Membahas mengenai lembaga negara di Indonesia yang memiliki peran dalam sistem politik di Negara Kesatuan Repuplik Indonesia, berisi tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik yang menjadi struktur atau komponen dalam sistem politik di Indonesia

1. KEWENANGAN
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
MENURUT UUD 1945
A f i f a h D h a n i y a h
Halaman 75

2. SISTEM POLITIK
Sistem politik  Sebagai kesatuan tatacara menjalankan pemerintahan dan
hak kekuasaan negara. Seluruh komponen dalam sistem politik tersebut
saling terkait dan saling mempengaruhi.
Ciri Sistem Politik:
⁻ Memiliki tujuan
⁻ Mempunyai komponen-komponen
⁻ Tiap komponen memiliki fungsi yang berbeda
⁻ Adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya
⁻ Adanya mekanisme kerja
⁻ Adanya kekuasaan

3. Ciri Khas Sistem Politik:
⁻ Daya jangkauan universal
⁻ Adanya kontrol yang bersifat mutlak
⁻ Hak membuat keputusan mengikat dan sah
⁻ Keputusan bersifat otoritatif, mempunyai
kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar

4. Dalam menjalankan sistem politik dalam
suatu negara diperlukan struktur lembaga
negara yang dapat menunjang jalannya
pemerintahan.
Struktur politik suatu negara terdiri atas
kekuatan suprastruktur dan infrastruktur.

5. 1. SUPRASTRUKTUR POLITIK
 Mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan
penggerak politik yang bersifat formal atau lembaga-
lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur
dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-
undangan lainnya.

6. Kelompok Suprastruktur
Eksekutif
Presiden
Wakil
Presiden
Legislatif
MPR
DPR
DPD
Yudikatif
MA MK KY
Dibentuk atas Trias Politika

7. 2. INFRASTRUKTUR POLITIK
 Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam
masyarakat yang turut berpartisipasi secara
aktif. Kelompok tersebut berperan menjadi
pelaku tidak formal untuk turut serta dalam
membentuk kebijaksanaan negara.

8. Kelompok Infrastuktur Politik
1. Partai Politik
 Organisasi politik yang dibentuk oleh WNI secara sukarela atas
dasar persamaan kehendak dan cita-cita memperjuangkan
kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilu
2. Kelompok Kepentingan
 Kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik
negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun / mengeluarkan
dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang berada
di luar tugas partai politik.

9. 3. Kelompok Penekan
 Kelompok yang bertujuan mengupayakan atau
memperjuangkan keputusan politik berupa UU atau
kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai
dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka
4. Media Komunikasi Politik
 Sarana atau alat komunikasi politik dalam proses
penyampaian informasi dan pendapat politik secara
tidak langsung, baik terhada pemerintah maupun
masyarakat pada umumnya

10. Hubungan Suprastruktur politik dengan Infrastruktur politik adalah sebagai
berikut :
• Unsur-unsur yang ada dalam suprastruktur dan infrastruktur politik saling
mempengaruhi,
• Suprastruktur politik sebagai pembuat keputusan akan mendapat masukan,
tuntutan dan aspirasi dari infrastruktur politik,
• Sebaliknya Infrastruktur akan menopang dan melaksanakan segala produk dan
kebijakan suprastruktur politik.
• Berjalan dan berfungsinga lembaga-lembaga negara atau organisasi
pemerintahan dipengaruhi oleh komponen-komponen kehidupan politik
rakyat.