran. Secara garis besar membahas pengertian anggaran dan kebijakan anggaran, tujuan anggaran, prinsip-prinsipnya, sistem anggaran kinerja, transparansi anggaran, proses penyusunan anggaran, peran DPRD dalam proses anggaran, serta kebijakan fiskal nasional dan alur dana APBN ke daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Withholding Tax System di Indonesia. Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong pajak penghasilan dari pembayaran kepada penerima penghasilan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan optimalisasi penerimaan pajak negara. Akan tetapi, sistem ini juga menimbulkan beban administratif bagi wajib pajak pihak ketiga. Dokumen ini membandingkan penerapan
powerpoint mengenai hukum perusahaan yang meliputi pengertian, dasar huku, perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata, dan jenis-jenis dari badan usaha
Dokumen tersebut membahas tentang proses politik dalam penyusunan standar akuntansi di mana terdapat intervensi dari berbagai pihak untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, sehingga standar yang disusun cenderung lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu daripada kepentingan umum."
Makalah ini membahas tentang pajak internasional dengan menjelaskan pengertian pajak internasional, sumber-sumber hukum pajak internasional khususnya perjanjian penghindaran pajak berganda, dan beberapa kasus terkait pajak internasional.
Dokumen tersebut merupakan rencana aksi reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tahun 2021. Rencana ini mencakup identifikasi inisiatif perubahan utama (quick win) seperti revisi standar operasional prosedur, penerapan teknologi informasi, pembentukan peraturan turunan, dan peningkatan kinerja sumber daya manusia. Target yang diharapkan meliputi penyusunan pedoman baru, peningkatan pelayanan
Dokumen tersebut membahas konsep dan manajemen anggaran. Secara garis besar membahas pengertian anggaran dan kebijakan anggaran, tujuan anggaran, prinsip-prinsipnya, sistem anggaran kinerja, transparansi anggaran, proses penyusunan anggaran, peran DPRD dalam proses anggaran, serta kebijakan fiskal nasional dan alur dana APBN ke daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Withholding Tax System di Indonesia. Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong pajak penghasilan dari pembayaran kepada penerima penghasilan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan optimalisasi penerimaan pajak negara. Akan tetapi, sistem ini juga menimbulkan beban administratif bagi wajib pajak pihak ketiga. Dokumen ini membandingkan penerapan
powerpoint mengenai hukum perusahaan yang meliputi pengertian, dasar huku, perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata, dan jenis-jenis dari badan usaha
Dokumen tersebut membahas tentang proses politik dalam penyusunan standar akuntansi di mana terdapat intervensi dari berbagai pihak untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, sehingga standar yang disusun cenderung lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu daripada kepentingan umum."
Makalah ini membahas tentang pajak internasional dengan menjelaskan pengertian pajak internasional, sumber-sumber hukum pajak internasional khususnya perjanjian penghindaran pajak berganda, dan beberapa kasus terkait pajak internasional.
Dokumen tersebut merupakan rencana aksi reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tahun 2021. Rencana ini mencakup identifikasi inisiatif perubahan utama (quick win) seperti revisi standar operasional prosedur, penerapan teknologi informasi, pembentukan peraturan turunan, dan peningkatan kinerja sumber daya manusia. Target yang diharapkan meliputi penyusunan pedoman baru, peningkatan pelayanan
MANAJEMEN PEMBAYARAN
- Belum terintegrasi dengan sistem
keuangan
- Komitmen dilakukan secara manual
- Tidak terdapat monitoring terhadap
pelaksanaan komitmen
- Pembayaran dilakukan secara manual
- Tidak terdapat monitoring terhadap
pelaksanaan pembayaran
- Tidak terdapat manajemen terhadap
tagihan/invoice
MANAJEMEN PEMBAYARAN (SPAN)
MANAJEMEN KOMITMEN (SPAN)
1. Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mereformasi sistem perpajakan melalui amandemen peraturan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan penerapan tata kelola yang baik seperti kode etik dan whistleblowing system.
Sekretariat DPRD DIY mengajukan usulan program kerja tahun 2017 yang mencakup 10 program dan 52 kegiatan dengan anggaran Rp66,8 miliar. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kinerja Sekretariat dalam mendukung fungsi pengawasan dan kedewanan DPRD serta pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran pencapaian target 100%.
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas upaya transformasi organisasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui (1) penyiapan SDM yang kompeten dan profesional, (2) pengusulan peraturan tentang sertifikasi bendahara, (3) pembentukan jabatan fungsional penyuluh perbendaharaan, (4) roadmap penggabungan struktur organisasi, dan (5) layanan bersama antara beberapa direktorat jenderal.
STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)Beta Uliansyah
A. LKPP disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berdasarkan UU Keuangan Negara. B. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan opini WTP pada LKPP, meliputi komitmen pimpinan, SDM, sistem informasi, regulasi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. C. Isu penting penyusunan LKPP 2017 adalah penyajian nilai aset yang wajar melalui inventarisasi dan penila
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAK...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, tingkat efektivitasnya dalam mencairkan tunggakan pajak, serta hambatan dan upaya yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat
Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tahun 2018 menunjukkan pencapaian target investasi dan kepuasan masyarakat melebihi target. Realisasi investasi mencapai 104,74-167,8% dari target, sedangkan indeks kepuasan masyarakat 105,4-100,89%. Kinerja dinas dinyatakan sangat efektif dalam mencapai sasaran strategis meningkatkan investasi dan pelayanan.
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Agama dalam mereformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pembangunan Zona Integritas. Beberapa program prioritas reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan, akuntabilitas, layanan publik, perubahan budaya kerja, penataan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Zona Integritas diharap
PPT 1_Perjanjian Kinerja.pdf Materi mengenai penyusunan perjanjian kinerjaRynaMontang
Cara penyusunan perjanjian kinerja di lingkungan pemerintahan dalam rangka akuntabilitas kinerja aparatur. Dalam hal ini di lingkungan Dinas Kesehatan Pemkot
Similar to Paket Internalisasi 1 - Reformasi Perpajakan.pdf (20)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
1. Reformasi Perpajakan
“Reform DJP
SIAP. MANTAP.
Salam Satu Bahu.
Semangat dalam Kebersamaan.
Lanjutkan Ukir Prestasi”
Maret 2022
Tim CM Reformasi Perpajakan
7. A n g g a r a n
S a r a n a d a n P r a s a r a n a
S i n e r g i P i h a k L a i n
Institusi Perpajakan yang Kuat , Kredibel , dan Akuntabel
V o l u n t a r y C o m p l i a n c e
d a l a m r a n g k a o p t i m a l i s a s i
p e n e r i m a a n p a j a k
Organisasi SDM IT & Basis Data dan Proses Bisnis Peraturan
Struktur
organisasi
yang ideal
(best fit)
Professional,
kompeten,
kredibel,
berintegritas
Kepastian hukum,
menampung
dinamika
perekonomian,
mengurangi biaya
kepatuhan,
memperluas basis
perpajakan, dan
meningkatkan
penerimaan pajak
Pilar Reformasi Perpajakan (PSAP)
❑ IT dan Basis Data yang
Reliable dan handal
❑ Proses Bisnis yang sederhana,
efektif, efisien, akuntabel,
berbasis IT, dan komprehensif
Legacy Coretax
7
Tim CM Reformasi Perpajakan
11. Kegiatan Manajemen Perubahan
dan Peran Pegawai
2
Reform DJP
SIAP. MANTAP.
Salam Satu Bahu.
Semangat dalam Kebersamaan.
Lanjutkan Ukir Prestasi” Tim CM Reformasi Perpajakan
12. www.pajak.go.id
Rencana Kerja Tahun 2022
Townhall Meeting 11 Januari
Refleksi Tahun 2021
Rencana Kerja 2022
Webinar Internalisasi
Rancang Ulang Probis
Probis Registrasi
25 Jan
Probis Pengelolaan SPT
10 Feb
Probis Pembayaran dan TAM
24 Feb
Probis Services
10 Mar
Probis Data, EoI, DMS, DQM
1 Apr
Probis BI dan CRM
19 Mei
Probis Ekstensifikasi dan
Penilaian
2 Jun
Probis Pengawasan
16 Jun
Probis Pemeriksaan
21 Jul
Probis Penagihan
4 Ags
Probis Intelijen dan CI
25 Ags
Probis Keberatandan Non
Keberatan
8 Sep
Change Readiness Assessment
Periode 7-18 Feb Oktober 2022
Pelatihan Rancang Ulang
Proses Bisnis
1. Siap Move On
20 Jan
2. Inisiasi Rekrutmen
MT Tahap I
24 Jan s/d 31 Mar
1. Bekerja Bukan Tentang
Cuan
20 Feb
2. Inisiasi Rekrutmen
MT Tahap I
24 Jan s/d 31 Mar
1. Embrace The Risk
20 Mar
2. Inisiasi Rekrutmen
MT Tahap I
24 Jan s/d 31 Mar
1. Bekerja Dengan Cinta
20 Apr
2. Pengembangan
Materi Pelatihan
ProBis
1 Mei s/d 22 Mei
1. Customer Centric
& Data Tech
20 Mei
2. Pengembangan
Materi Pelatihan ProBis
1 Mar s/d 31 Mei
3.PenetapanMaster
Trainer Tahap I
1 Mei s/d 22 Mei
1. Pelatihan Probis ke CA
1 Jun s/d 30 Jun
1. Rekrutmen MT Tahap 2
1 Jul s/d 15 Jul
2. Pelatihan
ProBis End User
1 Juli – 30 Okt
3. Persiapan Pelatihan
Aplikasi
1 Jul s/d 27 Nov
1.PnetapanMT Tahap 2
1 Jul s/d 15 Jul
2. Pelatihan
ProBis End User
1 Juli – 30 Okt
3. Persiapan Pelatihan
Aplikasi
1 Jul s/d 27 Nov
1.PnetapanMT Thp 2
1 Jul s/d 15 Jul
2. Pelatihan
ProBis End User
1 Juli – 30 Okt
3. Persiapan Pelatihan
Aplikasi
1 Jul s/d 27 Nov
1. Pelatihan
ProBis End User
1 Juli – 30 Okt
2. Persiapan Pelatihan
Aplikasi
1 Jul s/d 27 Nov
1. Persiapan Pelatihan
Aplikasi
1 Jul s/d 27 Nov
1. Pelatihan
Aplikasi MT
28 Nov – 16 Feb
2. Pelatihan
Helpdesk &
Tester
28 Nov s/d 16 Feb
Newsletter
(Email dan MANTRA)
❑Refleksi 2021, 5 Jan
❑Probis Registrasi,19 Jan
❑Probis PengelolaanSPT, 4
Feb
❑Probis Pembayarandan
TAM, 18 Feb
❑Probis Services Probis Data, EoI, DMS,
DQM
Probis BI dan CRM
Hari Pajak Last Call Meeting
❑Probis Ekstensifikasi dan
Penilaian
❑Probis Pengawasan
Probis Pemeriksaan ❑Probis Penagihan
❑Probis Intelijen dan CI
Probis Keberatan dan Non
Keberatan
Pengelolaan Sistem Informasi dan
Tekologi dan Aplikasi
Pengelolaan Proyek dan
Manajemen Perubahan
Pengelolaan Sistem Informasi dan
Tekologi dan Aplikasi
10 Nov
Pengelolaan Proyek dan
Manajemen Perubahan
6 Okt
Jaringan Perubahan
Reformasi Perpajakan
1. Pembentukan Jaringan
Perubahan
KEP-25/PJ/2022
24 Jan
2. Kick Off, 28 Jan
3. Workshop 1 CS dan CC
Modul 1
28 Jan
1. Workshop 1 CS dan CC
Modul 2
21 Feb
2. FGD CA (Pulse Meeting I)
23 Feb
Assignment
Collaborative CC dan CA
1.Assignment Collaborative
CC dan CA
2.Pulse Meeting
1.Assignment Collaborative
CC dan CA
2.Pulse Meeting
3.Fasilitator Pelatihan
4.Monev Kinerja
1.Assignment
Collaborative CC dan CA
2.Fasilitator Pelatihan
1.Assignment Collaborative
CC dan CA
2.Fasilitator Pelatihan
3.Workshop2 CS dan CC
1.Assignment
Collaborative CC dan CA
2.Pulse Meeting
3.Fasilitator Pelatihan
1.Assignment
Collaborative CC dan
CA
2.Fasilitator Pelatihan
1.Assignment
Collaborative CC
dan CA
2.Pulse Meeting
3.Fasilitator
Pelatihan
1.Pulse Meeting
2.Fasilitator
Pelatihan
3.Monev Kinerja
Uji Fleksibilitas Komp.
Pengawasan dan Pemeriksaan
Kick Off Piloting,7 Feb
Pembekalan Piloting, 7 Feb
UU HPP dan PPS PembentukanSatgas
Helpdesk
Roadshow
Surabaya 20 Jan
Malang, 21 Jan
Roadshow
Medan, 4 Feb
Asosiasi, 18 Feb
Roadshow
Semarang, Palembang. Makassar,
Balikpapan
POKJA I POKJA II POKJA III
Fungsi Komunikasi
Fungsi Prrlatihan
XBRL/SILK Sosialiasi 25
Jan
Pembekalan
1-28 Feb
Kenaikan Tarif PPN
1%
Pubikasi, FGD, Sosialisasi
Maret
Assignment Collaborative CC
dan CA
Pemberian
Apresiasi
Roadshow
Jaringan Perubahan
Unit Vertikal terpilih Unit Vertikal terpilih Unit Vertikal terpilih Unit Vertikal terpilih Unit Vertikal terpilih
*)seluruh kegiatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kondisi, kegiatan serta dinamika jadwal pimpinan
12
12
Tim CM Reformasi Perpajakan
