Bentuk negara (tugas pancasila)

4,627 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,627
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
183
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bentuk negara (tugas pancasila)

  1. 1. BENTUK NEGARA, SUSUNAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Aktifitas Negara sebagai organisasi kekuasaan menampakkan diri pada sistem pemerintahan pada Negara yang dikembangkan. Adapun bentuk sistem yang dikembangkan oleh suatu Negara faktor terpenting yang harus dikedepankan adalah tingkat kepercayaan atau legitimasi dari sistem tersebut dihadapan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi. Adapun isi batang tubuh Uundan-Udang Dasar 1945 mulai dengan bab 1 yang berjudul ―bentuk dan kedaulatan‖ terdiri dari stu pasal, dari ayat 1 mengenai ―bentuk‖ dan ayat 2 mengenai ―kedaulatan‖. Pasal 1 ayat 1 berbunyi: ―Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.‖B. Rumusan Masalah1. Apa yang dimaksud dengan Negara dan bentuk negara?2. Apasaja bentuk Negara?3. Bagaimana susunan Negara?4. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan?C. Tujuan Agar penulis mengetahui apa yang dimaksud Negara dan bentuk-bentuk Negara, serta penulis juga dapat mengetahui bagai mana susunan Negara dan sistem pemerintahannya.
  2. 2. BAB II PEMBAHASANA. Pengertian Negara dan bentuk Negara Negara adalah suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (territoir) tertentu dengan mengakui suatu pemerintahan yang mengurus tatatertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Sedangkan bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, mengenai setruktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa dan pemerintahannya.[1]B. Bentuk Negara Dikatakan Negara berbentuk Republik, apabila mekanisme penentuan kepala negaranya dilakukan melaluhi pemilihan (langsung atau melalui majelis) dengan preodisasi masa jabatan yanga telah ditentukan. Sedangkan mengenai pengambilan keputusan di dalam negara dilakukan dalam sebuah forum majelis yang mencerminkan representasi rakyat. Negara itu dikatakan berbentuk kerajaan (monarkhi) apabila penentuan kepala negara berdasarkan prinsip pewarisan alias turun temurun, dan penganbilan keputusannya dilakukan tidak melalui forum majelis yang merepresentasikan kepentingan rakyat.[2] Aristokrasi (oligarki) Adalah negara dengan pemerintahaan yang pimpinan tertingginya terletak ditangan beberapa orang, biasanya terletak pada golongan fiodal, golongan yang berkuasa (aligo artinya beberapa). Demokrasi Demokrasi ialah suatu negara dengan pemerintahan yang pimpinan tertinggi terletak di tangan rakyat. Melipti:a. Demokrasi langsung.b. Demokrasi tidak langsung Autokrasi Autokrasi adalah suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan negara, yang berdasarkan atas pandangan autoriteir negara. Di mana pengangkatan atau penunjukan kepala negara tidak menggunakan sistem pewarisan (sebagaimana negara monarkhi dengan asas ketidaksamaan walaupun tidak sama persis) tetapi setiap orang berhak menduduki jabatan kepala negara (sebagaimana negara republik dengan asas kesamaan walaupun tidak sama persis).C. Susunan Pemerintahana. Negara kesatuan Negara kesatuan disebut juga dengan unisterisme atau eenbeisaat, ialah suatu negara yang berbeda dan berdaulat, dimana diseluruh neegara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan (pusat) yang mengatur seluruh daerah.b. Negara serikat (federasi)
  3. 3. Federasi berasal dari bahasa latin Foedus, yang berarti perjanjian atau persetujuan. Federasi adalah bentuk tengah, suatu bentuk kompromistis antara konfedrasi yang hubunganya tidak erat dengan Negara kesatuan yang sangat kukuh ikatannya. Menurut C.F. Strong dalam bukunya, diperlukan dua syarat untuk mewujudkan Negara federasi, antara lain:1. Harus ada semacam perasaan nasional diantara anggota kesatuan-kesatuan politik yang hendak berfederasi tersebut.2. Harus ada keinginan dari anggota-anggota kesatuan-kesatuan politik itu akan kesatuan dsan persatuan karena apabila anggota-anggota itu menginginkan kesatuan, ,maka bukan federasi yang dibentuk, melainkan Negara kesatuan. Adapun cirri-ciri Negara federasi yaitu:1. Adanya supremasi konstitusi federasi.2. Adanya memencaran kekuasaan antara Negara federal denagan Negara bagian.3. Adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara Negara feder dengan Negara bagian.D. Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu ‗sistem‘ dan ‗pemerintahan‘. Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah suatu keseluruahan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik memengaruhi keseluruhan itu.[3] Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala unsur yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Sedangkan menurut doktrin Hukum Tata Negara yang biasanya tertuang di dalam konstitusi sistem pemerintahan negara dapat dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu:1. Sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas, yakni tatanan yang berupa setruktur dari satu negara dengan menitikberatkan pada hubungan antar negara dengan rakyat.2. Sistem pemerintahan negara dalam arti luas, yakni suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintahan pusat (Central Governmeent) dengan bagian-bagian yang terdapat di dalam negara di tingkat lokal (Local Government). Sistem pemerintahan ini meliputi: Bangunan negara kesatuan, yaitu pemerintahan pusat memegang otoritas penuh (berkedudukan lebuh tinggi) ketimbang pemerintahan lokal. Bangunan negara seriat (federal), yakni pemerintaha pusat dan negara bagian mempunyai kedudukan yang sama. Bagian negara konfederasi, yakni pemerintahan lokal (kantor wilayah) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintahan pusat.3. Sistem pemerintahan negara dalam arti sempit, yakni suatu tatanan atau setruktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian orang negara ditingkat pusat, khususnya hubungan antara eksekutif dan legislatif.[4] Ada 3 macam sistem pemerintahana. Sistem pemerintahan parlementer
  4. 4. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat.[5] Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, antara lain:1. Kabinet yang dipimpin oleh perdana mentri dibentuk oleh atau atas dasar kekuatan dan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau para anggota kabinet mungkin seluruh anggota parlemen, atau tidak seluruhnya dan mungkin seluruhnya bukan anggota parlemen.3. Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif).4. Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (presiden: raja atau ratu) dengan saran atau nasehat perdana mentri dapat membubarkan parlemen.5. Kekuasaan kehakiman secara prinsipil tidak digantungkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif, hal ini untuk mencegah intimidasi dan intervensi lembaga lain.b. Sistem presidensiil Sistem pemerintahan presidensiil adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen. Karaktristik sistem pemerintahan presidensiil, yaitu: Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semua diangkat olehnya dan bertanggung jawab olehnya. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilh oleh sejumlah pemili. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Sebagai imbangannya, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.c. Sistem pemerintahan quasi Sistem pemerintahan quasi pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlemen dan sistem pemerintahan presidensiil. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya.d. Sistem pemerintahanreferendum Sistem referendum merupakan bentuk variasi dari sistem quasi (quasi presidensiil) dan sistem presidensiil murni. Tugas membuat undang-undang berada dibawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih, pengawsan itu dilakukan dalam bentuk referendum. System pemerintahan referendum dibagi menjadi dua, yaitu:1. Referendum oblikator, yaitu jika persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu peraturan UU yang mengikat rakyat seluruhnya, karena sangat penting2. Referendum fakultatif, yaitu jika persetujuan dari rakyat dilakukan terhadap UU biasa, karena kurang pentingnya, setelah UU itu diumumkan dalam jangka waktu yang ditentukan.
  5. 5. PENUTUP KESIMPULAN Bentuk Negara Negara berbentuk Republik, apabila mekanisme penentuan kepala negaranya dilakukan melaluhi pemilihan (langsung atau melalui majelis) dengan preodisasi masa jabatan yanga telah ditentukan. Sedangkan mengenai pengambilan keputusan di dalam negara dilakukan dalam sebuah forum majelis yang mencerminkan representasi rakyat. Negara itu dikatakan berbentuk kerajaan (monarkhi) apabila penentuan kepala negara berdasarkan prinsip pewarisan alias turun temurun, dan penganbilan keputusannya dilakukan tidak melalui forum majelis yang merepresentasikan kepentingan rakyat. Aristokrasi (oligarki) Adalah negara dengan pemerintahaan yang pimpinan tertingginya terletak ditangan beberapa orang, biasanya terletak pada golongan fiodal, golongan yang berkuasa (aligo artinya beberapa). Demokrasi Autokrasi Autokrasi adalah suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan negara, yang berdasarkan atas pandangan autoriteir negara. Susunan Pemerintahana. Negara kesatuan Negara kesatuan disebut juga dengan unisterisme atau eenbeisaat, ialah suatu negara yang berbeda dan berdaulat, dimana diseluruh neegara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan (pusat) yang mengatur seluruh daerah.b. Negara federasi Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu ‗sistem‘ dan ‗pemerintahan‘. Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah suatu keseluruahan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik memengaruhi keseluruhan itu.
  6. 6. Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala unsur yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Ada 3 macam sistem pemerintahana. Sistem pemerintahan parlementer Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat.b. Sistem presidensiil Sistem pemerintahan presidensiil adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen.c. Sistem pemerintahan quasi Sistem pemerintahan quasi pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlemen dan sistem pemerintahan presidensiil. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya.d. Sistem pemerintahanreferendum Sistem referendum merupakan bentuk variasi dari sistem quasi (quasi presidensiil) dan sistem presidensiil murni. Tugas membuat undang-undang berada dibawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih, pengawsan itu dilakukan dalam bentuk referendum. http://rizalubed.blogspot.com/2012/04/bentuk-negara-susunan-dan-sistem.html A. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan (ganzhit) tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negarapeninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Machiavelli dalam bukunya II Prinsipe bahwa bentuk negara (hanya ada dua pilihan) jika tidak republik tentulah Monarkhi. Selanjutnya menjelaskan negara sebagai bentuk genus sedangkan Monarkhi dan republik sebagai bentuk speciesnya. Perbedaan dalam kedua bentuk Monarkhi dan republik (Jellinek, dalam bukunya Allgemene staatslehre) didasarkan atas perbedaan proses terjadinya pembentukan kemauan negara itu terdapat dua kemungkinan: 1. Apabila cara terjadinya pembentukan kemauan negara secara psikologis atau secara alamiah, yang terjadi dalam jiwa/badan seseorang dan nampak sebagai kemauan seseorang/individu maka bentuk negaranya adalah Monarkhi. 2. Apabila cara proses terjadinya pembentukan negara secara yuridis, secara sengaja dibuat menurut kemauan orang banyak sehingga kemauan itu nampak sebagai kemauan suatu dewan maka bentuk negaranya adalah republik.
  7. 7. Bentuk Negara pada Zaman Yunani KunoMenurut Plato terdapat lima macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat tertentu dan jiwamanusia, yaitu sebagai berikut. 1. Aristokrasi yang berada di puncak. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh aristokrat (cendikiawan) sesuai dengan pikiran keadilan. Keburukan mengubah aristokrasi menjadi: 2. Timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Timokarsi ini berubah menjadi: 3. Oligarkhi, yaitu pemerintahan oleh para (golongan) hartawan. Keadaan ini melahirkan milik partikulir maka orang-orang miskin pun bersatulah melawan kaum hartawan dan lahirlah: 4. Demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin (jelata). Oleh karena salah mempergunakannya maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarkhi. 5. Tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak dengan sewenang- wenang.Menurut Aristoteles terdapat tiga macam bentuk negara yang dibaginya menurut bentuk yangideal dan bentuk pemerosotan, yaitu sebagai berikut. 1. Bentuk ideal Monarkhi bentuk pemerosatan Tirani/Diktator. 2. Bentuk ideal Aristokrasi bentuk pemrosotanya Oligarkhi/Plutokrasi. 3. Bentuk ideal Politea bentuk pemerosotannya Demokrasi.Bentuk Negara pada Zaman PertengahanPengertian lain dari bentuk negara dikemukakan oleh beberapa sarjana sejak akhir zamanpertengahan yang hingga saat ini masih diakui oleh banyak sarjana-sarjana yang berpahammodern.Pengertian yang dimaksud adalah bentuk negara kerajaan atau Republik. Pengertian ini diajarkanoleh Machiavelli yang menyebutkan bahwa negara itu kalau bukan Republik (Republica), tetapiKerajaan.Bentuk Negara pada Zaman SekarangTiga aliran yang didasarkan pada bentuk negara yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut. 1. Paham yang menggabungkan persoalan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan. 2. Paham yang membahas bentuk negara itu, atas dua golongan, yaitu demokrasi atau diktaktor. 3. Paham yang mencoba memecahkan bentuk negara dengan ukuran-ukuran/ketentuan yang sudah ada.Pendapat yang menggabungkan bentuk negara (staatvorm) dengan bentuk Pemerintahan(regeringvorm) terdiri dari berikut ini.
  8. 8. 1. Bentuk pemerintahan di mana terdapat hubungan yang erat antara badan eksekutif dan badan legislatif. 2. Bentuk pemerintahan di mana terdapat pemisahan yang tegas antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.Bentuk pemerintahan di mana terdapat pengaruh/pengawasan yang langsung dari rakyat terhadapbadan legislatif.B. Sistem PemerintahanSistem pemerintahan terdiri dari dua suku kata, yaitu ―sistem‖ dan ―pemerintahan‖. Kata―sistem‖ berarti menunjuk pada hubungan antara pelbagai lembaga negara sedemikian rupasehingga merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam menjalankan mekanisme kenegaraan.Dalam praktik penyelenggaraan suatu negara jika kita tinjau dari segi pembagian kekuasaannegara bahwa organisasi pemerintahan negara itu bersusun, bertingkat dan terdiri atas berbagaimacam alat perlengkapan (organ) yang berbeda satu sama lain berdasar tugas dan fungsi masing-masing (pembagian secara horizontal) maupun dalam satu bagian dibagi menjadi organ yanglebih tinggi dan rendah (pembagian secara vertikal).Perbedaan Monarkhi dan Republik lebih jelasnya dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Kerajaan atau Monarkhi, ialah negara yang dikepali oleh seorang Raja dan bersifat turun- temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain Raja, kepala negara suatu Monarkhi dapat berupa Kaisar atau Syah (kaisar Kerajaan Jepang, Syah Iran dan sebagainya). (Contoh Monarkhi Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, Muang Thai). 2. Republik: (berasal dari bahasa Latin: Res Publica = kepentingan umum), ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh Seorang Presiden sebagai Kepala Negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu (Amerika Serikat 4 tahun Indonesia 5 tahun). Biasanya Presiden dapat dipilih kembali setelah habis masa jabatannya.Beberapa sistem Monarkhi, yaitu sebagai berikut. 1. Monarkhi Mutlak (absolut): Seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas (kekuasaan mutlak). Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Kehendak raja adalah kehendak rakyat. Terkenal ucapan Louias ke-XIV dari Prancis: L‘Etat cest moi (Negara adalah saya). 2. Monarkhi konstitusional ialah Monarkhi, di mana kekuasaan raja itu dibatasi oleh suatu Konstitusi (UUD). Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan isi konstitusi. 3. Monarkhi parlementer ialah suatu Monarkhi, di mana terdapat suatu Parlemen (DPR), terhadap dewan di mana para Menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya.Dalam sistem parlementer, raja selaku kepala negara itu merupakan lambang kesatuan negara,yang tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dipertanggungjawabkan (The King can do no
  9. 9. wrong), yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah adalah Menteri baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun seseorang untuk bidangnya sendiri (sistem pertanggungjawabanmenteri: tanggung jawab politik, pidana dan keuangan).Seperti halnya dengan Monarkhi maka Republik itupun mempunyai sistem-sistem: 1. Republik mutlak (absolut), 2. Republik Konstitusional, 3. Republik Parlementer.Ke dalam pengertian bentuk pemerintah termasuk juga diktatur. Diktatur adalah negara yangdiperintah oleh seorang diktator dengan kekuasaan mutlak. Diktator memperoleh kekuasaanyang tak terbatas itu bukan karena hak turun-temurun (raja) melainkan karena revolusi yangdipimpinnya. Ia memerintah selama ia dapat mempertahankan dirinya.Inggris yang merupakan Negara Kesatuan (Unitary State) dan juga Kerajaan (United Kingdom)ini tampak bahwa jabatan Perdana Menteri sangat kuat, sekarang bagaimanakah kedudukanParlemen. Parlemen terdiri dari dua kamar (bicameral), yaitu sebagai berikut. 1. House of Commons (diketuai Perdana Menteri). 2. House of Lord (merupakan warisan).Saat ini partai-partai yang memperebutkan kekuatan di Parlemen adalah Partai Konservatif danPartai Buruh (yang berasal dari paham liberalisme kemudian berubah menjadi pahamsosialisme).Kedudukan Parlemen dikatakan kuat karena selain diisi oleh orang-orang dari partai yangmenang dalam Pemilihan Umum, bukankah PM berasal dari kalangan mereka yang memerintahselama kekuasaan masih diberikan padanya. Namun, begitu oposisi dibiarkan subur bertambahhingga demokrasi dapat berjalan lancar. Cara seperti ini banyak dicontoh negara-negara lainterutama bekas jajahannya. Cara atau sistem pemerintahan yang memperlihatkan bahwakedaulatan berada di tangan rakyat (Parliament Sovereignty) ini membuat Inggris dikenalsebagai Induknya Parlemen (Mother of Parliament).Dalam hal Pemerintahan Daerah, bukan Inggris yang mencontoh Amerika Serikat, tetapiAmerika Serikatlah yang meniru Inggris, yaitu sampai pada tingkat tertentu didesentralisasikan,dengan kekuasaan di tangan Council yang dipilih oleh rakyat di daerah masing-masing. Inggrisadalah negara penjajah nomor satu di dunia, yaitu jauh di atas Portugis, Spanyol, Belanda danPerancis. Bahkan separuh dunia ini pernah dijajah oleh Inggris. Mengapa Inggris harusmenjajah? Berbagai alasan penyebabnya, di antaranya karena alasan ekonomi, politik, sosialbudaya.Dalam proses perjalanan kepartaian di Amerika Serikat sudah menjadi kebiasaan bahwa: 1. Partai yang kalah dalam pemilu harus segera menyusun program lanjutan dan berusaha mendapatkan dukungan pressure group.
  10. 10. 2. Tiap-tiap partai politik meningkatkan kepercayaan masyarakat, atas dasar kepribadian masing-masing partai. 3. Menanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tujuan partai politik adalah untuk kesejahteraan umum. 4. Meng-sinkronnisasi-kan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. 5. Merupakan golongan profesional sebagai pembuat undang-undang.Dalam pemisahan kekuasaan berusaha untuk betul-betul seperti kehendak Montesquieu, yaitudengan tegas dipisahkan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga menjadi―check and balance‖ yang betul-betul sempurna antara lembaga-lembaga kekuasaan tersebut(cheking power with power).Legislatif di Amerika Serikat adalah becameral (dua kamar), yaitu sebagai berikut.1 Senate Yaitu sama jumlah wakil (senator) dalam setiap negara bagian, yaitu dua orang senator.2 House of Representative Yaitu tergantung jumlah penduduk pada negara-negara bagian, 30.000 orang mempunyai 1 wakil, tetapi batas seluruhnya harus 435 orang (peraturan sejak 1910).Ada dua macam kabinet ekstra parlementer dalam sejarah ketatanegaraan Belanda dan Indonesia. 1. Zaken kabinet, yaitu suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu program yang terbatas. 2. National Kabinet (Kabinet Nasional), yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya diambil dari berbagai golongan masyarakat. Kabinet macam ini biasanya dibentuk dalam keadaan krisis di mana komposisi kabinet diharap mencerminkan persatuan nasional. http://mshafid.wordpress.com/2011/02/02/bentuk-negara-bentuk-pemerintahan-dan-sistem- pemerintahan/Jenis kekuasaan, bentuk Negara dan system pemerintahanDalam mempelajari ilmu politik kita kerap ‗dipusingkan‘ oleh berbagai macam istilah yang satusama lain saling berbeda. Peristilahan yang seringkali ditemukan tersebut misalnya monarki,tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, mobokrasi, federasi, kesatuan, konfederasi, presidensil,dan parlementer. Bagaimana kita harus mengkategorikan masing-masing istilah tersebut?Apa perbedaan antara monarki dengan parlementer? Sama atau berbedakah pengertian antaratirani dengan monarki? Dalam konteks apa kita berbicara mengenai presidensil atau oligarki?Jika kita berbicara mengenai monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan mobokrasi,berarti kita tengah berbicara mengenai jenis-jenis kekuasaan. Jika kita berbicara mengenaifederasi, kesatuan, dan konfederasi, berarti kita tengah berbicara mengenai bentuk-bentuk
  11. 11. negara. Jika kita berbicara mengenai presidensil dan parlementer berarti kita tengah berbicaramengenai bentuk-bentuk pemerintahan.Jika kita berbicara mengenai jenis kekuasaan, berarti kita tengah berbicara mengenai apakahkekuasaan itu dipegang oleh satu tangan (mono), beberapa tangan atau orang (few), ataukahbanyak tangan atau orang (many). Definisi kekuasaan adalah kemampuan seseorang atausekelompok orang untuk mempengaruhi pihak lain agar mereka menuruti keinginan atau maksudsi pemberi pengaruh.Jika kita berbicara mengenai bentuk negara, berarti kita tengah membicarakan bagaimana sifatatau hubungan antara kekuasaan pusat saat berhadapan dengan daerah. Hubungan seperti inidisebut pula sebagai hubungan vertikal, artinya ‗pusat‘ diasumsikan berada di atas ‗daerah‘,dalam mana keberadaan pusat di ‗atas‘ tersebut berbeda derajatnya baik di negara kesatuan,federasi, atau konfederasi.Akhirnya, jika kita berbicara mengenai bentuk pemerintahan, berarti kita tengah berbicaramengenai kekuasaan dalam arti horizontal, khususnya seputar hubungan antara legislatif denganeksekutif. Legislatif dan eksekutif, dalam doktrin Trias Politika adalah setara, yang satu tidaklebih berkuasa atau lebih tinggi posisinya ketimbang yang lain. Dalam hubungan horizontalinilah kita akan menemui pembicaraan mengenai presidensil atau parlementer.A. Jenis-Jenis Kekuasaan1. Monarki dan TiraniMonarki berasal dari kata ‗monarch‘ yang berarti raja, yaitu jenis kekuasaan politik di mana rajaatau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara (kerajaan). Para pendukung monarkibiasanya mengajukan pendapat bahwa jenis kekuasaan yang dipegang oleh satu tangan ini lebihefektif untuk menciptakan suatu stabiltas atau konsensus di dalam proses pembuatan kebijakan.Perdebatan yang bertele-tele, pendapat yang beragam, atau persaingan antarkelompok menjadirelatif terkurangi oleh sebab cuma ada satu kekuasaan yang dominan.Negara-negara yang menerapkan jenis kekuasaan monarki hingga saat ini adalah Inggris,Swedia, Denmark, Belanda, Norwegia, Belgia, Luxemburg, Jepang, Muangthai, dan Spanyol. Dinegara-negara ini, monarki menjadi instrumen pemersatu yang cukup efektif, misalnya sebagaisimbol persatuan antar berbagai kelompok yang ada di tengah masyarakat. Kita perhatikannegara yang modern dan maju seperti Inggris dan Jepang pun masih menerapkan sistem monarki.Namun, di negara-negara ini, penguasa monarki harus berbagi kekuasaan dengan pihak lain,terutama parlemen. Proses berbagi kekuasaan tersebut dikukuhkan lewat konstitusi (Undang-undang Dasar), dan sebab itu, monarki di era negara-negara modern sesungguhnya bukan lagiabsolut melainkan bersifat monarki konstitusional. Bahkan, kekuasaannya hanya bersifatsimbolik (sekadar kepala negara) ketimbang amat menentukan praktek pemerintahan sehari-hari(kepala pemerintahan). Di ke-10 negara monarki yang telah disebut di atas, pihak yang relatiflebih berkuasa untuk menentukan jalannya pemerintahan adalah parlemen dengan perdanamenteri sebagai kepala pemerintahannya.
  12. 12. Jenis monarki lainnya yang kini masih ada adalah Arab Saudi. Negara ini berupa kerajaan danraja adalah sekaligus kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan raja tidak dibatasi secarakonstitusional, tidak ada partai politik dan oposisi di sana. Pola kekuasaan di Arab Saudi jugadikenal sebagai dinasti (Dinasti al-Saud), di mana pewaris raja adalah keturunannya.Bentuk pemerintahan yang buruk di dalam satu tangan adalah Tirani. Tiran-tiran kejam yangpernah muncul dalam sejarah politik dunia misalnya Kaisar Nero, Caligula, Hitler, atau Stalin.Meskipun Hitler atau Stalin memerintah di era negara modern, tetapi jenis kekuasaan yangmereka jalankan pada hakekatnya terkonsentrasi pada satu tangan, di mana keduanya sama sekalitidak mau membagi kekuasaan dengan pihak lain, dan kerap kali bersifat kejam baik terhadaprakyat sendiri maupun lawan politik.2. Aristokrasi dan OligarkiDalam jenis kekuasaan monarki, raja atau ratu biasanya bergantung pada dukungan yangdiberikan oleh para penasihat dan birokrat. Jika kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh orang-orang ini (penasihat dan birokrat) maka jenis kekuasaan tidak lagi berada pada satu orang (mono)melainkan beberapa (few).Aristokrasi sendiri merupakan pemerintahan oleh sekelompok elit (few) dalam masyarakat, dimana mereka ini mempunyai status sosial, kekayaan, dan kekuasaan politik yang besar. Ketigahal ini dinikmati secara turun-temurun (diwariskan), menurun dari orang tua kepada anak. Jeniskekuasaan aristokrasi ini disebut pula sebagai jenis kekuasaan kaum bangsawan (aristokrasi).Biasanya, di mana ada kelas aristokrat yang dominan secara politik, maka di sana ada pulamonarki. Namun, jenis kekuasaan oleh beberapa orang ini —aristokrasi— tidak bertahan lama,oleh sebab orang-orang yang orang tuanya bukan bangsawan pun bisa duduk mempengaruhikeputusan politik negara asalkan mereka berprestasi, kaya, berpengaruh, dan cerdik. Jikakenyataan ini terjadi, yaitu peralihan dari kekuasaan para bangsawasan ke kelompok non-bangsawan, maka hal tersebut dinyatakan sebagai peralihan atau pergeseran dari aristokrasimenuju oligarki.3. Demokrasi dan MobokrasiJika kekuasaan dipegang oleh seluruh rakyat, bukan oleh mono atau few, maka kekuasaantersebut dinamakan demokrasi. Di dalam sejarah politik, jenis kekuasaan demokrasi yang dikenalterdiri dari dua kategori. Kategori pertama adalah demokrasi langsung (direct democracy) dandemokrasi perwakilan (representative democracy).Demokrasi langsung berarti rakyat memerintah dirinya secara langsung, tanpa perantara. Salahsatu pendukung demokrasi langsung adalah Jean Jacques Rousseau, di mana Rousseau inimengemukakan 4 kondisi yang memungkinkan bagi dilaksanakannya demokrasi langsung yaitu :1. Jumlah warganegara harus kecil.2. Pemilikan dan kemakmuran harus dibagi secara merata (hampir merata).3. Masyarakat harus homogen (sama) secara budaya.4. Terpenuhi di dalam masyarakat kecil yang bermata pencaharian pertanian.
  13. 13. Di dalam demokrasi langsung, memang kedaulatan rakyat lebih terpelihara oleh sebabkekuasaannya tidak diwakilkan. Semua warganegara ikut terlibat di dalam proses pengambilankeputusan, tanpa ada yang tidak ikut serta. Namun, di zaman pelaksanaan demokrasi langsungsendiri, yaitu di masa negara-kota Yunani Kuno, ada beberapa kelompok masyarakat yang tidakdiizinkan untuk ikut serta di dalam proses demokrasi langsung yaitu: budak, perempuan, danorang asing.Dengan alasan kelemahan demokrasi langsung, terutama oleh ketidakrealistisannya untukdiberlakukan dalam keadaan negara modern, maka demokrasi yang saat ini dikembangkanadalah demokrasi perwakilan. Di dalam demokrasi perwakilan, tetap rakyat yang memerintah.Namun, itu bukan berarti seluruh rakyat berbondong-bondong datang ke parlemen atau istananegara untuk memerintah atau membuat UU. Tentu tidak demikian.Rakyat terlibat secara ‗total‘ di dalam mekanisme pemilihan pejabat (utamanya anggotaparlemen) lewat Pemilihan Umum periodik (misal: 4 atau 5 tahun sekali). Dengan memilih sianggota parlemen, rakyat tetap berkuasa untuk membuat UU, akan tetapi keterlibatan tersebutmelalui si wakil. Wakil ini adalah orang yang mendapat delegasi wewenang dari rakyat. DiIndonesia, 1 orang wakil rakyat (anggota parlemen) kira-kira mewakili 300.000 orang pemilih.Dengan demokrasi perwakilan, rakyat tidak terlibat secara penuh di dalam membuat UU negara.Misalnya saja, dari hampir 200 juta jiwa warganegara Indonesia, proses pemerintahan demokrasidi tingkat parlemen hanya dilakukan oleh 500 orang wakil rakyat yang duduk menjadi anggotaDPR. Bandingkan kalau saja Indonesia menerapkan demokrasi langsung di mana 200 juta rakyatIndonesia duduk di parlemen. Kacau dan pasti memakan biaya mahal, bukan? Dengan kenyataanini maka demokrasi perwakilan lebih praktis ketimbang demokrasi langsung.Dalam demokrasi, baik langsung ataupun tidak langsung, keterlibatan rakyat menjadi tujuanutama penyelenggaraan negara. Masing-masing individu rakyat pasti ingin kepentinganyalahyang terlebih dahulu dipenuhi. Oleh sebab keinginan tersebut ingin didahulukan, dan pihak lainpun sama, dan jika hal ini berujung pada situasi chaos (kacau) bahkan perang (bellum omniumcontra omnes — perang semua lawan semua), maka bukan demokrasi lagi namanya melainkanmobokrasi. Mobokrasi adalah bentuk buruk dari demokrasi, di mana rakyat memang berdaulattetapi negara berjalan dalam situasi perang dan tidak ada satu pun kesepakatan dapat dibuatsecara damai.B. Bentuk-Bentuk NegaraBentuk-bentuk negara yang dikenal hingga saat ini terdiri dari tiga bentuk yaitu Konfederasi,Kesatuan, dan Federal. Meskipun demikian, bentuk negara Konfederasi kiranya jarangditerapkan di dalam bentuk-bentuk negara pada masa kini. Namun, untuk keperluan analisis,baiklah di dalam materi kuliah ini dicantumkan pula masalah Konfederasi minimal untuk lebihmeluaskan wawasan kita mengenai bentuk-bentuk negara yang ada.1. Negara Konfederasi
  14. 14. Bagi L. Oppenheim, ―konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untukmempertahankan kedaulatan ekstern (ke luar) dan intern (ke dalam) bersatu atas dasar perjanjianinternasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yangmempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota Konfederasi, tetapi tidak terhadapwarganegara anggota Konfederasi itu.‖Menurut kepada definisi yang diberikan oleh L. Oppenheim di atas, maka Konfederasi adalahnegara yang terdiri dari persatuan beberapa negara yang berdaulat. Persatuan tersebutdiantaranya dilakukan demi mempertahankan kedaulatan dari negara-negara yang masuk kedalam Konfederasi tersebut. Pada tahun 1963, Malaysia dan Singapura pernah membangun suatuKonfederasi, yang salah satunya dimaksudkan untuk mengantisipasi politik luar negeri yangagresif dari Indonesia di masa pemerintahan Sukarno. Malaysia dan Singapura mendirikanKonfederasi lebih karena alasan pertahanan masing-masing negara.Dalam Konfederasi, aturan-aturan yang ada di dalamnya hanya berefek kepada masing-masingpemerintah (misal: pemerintah Malaysia dan Singapura), dengan tidak mempengaruhiwarganegara (individu warganegara) Malaysia dan Singapura. Meskipun terikat dalamperjanjian, pemerintah Malaysia dan Singapura tetap berdaulat dan berdiri sendiri tanpaintervensi satu negara terhadap negara lainnya di dalam Konfederasi.2. KesatuanNegara Kesatuan adalah negara yang pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukantertinggi, dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Tidak ada bidangkegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan pemerintahan yang lebihkecil (dalam hal ini, daerah atau provinsi).Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat (nasional) bisa melimpahkan banyak tugas(melimpahkan wewenang) kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuanpemerintahan lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya diatur oleh undang-undang yangdibuat parlemen pusat (di Indonesia DPR-RI), bukan diatur di dalam konstitusi (di IndonesiaUUD 1945), di mana pelimpahan wewenang tersebut bisa saja ditarik sewaktu-waktu.Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepadadaerah berdasarkan hak otonomi, di mana ini dikenal pula sebagai desentralisasi. Namun,kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dengan demikian, baikkedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar berada pada pemerintah pusat.Keuntungan negara Kesatuan adalah adanya keseragaman Undang-Undang, karena aturan yangmenyangkut ‗nasib‘ daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh parlemen pusat. Namun,negara Kesatuan bisa tertimpa beban berat oleh sebab adanya perhatian ekstra pemerintah pusatterhadap masalah-masalah yang muncul di daerah.Penanganan setiap masalah yang muncul di daerah kemungkinan akan lama diselesaikan olehsebab harus menunggu instruksi dari pusat terlebih dahulu. Bentuk negara Kesatuan juga tidakcocok bagi negara yang jumlah penduduknya besar, heterogenitas (keberagaman) budaya tinggi,
  15. 15. dan yang wilayahnya terpecah ke dalam pulau-pulau. Ada sebagian kewenangan yangdidelegasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dengan kewenangan tersebutpemerintah daerah mengatur penduduk yang ada di dalam wilayahnya. Namun, pengaturanpemerintah daerah terhadap penduduk di wilayahnya lebih bersifat ‗instruksi dari pusat‘ketimbang improvisasi dan inovasi pemerintah daerah itu sendiri.Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat secara langsung mengatur masing-masing pendudukyang ada di setiap daerah. Misalnya, pemerintah pusat berwenang menarik pajak dari pendudukdaerah, mengatur kepolisian daerah, mengatur badan pengadilan, membuat kurikulumpendidikan yang bersifat nasional, merelay stasiun televisi dan radio pemerintah ke seluruhdaerah, dan bahkan menunjuk gubernur kepala daerah.3. FederasiNegara Federasi ditandai adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintahan nasionaldengan unsur-unsur kesatuannya (negara bagian, provinsi, republik, kawasan, atau wilayah).Pembagian kekuasaan ini dicantumkan ke dalam konstitusi (undang-undang dasar). Sistempemerintahan Federasi sangat cocok untuk negara-negara yang memiliki kawasan geografis luas,keragaman budaya daerah tinggi, dan ketimpangan ekonomi cukup tajam.Perbedaan antara Konfederasi dengan Federasi, Negara-negara yang menjadi anggota suatuKonfederasi tetap merdeka sepenuhnya atau berdaulat, sedangkan negara-negara yang tergabungke dalam suatu Federasi kehilangan kedaulatannya, oleh sebab kedaulatan ini hanya ada ditangan pemerintahan Federasi.Perbedaan antara negara Federasi dengan negara Kesatuan, Negara-negara bagian suatu Federasimemiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dasar sendiri serta pula wewenang untukmengatur bentuk organisasi sendiri dalam batas-batas konstitusi federal, sedangkan di dalamnegara Kesatuan, organisasi pemerintah daerah secara garis besar telah ditetapkan oleh undang-undang dari pusat.Selanjutnya pula, dalam negara Federasi, wewenang membentuk undang-undang pusat untukmengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi Federal, sedangkandalam negara Kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suaturumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang lokal tergantung pada badanpembentuk undang-undang pusat itu. Di dalam negara Federasi, kedaulatan hanya milikpemerintah Federal, bukan milik negara-negara bagian. Namun, wewenang negara-negara bagianuntuk mengatur penduduk di wilayahnya lebih besar ketimbang pemerintah daerah di negaraKesatuan.Wewenang negara bagian di negara Federasi telah tercantum secara rinci di dalam konstitusifederal, misalnya mengadakan pengadilan sendiri, memiliki undang-undang dasar sendiri,memiliki kurikulum pendidikan sendiri, mengusahakan kepolisian negara bagian sendiri, bahkanmelakukan perdagangan langsung dengan negara luar seperti pernah dilakukan pemerintahIndonesia dengan negara bagian Georgia di Amerika Serikat di masa Orde Baru.
  16. 16. Kendatipun negara bagian memiliki wewenang konstitusi yang lebih besar ketimbang negaraKesatuan, kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah Federal yaitu dengan monopoli hakuntuk mengatur Angkatan Bersenjata, mencetak mata uang, dan melakukan politik luar negeri(hubungan diplomatik). Kedaulatan ke dalam dan ke luar di dalam negara Federasi tetap menjadihak pemerintah Federal bukan negara-negara bagian.C. Bentuk PemerintahanPemerintahan tidak sekedar menyangkut pihak eksekutif, melainkan juga eksekutif. Dalampembicaraan mengenai bentuk pemerintahan, kita sekaligus menelaah hubungan antara badaneksekutif dengan legislatif. Pembicaraan ini juga menyangkut bagaimana proses perekrutananggota eksekutif dan legislatif di suatu negara.Dua bentuk pemerintahan yang paling luas digunakan negara-negara di dunia adalah Parlementerdan Presidensil. Kedua bentuk tersebut memiliki mekanisme perekrutan yang berbeda satudengan lainnnya.1. Bentuk Pemerintahan ParlementerDalam sistem Parlementer, warganegara tidak memilih kepala negara secara langsung. Merekamemilih anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, yang diorganisasi ke dalam satu atau lebihpartai politik. Umumnya, sistem Parlementer mengindikasikan hubungan kelembagaan yang eratantara eksekutif dan legislatif.Kepala pemerintahan dalam sistem Parlementer adalah perdana menteri (disebut Premier di Italiaatau Kanselir di Jerman). Perdana menteri memilih menteri-menteri serta membentuk kabinetberdasarkan suatu ‗mayoritas‘ dalam parlemen (berdasarkan jumlah suara yang didapat masing-masing partai di dalam Pemilu). Dalam bentuk pemerintahan parlementer, pemilu hanyadiadakan satu macam yaitu untuk memilih anggota parlemen. Lewat mekanisme pemilihanumum, warganegara memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Wakil-wakil yangmereka pilih tersebut merupakan anggota dari partai-partai politik yang ikut serta di dalampemilihan umum.Jika sebuah partai memenangkan suara secara mayoritas (misalnya 51% suara pemilih), makasecara otomatis, ketua partai tersebut menjadi perdana menteri. Selanjutnya, tugas yang harusdilakukan si perdana menteri ini adalah membentuk kabinet, di mana anggota-anggota kabinetdiajukan oleh para anggota parlemen terpilih, sehingga anggota kabinet dapat berasal baik daripartainya sendiri maupun partai saingannya yang punya jumlah suara signifikan. Menteri-menteri inilah yang nantinya mengarahkan atau mengepalai kementerian-kementerian yangdibentuk.Jika pemilu tidak menghasilkan jumlah suara mayoritas (misalnya 30% hingga 50%), makapartai-partai harus berkoalisi untuk kemudian memilih siapa perdana menterinya. Biasanya,partai dengan jumlah suara paling besar-lah yang ketua partainya menjadi perdana menteri didalam koalisi (kabinet koalisi).
  17. 17. Susunan kabinet pun, dengan koalisi ini, tidak bisa dimonopoli oleh satu partai saja, layaknyaketika pemilu menghasilkan suara mayoritas 51%. Masing-masing partai yang berkoalisibiasanya menuntut ‗jatah‘ menteri sesuai dengan jumlah suara yang mereka hasilkan dalampemilu. Untuk selanjutnya, perdana menteri (beserta kabinetnya) bertanggung jawab kepadaparlemen sebagai representasi rakyat hasil pemilihan umum.Dalam bentuk parlementer, perdana menteri menjadi kepala pemerintahan sekaligus pemimpinpartai. Dalam sistem parlementer, partai yang menang dan masuk ke dalam kabinet menjadi‗pemerintah‘ sementara yang tetap berada di dalam parlemen menjadi ‗oposisi.‘Hal yang menarik adalah, anggota-angggota parlemen yang menjadi oposisi membentuksemacam ‗kabinet bayangan.‘ Jika kabinet pemerintah ‗jatuh‘, maka ‗kabinet bayangan‘ inilahyang akan menggantikannya lewat pemilu ‗yang dipercepat‘ atau pemilihan perdana menteribaru. Sistem ‗kabinet bayangan‘ ini berlangsung efektif di Inggris di mana ‗kabinet bayangan‘tersebut bekerja layaknya kabinet pemerintah dan … digaji pula.2. Bentuk Pemerintahan PresidensilPresidensil cenderung memisahkan kepala eksekutif dari dewan perwakilan rakyat. Sangatsedikit media tempat di mana eksekutif dan legislatif dapat saling bertanya satu sama lain. Dalamsistem presidensil, pemilu diadakan dua macam. Pertama untuk memilih anggota parlemen dankedua untuk memilih presiden. Presiden inilah yang dengan hak prerogatifnya menunjukpembantu-pembantunya, yaitu menteri-menteri di dalam kabinet. Pola penunjukkan menteri olehpresiden ini efektif di dalam sistem dua partai, di mana dengan dua partai yang bersaing tersebut,pasti salah satu partai akan menang secara mayoritas. Di dalam sistem banyak partai,penunjukkan menteri oleh presiden juga dapat efektif jika salah satu partai menang secara 51%.Di Indonesia yang bersistemkan presidensil, mekanisme penunjukkan anggota kabinet efektif dimasa pemerintahanan Suharto. Namun, di masa reformasi, pemenang pemilu, misalnya PDI-P,hanya mengantongi sekitar 35% suara, dan itu tidaklah mayoritas, sehingga di dalam menunjukmenteri-menteri Megawati harus mempertimbangkan pendapat dari partai-partai lain, apalagiyang punya suara cukup besar seperti Golkar, PPP, PAN, dan PKB.Di dalam sistem presidensil, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) tetapilangsung kepada rakyat. Sanksi jika presiden dianggap tidak ‗menrespon hati nurani rakyat‘dapat berujung pada dua jalan: pertama, tidak memilih lagi si presiden tersebut dalam prosespemilihan umumj, dan kedua, mengadukan pelanggaran-pelanggaran yang presiden lakukankepada parlemen. Parlemen inilah yang nanti menggunakan hak kontrolnya untuk mempertanyansikap-sikap presiden yang diadukan ‗rakyat‘ tersebut.Jadi, berbeda dengan Parlementer di mana jika si perdana menteri dianggap tidak bertanggungjawab, parlemen, terutama partai-partai oposisi, dapat mengajukan mosi tidak percaya kepadaperdana menteri yang jika didukung oleh 51% suara parlemen, si perdana menteri tersebutbeserta kabinetnya terpaksa harus mengundurkan diri— dalam sistem presidensil, hal seperti inisulit untuk dilakukan mengingat yang memilih si presiden bukanlah parlemen melainkan rakyatsecara langsung.
  18. 18. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/jenis-kekuasaan-bentuk-negara-dan-sistem- pemerintahan/# KONSEP DAN BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KONSEP DAN BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Pemahaman Demokrasi 1. Konsep Demokrasi Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.2. Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara, antara lain:a. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki parlementer)b. Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, "res" yang artinya pemerintahan dan "publica" yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak. Menurut John Locke kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga yaitu:a. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuat undangundang yang dijalankan oleh parlemen).b. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan).c. Kekuasaan Federatif (kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai dan tindakan-tindakan lainnya dengan luar negeri). Sedangkan kekuasaan Yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Kemudian Montesque (teori Trias Politica) menyatakan bahwa
  19. 19. kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga orang atau badan yang berbeda-bedadan terpisah satu sama lainnya (berdiri send iri/independent) yaitu :a. Badan Legislatif (kekuasaan membuat undang-undang)b. Badan Eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang) c.Badan Yudikatif (kekuasaanuntuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang)3. Klasifikasi Sistem PemerintahanDalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai (polipartysystem), sistem dua partai (biparty system), dan sistem satu partai (monoparty system). Mengenai model sistem pemerintahan negara, ada empat macam, yaitu :1. Sistem pemerintahan diktator (borjuis dan proletar).2. Sistem pemerintahan parlementer.3. Sistem pemrintahan presidential. 4. Sistem pemerintahan campuran.PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa, kepribadian bangsa,tujuan dan cita-cita hukum bangsa dan negara, serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Pancasilasebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam penyelenggaraan pemerintahanNegara Indonesia. sistem konstitusi, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, Presiden adalahpenyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis, Presiden tidakbertanggungjawab kepada DPR, menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidakbertanggungjawab kepada DPR, dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Dalammenjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh badan pelaksana Pemerintahan yang berdasarkantugas dan fungsi dibagi menjadi :a. Departemen beserta aparat di bawahnya.b. Lembaga pemerintahan bukan departemen.c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  20. 20. Sedangkan pembagian berdasarkan kewilayahannya dan tingkat pemerintahan adalah :a. Pemerintah Pusat, tugas pokok pemerintahan RI adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesi a, m em aj ukan kesej aht eraan um um, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.b. Pemerintah Wilayah, (propinsi, daerah khusus ibukota/daerah istimewa, kabupaten, kotamadya, kota administratif, kecamatan, desa/kelurahan). Wilayah dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Wilayah-wilayah disusun secara vertikal dan merupakan Iingkungan kerja perangkat pemerintahan umum didaerah. Urusan pemerintahan umum meliputi bidang ketentraman dan ketertiban, politik koordinasi pengawasan dan urusan pemerintahan Iainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.c. Pemerintah Daerah (Pemda I dan Pemda II), daerah dibentuk berdasar asas desentralisasi yang selanjutnya disebut daerah otonomi. Daerah otonomi bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna. Sumber: Buku teks mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Universitas Gunadarma Opini: negara demokrasi adalah negara yang bebas menyampaikan aspirasi, bebas korupsi, dan sistem pemerintahan yang bersih, bersih dari KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Sistem pemerintahan yang digunakan oleh indonesia adalah presidensil, dimana Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Anggota DPR dipilih melalui pemilu yang memilih partai dan orang-orang yang diajukan oleh partai. http://fajri-fafa.blogspot.com/2012/04/konsep-dan-bentuk-sistem- pemerintahan.html?zx=917fc356f2f15240 BENTUK NEGARA
  21. 21. Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik ataulebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secarategas tertuang di UUD 45 pasal 1. Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahanbentuk negara yaitu: bentuk negara Federal, Kesatuan atau sistem pemerintahan yangparlementer, Semi-Presidensil, dan Presidensil. Menurut pidato Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono padatanggal 17 Agustus 2007 dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia yang paling tepatadalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Empat pilar utama yang menjadi nilaidan konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia adalah:Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI). a. Negara Kesatuan (Unitaris) Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengaturseluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatansepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat denganrakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya adasatu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen.Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenangtertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasiparlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu: 1. Sentralisasi, dan 2. Desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus olehpemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-
  22. 22. peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan- peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Keuntungan sistem sentralisasi: 1. adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara; 2. adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya; 3. penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara. Kerugian sistem sentralisasi:1. bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;2. peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;3. daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;4. rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;5. keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Keuntungan sistem desentralisasi: 1. pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
  23. 23. 2. peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri; 3. tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar; 4. partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat; 5. penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah. Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dankebijakan serta kemajuan pembangunan. b. Negara Serikat (Federasi) Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negarabagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memilikikonstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yangberdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negarafederal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangandengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapatdilakukan oleh pemerintah federal. Ciri-ciri negara serikat/ federal: 1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian; 2. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat; 3. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.
  24. 24. Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian(lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintahfederal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintahfederal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power). Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintahfederal meliputi: 1. hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik; 2. hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai; 3. hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian; 4. hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter); 5. hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah: 1. cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; 2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. 3. Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain: negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah
  25. 25. negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949); negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India; negara serikat yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia; negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss. Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1)Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar; 2) Sama-sama memiliki hakmengatur daerah sendiri (otonomi). Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tanggasendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan padadaerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.Hak asasi manusia (atau disingkat HAM) adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorangsejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalamdeklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dantercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28,pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1Contoh HAM: 1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk bebas dari rasa takut. 3. Hak untuk bekerja. 4. Hak untuk mendapatkan pendidikan. 5. Hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum. 6. dan seterusnya.
  26. 26. contoh pelanggaran HAM: 1. Penindasan dan membatasi hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang. 2. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. 3. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan penguasa dan partai tiran/otoriter.http://andika-ug.blogspot.com/2012/03/bentuk-negara.htmlBentuk Negaraa. Negara Kesatuan (Unitaris)Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruhdaerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya,baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnyadapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepalanegara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan,yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspekpemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu: 1. Sentralisasi, dan 2. Desentralisasi.Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat,sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintahpusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurusrumah tangganya sendiri.Keuntungan sistem sentralisasi: 1. adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara; 2. adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya; 3. penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.Kerugian sistem sentralisasi: 1. bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan; 2. peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;
  27. 27. 3. daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat; 4. rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya; 5. keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumahtangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapatparlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.Keuntungan sistem desentralisasi: 1. pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri; 2. peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri; 3. tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar; 4. partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat; 5. penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan sertakemajuan pembangunan.b. Negara Serikat (Federasi)Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yangmasing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri,kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikatadalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengankonstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan olehpemerintah federal.Ciri-ciri negara serikat/ federal: 1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian; 2. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat; 3. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnyadisebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara
  28. 28. bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwalkenegaraan selebihnya (residuary power).Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federalmeliputi: 1. hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik; 2. hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai; 3. hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian; 4. hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter); 5. hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah: 1. cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; 2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain: 1. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949); 2. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India; 3. negara serikat yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia; 4. negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1) Pemerintahpusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar; 2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri(otonomi).Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu.Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom,hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.
  29. 29. Bentuk KenegaraanSelain negara serikat, ada pula yang disebut serikat negara (konfederasi). Tiap negara yangmenjadi anggota perserikatan itu ada yang berdaulat penuh, ada pula yang tidak. Perserikatanpada umumnya timbul karena adanya perjanjian berdasarkan kesamaan politik, hubungan luarnegeri, pertahanan dan keamanan atau kepentingan bersama lainnya.1. Perserikatan NegaraPerserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yangberanggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama diantara para anggotanya, dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk parawakil dari negara anggota.Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada: Perserikatan Amerika Utara (1776-1787) Negara Belanda (1579-1798), Jerman (1815-1866)Perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara: Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian; sedangkan dalam serikat negara keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota. Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari gabungan itu. Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar.2. Koloni atau JajahanNegara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa lain. Koloni biasanyamerupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diaturoleh pemerintah negara penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara jajahan tidak berhakmenentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti sesungguhnya.3. Trustee (Perwalian)Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapanegara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Konsep perwalian ditekankan kepada negara-negara pelaksana administrasi.Menurut Piagam PBB, pembentukan sistem perwalian internasional dimaksudkan untukmengawasi wilayah-wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah PBB melalui perjanjian-perjanjian tersendiri dengan negara-negara yang melaksanakan perwalian tersebut.
  30. 30. Perwalian berlaku terhadap: 1. wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh Liga Bangsa- Bangsa setelah Perang Dunia I; 2. wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan dalam Perang Dunia II; 3. wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara-negara yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya.Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan wilayah perwalian menujupemerintahan sendiri. Mikronesia merupakan negara trustee terakhir yang dilepas DewanPerwalian PBB pada tahun 1994.4. DominionBentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Negara dominionsemula adalah negara jajahan Inggris yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/Ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatuperserikatan bernama “The British Commonwealth of Nations” (Negara-negaraPersemakmuran).Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam Commonwealth karena keanggotaannyabersifat sukarela. Ikatan Commonwealth didasarkan pada perkembangan sejarah dan azas kerjasama antaranggota dalam bidang ekonomi, perdagangan (dan pada negara-negara tertentu jugadalam bidang keuangan). India dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang semulaberstatus dominion, namun karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik/kerajaan dengan kepala negara sendiri, maka negara-negara itu kehilangan bentuk dominionnya.Oleh karena itu persemakmuran itu kini dikenal dengan nama “Commonwealth of Nations”.Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia,Selandia Baru, India, Malaysia, etc. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ Ratu Inggrisdiwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High Commissioner.5. UniBentuk kenegaraan Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulatpenuh, memiliki seorang kepala negara yang sama.Pada umumnya Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu:1) Uni Riil (Uni Nyata)yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara-negara anggotanya memiliki alat perlengkapan negarabersama yang telah ditentukan terlebih dulu. Perlengkapan negara itu dibentuk untuk menguruskepentingan bersama. Uni sengaja dibentuk guna mewujudkan persatuan yang nyata di antaranegara-negara anggotanya.
  31. 31. Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918), Uni Swedia – Norwegia (1815-1905), Indonesia –Belanda (1949).2) Uni Personilyaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan segala urusan dalam negerimaupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota.Contoh: Uni Belanda – Luxemburg (1839-1890), Swedia – Norwegia (1814-1905), Inggris –Skotlandia (1603-1707;Selain itu ada yang dikenal dengan nama Uni Ius Generalis, yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja samadalam bidang hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB.6. ProtektoratSesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negaralain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidakmemiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagaiprotektorat Prancis.Negara protektorat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu: Protektorat Kolonial, jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat semacam ini tidak menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris. Protektorat Internasional, jika negara itu merupakan subyek hukum internasional. Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai negara protektorat Inggris (1890) dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).7. MandatNegara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalahdalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perangdengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahanperwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, Palestina(Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah MandatC).http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/bentuk-negara-dan-bentuk-kenegaraan/

×