Dokumen tersebut membahas lingkungan pemasaran global meliputi kerjasama ekonomi regional seperti ASEAN dan APEC, pendapatan dan neraca pembayaran negara-negara, serta pola perdagangan dunia. Dibahas pula berbagai kesepakatan ekonomi ASEAN dan APEC beserta prinsip-prinsipnya dalam meningkatkan kerjasama perdagangan.
3. ASEAN
Singapura, 28 January 1992:
Kesepakatan untuk Meningkatkan Kerjasama
Ekonomi ASEAN (Singapura, Indonesia,
Malaysia, Thailand, Filipina) berdasarkan pada
GATT & peningkatan pertumbuhan ekonomi
untuk stabilitas dan kesejahteraan ekonomi
1. Penetapan AFTA (2000-2003)
2. Kerjasama Industri, Mineral & Energi
3. Kerjasama Keuangan dan Perbankan
4. Kerjasama pangan, pertanian dan kehutanan
5. Kerjasama transportasi dan komunikasi
4. ASEAN
Desember 1998: Hanoi Plan of Action (HPA)
Kesepakatan untuk ASEAN Vision 2002
1. ASEAN Free Trade Area (AFTA) and ASEAN
Investment Area (AI)
2. AFTA: 6 anggota ASEAN setuju menurunkan
tarif 0-5% pada tahun 2000
3. Investasi:keringanan pajak, kepemilikan penuh
di luar negeri, bebas cukai, akses pasar
domestik, sewa tanah sampai 30 tahun,
4. ASEAN Industrial Cooperation Scheme.
5. 1. Pabean: ASEAN menerapkan WTO Valuation
Agreement 2000 & penerapan nomenclature
tarif 8-digit Harmonized System pada 2002.
2. Kerjasama Keuangan: kerjasama makro
ekonomi dan reformasi keuangan
3. Mutual Recognition Arrangements:
standarisasi produk terutama peralatan
telekomunikasi, produk farmasi dan kosmetik
4. Fasilitas Perdagangan Barang: minimum
pemeriksaan pabean, spesifikasi kendaraan
dan peraturan untuk sopir.
6. 1. Kerjasama pengembangan industri kecil
dan menengah: ASEAN Investment Fund.
2. Mengurangi hambatan sektor jasa –
penerbangan, jasa bisnis, konstruksi,
keungan, maritim, komunikasi, pariwisata
3. Transportasi Terpadu: ASEAN Power Grid
4. Jaringan Telekomunikasi
5. Intensifikasi kerjasama dengan kelompok
regional lain: East Asia-Latin America Forum
(EALAF), Asia-Europe Meeting (ASEM),
and Asia Pacific Economic Cooperation
(APEC).
7. APEC
Dibentuk 1989 di Canbera - Australia
Pendiri:Australia, Brunei Darussalam, Kanada,
Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia,
Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan
Amerika Serikat.
Tujuan: meningkatkan keterbukaan dan praktek
kerjasama ekonomi : 2010/2020 (liberalisasi,
fasilitasi perdagangan, kerjasama ekonomi dan
teknik
9. Prinsip APEC
1. Menyeluruh
2. Konsisten WTO
3. Kesebandingan
4. Tidak memihak
5. Transparan
6. Tidak meningkatkan proteksi
7. Simultaneous start, Continuous Process
& Differentiated Timetable
8. Fleksibel
9. Kerjasama
10. Kesepakatan OAA
1. Tarif : penurunan tarif secara progresif dan menjaga transparasi
sistem tarif ekonomi APEC.
2. Kebijaksanaan non-tarif : mengurangi hambatan kebijaksanaan
non-tarif secara progresif dengan menjaga transparasi sistem
non-tarif.
3. Perdagangan jasa : yaitu melakukan pengurangan atas
pembatasan akes pasar bagi perdaganan jasa secara progresif.
4. Investasi : yaitu mencapai penanaman modal bebas dan terbuka
dengan cara liberalisasi regim penanaman modal dan
kemudahan berinvestasi dengan bantuan dan kerjasama
tekhnik.
11. Kesepakatan OAA
1. Standard dan kesesuaian
2. Prosedur kepabeanan : yaitu melakukan penyederhanaan dan
hormonisasi prosedur kepabeanan.
3. Melindungi secara efektif HKI melalui perundang-undangan,
pengadministrasian dan pelaksanaan.
4. Kebijaksanaan Persaingan
5. Deregulasi perdaganan dan investasi Ketentuan Asal Barang
6. Mediasi Perselisihan
7. Mobilitas Pelaku Bisnis :
8. Pelaksanaan Putaran Uruguay :
9. Pengumpulan dan Analisis Informasi
12. WTO
Putaran Urugay : GATT
WTO: Liberalisasi Perdagangan Internasional
melalui penurunan tarif dan penghapusan
hambatan perdagangan lain
WTO: membuat laporan ekonomi dunia, mediasi
antar negara
13. Pendapatan Negara
#1 Luxembourg:$79,851.00 per capita 2005 ...
#2 Norway:$63,918.15 per capita 2005 ...
#3 Iceland:$53,290.28 per capita 2005 ...
#4 Qatar:$52,239.72 per capita 2005 ...
#5 Switzerland:$49,351.14 per capita 2005 ...
#138 Korea, North:$1,328.21 per capita 2003 ...
#139 Indonesia:$1,301.07 per capita 2005 ...
#140 Bhutan:$1,299.80 per capita 2005 ...
14. Neraca Pembayaran
Catatan semua transaksi ekonomi antara
penduduk dari 2 negara
Jenis:
1. Transaksi berjalan:catatan perdagangan
barang dan jasa, hibah swasta dan bantuan
pemerintah antar negara
2. Transaksi modal: catatan investasi
langsung jangka panjang dan arus modal
jangka panjang dan jangka pendek
16. Lingkungan Budaya
Definisi Kebudayaan:
1. Suatu proses umum perkembangan intelektual,
spritual dan estetik
2. Pandangan hidup masyarakat/kelompok dalam
suatu periode tertentu
3. Karya dan praktik intelektual, terutama aktivitas
artistik
17. Elemen Dasar Kebudayaan
1. Teknologi
2. Bahasa
3. Sistem
Kemasyarakata
n
4. Kepercayaan/
Agama
5. Sistem
Pengetahuan
6. Sistem Ekonomi
7. Kesenian
18. Kebudayaan & Pemasaran
Budaya Massa:
Budaya pop yang diproduksi melalui cara-
cara industrial dan dipasarkan untuk
mendapatkan keuntungan dan konsumen
Pemicu: industrialisasi, urbanisasi dan media
massa
Sifat: terstandarisasi, repetitif, dangkal
19. Kebudayaan & Pemasaran
Budaya Global
Budaya massa yang disebarkan ke seluruh dunia
melalui berbagai saluran pemasaran mutakhir.
Pemasaran internasional memicu kemunculan
budaya massa.
Pemicu: Teknologi, Konglomerasi media,
liberalisme, kapitalisme
20. Perbedaan Budaya
(Geert Hofstede)
Karakteristik Dasar Kebudayaan:
1. Preskriptif: aturan boleh atau tidak
2. Sosial
3. Dipelajari melalui sosialisasi & enkulturasi
4. Kumulatif
5. Dinamis
6. Menentukan batas kelompok
21. Dimensi Budaya
(Geert Hofstede)
Dimensi Budaya:
1. Individualisme/Kolektifisme
(Individualism/LDV)
2. Jarak Kekuasaan (Power Distance/PDI)
3. Maskulin (material & asertif) atau Feminim
(kualitas hidup & perhatian)
(Masculinity/MAS)
4. Kesiapan menghadapi ketidakpastian
(Uncertainity Avoidance/UAI)
5. Orientasi jangka panjang/pendek (Long
Term Orientation/ LTO)
22. Budaya Konteks Rendah
1. Sebagian besar informasi terkandung
dalam pesan ekplisit dan jelas
2. Ikatan lemah dan keterlibatan antar orang
rendah
3. Lebih sedikit pembeda antara orang dalam
dan orang luar
4. Pola budaya bisa berubah dengan mudah
dan cepat
5. Bersifat monochronic-tepat waktu, Linier -
berkonsentrasi pada 1 hal
6. Negosiasi cepat
7. Tanggungjawab organisasi didorong pada
tingkat paling bawah
23. Budaya Konteks Tinggi
1. Informasi implisit, fisik dan terinternalisasi
2. Ikatan kuat & keterlibatan tinggi
3. Perbedaan yang lebih besar antara orang
dalam & luar
4. Pola budaya bertahan lama & sukar
berubah
5. Polychronic-hubungan lebih penting
daripada waktu. Simultan, bersama-sama
6. Negosiasi berlangsung lambat
7. Tanggungjawab organisasi diarahkan ke
pada level tertinggi
25. Indonesia’s Hofstede Score
PDI = 78, Asia = 71
UAI = 48, Asia = 58, Dunia = 64
IDV = 14, Asia = 23, Dunia = 43
MAS = 50, Asia = 59
LTO = tinggi
26. Indonesia’s Hofstede Score
Kombinasi nilai tinggi UAI dan PDI menunjukan:
Masyarakat yang mementingkan hukum, aturan dan
kontrol untuk menekan ketidakpastian. Tapi
ketidaksetaraan kuasa dan kekayaan terus
dipertahankan sehingga tak memungkinkan mobilitas
vertikal.
Pemimpin secara virtual memiliki kuasa dan otoritas,
hukum & aturan diciptakan oleh pemilik kuasa untuk
menjalankan kepemimpinan dan kontrolnya.
Biasanya para pemimpin tidak mendapatkan
kekuasaan dari perubahan diplomatik atau
demokratis.
27. Indeks Suap & Korupsi
Tiap tahun Transparancy Internasional
mengeluarkan indeks suap dan korupsi (Bribery &
Corruption Index) negara diseluruh dunia.
Indeks tersebut didasarkan pada survey pada lebih
dari 11,000 pebisnis di 125 negara yang hadir
dalam World Economic Forum’s
Nilai 10 menunjukan tidak ada korupsi. Nilai 0
menunjukan korupsi tak terkendali.
Tidak ada satu negara pun yang pernah mencapai
indeks 10.
28. Lingkungan Sosial
1. Demokrasi
2. Gerakan Anti Rasialis
3. Gerakan Perempuan (Kesetaraan Gender)
4. Hak Asasi Manusia
5. Ekologi (Global Warming)
6. Kesadaran Konsumen
29. Lingkungan Hukum
Hukum:
Aturan yang dilaksanakan dalam rangka
mengatur tingkah laku individu dalam suatu
masyarakat, hubungan diantara mereka dan
hubungan dengan masyarakat secara
keseluruhan.
30. Hukum Internasional
Peraturan dan prinsip yang dipandang
mengikat oleh berbagai bangsa dan negara
Kategori:
1. Hukum Publik
2. Hukum Perdagangan
Hukum Perdagangan:
1. Hukum Adat
2. Hukum Perdata
31. Strategi Menekan Masalah
Hukum
1. Kesadaran dan pemahaman hukum dangan di
berbagai negara
2. Pemahaman secara mendasar elemen-elemen
kontrak
3. Penetapan Abritasi
4. Pemahaman secara cermat atas konvensi
internasional
32. Hukum Penghambat
Tarif
Anti Dumping
Lisensi ekspor/impor
Regulasi investasi asing:
1. pengambilan keputusan investasi asing
2. regulasi kepemilikan, pengendalian
manajemen, ketenagakerjaan
3. perpajakan dan regulasi transaksi finansial
Insentif legal
Pembatasan perdagangan (subsidi, cukai &
prosedur masuk, persyaratan produk, kuota,
pengendalian finansial)
33. Cara Menyelesaikan Konflik
Negosiasi Langsung
Konsiliasi
Arbitrasi
Pengadilan
Kerugian:
- Citra buruk
- Ketidakadilan pengadilan negara
- Kekhawatiran terbukanya rahasia perusahaan
34. Lingkungan Politik
Sebab Perubahan Politik:
1. Perubahan kebijakan rezim baru
2. Pemerintah membuat kebijakan
berdasarkan pendapat kaum nasional dan
self-interest group
3. Perubahan komitmen dagang oleh
pemerintah karena perubahan ekonomi
4. Persepsi buruk terhadap investasi asing
35. Resiko Politik
1. Ketidakstabilan umum
2. Ekspropriasi:
- Ekspropriasi - Konfiksasi
- Nasionalisasi - Domestikasi
3. Resiko Operasional
- pembatasan impor
- pengendalian pajak
- pengendalian pasar
- pembatasan tenaga kerja
- aturan kandungan lokal
- persyaratan ekspor
- pengendalian harga
4. Resiko keuanganan: pengendalian neraca
pembayaran
36. Strategi Menekan Resiko Politik
1. Merangsang pertumbuhan ekonomi lokal
2. Mempekerjakan tenaga kerja lokal
3. Membagi kepemilikan : joint venture &
voluntary (planned) domestication
4. Menerapkan netralitas politik
5. Lisensi
37. Strategi Menekan Resiko Politik
6. Melakukan perundingan
7. Melakukan tindakan antisipasi (asuransi sistem
& jaringan intelejen, rencana kontingensi, data
base, intrepretasi data)
8. Menghindari bidang usaha yang sensitif dengan
isu politik
