Dokumen ini membahas tentang tiga hal penting yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara terkait dengan susunan negara apakah tunggal atau jamak, bentuk pemerintahan terkait dengan kepala negara dan pembentukan kehendak negara, sedangkan sistem pemerintahan terkait dengan hubungan eksekutif dan parlemen. Dokumen ini juga membedah bentuk negara menurut Plato, Aristoteles, dan berdasarkan

1. BENTUK NEGARA
ADAM MUHSHI

2. Bentuk negara harus dibedakan dari bentuk
pemerintahan dan sistem pemerintahan.
 Bentuk negara adalah terkait susunan negara,
apakah bersusun tunggal atau jamak.
Bentuk Pemerintahan terkait dengan tata cara
pengisian kepala negara dan tata cara
pembentukan kehendak negara
Sistem Pemerintahan terkait dengan hubungan
kekuasaan eksekutif dan parlemen

3. BENTUK NEGARA MENURUT PLATO
ARISTOKRA
SI
DEMOKRA
SI
TIMOKRA
SI
OLIGARKI TIRANI
CENDIKIAWAN
>>KEADILAN
KEMASYH
URAN
HARTAWAN RAKYAT
ABSOLUT >>
SEWENANG-
WENANG

4. BENTUK NEGARA MENURUT ARISTOTELES
MONARKI
ARISTOKRA
SI
POLITIEA
PEMEROSOTAN
DIKATATOR/TIRANI
OLIGARCHI/PLUTOKR
ASI
DEMOKRASI

5. BENTUK NEGARA BERDASARKAN
SUSUNANNYA
NEGARA
KESATUAN
NEGARA FEDERAL
NEGARA
KONFEDERASI

6. NEGARA KESATUAN
Negara kesatuan itu adalah negara yang tidak
tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya
terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara
di dalam negara. Dengan demikian dalam Negara
Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu
pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan
serta wewenang tertinggi dalam bidang
pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan
pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan
negara baik di pusat maupun di daerah-daerah
(SOEHINO)

7. M. Solly Lubis:
“Prinsip pada negara kesatuan yaitu bahwa yang
memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap
urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu
delegasi atau pelimpahan kekuasaan pada pemerintah
daerah (local government). Dalam negara kesatuan
terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak
dibagi antara pemerintah pusat (central government) dan
pemerintah lokal (local government) sehingga urusan-
urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan
suatu kebulatan (eenheid) dan pemegang tertinggi di
negara itu ialah pemerintah pusat.

8. Menurut C.F. Strong bahwa esensi negara
kesatuan adalah negara yang kedaulatnnya
(the souvereignty) tidak terbagi-bagi, atau
dengan kata lain, kekuasaan pusatnya tak
terbatas (unrestricted) karena konstitusi
negara kesatuan tidak mengakui adanya
badan pembentuk undang-undang selain
badan pembentuk undang-undang pusat.

9. Pada saat sekarang ini suatu negara
kesatuan dapat dibedakan dalam dua
bentuk:
 Negara kesatuan dengan sistem
sentralisasi.
 Negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi

10. NEGARA FEDERAL
Negara serikat (federasi) adalah negara yang
bersusunan jamak, maksudnya negara ini terdiri
dari beberapa negara yang semula telah berdiri
sendiri sebagai negara yang merdeka dan
berdaulat, mempunyai undang-undang dasar
sendiri serta pemerintahan sendiri. Negara-negara
bagian itu kemudian menyerahkan sejumlah tugas
dan kewenangan untuk diselenggarakan oleh
suatu pemerintah federal, sedangkan urusan-
urusan lain tetap menjadi kewenangan negara
bagian.

11. NEGARA KONFEDERASI
 Negara konfederasi adalah negara yang kedaulatannya
berada di masing-masing negara yang masuk dalam
konfederasi tersebut (Jellinek)
 Menurut Krenburg:
“Untuk melihat apakah suatu negara konfederasi atau
tidak dapat dilihat dari apakah warga negaranya terikat
langsung atau tidak dengan UU yang dibentuk oleh
negara konfederasi. Apabila “tidak” maka negara
tersebut adalah konfederasi”.

12. TERIMA KASIH