SlideShare a Scribd company logo
KESEIMBANGAN EKONOMI
TIGA SEKTOR
Materi Yang Akan Dijelaskan
• Aliran Pendapatan
• Syarat Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor
• Jenis-jenis Pajak
• Efek Pajak
• Pengeluaran Pemerintah dan Faktor-factor Penentu
• Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor
• Multiflier
• Masalah dan Kebijakan Fiskal
Aliran Pendapatan
1. Pembayaran pajak oleh rumah
tangga dan perusahaan kepada
pemerintah.
2. Pengeluaran dari sektor pemerintah
ke sektor perusahaan.
3. Aliran pendapatan dari sektor
pemerintah sektor rumah tangga.
ALIRAN PENDAPATAN
Gaji,upah,,sewa, bunga ,untung
investasi
pinjaman
Konsumsi RT
Pengeluaran pemerintah
Pajak perusahaan
Pajak individu
Tabungan
Syarat Keseimbangan
Keseimbangan:
Y = AE, atau Y = C + I + G Keterangan:
Y : penawaran agregat
AE : pengeluaran agregat
C : konsumsi rumah tangga
I : investasi perusahaan
G : pengeluaran pemerintah membeli
barang dan jasa
Lanjutan
Pendapatan Rumah Tangga (Y) digunakan untuk konsumsi (C), ditabung (S)
dan membayar pajak (T) , sehingga berlaku persamaan :
Y = C + S + T
Dalam Uraian terdahulu dalam keseimbangan berlaku kesamaan :
Y = C + I + G, sehingga dalam kseimbangan pendapatan nasional tiga sector
berlaku kesamaan berikut :
C + I + G = C + S + T
Apabila C dikurang tiap ruas maka :
I + G = S + T
I + G merupakan suntikan dan S + T merupakan bocoran, juga berlaku
keadaan : Suntikan = Bocoran.
Kesimpulan :
1. Y = C + I + G dan
2. I + G = S + T
PAJAK LANGSUNG DAN TAK LANGSUNG
1.Pajak langsung : jenis pungutan pemerintah
yg scr langsung dikumpulkan dari pihak yg
wajib membayar pajak.
2.Pajak tak langsung : pajak yg bebannnya
dapat dipindhkan kepada orang lain.
JENIS-JENIS PAJAK
Bentuk –bentuk pajak pendapatan
1. Pajak regresif : sistem pajak yg presentasi pungutan pajak
menurun apabila pendapatan yg dikenakan pajak menjadi
bertambah tinggi.
2. Pajak proporsional : presentassi pungutan pajak yg tetap
besarnya pada berbagai tingkat pendapatan.
3. Pajak progresif : sistem pajak yg presentasinya bertambah
apabila pendapatan semakin meningkat.
JENIS-JENIS PAJAK
Contoh Hipotetis Pajak Progresif
No Pendapatan yang dipajak Presentasi
Pajak
1 Sampai Rp. 500 ribu 2 %
2 Rp. 501 ribu – Rp. 2 juta 4 %
3 Rp. 2.001 juta – Rp. 5 juta 10 %
4 Lebih Rp. 5 juta 20 %
Dalam perekonomian yang Pendapatan disposable
dan pendapatan nasional dapat dinyatakan :
Yd = Y – T
1.Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan
disposible sebanyak pajak yg dipungut tersebut.
2.Penurunan pendapatan disposible menyebabkan
pengeluaran konsumsi dan tabungan RT akan
berkurang pd berbagai tingkat pendapatan.
EFEK PAJAK TERHADAP KONSUMSI DAN
TABUNGAN.
Misal 1. C = 90 + 0,75Y atau
C = 90 = 0,75Yd
2. S = -90 + 0,25Y, atau
S = - 90 + 0,25Yd
Jika pemerintah tidak memungut pajak, maka Y adalah sama
dengan Yd
Jika pemerintah memungut pajak, maka setelah pemungutan
pajak adalah : Yd = Y – T
Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan
perubahan terhadap pendapatan disposible.
Pajak sebesar T akan menyebabkan pendapatan
disposible turun sebanyak T, maka:
∆Yd = - T
Contoh Pajak Tetap
• Misalkan fungsi konsumsi dan tabungan rumah
tangga adalah sebagai berikut :
a. C = 90 + 0,75 Y atau
C = 90 + 0,75𝑌𝑑.
b. S = -90 + 0,25Y, atau
S = -90 + 0,25𝑌𝑑.
Pemisalan fungsi diatas dapat disajikan pada table
berikut.
Efek Pajak Tetap terhadap Konsumsi dan Tabungan Rumah Tangga (dalam trilliun
rupiah)
Y T Yd C S
(1) (2) (3) (4) (5)
Bagian 1 : T = 0
0 0 0 90 -90
240 0 240 270 -30
480 0 480 450 30
720 0 720 630 90
960 0 960 810 150
1200 0 1200 990 210
1440 0 1440 1070 270
Bagian 2 : T=40
0 40 -40 60 -100
240 40 200 240 -40
480 40 440 420 20
720 40 680 600 80
960 40 920 780 140
1200 40 1160 960 200
1440 40 1400 1040 260
Penjelasan Tabel
Keadaan Sebelum Pajak
1. Pada pendapatan nasional nol ( Y= 0 ) konsumsi rumah
tangga adalah sebesar Rp. 90 triliun
2. Misalkan pendapatan nasional (kolom.1) selalu mengalami
kenaikan sebanyal Rp. 240 triliun, yaitu dari 0 menjadi Rp.
240 triliun, kemudian menjadi Rp. 480 triliun dst. Maka
∆𝑌 = ∆𝑌𝑑= 240.
3. Kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan
konsumsi dam tabungan. Hubungannya dapat dinyatakan
dengan formula :
a. ∆𝐶 = 𝑀𝑃𝐶 𝑥 ∆𝑌𝑑 dan
b. ∆𝑆 = 𝑀𝑃𝑆 𝑥 ∆𝑌𝑑
Dengan demikiam, apabila ∆𝑌𝑑 = 240 maka ∆𝐶 = 0,75𝑥240 =
180.
Penjelasan Tabel
Keadaan Setelah Pajak
1. Sebagai akibat pajak, Y tidak sama lagi dengan 𝑌𝑑
𝑌𝑑 = Y – T. Angka 𝑌𝑑 dibagian 2 dihitung dengan
persamaan tersebut.
2. Persamaan C = a + b𝑌𝑑 menggambarkan sikap
rumah tangga dalam melakukan konsumsi.
3. Dalam menentukan nilai C dalam kolom 2
digunakan persamaan C = 90 + 0,75𝑌𝑑 dst. Nilai S =
𝑌𝑑 - C
Efek Pajak Tetap terhadap Konsumsi dan
Tabungan
a. Pada bagian 1, pada Y = 0, nilai C = 90 dan S = -90
Pada bagian 1, setelah pajak Y = 0, C = 60 dan S=-100
Perbandingan kedua-dua data menunjukkan sesudah ada
pajak, konsumsi berkurang sebanyak ∆𝐶 = 90 − 60 =
30 dan tabungan berkurang sebanyak ∆𝑆 = −100 −
−90 = 10.
b. Data bagian I, pada Y = 1.200, C = 990 dan S = 210.
Pada bagian 2. pada Y = 1.200 C =960 dan S = 200
Perbandingan kedua-dua data menunjukkan sesudah ada
pajak, konsumsi berkurang sebanyak ∆𝐶 = 990 − 960 =
30 dan tabungan berkurang sebanyak ∆𝑆 = 210 −
200 = 10.
Contoh Pajak Proporsional
• Misalkan fungsi konsumsi dan tabungan rumah
tangga adalah sebagai berikut :
a. C = 90 + 0,75 Y atau
C = 90 + 0,75𝑌𝑑.
b. S = -90 + 0,25Y, atau
S = -90 + 0,25𝑌𝑑.
Pemisalan fungsi diatas dapat disajikan pada table
berikut.
Efek Pajak Proporsional terhadap Konsumsi dan Tabungan Rumah Tangga (dalam
trilliun rupiah)
Y T Yd C S
(1) (2) (3) (4) (5)
Bagian 1 : T = 0
0 0 0 90 -90
240 0 240 270 -30
480 0 480 450 30
720 0 720 630 90
960 0 960 810 150
1200 0 1200 990 210
1440 0 1440 1070 270
Bagian 2 : T 20%Y
0 0 0 90 -90
240 48 192 234 -42
480 96 384 378 6
720 144 576 522 54
960 192 768 666 102
1200 240 960 810 150
1440 288 1152 954 198
Penjelasan Tabel
Keadaan Sebelum Pajak
1. Fungsi C = 90 + 0,75𝑌𝑑, apabila pendapatan nasional nol (
Yd= 0 ) konsumsi rumah tangga adalah sebesar Rp. 90 triliun
dan perubahan konsumsi dan tabungan pada berbagai
tingkat pendapatan nasional adalah ∆𝐶 =
0,75 𝑥 𝑇 𝑑𝑎𝑛 ∆𝑆 = 0,25 𝑥 𝑇
2. Pajak proporsioanl yang dipungut pemerintah adalah 20%
dari pendapatan ( T = 0,20Y)
3. Misalkan pendapatan nasional pada bagian I kenaikan
pendapatan nasional sebanyal Rp. 240 triliun, menyebabkan
kenaikan pendapatan disposibel sebesar Rp. 240 triliun,
tetapi pada bagian 2 kenaikan pendapatan nasional sebesar
Rp 240 trilun pendapatan disposibel bertambahhanya
sebesar Rp. 192 triliun ( karena ada pajak sebear 20 %)
Penjelasan Tabel
∆𝑌𝑑 = ∆𝑌 − ∆𝑇 = 1 − 0,2 ∆𝑌 = 0,8∆𝑌. Maka ∆𝑌𝑑 =
0,8 240 = 192.
Pada bagian 2 Kenaikan pendapatan akan mengakibatkan
perubahan konsumsi dam tabungan. Hubungannya dapat
dinyatakan dengan formula :
a. ∆𝐶 = 𝑀𝑃𝐶 𝑥 ∆𝑌𝑑 dan
b. ∆𝑆 = 𝑀𝑃𝑆 𝑥 ∆𝑌𝑑
Dengan demikiam, apabila 𝑌𝑑 = 192 maka ∆𝐶 = 0,75𝑥 ∆𝑌𝑑 =
144.
Dan ∆𝑆= 0,25 x 192 = 48
Penjelasan Tabel
Keadaan Setelah Pajak
1. Sebagai akibat pajak, Y tidak sama lagi dengan 𝑌𝑑
𝑌𝑑 = Y – T. Angka 𝑌𝑑 dibagian 2 dihitung dengan
persamaan tersebut.
2. Persamaan C = a + b𝑌𝑑 menggambarkan sikap
rumah tangga dalam melakukan konsumsi.
3. Dalam menentukan nilai C dalam kolom 2
digunakan persamaan C = 90 + 0,75𝑌𝑑 dst. Nilai S =
𝑌𝑑 - C
Efek Pajak Proporsional terhadap Konsumsi dan
Tabungan
a. Pada bagian 1, pada Y = 0, tidak ada pajak yang dipungut (
T=0,2Y = 0) sama dengan bagian 2
b. Sebelum ada pajak, apabila Y = 480 maka Yd = 480 dan C dan
S masing-masing C = 450 dan S = 30. setelah pajak Y = 480,
pajak ∆T = 0,2 Y = 96, maka ∆Yd = 96 dan hanya Yd = 384.
Penurunan ini menyebabkan konsmsi berkurang dari Rp.
480 triliun menjadi Rp. 378. pengurangannya sebanyak ∆C =
0,75 x 96 = Rp. 72 triliun. Pengirangan tabungan adalah
sebanyak ∆S= 0,25 x 96 = Rp 24 triliun, yaitu dari 30 triliun
sebelum pajak menjadi 6 triliun rupiah setelah pajak.
Lanjutan Efek Pajak Proporsional
c. Dengan cara yang sama pada b didapati
bahwa pada Y = 960, pajak dan prubahan
pendapatan disposibel adalah T = ∆𝑌𝑑 =0,2
(960) = 192. Sebagai akibatnya konsumsi
turun sebanyak ∆𝐶 = 0,75 x 192 = Rp. 144
triliun ( dari Rp. 810 triliun menjadi Rp.666
triliun) dan tabugan berkurang sebanyak
∆𝑆 = 0,25 𝑥 192= Rp.48 triliun ( dari Rp. 150
triliun menjadi Rp. 102 triliun)
KESIMPULAN :
Apa pun sistem pajak, pajak tetap atau
pajak proporsional, punguta pajak akan
menakibaatkan konsumsi dan tabungan RT
berkurang sebanyak yg ditentukan oeh
ppersamaan berikut :
∆C = MPC x T
∆S = MPS x T
Kecondongan Mengkonsumsi Marjinal
Yd
c
MPC



Y
C
MPCy



Kecondongan Mengkonsumsi Marjonal
1. Kecondongan mengkonsumsi marjinal pendapatan
disposibel (MPC) dalam persamaan
2. Kecondongan mengkonsumsi marjinal pendapatan
nasional, dalam persamaan
𝑀𝑃𝐶𝑦 =
∆𝐶
∆𝑌
3. Pengaruh pajak, apabila pajaknya tetap maka MPC =
MPCy, sedangkan apabila pajak proporsional MPC lebih
besar dari MPCy
Yd
c
MPC



Kecondongan Menabung Marjinal
1. Kecondongan menabung marjinal pada pendapatan
disposibel (MPS) dalam persamaan
MPS =
∆𝑆
∆𝑌𝑑
2. Kecondongan menabung marjinal pendapatan nasional,
dalam persamaan
𝑀𝑃𝑆𝑦 =
∆𝑆
∆𝑌
3. Pengaruh pajak, apabila pajaknya tetap maka MPS =
MPSy, sedangkan apabila pajak proporsional MPS lebih
besar dari MPSy
EFEK PAJAK : PENDEKATAN ALJABAR DAN GRAFIK
Misalkan : Fungsi konsumsi C = 90 + 0,75Y, pajak tetap
T= 40, dan pajak proporsional T = 20% dari Pendapatan
nasional ( 0,2Y). Maka fungsi konsumsi dan tabungan
setelah pajak dapat ditentukan.
1. Fungsi Konsumsi, menjadi
𝐶1 = -bT + a + bY
2. Fungsi Tabungang, menjadi
𝑆1 = -(1 - b)T – a + (1 - b)Y
PENDEKATAN ALJABAR
EFEK PAJAK TETAP
Berdasarkan pemisalan tersebut diatas, maka
1. Fungsi Konsumsi adalah
𝐶1= -bT + a + bY
𝐶1= -0,75(40) + 90 + 0,75Y
𝐶1= - 30 + 90 + 0,75Y
𝑪𝟏= 60 + 0,75Y
2. Fungsi Tabungan adalah
𝑆1= -(1 – b)T - a + (1 – b)Y
𝑆1= -(1 – 0,75)40 - 90 + (1 –0,75)Y
𝑆1= -(0,25)40 - 90 + (0,25)Y
𝑆1= -10 - 90 + (0,25)Y
𝑺𝟏= - 100 + 0,25Y
2. Pengaruh Pajak Proporsional
1. Fungsi Konsumsi, menjadi
𝐶1 = a + bY – b.tY
𝐶1 = a + b(1 – t )Y
2. Fungsi Tabungang, menjadi
𝑆1 = - a + (1 - b)Y – (1 - b)tY
𝑆1 = - a + {(1 - b) – (1 - b)t}Y
𝑆1 = - a + (1 - b) (1 – t )Y
Berdasarkan pemisalan tersebut diatas, maka
1. Fungsi Konsumsi adalah
𝐶1= a + b (1 – t )Y
𝐶1= 90 + 0,75 ( 1 – 0,20 ) Y
𝑪𝟏= 90 + 0,6Y
2. Fungsi Tabungan adalah
𝑆1= - a + (1 – b)( 1 – t )Y
𝑆1= - 90 + ( 1 - 0,75)( 1 – 0,20)Y
𝑺𝟏= - 90 + 0,2Y
PENGELUARAN PEMERINTAH
1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima
2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai,
diantaranya :
a. Mengurang pengangguran
b. Mengatasi inflasi
c. Mempercepat pembangunan nasional
3. Pertimbanagan politik dan keamanan
PENENTU-PENENTU PENGELUARAN PEMERINTAH
FUNGSI PENGELUARAN PEMERINTAH
a. Untuk mengatasi pengangguran dengan menambah
pengeluaran pemerintah.
b. Untuk mengatasi inflasi dengan mengrangi
pengeluaran pemerintah.
c. Pengeluaran pemerintah tidak bergantung pada
pendapatan nasional.
d. Kurva pengeluaran pemerintah sejajar dengan
pendapatan nasional
Gambar Fungsi pengeluaran pemerintah
G
G1
G2
Tambahan pengeluaran
Pengurangan pengeluaran
Pendapatan Nasional
Pengeluaran
Pemerintah
Keseimbangan Pendapatan Nasional 3
Sektor
1.1. Keseimbangan secara Angka
Msalnya Diketahui:
C = 90 + 0,75Y
S = - 100 + 0.25 Y
T = 40
I = 120
G = 60
1.Jika system pajkanya adalah pajak tetap
2.Jika system pajaknya adalah pajak proporsional
1. Keseimbangan Pendapatan Nasional Jika pajaknya adalah Tetap
Penyelesaiannya
• Fungsi Konsumsi adalah
• C = 90 + 0,75(Y-40)
• C = 90 + 0,75Y – 30
• C = 60 + 0,75Y
• Y = C + I + G
• Y = 60 + 0,75Y + 120 + 60
• Y – 0,75Y = 60 + 120 + 60
• 0,25Y = 240
• Y = 960
Atau Menggunakan persamaan SUNTIKAN = BOCORAN
• I + G = S + T
• 120 + 60 = -100 + 0,25Y + 40
• 180 + 100 - 40 = 0,25Y
• 0,25Y = 240
• Y = 960
KESEIMBANGAN SECARA GRAFIK
Y T C S I G AE=C+I+G Keadaan
Ekonomi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
0 40 60 -100 120 60 240
EKSPANSI
240 40 240 -40 120 60 420
480 40 420 20 120 60 600
720 40 600 80 120 60 780
960 40 780 140 120 60 960 SEIMBANG
1200 40 960 200 120 60 1040
KONTRAKSI
1440 40 1040 260 120 60 1220
KESEIMBANGAN SECARA GRAFIK
C+I+G
C=60+0,75Y
240 400 800 960
60
240
0
1+G=180
(a) Pendekatan penawaran
agregat-permintaan agregat
E
450
Y=AE
Pengeluaran
agregat
(triliun
rupiah)
240
Pendapatan Nasional
(Triliun rupiah)
-60
180
0
1+G=180
(b) Pendekatan
suntikan-
bocoran
E
W=S+T
J=I+G
Suntikan-bocoran
(triliun
rupiah)
(+)
(-)
Keseimbangan Pendapatan Nasional 3
Sektor
1.1. Keseimbangan secara Angka
Msalnya Diketahui:
C = 90 + 0.75 Y
S = - 100 + 0.25 Y
T = 20% dari Pendapatan Nasional
I = 150
G = 240
1.Jika system pajkanya adalah pajak tetap
2.Jika system pajaknya adalah pajak proporsional
1. Keseimbangan Pendapatan Nasional Jika pajaknya Pajak Proporsional
Penyelesaiannya
• Fungsi konsumsi :
• C = 90 + 0,75(Y – 0,2Y)
• C = 90 + 0,75(1 – 0,2 )Y
• C = 90 + 0,60Y
• Y = C + I + G
• Y = 90 + 0,6Y + 120 + 60
• Y – 0,6Y = 90 + 150 + 240
• 0,4Y = 480
• Y = 1.200
KESEIMBANGAN SECARA GRAFIK
Y T C S I G AE=C+I+G Keadaan
Ekonomi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
0 0 90 -90 150 240 480
240 48 234 -42 150 240 624
480 96 278 6 150 240 768 EKSPANSI
720 144 522 54 150 240 912
960 192 666 102 150 240 1056
1200 240 810 150 150 240 1200 SEIMBANG
1440 288 954 198 150 240 1344 KONTRAKSI
Pajak Proporsional dan Keseimbangan Pendapatan Nasional
0 240
200
400
90
600
800
1000
1200
400 800 1200
C
(a) Pendekatan penawaran
agregat-permintaan
agregat
C+I+G
Y=AE
Pengeluaran
agregat
(triliun
rupiah)
Pendapatan Nasional
(-)
225
0
- 90
390
450 1200
(b) Pendekatan
suntikan-
bocoran
I+G
S+T
(+)
Suntikan-bocoran
(triliun
rupiah)
450
MULTIPLIER DALAM EKONOMI TIGA SEKTOR (DALAM TRILIUN RUPIAH)
Tahapan
proses
Multiplier
Pertambahan
pendapatan
nasional
Pertambahan
Pajak
Pertambahan
pendapatan
disposebel
Pertambahan
konsumsi
Pertamabahan
tabungan
∆Y ∆T ∆Yd ∆C ∆S
Bagian 1 : Sistem Perpajakan tetap
I ∆I =∆Y1 = 20 0 20 15 5
II ∆Y2 = 15 0 15 11,25 3,75
III ∆Y3 = 11,25 0 11,25 8,4375 2,8125
Dan seterusnya ……… ………… ………….. ……….. ………..
Jumlah Total ∆Y=80 ∆T=0 ∆Yd=80 ∆C=60 ∆S=20
Bagian 2 : Sistem Pajak Proporsional
I ∆I =∆Y1 = 20 4 16 12 4
II ∆Y2 = 12 2,7 9,6 7,2 2,4
III Y3 = 9,6 1,92 7,68 5,76 1,92
Dan Seterusnya ……… ………… ………….. ……….. ………..
Jumlah Total ∆Y=50 ∆T=10 ∆Yd=40 ∆C=30 ∆S=10
Tiga jenis multiplier akan ditentukan besarnya, yaitu untuk :
1.Multiplier Investasi,
2.Multiplier pengeluaran pemerintah
3.Multiplier perubahan pajak.
Pemisalan-pemisalan yang digunukan untuk menghitung multiplier
diatas adalah
i. Fungsi konsumsi adalah : C = a + bYd
ii. Dua bentuk pajak, yaitu
- Pajak tetap, T = Tx
- Pajak Proporsional T = tY
iii. Fungsi Investasi = I,
Fungsi pengeluaran Pemerintah = G
MENGHITUNG MULTIPLIER
1. Multiplier Investasi
1.1. Sistem pajak tetap :
Y = C + I + G
Y = a + bYd + I + G
Y = a + b( Y – Tx) + I + G
Y = a + bY – bTx + I + G
Y – bY = a - bTx + I + G
Y =
1
1−𝑏
( a-bTx+I+G)
Jika ada pertamabahan Investas sebanyak ∆I ( dari I menjadi 𝐼1)
menyebabkan pendapatan nasional meningkat menjadi 𝑌1, dan nilainya dapat
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut
MENGHITUNG MULTIPLIER
Y1 = C + I + ∆ I + G
Y1= a + bYd + I + ∆ I + G
Y1 = a + b( Y1 – Tx) + I + ∆ I + G
Y1 = a + bY1 – bTx + I + ∆ I + G
Y1 – bY1 = a - bTx + I + ∆ I + G
Y1 =
1
1−𝑏
( a-bTx+I+ ∆ I +G)
Perhitungan diatas menunjukkan pertambahan investasi
sebesar ∆ I akan menambah pendapatan nasional dari :
MENGHITUNG MULTIPLIER
Y =
1
1−𝑏
( a-bTx+I+G) menjadi,
Y1 =
1
1−𝑏
( a-bTx+I+ ∆ I +G)
proses multiplier penambahan pendapatan nasional
akibat penambahan investasi adalah :
∆ Y = Y1 – Y =
1
1−𝑏
∆ I atau , ∆ Y =
1
1−𝑏
∆ I
Dengan nilai Multipilier , yaitu , ∆ Y/ ∆ I adalah
Multiplier investasi =
1
1 −𝑏
MENGHITUNG MULTIPLIER
1. Multiplier Investasi
1.1. Sistem pajak Proporsional :
Y = C + I + G
Y = a + bYd + I + G
Y = a + b( 1 – t) Y + I + G
Y = a + bY – btY + I + G
Y – bY + btY = a + I + G
Y (1 – b + bt) = a + I + G
Y =
1
1−𝑏+𝑏𝑡
( a+I+G)
Jika ada pertamabahan Investas sebanyak ∆I ( dari I menjadi 𝐼1)
menyebabkan pendapatan nasional meningkat menjadi 𝑌1, dan nilainya dapat
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut
MENGHITUNG MULTIPLIER
Y1 = C + I + ∆ I + G
Y1= a + bYd + I + ∆ I + G
Y1 = a + bY1 – btY1 + I + ∆ I + G
Y1 (1 - b1 + bt) = a + I + ∆ I + G
Y1 – bY1 = a - bTx + I + ∆ I + G
Y1 =
1
1−𝑏+𝑏𝑡
( a + I+∆ I +G)
Perhitungan diatas menunjukkan pertambahan investasi
sebesar ∆ I akan menambah pendapatan nasional dari :
MENGHITUNG MULTIPLIER
Y =
1
1−𝑏+𝑏𝑡
( a+I+G) menjadi,
Y1 =
1
1−𝑏+𝑏𝑡
( a+I+ ∆ I +G)
proses multiplier penambahan pendapatan nasional
akibat penambahan investasi adalah :
∆ Y = Y1 – Y =
1
1−𝑏+𝑏𝑡
∆ I atau , ∆ Y =
1
1−𝑏+𝑏𝑡
∆ I
Dengan nilai Multipilier , yaitu , ∆ Y/ ∆ I adalah
Multiplier investasi =
1
1 −𝑏+𝑏𝑡
=
1
1 −𝑏(1−𝑡)
MENGHITUNG MULTIPLIER
1. 2. Sistem pajak proporsional
Multiplier investasi (pajak proporsional )
)
1
(
1
1
1
1
t
b
bt
b 





Contoh menghitung Multiplier Investasi :
Jika MPC = 0,75
pajak proporsional T = 0,2Y
pertambahan investasi = 20 triliun
Maka multiplier investasi dg sistem pajak tetap adalah
1 1
Mpt = ----------- = ------------
1 – 0,75 0,25
Mpt = 4
Jika penambahan investasi (∆I) =20,maka penambahan pendapatan nasional
(∆Y) = 4 x 20 = 80.
Pajak Proporsional
1
Mpp = -----------
1-b+bt
1 1 1
Mpp = --------------------------- = -------------------- = ----------
1 – 0,75 + 0,75(0,20) 1 – 0,75 + 0,15 0,40
Mpp = 2,5
Jika penambahan investasi (∆I) =20,maka penambahan pendapatan nasional
(∆Y) = 2,5 x 20 = 50.
2. Multiplier Pengeluaran pemerintah
2.1. Sistem pajak tetap :
Dalam perekonomian yg menggunakan sistem
pajak tetap, nilai multiplier pengeluaran pemerintah (G)
adalah
dan kenaikan pendapatan nasional (ΔY) dapat dihitung
dengan persamaan
b

1
1
G
b
Y 



1
1
2. 2. Sistem pajak Proporsional :
Dalam perekonomian yg menggunakan
sistem pajak proporsional, nilai multiplier
pengeluaran pemerintah (G) adalah
G
bt
b
Y 




1
1
3. Multiplier Pajak
3.1. Sistem pajak tetap
Dalam perekonomian yg menggunakan sistem pajak
tetap,pengurangan pajak sebanyak ΔT akan menambah
pendapatan nasional (ΔY) sebanyak :
dikali dengan pengurangan pajak yang
dilakukan. Dalam pajak tetap nilai multiplier perubahan pajak
(MT) adalah
b
b

1
b
b
T
Y
Mt





1
3.2. Sistem pajak proporsional
Pengurangan pajak sebanyak ΔT akan
menaikkan pendapatan nasional sebanyak :
bt
b
b
T
Y






1
SOAL LATIHAN :
1. Misalkan dalam suatu perekonomian berlaku keadaan seperti dinyatakan di
bawah ini ;
- Fungsi konsumsi : C= 200 + 0,75Yd
- Pemerintah memungut pajak sebanyak 20% dari pendapatan nasional
- G = 500 dan I = 300
a. Hitunglah pendapatan nasional pada keseimbangan .
b. Bagaimanakah anggaran belanja pemerintah (surplus, defisit atau
seimbang) ?
c. Apabila investasi bertambah 100, dan pengeluaran pemerintah
bertambah 150 dan pajak turun 10 %. Berapa penambahan pendapatan
nasional.
SOAL LATIHAN :
2. Misalkan suatu negara menetapkan sistem pajak tetap dan
jika :
a. MPS = 0,4, Berapakah angka pengganda belanja
pemerintah ?
b. MPC = 0,9 , Berapakah angka pengganda belanja
pemeritah ?
c. MPC = 0,6 dan pajak diturunkan pemerintah sebesar 20
triliun? Berapakah peningkatan pendapatan nasional
ekulibrium ?
SOAL LATIHAN :
3. Dalam sebuah perekonomian dimisalkan sbb :
fungsi konsumsi C = 400 + 0,75Yd
Investasi adalah I = 600
Pajak = 40
Pengeluaran pemerintah (G) = 800
Berapakah pendapatan nasional dari perekonomian ini.
Jika Investasi = 700, G = 1000, dan pajak tetap menjadi 25.
Berapa perubahan Y,

More Related Content

What's hot

Bab perdagangan internasional
Bab perdagangan internasionalBab perdagangan internasional
Bab perdagangan internasionalZuyyina Afwa
 
Perekonomian 2 sektor
Perekonomian 2 sektorPerekonomian 2 sektor
Perekonomian 2 sektor
Yesica Adicondro
 
Ekonomi tiga sektor (Ppt Ekonomi)
Ekonomi tiga sektor (Ppt Ekonomi)Ekonomi tiga sektor (Ppt Ekonomi)
Ekonomi tiga sektor (Ppt Ekonomi)
pakguruku.site
 
Perekonimian empat sektor
Perekonimian empat sektorPerekonimian empat sektor
Perekonimian empat sektor
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiwResume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
universitas negeri padang
 
Matematika Ekonomi - Biaya Marginal
Matematika Ekonomi - Biaya MarginalMatematika Ekonomi - Biaya Marginal
Matematika Ekonomi - Biaya Marginal
Sonya Santoso
 
Part 3 teori konsumsi, tabungan, dan investasi
Part 3   teori konsumsi, tabungan, dan investasiPart 3   teori konsumsi, tabungan, dan investasi
Part 3 teori konsumsi, tabungan, dan investasi
mahasiswaunida
 
Kuliah 2 penerapan matriks dalam ekonomi
Kuliah 2 penerapan matriks dalam ekonomiKuliah 2 penerapan matriks dalam ekonomi
Kuliah 2 penerapan matriks dalam ekonomiMukhrizal Effendi
 
Keseimbangan ekonomi tiga sektor
Keseimbangan ekonomi tiga sektorKeseimbangan ekonomi tiga sektor
Keseimbangan ekonomi tiga sektor
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Tm5&6) bab 3 keseimb. pasar, pajak, subsidi, & tugas
Tm5&6) bab 3   keseimb. pasar, pajak, subsidi, &  tugasTm5&6) bab 3   keseimb. pasar, pajak, subsidi, &  tugas
Tm5&6) bab 3 keseimb. pasar, pajak, subsidi, & tugas
Risyad Derajat
 
Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)
Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)
Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)
pakguruku.site
 
Analisis keseimbangan pasar barang
Analisis keseimbangan pasar barangAnalisis keseimbangan pasar barang
Analisis keseimbangan pasar barang
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Makro grafik
Makro grafikMakro grafik
Makro grafik
El Loen
 
elastisitas silang dan elastisitas pendapatan
elastisitas silang dan elastisitas pendapatanelastisitas silang dan elastisitas pendapatan
elastisitas silang dan elastisitas pendapatan
Ekinanda Anggita
 
Teori perilaku konsumen2
Teori perilaku konsumen2Teori perilaku konsumen2
Teori perilaku konsumen2
Syafril Djaelani,SE, MM
 
Soal dan jawaban UTS 25.10.2012
Soal dan jawaban UTS 25.10.2012Soal dan jawaban UTS 25.10.2012
Soal dan jawaban UTS 25.10.2012
Farah Fauziah Hilman
 
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat SektorMakalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat SektorDwi Andriyanto
 
Bab 12 keseimbangan pasar uang dan barang
Bab 12   keseimbangan pasar uang dan barangBab 12   keseimbangan pasar uang dan barang
Bab 12 keseimbangan pasar uang dan barangYusron Blacklist
 

What's hot (20)

Bab perdagangan internasional
Bab perdagangan internasionalBab perdagangan internasional
Bab perdagangan internasional
 
Bab 8 multiplier
Bab 8   multiplierBab 8   multiplier
Bab 8 multiplier
 
Perekonomian 2 sektor
Perekonomian 2 sektorPerekonomian 2 sektor
Perekonomian 2 sektor
 
Ekonomi tiga sektor (Ppt Ekonomi)
Ekonomi tiga sektor (Ppt Ekonomi)Ekonomi tiga sektor (Ppt Ekonomi)
Ekonomi tiga sektor (Ppt Ekonomi)
 
Perekonimian empat sektor
Perekonimian empat sektorPerekonimian empat sektor
Perekonimian empat sektor
 
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiwResume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
 
Matematika Ekonomi - Biaya Marginal
Matematika Ekonomi - Biaya MarginalMatematika Ekonomi - Biaya Marginal
Matematika Ekonomi - Biaya Marginal
 
Part 3 teori konsumsi, tabungan, dan investasi
Part 3   teori konsumsi, tabungan, dan investasiPart 3   teori konsumsi, tabungan, dan investasi
Part 3 teori konsumsi, tabungan, dan investasi
 
Kuliah 2 penerapan matriks dalam ekonomi
Kuliah 2 penerapan matriks dalam ekonomiKuliah 2 penerapan matriks dalam ekonomi
Kuliah 2 penerapan matriks dalam ekonomi
 
Keseimbangan ekonomi tiga sektor
Keseimbangan ekonomi tiga sektorKeseimbangan ekonomi tiga sektor
Keseimbangan ekonomi tiga sektor
 
Tm5&6) bab 3 keseimb. pasar, pajak, subsidi, & tugas
Tm5&6) bab 3   keseimb. pasar, pajak, subsidi, &  tugasTm5&6) bab 3   keseimb. pasar, pajak, subsidi, &  tugas
Tm5&6) bab 3 keseimb. pasar, pajak, subsidi, & tugas
 
Input output edit akhir
Input output edit akhirInput output edit akhir
Input output edit akhir
 
Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)
Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)
Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)
 
Analisis keseimbangan pasar barang
Analisis keseimbangan pasar barangAnalisis keseimbangan pasar barang
Analisis keseimbangan pasar barang
 
Makro grafik
Makro grafikMakro grafik
Makro grafik
 
elastisitas silang dan elastisitas pendapatan
elastisitas silang dan elastisitas pendapatanelastisitas silang dan elastisitas pendapatan
elastisitas silang dan elastisitas pendapatan
 
Teori perilaku konsumen2
Teori perilaku konsumen2Teori perilaku konsumen2
Teori perilaku konsumen2
 
Soal dan jawaban UTS 25.10.2012
Soal dan jawaban UTS 25.10.2012Soal dan jawaban UTS 25.10.2012
Soal dan jawaban UTS 25.10.2012
 
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat SektorMakalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
 
Bab 12 keseimbangan pasar uang dan barang
Bab 12   keseimbangan pasar uang dan barangBab 12   keseimbangan pasar uang dan barang
Bab 12 keseimbangan pasar uang dan barang
 

Similar to KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR.pptx

PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
SenLord
 
1 uang
1 uang1 uang
Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor
Keseimbangan Ekonomi Tiga SektorKeseimbangan Ekonomi Tiga Sektor
Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor
Muhammad Khoirul Fuddin
 
Keseimbangan Pendapatan Nasional
Keseimbangan Pendapatan NasionalKeseimbangan Pendapatan Nasional
Keseimbangan Pendapatan Nasional
Yesica Adicondro
 
EM kelompok 2.pptx
EM kelompok 2.pptxEM kelompok 2.pptx
EM kelompok 2.pptx
RogerSaryowan
 
8._Pengantar_Ekonomi_Makro_Bab_VIII_azizah.ppt
8._Pengantar_Ekonomi_Makro_Bab_VIII_azizah.ppt8._Pengantar_Ekonomi_Makro_Bab_VIII_azizah.ppt
8._Pengantar_Ekonomi_Makro_Bab_VIII_azizah.ppt
PrasetyaEka3
 
PERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptx
PERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptxPERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptx
PERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi
05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi
05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi
crewsali88
 
KELOMPOK 1 MATEMATIKA EKONOMI KEUANGAN.pptx
KELOMPOK 1 MATEMATIKA EKONOMI  KEUANGAN.pptxKELOMPOK 1 MATEMATIKA EKONOMI  KEUANGAN.pptx
KELOMPOK 1 MATEMATIKA EKONOMI KEUANGAN.pptx
YuripeAutority
 
Keseimbangan empat sektor
Keseimbangan empat sektorKeseimbangan empat sektor
Keseimbangan empat sektorDwi Andriyanto
 
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomiKeseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Yasmin Pambudi Putri
 
Surplus konsumen dan produsen pengaruh pajak
Surplus konsumen dan produsen pengaruh pajakSurplus konsumen dan produsen pengaruh pajak
Surplus konsumen dan produsen pengaruh pajak
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Surplus konsumen dan produsen pengaruh pajak
Surplus konsumen dan produsen pengaruh pajakSurplus konsumen dan produsen pengaruh pajak
Surplus konsumen dan produsen pengaruh pajak
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PEREKONOMIAN DUA SEKTOR 9PEREKONOMIAN TERTUTUP).pptx
PEREKONOMIAN DUA SEKTOR 9PEREKONOMIAN TERTUTUP).pptxPEREKONOMIAN DUA SEKTOR 9PEREKONOMIAN TERTUTUP).pptx
PEREKONOMIAN DUA SEKTOR 9PEREKONOMIAN TERTUTUP).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Ekonomi sem 2
Ekonomi sem  2Ekonomi sem  2
Ekonomi sem 2
putrisagut
 
Cukai jualan tarif-harga min dan max
Cukai jualan tarif-harga min dan maxCukai jualan tarif-harga min dan max
Cukai jualan tarif-harga min dan max
Nur Az
 
Analisa Pendapatan Nasional dan Open Economy
Analisa Pendapatan Nasional dan Open EconomyAnalisa Pendapatan Nasional dan Open Economy
Analisa Pendapatan Nasional dan Open Economy
RatnaVidyawati
 
Pertemuan 6.pptx
Pertemuan 6.pptxPertemuan 6.pptx
Pertemuan 6.pptx
Desidwidjayanti1
 
pertemuan ke 567 dengan pembahasan matematika bisnis
pertemuan ke 567 dengan pembahasan matematika bisnispertemuan ke 567 dengan pembahasan matematika bisnis
pertemuan ke 567 dengan pembahasan matematika bisnis
VinsensiusYonakolasF
 

Similar to KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR.pptx (20)

PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
 
1 uang
1 uang1 uang
1 uang
 
Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor
Keseimbangan Ekonomi Tiga SektorKeseimbangan Ekonomi Tiga Sektor
Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor
 
Keseimbangan Pendapatan Nasional
Keseimbangan Pendapatan NasionalKeseimbangan Pendapatan Nasional
Keseimbangan Pendapatan Nasional
 
EM kelompok 2.pptx
EM kelompok 2.pptxEM kelompok 2.pptx
EM kelompok 2.pptx
 
8._Pengantar_Ekonomi_Makro_Bab_VIII_azizah.ppt
8._Pengantar_Ekonomi_Makro_Bab_VIII_azizah.ppt8._Pengantar_Ekonomi_Makro_Bab_VIII_azizah.ppt
8._Pengantar_Ekonomi_Makro_Bab_VIII_azizah.ppt
 
PERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptx
PERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptxPERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptx
PERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptx
 
05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi
05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi
05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi
 
5b.kebijakan fiskal
5b.kebijakan fiskal5b.kebijakan fiskal
5b.kebijakan fiskal
 
KELOMPOK 1 MATEMATIKA EKONOMI KEUANGAN.pptx
KELOMPOK 1 MATEMATIKA EKONOMI  KEUANGAN.pptxKELOMPOK 1 MATEMATIKA EKONOMI  KEUANGAN.pptx
KELOMPOK 1 MATEMATIKA EKONOMI KEUANGAN.pptx
 
Keseimbangan empat sektor
Keseimbangan empat sektorKeseimbangan empat sektor
Keseimbangan empat sektor
 
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomiKeseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
 
Surplus konsumen dan produsen pengaruh pajak
Surplus konsumen dan produsen pengaruh pajakSurplus konsumen dan produsen pengaruh pajak
Surplus konsumen dan produsen pengaruh pajak
 
Surplus konsumen dan produsen pengaruh pajak
Surplus konsumen dan produsen pengaruh pajakSurplus konsumen dan produsen pengaruh pajak
Surplus konsumen dan produsen pengaruh pajak
 
PEREKONOMIAN DUA SEKTOR 9PEREKONOMIAN TERTUTUP).pptx
PEREKONOMIAN DUA SEKTOR 9PEREKONOMIAN TERTUTUP).pptxPEREKONOMIAN DUA SEKTOR 9PEREKONOMIAN TERTUTUP).pptx
PEREKONOMIAN DUA SEKTOR 9PEREKONOMIAN TERTUTUP).pptx
 
Ekonomi sem 2
Ekonomi sem  2Ekonomi sem  2
Ekonomi sem 2
 
Cukai jualan tarif-harga min dan max
Cukai jualan tarif-harga min dan maxCukai jualan tarif-harga min dan max
Cukai jualan tarif-harga min dan max
 
Analisa Pendapatan Nasional dan Open Economy
Analisa Pendapatan Nasional dan Open EconomyAnalisa Pendapatan Nasional dan Open Economy
Analisa Pendapatan Nasional dan Open Economy
 
Pertemuan 6.pptx
Pertemuan 6.pptxPertemuan 6.pptx
Pertemuan 6.pptx
 
pertemuan ke 567 dengan pembahasan matematika bisnis
pertemuan ke 567 dengan pembahasan matematika bisnispertemuan ke 567 dengan pembahasan matematika bisnis
pertemuan ke 567 dengan pembahasan matematika bisnis
 

More from UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU

METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxPEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptxMETODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptxTEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KONTRAK KULIAH PENGANTAR ILMU EKONOMI II.pdf
KONTRAK KULIAH PENGANTAR  ILMU EKONOMI II.pdfKONTRAK KULIAH PENGANTAR  ILMU EKONOMI II.pdf
KONTRAK KULIAH PENGANTAR ILMU EKONOMI II.pdf
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PERTEMUAN 4 LINIER PROGRAMING METODE SIMPLEX.pptx
PERTEMUAN 4 LINIER PROGRAMING METODE SIMPLEX.pptxPERTEMUAN 4 LINIER PROGRAMING METODE SIMPLEX.pptx
PERTEMUAN 4 LINIER PROGRAMING METODE SIMPLEX.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PERTEMUAN 3 LINIER PROGRAMING METODE GRAFIK.pptx
PERTEMUAN  3 LINIER PROGRAMING  METODE GRAFIK.pptxPERTEMUAN  3 LINIER PROGRAMING  METODE GRAFIK.pptx
PERTEMUAN 3 LINIER PROGRAMING METODE GRAFIK.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PERTEMUAN 2 PEMODELAN RISET OPERASI.pptx
PERTEMUAN 2 PEMODELAN RISET OPERASI.pptxPERTEMUAN 2 PEMODELAN RISET OPERASI.pptx
PERTEMUAN 2 PEMODELAN RISET OPERASI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PENGERTIAN RISET OPERASI ATAU OPERATIONAL RESEARCH
PENGERTIAN RISET OPERASI ATAU OPERATIONAL RESEARCHPENGERTIAN RISET OPERASI ATAU OPERATIONAL RESEARCH
PENGERTIAN RISET OPERASI ATAU OPERATIONAL RESEARCH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KONTRAK KULIAH MATA KULIAH RISET OPERASI
KONTRAK KULIAH MATA KULIAH RISET OPERASIKONTRAK KULIAH MATA KULIAH RISET OPERASI
KONTRAK KULIAH MATA KULIAH RISET OPERASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PENILAIAN KINERJA NEW.pptx
PENILAIAN KINERJA NEW.pptxPENILAIAN KINERJA NEW.pptx
PENILAIAN KINERJA NEW.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
ORIENTASI-PELATIHAN.pptx
ORIENTASI-PELATIHAN.pptxORIENTASI-PELATIHAN.pptx
ORIENTASI-PELATIHAN.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
REKRUITMEN DAN SELEKSI TERBARU.pptx
REKRUITMEN DAN SELEKSI TERBARU.pptxREKRUITMEN DAN SELEKSI TERBARU.pptx
REKRUITMEN DAN SELEKSI TERBARU.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 

More from UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU (20)

METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxPEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
 
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
 
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
 
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptxMETODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
 
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptxTEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
KONTRAK KULIAH PENGANTAR ILMU EKONOMI II.pdf
KONTRAK KULIAH PENGANTAR  ILMU EKONOMI II.pdfKONTRAK KULIAH PENGANTAR  ILMU EKONOMI II.pdf
KONTRAK KULIAH PENGANTAR ILMU EKONOMI II.pdf
 
PERTEMUAN 4 LINIER PROGRAMING METODE SIMPLEX.pptx
PERTEMUAN 4 LINIER PROGRAMING METODE SIMPLEX.pptxPERTEMUAN 4 LINIER PROGRAMING METODE SIMPLEX.pptx
PERTEMUAN 4 LINIER PROGRAMING METODE SIMPLEX.pptx
 
PERTEMUAN 3 LINIER PROGRAMING METODE GRAFIK.pptx
PERTEMUAN  3 LINIER PROGRAMING  METODE GRAFIK.pptxPERTEMUAN  3 LINIER PROGRAMING  METODE GRAFIK.pptx
PERTEMUAN 3 LINIER PROGRAMING METODE GRAFIK.pptx
 
PERTEMUAN 2 PEMODELAN RISET OPERASI.pptx
PERTEMUAN 2 PEMODELAN RISET OPERASI.pptxPERTEMUAN 2 PEMODELAN RISET OPERASI.pptx
PERTEMUAN 2 PEMODELAN RISET OPERASI.pptx
 
PENGERTIAN RISET OPERASI ATAU OPERATIONAL RESEARCH
PENGERTIAN RISET OPERASI ATAU OPERATIONAL RESEARCHPENGERTIAN RISET OPERASI ATAU OPERATIONAL RESEARCH
PENGERTIAN RISET OPERASI ATAU OPERATIONAL RESEARCH
 
KONTRAK KULIAH MATA KULIAH RISET OPERASI
KONTRAK KULIAH MATA KULIAH RISET OPERASIKONTRAK KULIAH MATA KULIAH RISET OPERASI
KONTRAK KULIAH MATA KULIAH RISET OPERASI
 
PENILAIAN KINERJA NEW.pptx
PENILAIAN KINERJA NEW.pptxPENILAIAN KINERJA NEW.pptx
PENILAIAN KINERJA NEW.pptx
 
9-KOMPENSASI.pptx
9-KOMPENSASI.pptx9-KOMPENSASI.pptx
9-KOMPENSASI.pptx
 
ORIENTASI-PELATIHAN.pptx
ORIENTASI-PELATIHAN.pptxORIENTASI-PELATIHAN.pptx
ORIENTASI-PELATIHAN.pptx
 
REKRUITMEN DAN SELEKSI TERBARU.pptx
REKRUITMEN DAN SELEKSI TERBARU.pptxREKRUITMEN DAN SELEKSI TERBARU.pptx
REKRUITMEN DAN SELEKSI TERBARU.pptx
 

Recently uploaded

reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 

Recently uploaded (16)

reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 

KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR.pptx

  • 2. Materi Yang Akan Dijelaskan • Aliran Pendapatan • Syarat Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor • Jenis-jenis Pajak • Efek Pajak • Pengeluaran Pemerintah dan Faktor-factor Penentu • Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor • Multiflier • Masalah dan Kebijakan Fiskal
  • 3. Aliran Pendapatan 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. 2. Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. 3. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah sektor rumah tangga.
  • 4. ALIRAN PENDAPATAN Gaji,upah,,sewa, bunga ,untung investasi pinjaman Konsumsi RT Pengeluaran pemerintah Pajak perusahaan Pajak individu Tabungan
  • 5. Syarat Keseimbangan Keseimbangan: Y = AE, atau Y = C + I + G Keterangan: Y : penawaran agregat AE : pengeluaran agregat C : konsumsi rumah tangga I : investasi perusahaan G : pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa
  • 6. Lanjutan Pendapatan Rumah Tangga (Y) digunakan untuk konsumsi (C), ditabung (S) dan membayar pajak (T) , sehingga berlaku persamaan : Y = C + S + T Dalam Uraian terdahulu dalam keseimbangan berlaku kesamaan : Y = C + I + G, sehingga dalam kseimbangan pendapatan nasional tiga sector berlaku kesamaan berikut : C + I + G = C + S + T Apabila C dikurang tiap ruas maka : I + G = S + T I + G merupakan suntikan dan S + T merupakan bocoran, juga berlaku keadaan : Suntikan = Bocoran. Kesimpulan : 1. Y = C + I + G dan 2. I + G = S + T
  • 7. PAJAK LANGSUNG DAN TAK LANGSUNG 1.Pajak langsung : jenis pungutan pemerintah yg scr langsung dikumpulkan dari pihak yg wajib membayar pajak. 2.Pajak tak langsung : pajak yg bebannnya dapat dipindhkan kepada orang lain. JENIS-JENIS PAJAK
  • 8. Bentuk –bentuk pajak pendapatan 1. Pajak regresif : sistem pajak yg presentasi pungutan pajak menurun apabila pendapatan yg dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. 2. Pajak proporsional : presentassi pungutan pajak yg tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan. 3. Pajak progresif : sistem pajak yg presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. JENIS-JENIS PAJAK
  • 9. Contoh Hipotetis Pajak Progresif No Pendapatan yang dipajak Presentasi Pajak 1 Sampai Rp. 500 ribu 2 % 2 Rp. 501 ribu – Rp. 2 juta 4 % 3 Rp. 2.001 juta – Rp. 5 juta 10 % 4 Lebih Rp. 5 juta 20 %
  • 10. Dalam perekonomian yang Pendapatan disposable dan pendapatan nasional dapat dinyatakan : Yd = Y – T 1.Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposible sebanyak pajak yg dipungut tersebut. 2.Penurunan pendapatan disposible menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan RT akan berkurang pd berbagai tingkat pendapatan. EFEK PAJAK TERHADAP KONSUMSI DAN TABUNGAN.
  • 11. Misal 1. C = 90 + 0,75Y atau C = 90 = 0,75Yd 2. S = -90 + 0,25Y, atau S = - 90 + 0,25Yd Jika pemerintah tidak memungut pajak, maka Y adalah sama dengan Yd Jika pemerintah memungut pajak, maka setelah pemungutan pajak adalah : Yd = Y – T Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposible. Pajak sebesar T akan menyebabkan pendapatan disposible turun sebanyak T, maka: ∆Yd = - T
  • 12. Contoh Pajak Tetap • Misalkan fungsi konsumsi dan tabungan rumah tangga adalah sebagai berikut : a. C = 90 + 0,75 Y atau C = 90 + 0,75𝑌𝑑. b. S = -90 + 0,25Y, atau S = -90 + 0,25𝑌𝑑. Pemisalan fungsi diatas dapat disajikan pada table berikut.
  • 13. Efek Pajak Tetap terhadap Konsumsi dan Tabungan Rumah Tangga (dalam trilliun rupiah) Y T Yd C S (1) (2) (3) (4) (5) Bagian 1 : T = 0 0 0 0 90 -90 240 0 240 270 -30 480 0 480 450 30 720 0 720 630 90 960 0 960 810 150 1200 0 1200 990 210 1440 0 1440 1070 270 Bagian 2 : T=40 0 40 -40 60 -100 240 40 200 240 -40 480 40 440 420 20 720 40 680 600 80 960 40 920 780 140 1200 40 1160 960 200 1440 40 1400 1040 260
  • 14. Penjelasan Tabel Keadaan Sebelum Pajak 1. Pada pendapatan nasional nol ( Y= 0 ) konsumsi rumah tangga adalah sebesar Rp. 90 triliun 2. Misalkan pendapatan nasional (kolom.1) selalu mengalami kenaikan sebanyal Rp. 240 triliun, yaitu dari 0 menjadi Rp. 240 triliun, kemudian menjadi Rp. 480 triliun dst. Maka ∆𝑌 = ∆𝑌𝑑= 240. 3. Kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan konsumsi dam tabungan. Hubungannya dapat dinyatakan dengan formula : a. ∆𝐶 = 𝑀𝑃𝐶 𝑥 ∆𝑌𝑑 dan b. ∆𝑆 = 𝑀𝑃𝑆 𝑥 ∆𝑌𝑑 Dengan demikiam, apabila ∆𝑌𝑑 = 240 maka ∆𝐶 = 0,75𝑥240 = 180.
  • 15. Penjelasan Tabel Keadaan Setelah Pajak 1. Sebagai akibat pajak, Y tidak sama lagi dengan 𝑌𝑑 𝑌𝑑 = Y – T. Angka 𝑌𝑑 dibagian 2 dihitung dengan persamaan tersebut. 2. Persamaan C = a + b𝑌𝑑 menggambarkan sikap rumah tangga dalam melakukan konsumsi. 3. Dalam menentukan nilai C dalam kolom 2 digunakan persamaan C = 90 + 0,75𝑌𝑑 dst. Nilai S = 𝑌𝑑 - C
  • 16. Efek Pajak Tetap terhadap Konsumsi dan Tabungan a. Pada bagian 1, pada Y = 0, nilai C = 90 dan S = -90 Pada bagian 1, setelah pajak Y = 0, C = 60 dan S=-100 Perbandingan kedua-dua data menunjukkan sesudah ada pajak, konsumsi berkurang sebanyak ∆𝐶 = 90 − 60 = 30 dan tabungan berkurang sebanyak ∆𝑆 = −100 − −90 = 10. b. Data bagian I, pada Y = 1.200, C = 990 dan S = 210. Pada bagian 2. pada Y = 1.200 C =960 dan S = 200 Perbandingan kedua-dua data menunjukkan sesudah ada pajak, konsumsi berkurang sebanyak ∆𝐶 = 990 − 960 = 30 dan tabungan berkurang sebanyak ∆𝑆 = 210 − 200 = 10.
  • 17. Contoh Pajak Proporsional • Misalkan fungsi konsumsi dan tabungan rumah tangga adalah sebagai berikut : a. C = 90 + 0,75 Y atau C = 90 + 0,75𝑌𝑑. b. S = -90 + 0,25Y, atau S = -90 + 0,25𝑌𝑑. Pemisalan fungsi diatas dapat disajikan pada table berikut.
  • 18. Efek Pajak Proporsional terhadap Konsumsi dan Tabungan Rumah Tangga (dalam trilliun rupiah) Y T Yd C S (1) (2) (3) (4) (5) Bagian 1 : T = 0 0 0 0 90 -90 240 0 240 270 -30 480 0 480 450 30 720 0 720 630 90 960 0 960 810 150 1200 0 1200 990 210 1440 0 1440 1070 270 Bagian 2 : T 20%Y 0 0 0 90 -90 240 48 192 234 -42 480 96 384 378 6 720 144 576 522 54 960 192 768 666 102 1200 240 960 810 150 1440 288 1152 954 198
  • 19. Penjelasan Tabel Keadaan Sebelum Pajak 1. Fungsi C = 90 + 0,75𝑌𝑑, apabila pendapatan nasional nol ( Yd= 0 ) konsumsi rumah tangga adalah sebesar Rp. 90 triliun dan perubahan konsumsi dan tabungan pada berbagai tingkat pendapatan nasional adalah ∆𝐶 = 0,75 𝑥 𝑇 𝑑𝑎𝑛 ∆𝑆 = 0,25 𝑥 𝑇 2. Pajak proporsioanl yang dipungut pemerintah adalah 20% dari pendapatan ( T = 0,20Y) 3. Misalkan pendapatan nasional pada bagian I kenaikan pendapatan nasional sebanyal Rp. 240 triliun, menyebabkan kenaikan pendapatan disposibel sebesar Rp. 240 triliun, tetapi pada bagian 2 kenaikan pendapatan nasional sebesar Rp 240 trilun pendapatan disposibel bertambahhanya sebesar Rp. 192 triliun ( karena ada pajak sebear 20 %)
  • 20. Penjelasan Tabel ∆𝑌𝑑 = ∆𝑌 − ∆𝑇 = 1 − 0,2 ∆𝑌 = 0,8∆𝑌. Maka ∆𝑌𝑑 = 0,8 240 = 192. Pada bagian 2 Kenaikan pendapatan akan mengakibatkan perubahan konsumsi dam tabungan. Hubungannya dapat dinyatakan dengan formula : a. ∆𝐶 = 𝑀𝑃𝐶 𝑥 ∆𝑌𝑑 dan b. ∆𝑆 = 𝑀𝑃𝑆 𝑥 ∆𝑌𝑑 Dengan demikiam, apabila 𝑌𝑑 = 192 maka ∆𝐶 = 0,75𝑥 ∆𝑌𝑑 = 144. Dan ∆𝑆= 0,25 x 192 = 48
  • 21. Penjelasan Tabel Keadaan Setelah Pajak 1. Sebagai akibat pajak, Y tidak sama lagi dengan 𝑌𝑑 𝑌𝑑 = Y – T. Angka 𝑌𝑑 dibagian 2 dihitung dengan persamaan tersebut. 2. Persamaan C = a + b𝑌𝑑 menggambarkan sikap rumah tangga dalam melakukan konsumsi. 3. Dalam menentukan nilai C dalam kolom 2 digunakan persamaan C = 90 + 0,75𝑌𝑑 dst. Nilai S = 𝑌𝑑 - C
  • 22. Efek Pajak Proporsional terhadap Konsumsi dan Tabungan a. Pada bagian 1, pada Y = 0, tidak ada pajak yang dipungut ( T=0,2Y = 0) sama dengan bagian 2 b. Sebelum ada pajak, apabila Y = 480 maka Yd = 480 dan C dan S masing-masing C = 450 dan S = 30. setelah pajak Y = 480, pajak ∆T = 0,2 Y = 96, maka ∆Yd = 96 dan hanya Yd = 384. Penurunan ini menyebabkan konsmsi berkurang dari Rp. 480 triliun menjadi Rp. 378. pengurangannya sebanyak ∆C = 0,75 x 96 = Rp. 72 triliun. Pengirangan tabungan adalah sebanyak ∆S= 0,25 x 96 = Rp 24 triliun, yaitu dari 30 triliun sebelum pajak menjadi 6 triliun rupiah setelah pajak.
  • 23. Lanjutan Efek Pajak Proporsional c. Dengan cara yang sama pada b didapati bahwa pada Y = 960, pajak dan prubahan pendapatan disposibel adalah T = ∆𝑌𝑑 =0,2 (960) = 192. Sebagai akibatnya konsumsi turun sebanyak ∆𝐶 = 0,75 x 192 = Rp. 144 triliun ( dari Rp. 810 triliun menjadi Rp.666 triliun) dan tabugan berkurang sebanyak ∆𝑆 = 0,25 𝑥 192= Rp.48 triliun ( dari Rp. 150 triliun menjadi Rp. 102 triliun)
  • 24. KESIMPULAN : Apa pun sistem pajak, pajak tetap atau pajak proporsional, punguta pajak akan menakibaatkan konsumsi dan tabungan RT berkurang sebanyak yg ditentukan oeh ppersamaan berikut : ∆C = MPC x T ∆S = MPS x T Kecondongan Mengkonsumsi Marjinal Yd c MPC    Y C MPCy   
  • 25. Kecondongan Mengkonsumsi Marjonal 1. Kecondongan mengkonsumsi marjinal pendapatan disposibel (MPC) dalam persamaan 2. Kecondongan mengkonsumsi marjinal pendapatan nasional, dalam persamaan 𝑀𝑃𝐶𝑦 = ∆𝐶 ∆𝑌 3. Pengaruh pajak, apabila pajaknya tetap maka MPC = MPCy, sedangkan apabila pajak proporsional MPC lebih besar dari MPCy Yd c MPC   
  • 26. Kecondongan Menabung Marjinal 1. Kecondongan menabung marjinal pada pendapatan disposibel (MPS) dalam persamaan MPS = ∆𝑆 ∆𝑌𝑑 2. Kecondongan menabung marjinal pendapatan nasional, dalam persamaan 𝑀𝑃𝑆𝑦 = ∆𝑆 ∆𝑌 3. Pengaruh pajak, apabila pajaknya tetap maka MPS = MPSy, sedangkan apabila pajak proporsional MPS lebih besar dari MPSy
  • 27. EFEK PAJAK : PENDEKATAN ALJABAR DAN GRAFIK Misalkan : Fungsi konsumsi C = 90 + 0,75Y, pajak tetap T= 40, dan pajak proporsional T = 20% dari Pendapatan nasional ( 0,2Y). Maka fungsi konsumsi dan tabungan setelah pajak dapat ditentukan. 1. Fungsi Konsumsi, menjadi 𝐶1 = -bT + a + bY 2. Fungsi Tabungang, menjadi 𝑆1 = -(1 - b)T – a + (1 - b)Y PENDEKATAN ALJABAR EFEK PAJAK TETAP
  • 28. Berdasarkan pemisalan tersebut diatas, maka 1. Fungsi Konsumsi adalah 𝐶1= -bT + a + bY 𝐶1= -0,75(40) + 90 + 0,75Y 𝐶1= - 30 + 90 + 0,75Y 𝑪𝟏= 60 + 0,75Y 2. Fungsi Tabungan adalah 𝑆1= -(1 – b)T - a + (1 – b)Y 𝑆1= -(1 – 0,75)40 - 90 + (1 –0,75)Y 𝑆1= -(0,25)40 - 90 + (0,25)Y 𝑆1= -10 - 90 + (0,25)Y 𝑺𝟏= - 100 + 0,25Y
  • 29. 2. Pengaruh Pajak Proporsional 1. Fungsi Konsumsi, menjadi 𝐶1 = a + bY – b.tY 𝐶1 = a + b(1 – t )Y 2. Fungsi Tabungang, menjadi 𝑆1 = - a + (1 - b)Y – (1 - b)tY 𝑆1 = - a + {(1 - b) – (1 - b)t}Y 𝑆1 = - a + (1 - b) (1 – t )Y
  • 30. Berdasarkan pemisalan tersebut diatas, maka 1. Fungsi Konsumsi adalah 𝐶1= a + b (1 – t )Y 𝐶1= 90 + 0,75 ( 1 – 0,20 ) Y 𝑪𝟏= 90 + 0,6Y 2. Fungsi Tabungan adalah 𝑆1= - a + (1 – b)( 1 – t )Y 𝑆1= - 90 + ( 1 - 0,75)( 1 – 0,20)Y 𝑺𝟏= - 90 + 0,2Y
  • 31. PENGELUARAN PEMERINTAH 1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima 2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, diantaranya : a. Mengurang pengangguran b. Mengatasi inflasi c. Mempercepat pembangunan nasional 3. Pertimbanagan politik dan keamanan PENENTU-PENENTU PENGELUARAN PEMERINTAH
  • 32. FUNGSI PENGELUARAN PEMERINTAH a. Untuk mengatasi pengangguran dengan menambah pengeluaran pemerintah. b. Untuk mengatasi inflasi dengan mengrangi pengeluaran pemerintah. c. Pengeluaran pemerintah tidak bergantung pada pendapatan nasional. d. Kurva pengeluaran pemerintah sejajar dengan pendapatan nasional
  • 33. Gambar Fungsi pengeluaran pemerintah G G1 G2 Tambahan pengeluaran Pengurangan pengeluaran Pendapatan Nasional Pengeluaran Pemerintah
  • 34. Keseimbangan Pendapatan Nasional 3 Sektor 1.1. Keseimbangan secara Angka Msalnya Diketahui: C = 90 + 0,75Y S = - 100 + 0.25 Y T = 40 I = 120 G = 60 1.Jika system pajkanya adalah pajak tetap 2.Jika system pajaknya adalah pajak proporsional 1. Keseimbangan Pendapatan Nasional Jika pajaknya adalah Tetap
  • 35. Penyelesaiannya • Fungsi Konsumsi adalah • C = 90 + 0,75(Y-40) • C = 90 + 0,75Y – 30 • C = 60 + 0,75Y • Y = C + I + G • Y = 60 + 0,75Y + 120 + 60 • Y – 0,75Y = 60 + 120 + 60 • 0,25Y = 240 • Y = 960 Atau Menggunakan persamaan SUNTIKAN = BOCORAN • I + G = S + T • 120 + 60 = -100 + 0,25Y + 40 • 180 + 100 - 40 = 0,25Y • 0,25Y = 240 • Y = 960
  • 36. KESEIMBANGAN SECARA GRAFIK Y T C S I G AE=C+I+G Keadaan Ekonomi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 0 40 60 -100 120 60 240 EKSPANSI 240 40 240 -40 120 60 420 480 40 420 20 120 60 600 720 40 600 80 120 60 780 960 40 780 140 120 60 960 SEIMBANG 1200 40 960 200 120 60 1040 KONTRAKSI 1440 40 1040 260 120 60 1220
  • 37. KESEIMBANGAN SECARA GRAFIK C+I+G C=60+0,75Y 240 400 800 960 60 240 0 1+G=180 (a) Pendekatan penawaran agregat-permintaan agregat E 450 Y=AE Pengeluaran agregat (triliun rupiah) 240 Pendapatan Nasional (Triliun rupiah) -60 180 0 1+G=180 (b) Pendekatan suntikan- bocoran E W=S+T J=I+G Suntikan-bocoran (triliun rupiah) (+) (-)
  • 38. Keseimbangan Pendapatan Nasional 3 Sektor 1.1. Keseimbangan secara Angka Msalnya Diketahui: C = 90 + 0.75 Y S = - 100 + 0.25 Y T = 20% dari Pendapatan Nasional I = 150 G = 240 1.Jika system pajkanya adalah pajak tetap 2.Jika system pajaknya adalah pajak proporsional 1. Keseimbangan Pendapatan Nasional Jika pajaknya Pajak Proporsional
  • 39. Penyelesaiannya • Fungsi konsumsi : • C = 90 + 0,75(Y – 0,2Y) • C = 90 + 0,75(1 – 0,2 )Y • C = 90 + 0,60Y • Y = C + I + G • Y = 90 + 0,6Y + 120 + 60 • Y – 0,6Y = 90 + 150 + 240 • 0,4Y = 480 • Y = 1.200
  • 40. KESEIMBANGAN SECARA GRAFIK Y T C S I G AE=C+I+G Keadaan Ekonomi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 0 0 90 -90 150 240 480 240 48 234 -42 150 240 624 480 96 278 6 150 240 768 EKSPANSI 720 144 522 54 150 240 912 960 192 666 102 150 240 1056 1200 240 810 150 150 240 1200 SEIMBANG 1440 288 954 198 150 240 1344 KONTRAKSI
  • 41. Pajak Proporsional dan Keseimbangan Pendapatan Nasional 0 240 200 400 90 600 800 1000 1200 400 800 1200 C (a) Pendekatan penawaran agregat-permintaan agregat C+I+G Y=AE Pengeluaran agregat (triliun rupiah) Pendapatan Nasional (-) 225 0 - 90 390 450 1200 (b) Pendekatan suntikan- bocoran I+G S+T (+) Suntikan-bocoran (triliun rupiah) 450
  • 42. MULTIPLIER DALAM EKONOMI TIGA SEKTOR (DALAM TRILIUN RUPIAH) Tahapan proses Multiplier Pertambahan pendapatan nasional Pertambahan Pajak Pertambahan pendapatan disposebel Pertambahan konsumsi Pertamabahan tabungan ∆Y ∆T ∆Yd ∆C ∆S Bagian 1 : Sistem Perpajakan tetap I ∆I =∆Y1 = 20 0 20 15 5 II ∆Y2 = 15 0 15 11,25 3,75 III ∆Y3 = 11,25 0 11,25 8,4375 2,8125 Dan seterusnya ……… ………… ………….. ……….. ……….. Jumlah Total ∆Y=80 ∆T=0 ∆Yd=80 ∆C=60 ∆S=20 Bagian 2 : Sistem Pajak Proporsional I ∆I =∆Y1 = 20 4 16 12 4 II ∆Y2 = 12 2,7 9,6 7,2 2,4 III Y3 = 9,6 1,92 7,68 5,76 1,92 Dan Seterusnya ……… ………… ………….. ……….. ……….. Jumlah Total ∆Y=50 ∆T=10 ∆Yd=40 ∆C=30 ∆S=10
  • 43. Tiga jenis multiplier akan ditentukan besarnya, yaitu untuk : 1.Multiplier Investasi, 2.Multiplier pengeluaran pemerintah 3.Multiplier perubahan pajak. Pemisalan-pemisalan yang digunukan untuk menghitung multiplier diatas adalah i. Fungsi konsumsi adalah : C = a + bYd ii. Dua bentuk pajak, yaitu - Pajak tetap, T = Tx - Pajak Proporsional T = tY iii. Fungsi Investasi = I, Fungsi pengeluaran Pemerintah = G MENGHITUNG MULTIPLIER
  • 44. 1. Multiplier Investasi 1.1. Sistem pajak tetap : Y = C + I + G Y = a + bYd + I + G Y = a + b( Y – Tx) + I + G Y = a + bY – bTx + I + G Y – bY = a - bTx + I + G Y = 1 1−𝑏 ( a-bTx+I+G) Jika ada pertamabahan Investas sebanyak ∆I ( dari I menjadi 𝐼1) menyebabkan pendapatan nasional meningkat menjadi 𝑌1, dan nilainya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut MENGHITUNG MULTIPLIER
  • 45. Y1 = C + I + ∆ I + G Y1= a + bYd + I + ∆ I + G Y1 = a + b( Y1 – Tx) + I + ∆ I + G Y1 = a + bY1 – bTx + I + ∆ I + G Y1 – bY1 = a - bTx + I + ∆ I + G Y1 = 1 1−𝑏 ( a-bTx+I+ ∆ I +G) Perhitungan diatas menunjukkan pertambahan investasi sebesar ∆ I akan menambah pendapatan nasional dari : MENGHITUNG MULTIPLIER
  • 46. Y = 1 1−𝑏 ( a-bTx+I+G) menjadi, Y1 = 1 1−𝑏 ( a-bTx+I+ ∆ I +G) proses multiplier penambahan pendapatan nasional akibat penambahan investasi adalah : ∆ Y = Y1 – Y = 1 1−𝑏 ∆ I atau , ∆ Y = 1 1−𝑏 ∆ I Dengan nilai Multipilier , yaitu , ∆ Y/ ∆ I adalah Multiplier investasi = 1 1 −𝑏 MENGHITUNG MULTIPLIER
  • 47. 1. Multiplier Investasi 1.1. Sistem pajak Proporsional : Y = C + I + G Y = a + bYd + I + G Y = a + b( 1 – t) Y + I + G Y = a + bY – btY + I + G Y – bY + btY = a + I + G Y (1 – b + bt) = a + I + G Y = 1 1−𝑏+𝑏𝑡 ( a+I+G) Jika ada pertamabahan Investas sebanyak ∆I ( dari I menjadi 𝐼1) menyebabkan pendapatan nasional meningkat menjadi 𝑌1, dan nilainya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut MENGHITUNG MULTIPLIER
  • 48. Y1 = C + I + ∆ I + G Y1= a + bYd + I + ∆ I + G Y1 = a + bY1 – btY1 + I + ∆ I + G Y1 (1 - b1 + bt) = a + I + ∆ I + G Y1 – bY1 = a - bTx + I + ∆ I + G Y1 = 1 1−𝑏+𝑏𝑡 ( a + I+∆ I +G) Perhitungan diatas menunjukkan pertambahan investasi sebesar ∆ I akan menambah pendapatan nasional dari : MENGHITUNG MULTIPLIER
  • 49. Y = 1 1−𝑏+𝑏𝑡 ( a+I+G) menjadi, Y1 = 1 1−𝑏+𝑏𝑡 ( a+I+ ∆ I +G) proses multiplier penambahan pendapatan nasional akibat penambahan investasi adalah : ∆ Y = Y1 – Y = 1 1−𝑏+𝑏𝑡 ∆ I atau , ∆ Y = 1 1−𝑏+𝑏𝑡 ∆ I Dengan nilai Multipilier , yaitu , ∆ Y/ ∆ I adalah Multiplier investasi = 1 1 −𝑏+𝑏𝑡 = 1 1 −𝑏(1−𝑡) MENGHITUNG MULTIPLIER
  • 50. 1. 2. Sistem pajak proporsional Multiplier investasi (pajak proporsional ) ) 1 ( 1 1 1 1 t b bt b       Contoh menghitung Multiplier Investasi : Jika MPC = 0,75 pajak proporsional T = 0,2Y pertambahan investasi = 20 triliun Maka multiplier investasi dg sistem pajak tetap adalah
  • 51. 1 1 Mpt = ----------- = ------------ 1 – 0,75 0,25 Mpt = 4 Jika penambahan investasi (∆I) =20,maka penambahan pendapatan nasional (∆Y) = 4 x 20 = 80. Pajak Proporsional 1 Mpp = ----------- 1-b+bt 1 1 1 Mpp = --------------------------- = -------------------- = ---------- 1 – 0,75 + 0,75(0,20) 1 – 0,75 + 0,15 0,40 Mpp = 2,5 Jika penambahan investasi (∆I) =20,maka penambahan pendapatan nasional (∆Y) = 2,5 x 20 = 50.
  • 52. 2. Multiplier Pengeluaran pemerintah 2.1. Sistem pajak tetap : Dalam perekonomian yg menggunakan sistem pajak tetap, nilai multiplier pengeluaran pemerintah (G) adalah dan kenaikan pendapatan nasional (ΔY) dapat dihitung dengan persamaan b  1 1 G b Y     1 1
  • 53. 2. 2. Sistem pajak Proporsional : Dalam perekonomian yg menggunakan sistem pajak proporsional, nilai multiplier pengeluaran pemerintah (G) adalah G bt b Y      1 1
  • 54. 3. Multiplier Pajak 3.1. Sistem pajak tetap Dalam perekonomian yg menggunakan sistem pajak tetap,pengurangan pajak sebanyak ΔT akan menambah pendapatan nasional (ΔY) sebanyak : dikali dengan pengurangan pajak yang dilakukan. Dalam pajak tetap nilai multiplier perubahan pajak (MT) adalah b b  1 b b T Y Mt      1
  • 55. 3.2. Sistem pajak proporsional Pengurangan pajak sebanyak ΔT akan menaikkan pendapatan nasional sebanyak : bt b b T Y       1
  • 56. SOAL LATIHAN : 1. Misalkan dalam suatu perekonomian berlaku keadaan seperti dinyatakan di bawah ini ; - Fungsi konsumsi : C= 200 + 0,75Yd - Pemerintah memungut pajak sebanyak 20% dari pendapatan nasional - G = 500 dan I = 300 a. Hitunglah pendapatan nasional pada keseimbangan . b. Bagaimanakah anggaran belanja pemerintah (surplus, defisit atau seimbang) ? c. Apabila investasi bertambah 100, dan pengeluaran pemerintah bertambah 150 dan pajak turun 10 %. Berapa penambahan pendapatan nasional.
  • 57. SOAL LATIHAN : 2. Misalkan suatu negara menetapkan sistem pajak tetap dan jika : a. MPS = 0,4, Berapakah angka pengganda belanja pemerintah ? b. MPC = 0,9 , Berapakah angka pengganda belanja pemeritah ? c. MPC = 0,6 dan pajak diturunkan pemerintah sebesar 20 triliun? Berapakah peningkatan pendapatan nasional ekulibrium ?
  • 58. SOAL LATIHAN : 3. Dalam sebuah perekonomian dimisalkan sbb : fungsi konsumsi C = 400 + 0,75Yd Investasi adalah I = 600 Pajak = 40 Pengeluaran pemerintah (G) = 800 Berapakah pendapatan nasional dari perekonomian ini. Jika Investasi = 700, G = 1000, dan pajak tetap menjadi 25. Berapa perubahan Y,