infrastruktur politik, tugas PKN

1. PKN
INFRASTRUKTUR POLITIK
Kelompok 5
2017/2018

2. Infrastruktur Politik
Infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat
mempengaruhi, baik langsung atau tidak angsung lembaga-lembaga negara
dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.
Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik non formal
atau wadah politik yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan
kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik. Untuk
penyampaian pendapat atau inspirasi dari masyarakat.

3. Fungsi – fungsi Infrastrukrur Politik
• Fungsi infrastruktur politik yang pertama adalah sebagai pendidikan politik untuk
meningkatkan politik rakyat agar dapat ikut berpartisi dalam pemerintahan secara maksimal
• Fungsi infrastruktur politik yang kedua adalah untuk menyatukan kepentingan yang
beranekaragam dan nyata-nyata hidup di dalam masyarakat
• Fungsi infrastruktur politik yang ketiga adalah untuk menyalurkan segala hasrat/aspirasi dan
pendapat warga negara kepada pemegang kekuasaan.
• Fungsi infrastruktur politik yang ke empat adalah untuk menyeleksi kepemimpinan dengan
menyelenggarakan pemilihan pemimpin
• Fungsi yang terakhir adalah sebagai komunikasi politik dengan menghubungkan pikiran
politik yang hidup di dalam masyarakat.

4. Komponen – Komponen
• Partai politik : Yaitu organisasi manusia di dalamnya terdapat pembagian tugas, mempunyai
tujuan, ideologi, program dan rencana kedepan. Baca : Pengertian dan Fungsi Partai Politik
• Golongan kapentingan : Yaitu sekelompok orang yang menjadi satu karena adanya
kepentingan tertentu. Contoh : Kadin, Muhammadiyah, NU, PGRI, IDI dll.
• Alat komunikasi politik : Merupakan sarana pendukung dan pemersatu bagi masing-masing
golongan politik, alat komunikasi politik terdiri dari TV, surat kabar, brosur, radio dll.
• Golongan penekan : Yaitu suatu golongan yang kegiatannya tampak dari luar mempunyai
kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak penguasa.
• Tokoh politik : Orang yang mempunyai pengalaman, kecerdasan dan keahlian dalam bidang
politik. Contoh : Gus Dur, Amin Rais, Megawati, Yusuf Kalla, dll.

5. Landasan hukum
Landasan hukum infrastruktur politik Indonesia ialah pasal 28 UUD 1945 yang
berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal tersebut mengimplikasikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk
mendirikan organisasi, yang dalam konteks ini ialah berupa infrastruktur politik,
yang melingkupi: partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya
masyarakat, media massa, dll.

6. Permasalahan yang dihadapi
- masalah kekuasaan
- masalah penetapan dan amandemen UU
- masalah kedudukan organisasi politik
- dan banyaknya organisasi politik yang tidak seimbang dengan fungsinya.
- Jalan raya rusak berat dan ringan
- Pelabuhan di Indonesia ada 18
- Sekitar 40 % irigasi rusak

7. Solusi
• Keterbatasan dunia dipecahkan dengan cara mengeluarkan suatu utang
sebagai modal pembiayaan pembangunan infrastruktur
• Menjalin kerjasama dengan sector privat domestic
• mengajukan gugatan terhadap institusi negara jika melakukan pelanggaran