Kedaulatan Rakyat 26 Februari 2014

Rabu Legi
26 Februari 2014
25 Bakdamulud 1947
Tahun LXIX No. 147

http://www.krjogja.com

Harian Pagi
24 Halaman

Suara Hati Nurani Rakyat
@krjogjadotcom

Harga Eceran Rp. 3.000

Terbit Sejak 27 September 1945

Situs Gunung Padang
Terbesar di Asia Tenggara
CIANJUR (KR) - Melihat usianya, Situs Megalitikum Gunung Padang akan banyak menarik
perhatian peneliti asing. Apalagi situs ini
dikaitkan dengan situs serupa di banyak negara
di Amerika Latin, Timur Tengah, Eropa, Tiongkok
dan lain-lain.
"Ini tentu suatu yang luar biasa di mata mereka. Saya berprinsip dan berpendapat kita buat
dulu cetak biru. Kemudian, kalau mereka ingin
datang, menyaksikan atau apapun, semua itu
setelah kita punya cetak biru dan rencana aksi,"
kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
saat meninjau Situs Gunung Padang di Desa
Karyamukti Kecamatan Cempaka Kabupaten
Cianjur Jawa Barat, Selasa (25/2).
Keterlibatan pihak asing dalam penelitian, sejauh membawa manfaat, sah-sah saja. Namun,
Presiden mengingatkan, hendaknya prioritas untuk putra-putri bangsa. Mengingat situs ini sudah
lama diketahui publik, menjadi tanggung jawab
peneiliti untuk melakukan pemugaran sampai
tuntas. "Jangan hanya business as usual,
melainkan harus ada percepatan-percepatan dan
tentunya dengan tidak menghilangkan kehati-hatian," ujarnya.
* Bersambung hal 7 kol 4

KR-Istimewa

Gunung Padang Megalitikum Cianjur.

YOGYA (KR) - Abu vulkanik Gunung Kelud khususnya yang jatuh di DIY sangat

cocok sebagai penahan (isolator) panas. Dari uji material
menggunakan difraktometer

sinar X (XRD), abu ini diketahui mempunyai struktur
material Anorthite yang tahan pada suhu tinggi hingga
2000 derajat Celcius.
"Abu Kelud ini cocok sebagai bahan pembuat tungku,"
kata dosen kristalografi dan
minerologi, Jurusan Kimia
Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Yogyakarta (FMIPA-UNY), Dr Hari
Sutrisno saat ditemui KR di

ruang kerjanya, Selasa (25/2).
Menurut Hari, abu Kelud
ini mempunyai struktur
molekul yang khas, sehingga
tidak bisa disamakan dengan
abu vulkanik gunung lainnya
semisal Merapi. Bahkan abu
yang jatuh di DIY dengan
yang jatuh di daerah dekat
Kelud, stukturnya akan berbeda. "Abu Kelud di DIY ini
mengandung calcium, alumunium, silicate dengan rumus molekul CaAl2Si2O8,"

ujarnya.
Dijelaskan, karena menempuh jarak yang cukup
jauh, sebagian material dari
abu Kelud ini telah jatuh terlebih dahulu. Sehingga saat
jatuh di DIY ukurannya menjadi sangat kecil yaitu 10-20
nanometer. "Abu Kelud ini
sangat lembut," katanya.
Guru Besar Jurusan Kimia
FMIPA UGM Prof Sri Juari
Santosa mengatakan, dengan
kandungan silika yang cukup

tinggi, abu Kelud ini memang
cocok untuk tungku. Namun
abu ini juga mengandung gas
berbahaya yang masih terperangkap di dalamnya seperti Hidrogen Sianida
(HCN) dan Hidrogen Sulfida
(H2S). Oleh karena itu sebelum digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu.
Caranya cukup sederhana
yaitu dengan merendamnya
di dalam air. "Cukup direndam maka gas berbahaya itu

akan terurai," katanya.
Sementara itu, pakar geologi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta Dr Ir Eko
Teguh Paripurno mengatakan, abu vulkanik dari gunung berapi memiliki kandungan silika dan alumina
yang sangat menyuburkan
tanah. Dengan ukuran yang
sangat lembut, memudahkan
abu ini lapuk menjadi tanah

THR DARI RUDI RUBIANDINI

Membantah, Sutan Diputarkan Rekaman
SALAH satu perkembangan baik setelah reformasi di Indonesia
adalah mulai dibukanya kanal komunikasi yang lebih lugas antara
rakyat dan pemerintah. Rakyat yang sebelumnya diposisikan sebagai objek pembangunan dan dianggap tidak pantas dilibatkan
dalam pengambilan keputusan publik. Kini, muncul atmosfer lain.
Rakyat dianggap sebagai subjek pembangunan dan suaranya
mulai didengar. Banyak pemimpin yang telah sadar bahwa rakyat
lebih tahu masalah yang dihadapinya sehari-hari dan mereka juga
dapat mengusulkan solusinya.
Beragam inisiatif telah dikembangkan pemerintah, baik pusat
maupun lokal, untuk maksud tersebut: jaring asmara, alias penjaringan aspirasi masyarakat. Beberapa dilakukan dengan cukup
serius, beberapa yang lain nampaknya sekadar untuk mendapatkan legitimasi. Beberapa contoh inisiatif yang cukup serius bisa
diberikan di sini. Di Yogyakarta, ada Unit Pelayanan Informasi dan
Keluhan (UPIK, upik.jogjakota.go.id) yang dirintis mulai akhir 2003.
Sampai akhir 2013, tidak kurang dari 30.000 aspirasi (komplain,
pertanyaan, informasi dan saran) telah masuk. Selain menggunakan media sosial twitter untuk jaring asmara, Bandung juga

ERUPSI Gunung Kelud membuat puluhan ribu warga sekitar
mengungsi, meninggalkan harta bendanya. Untuk membantu
meringankan beban saudara-saudara kita tersebut, KR membuka
dompet sumbangan pembaca. Sumbangan diharapkan berupa
uang, tak berbentuk barang. Diberikan di bagian keuangan SKH
KR, Jl P Mangkubumi 42 Yogyakarta atau melalui rekening Bank
BRI Cabang Mlati, Yogyakarta No. 0409-01-000180-56-1 atas nama Dompet KR Peduli Bencana Gunung Kelud.
NO NAMA

ALAMAT

RUPIAH

111 Sekolah Tinggi Tehnologi Nasional Babarsari
Yogyakarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,000,000.00
112 Garudea Makroni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300,000.00
113 Papua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,000.00
114 Theofilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,000.00
115 Hamid Kotambunan Taman Kuantan E9 Jogja
234,000.00
116 Hamba Allah Pujowinatan, Yogyakarta . . . . .
250,000.00
117 Trini RW 17 Trihanggo Gamping, Sleman . . .
1,810,000.00
118 Soemardi Jetisharjo JT II/351 RT 023/006 Yogya
100,000.00
119 Ibu-Ibu Kelompok AB Yogyakarta . . . . . . . . . .
600,000.00
120 Anak-Anak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150,000.00
121 Pengajian Mushola Nurul Iman Ngambah
Mulyadadi, Bambanglipuro, Bantul . . . . . . . .
770,000.00
122 Jama'ah Istiqomah Masjid Darussalam Jogoyudan,
Gowongan, Jetis, Yogyakarta . . . . . . . . . . . . .
300,000.00
123 Majelis dan Warga Jemaat GKJ Karngbendo
2,500,000.00
124 PDWO Hanna GKJ Karangbendo . . . . . . . . .
543,000.00
125 Jhonraider Karpala KR Yogyakarta . . . . . . . .
100,000.00
126 Hamba Allah Sleman Kota Triharjo . . . . . . . .
200,000.00
127 Jama'ah Pengajian Ibu-Ibu RT 04 RW II Bulurejo
Minomartani, Ngaglik, Sleman DIY . . . . . . . .
400,000.00
128 Kop. KOBUTRI Yogyakarta Jl. Sidat UH
2/296 B Nitikan Sorosutan Yogyakarta . . . . .
1,000,000.00
129 SD Bakalan UPT PPD Kec Sewon Bantul . .
455,000.00
130 SDN Sidoarum Godean Sleman Potrowangsan,
Sidoarum, Godean, Sleman . . . . . . . . . . . . . .
1,050,000.00

AP I KEJAR PERSYARATAN IPL

Bandara Baru Didarati Airbus 330

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi VII DPR
Sutan Bhatoegana kembali menegaskan dirinya tidak pernah meminta atau menerima
uang dari Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM). Pertemuan yang dilakukan dengan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, semata-mata hanya untuk memberikan dukungan terhadap kinerjanya.
"Tidak pernah (terima uang)," ujar Sutan
saat didengar kesaksiannya dalam sidang
lanjutan dugaan suap SKK Migas di
Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (25/2).
Selain membantah menerima aliran dana
dari Kementerian ESDM, Sutan juga membantah telah menerima tunjangan hari raya
(THR) kepada Rudi saat buka puasa bersama
di Hotel Crown Jakarta, Juli 2013. "Yang saya ingat itu agar berkomunikasi baik dengan
kawan-kawan (Komisi VII). Kalau Demokrat
kan jelas, partai pemerintah pasti akan kawal
(proyek SKK Migas)," katanya.
Meski membantah semua
tudingan
penerimaan
uang, namun Sutan mengakui staf ahlinya Irianto
Muhyi pernah mendatangi

Kementerian ESDM. Hanya saja ia

JAKARTA (KR) - PT Angkasa Pura I (AP I) berharap,
proyek pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulonprogo bisa terlaksana sesuai jadwal. Semua dokumen
yang menjadi persyaratan turunnya Izin Penetapan Lokasi
(IPL) dari Gubernur DIY, kini
sedang dalam proses penyusunan dan dalam waktu
tidak lama lagi akan selesai.
"Tim kami dari Corporate
Planning and Performance
yang menangani kesiapan
pembangunan bandara baru
Yogyakarta kini sedang berupaya merampungkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Intinya, kami tetap
berupaya agar proyek ini terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan," kata Corporate
Communication Departement
Head PT AP I Handy
Heryudhitiawan kepada KR di
Jakarta, Selasa (25/2).
Menurut Handy, dokumen

keselamatan dan KKOP yang
nantinya akan dijadikan satu,
hingga saat ini masih dibahas
lebih mendalam lagi antara
PT AP I, PT Jogja Magasa Iron
(JMI) dan Kementerian
Perhubungan (Kemenhub).
"Mungkin tidak perlu waktu
lama lagi selesai," ujarnya.
Dijelaskan, faktor keselamatan sangat penting bagi keberadaan suatu bandara, apalagi bandara berkelas internasional yang nantinya akan
dibangun. "Bandara ini diproyeksikan mampu didarati pesawat-pesawat berbadan lebar
seperti Boeing 747 dan Airbus
330. Tentunya perlu adanya
peningkatan keselamatan lagi. Ini antara lain yang sedang
dikaji," kata Handy.
Mengenai Amdal dan lingkungan, Handy mengakui,
sedang dalam proses penyusunan dengan melibatkan
konsultan. Diharapkan,

Hanura Ajak Kembali ke Hati Nurani
KONDISI Indonesia semakin hari menunjukkan derajat kemunduran karena banyak sekali persoalan. Halhal yang kian tak pasti pun
menjadi semakin jelas di bumi pertiwi. Padahal, hakikatnya Indonesia merupakan
negara yang nyaman. Satusatunya alat ampuh untuk
menjawab dan mengurai ketidakpastian adalah dengan
kembali ke hati nurani.
Kembali ke hati nurani,
menurut pandangan Partai
Hati Nurani Rakyat (Hanura), agar para elite dan masyarakat di negeri ini menggunakan hati nurani dalam
berpikir, bersikap dan bertindak. "Jika hati nurani bicara
maka anak bangsa akan saling asih, asah, asuh dan pada akhirnya akan terbangun
suasana yang tertib, aman
dan sejahtera," kata Ketua
Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Hanura DIY, Ir Adhi

Nugroho pada acara silaturahmi dengan jajaran SKH
Kedaulatan Rakyat belum
lama ini.
Dalam pandangan Adhi,
sebenarnya Indonesia ini memiliki potensi kekayaan yang
melimpah. Bila digarap dengan baik akan mampu membawa bangsa ini menjadi
bangsa yang makmur dan sejahtera. Kenyamanan dan
kekhasan Indonesia tidak
akan ditemui di negara lain.
Potensi Sumber Daya Alam
(SDA) merupakan kekayaan
yang tak ternilai, tapi sampai
saat ini justru lebih banyak
dikuasai pihak asing. Selain
itu tindak pidana korupsi juga merusak sendi-sendi ke-

Berita terkait Partai Hanura lainnya di halaman 24

hidupan berbangsa dan bernegara. "Menyadari hal itu,
Hanura memimpikan terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan berwibawa dengan
pemimpin yang mengedepankan hati nurani," ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa
saat ini banyak orang berpartai. Meski demikian tidak banyak orang paham benar
mengapa dirinya berpartai.
Karena ideologi atau karena
faktor lain? Tetapi harus diakui, sebagian besar orang
berpartai karena pragmatis, ingin
mendapatkan sesuatu dari
partai.
Ini
yang

membuat parpol di Indonesia
terkesan membuat kondisi
kian tak pasti.
Sebagai partai yang mengklaim dan menjamin sebagai
partai dengan totalitas bersih
bebas korupsi, Hanura berusaha mewujudkan dan
mempertahankan hal tersebut. Pada Pemilu lalu, Hanura berhasil mendudukkan
977 kadernya menjadi anggota legislatif (DPR RI dan
DPRD). Di Fraksi
Hanura se-Indonesia tidak ada
satupun anggotanya yang terjerat kasus korupsi. Pengukuhan
Ha-

KR-Franz Boedisoekarnanto

Ir Adhi Nugroho

nura sebagai parpol terbersih
didasari bukti dari Lembaga
Survei sehingga kondisi ini

q KAMIS 20-2-2014 ada seorang pengendara sepeda
motor kehabisan bensin. Beli
bensin eceran di tetangga saya Kirman Motor. Saat akan
membayar, ternyata tidak
membawa uang. Karena penjual merasa tidak kenal pada
pembeli, dan penjual tidak
mau ambil risiko, maka dengan sangat terpaksa sang
penjual menyedot kembali
bensin yang sudah dituangkan ke tangki motor tadi.-(Kiriman: Winardi, dengan
alamat Bengkel Mesin Jahit
"Budi", Jalan Raya Selatan,
Wedi, Klaten, alamat rumah:
Pencar RT 01 RW 05, Gadungan, Wedi, Klaten, Jateng
57461)-b

RABU LEGI 26 FEBRUARI 2014 (25 BAKDAMULUD 1947)

KOTAYOGYA

PBB Menyesuaikan Aspirasi Masyarakat
YOGYA (KR) - Partai Bulan Bintang (PBB) menyampaikan masih ada dan tidak
kaku supaya bisa menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Partai politik (parpol)
Indonesia yang berasaskan
Islam dan partai penerus
Masyumi ini berkeinginan
menciptakan keadilan di atas
kepastian hukum agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PBB DIY, Drs. H.
Yunohedi saat bersilaturahmi
dengan Redaksi Kedaulatan
Rakyat Group di Aula KR
Jalan Margo Utomo (Pangeran
Mangkubumi) No 40-46 Yogyakarta, Selasa (25/2). Diskusi ini
dihadiri perwakilan fungsionaris PBB DIY, Sudjatmiko,
Sukamto beserta perwakilan
calegnya M Basuki dan M
Nisom R.
"Visi sebuah partai tidak
harus kaku maka kami
berharap PBB yang sempat tidak meraih kursi di Senayan

KR-Franz Boedisoekarnanto

Pengurus PBB seusai membeberkan programnya di KR.
pada Pemilu 2009 lalu akan
kembali berusaha mewarnai
Pemilu 2014," tandasnya.
Yunohedi mengaku optimis
partisipasi politiknya dalam
pesta demokrasi tahun ini selain terselenggaranya masyarakat yang Islami, finalisasi
Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang tidak
bisa diotak-atik juga menjaga
demokrasi sebagai alat yang
benar-benar diciptakan demi
kesejahteraan masyarakat.
Sebuah negara akan menciptakan keadilan, tidak bisa negara berdasarkan kekuasaan
maka harus ada kepastian

hukum, maka kedepan PBB
berharap bisa berpartisipasi
menata kehidupan politik
Indonesia sebaik-baiknya.
Ketua Komite Pemenangan
Pemilihan Umum (KPPU)
PBB DIY, Sudjatmiko menambahkan masyarakat diikutsertakan melalui kepastian
hukum tersebut. Sebagai partai Islam, PBB mencoba terus
menumbuhkan kembali rasa
nasionalisme dalam jiwa
masyarakat guna mengembalikan karakter bangsa.
Hasil wawancara dengan jajaran PBB DIY akan dimuat
Kamis (27/2).
(*-24)-b

MILIKI PERAN BESAR BAGI PENINGKATAN PAD

Pengelolaan Pariwisata, Daerah Harus Proaktif
YOGYA (KR) - Pengelolaan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi juga butuh sikap proaktif dari
daerah. Mengingat keberadaan wisatawan
memiliki peran cukup besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh karena itu pemerintah dan stakeholders
harus membuat regulasi yang jelas berkaitan
dengan kepemilikan lahan untuk orang asing.
Sebab jika hal itu sampai terjadi bisa menjadi
bencana bagi dunia pariwisata di Indonesia.
"Banyaknya wisatawan asing yang datang
ke Indonesia, memang cukup bagus karena
bisa berdampak pada peningkatan PAD. Tapi,
kalau pemerintah dan stakeholders terkait tidak bisa mengelola dengan baik, potensi wisata yang ada di Indonesia bisa dikuasai orang
asing. Kondisi ini harus segera diantisipasi,
supaya kondisi di Pataya dimana 75 persen

sampai 80 persen adalah orang asing. Kalau
hal itu sampai terjadi di Indonesia, bisa menjadi bencana," papar Atase Pendidikan dan
Kebudayaan Kedutaan Besar RI di Bangkok,
Prof Dr Didik Sulistiyanto, kepada KR di selasela acara seminar internasional bertajuk
'Sustainable Tourism Development Based on
Tourism Behavior' yang digelar Sekolah
Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (Stipram)
Yogyakarta di Inna Garuda Hotel, Selasa
(25/2).
Didik menyatakan, pemerintah dan para
insan pariwisata harus berupaya agar wisatawan asing bisa merasa betah di Indonesia.
Bukan sebaliknya, hanya datang sekali, habis
itu tidak mau berkunjung lagi ke Indonesia.
Walaupun dalam realitanya, untuk mewujudkan hal itu bukan sesuatu yang mudah, jadi
(Ria)-b
butuh keseriusan dan kerja keras.

ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 2

DEWAN TAK MAU AMBIL RISIKO

'Deadlock', APBD 2014 di Ujung Tanduk
YOGYA (KR) - Rapat pembahasan antara Badan
Anggaran (Banggar) DPRD Kota Yogyakarta dengan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota
Yogyakarta mengalami jalan buntu atau deadlock.
Pembahasan dengan agenda finalisasi hasil evaluasi
Gubernur atas APBD Kota Yogyakarta 2014 pun belum
bisa dirampungkan.
Nasib APBD Kota Yogyakarta 2014 pun kini diujung
tanduk. Sesuai aturan, tujuh
hari kerja usai evaluasi diterima, Surat Keputusan (SK)
Pimpinan Dewan sebagai landasan pencairan APBD harus
sudah ada kepastian. Sehingga,
maksimal Kamis (27/2) besok
harus sudah ada keputusan.
Mentoknya pembahasan
anggaran lantaran kalangan
dewan tidak ingin mengambil
risiko. Terutama berkaitan dengan sistem honor pegawai

Syukuran
Jalan Margo Utomo
Usai Pemilu
YOGYA(KR) - Syukuran digunakannya kembali nama Jalan Margo Utomo di ruas Jalan
Pangeran Mangkubumi ditunda hingga masa Pemilu Legislatif berakhir. Semula kegiatan
tersebut akan berlangsung pada Minggu 2 Maret 2014.
"Acara tersebut kami tunda
karena saat persiapan kemarin, ada kejadian hujan abu Gunung Kelud yang dilanjutkan
dengan tanggap darurat di
Yogyakarta karena peristiwa
tersebut. Sementara kalau kami laksanakan pertengahan
Maret, sudah masuk masa
kampanye Pemilu Legislatif,"
kata Ketua Panitia Taufik Ridwan kepada KR, Selasa (25/2).
Menurut Taufik, karena penundaan acara yang bertajuk
'Toegoe Jogja Festival' itu panitia meminta maaf kepada
masyarakat Yogya. (Apw)-b

yang menjadi sorotan Gubernur.
"Seluruh rekomendasi dari
Gubernur harus dilaksanakan.
Jika tidak, kami tidak ingin
tandatangani SK Pimpinan
Dewan karena kami tak ingin
berakhir di kejaksaan," terang
Ketua DPRD Kota Yogyakarta
yang juga Ketua Banggar,
Henry Kuncoroyekti di sela rapat, Selasa (25/2).
Dalam rekomendasi Gubernur terkait sistem honor tersebut, diperintahkan agar dise-

suaikan dengan regulasi yang
ada. Baik honor terkait PNS
daerah maupun tenaga bantuan. Namun sistem honor bagi
tenaga bantuan belum bisa dijelaskan secara detail oleh
TAPD.
Bahkan, dewan menilai ada
ketidak sesuaian menyangkut
rekrutmen tenaga bantuan.
Pasalnya, sesuai aturan sejak
2005 sudah tidak ada pengangkatan. Tapi Pemkot
masih merekrut di tahun 2008
sesuai Perwal 03/2008 tentang
Tenaga Bantuan. Perwal itu
pun direvisi di tahun 2012 sehingga ditengarai masih ada
pengangkatan di tahun tersebut. "Jika demikian, berarti
masih ada pelanggaran. Tapi
biar tidak berlarut-larut kami
usulkan TAPD kembali konsul-

tasi ke Gubernur supaya tidak
ada yang mengganjal," tandas
Henry.
Sementara Ketua TAPD
Kota Yogyakarta, Titik Sulastri
mengatakan, semua rekomendasi Gubernur pasti ditindaklanjuti. Jajarannya pun langsung menjadwalkan konsultasi
ke Gubernur pada Rabu (26/2)
hari ini.
Titik menambahkan, dalam
konsultasi tersebut pihaknya
akan mengajak perwakilan
Banggar. Hal ini supaya poinpoin hasil evaluasi Gubernur
dapat dipahami bersama sehingga tidak menimbulkan
perbedaan persepsi. "Kami optimis besok (hari ini) setelah
konsultasi sudah ada pemahaman bersama," terangnya.
(R-9)-b

PERTAHANKAN KULINER TRADISIONAL

'Ontbijkoek' Oleh-oleh Khas Yogya
YOGYA (KR)
- Kue
Ontbijkoek sebagai salah satu
kuliner khas Yogyakarta mulai
dikembangkan oleh PT Mirota
Indah Indonesia. Kuliner yang
cukup melegenda pada tahun
1900-an ini diharapkan ikut
memperkaya citarasa nusantara dari Yogyakarta dan jadi
oleh-oleh khas Yogya.
Direktur Utama PT Mirota
Indah Indonesia, Siswanto HS
mengungkapkan, Ontbijkoek
sudah menjadi heritage culinary
atau kuliner tradisional. "Seperti roti kuno tapi masa kini.
Sebenarnya ini resep keluarga
namun kami kembangkan untuk menambah khasanah khas
Yogya," paparnya saat diterima
Walikota Yogyakarta, terkait
peluncuran Ontbijkoek, di ruang Walikota, Selasa (25/2).
Ontbijkoek ini merupakan kolaborasi Manna Bakery dan
Roemi
(Roemah
Mirota)

KR-Ardhi Wahdan

Walikota Yogya, Haryadi Suyuti menerima ontbijkoek secara simbolis dari Siswanto HS.
Kotabaru, dengan Rotary Club
of Yogya Tugu yang melakukan
penggalangan dana untuk aktivitas sosial.
Menurut Siswanto HS, resep
tersebut juga didapat dari Belanda namun dikolaborasi dengan citarasa Indonesia. Meski
terlihat seperti roti bantal lainnya, namun rasa yang dimiliki

jauh berbeda. Terutama perpaduan aneka rempah dalam adonan. Aroma Roti Ontbijkoek pun
mampu menggugah selera.
Sementara Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti berharap,
Mirota dapat terus melakukan
inovasi untuk turut mendukung
dunia pariwisata di Kota
(R-9)-b
Yogyakarta.

Cara Tepat Jadi Pengusaha Sukses
MENJADI pengusaha sukses tak bisa hanya asal-asalan.
Tentu semuanya perlu cara
atau rumus agar mampu mendapatkan profit yang besar. Jika

ingin jadi pengusaha sukses,
Management Coach Yogyakarta akan menyelenggarakan
Seminar Cerdas Resolusi Bisnis
2014 bertajuk 'Jalur Cepat Jadi

Pengusaha Sukses' di Hotel
Amaris Jalan Pangeran Diponegoro No 87 Yogyakarta, Kamis (27/2) mulai pukul 16.30
WIB.
Septi Wulandari, panitia seminar menjelaskan, seminar
akan membahas rumus kaya
menjadi seorang pengusaha.
Sebagai pembicara seminar
adalah Ahmad Hidayat pemilik
brand Iga Bakar Jogja, pengusaha beberapa resto, Coach
Certified TOT James Gwee dan
Member International Coach
Federation.
"Seminar ini wajib diikuti
karyawan, PNS, mahasiswa
atau ibu rumah tangga yang
ingin berbisnis. Untuk tiket
seminar hanya Rp 100.000/peserta, on the spot Rp 200.000/peserta. Tiket bisa dibeli di bagian
Promosi SKH Kedaulatan Rakyat Jalan Pangeran Mangkubumi, Gramedia Sudirman,
Hotel Amaris Yogya, Radio
Sindo Trijaya, Toko Tas Fandi
Jalan Mataram, atau transfer
Rek BCA 4451070074 atas nama Navi Ananda Utama. Ada
diskon 10% bagi yang transfer,"
(*-1)-e
pungkas Septi.

RABU LEGI 26 FEBRUARI 2014 ( 25 BAKDAMULUD 1947 )

HALAMAN 3

RABU LEGI
26 FEBRUARI 2014
(25 BAKDAMULUD 1947)

GUNUNGKIDUL-KULONPROGO

ÓKEDAULATAN
RAKYATÓ
HALAMAN 4

SIMULASI PENGAMANAN PEMILU

WABUP GUNUNGKIDUL KECEWA DISDIKPORA

Bentrok Pengacau Berhasil Diatasi Petugas

PNS Gerakkan Golput Kena Sanksi Berat

KR-Widiastuti

Aparat kepolisian menghadapi massa yang mengacaukan Pemilu 2014.
WATES (KR) - Bentrok
massa yang berusaha mengacaukan Pemilu 2014 dengan
aparat keamanan di seputaran
Alun-alun Wates, Selasa (25/2)
berhasil diatasi oleh personel
Brimob Polda DIY dan Satuan
Sabhara Polres Kulonprogo.
Dalam meredakan bentrok
massa, Polda DIY mengerahkan tim dari Brimob, Gegana
juga water canon, anjing pelacak dan lainnya. Bahkan tim
Gegana berhasil mengamankan 'bom' dari suatu tempat
dan meledakkan di tempat
yang aman.
Hal tersebut terjadi dalam
simulasi 'Operasi Mantap Brata 2014' Polres Kulonprogo
yang digelar di Alun-alun Wates, Selasa (25/2). Dalam simu-

lasi tidak hanya pengamanan
menghadapi pengacau pemilu,
namun juga pengamanan logistik pemilu dan pendistribusiannya, termasuk TPS pada
hari H. Simulasi yang mengerahkan 1.200 personel Polres
Kulonprogo dan Polda DIY ini
dihadiri Wakapolda DIY dan
jajarannya, Kapolres Kulonprogo AKBP J Setiawan, Muspida Plus, Wabup Drs H Sutedjo, Panwas dan KPU se-DIY,
serta perwakilan partai politik.
Untuk kegiatan simulasi, seputaran Alun-alun Wates ditutup pukul 06.00-12.30.
Kapolres Kulonprogo AKBP
J Setiawan Widjanarko mengatakan peserta yang dikerahkan untuk simulasi 1.200
personel, terdiri 900 personel

Polres Kulonprogo dan 300
dari Brimob maupun Sabhara.
Sedangkan jumlah pengamanan dari Polres untuk Pemilu
2014 sebanyak 2/3 atau 662
orang yang disebar pada semua TPS. "Untuk TPS di Kulonprogo yang rawan dan ada
keramaian pada pemilu lalu
sebanyak 3 TPS, yakni di 1
TPS Galur dan 2 TPS di Panjatan," kata Kapolres.
Sementara Direktur Sabhara Polda DIY sekaligus sebagai
Direktur Pelatihan PAM Pemilu 2014 Kombes Pol Yulza Sulaiman SIK mengatakan, latihan ini untuk membiasakan
anggota Polri agar nantinya
saat mengamankan tahapan
Pemilu 2014 lebih profesional.
Untuk itu perlu dilakukan pelatihan terus-menerus.
Ketua KPU Kulonprogo
Muh Isnaeni menyatakan terkaitan dengan keamanan pemilu, kepolisian mempunyai
standar yang jelas, cepat untuk mengamankan pemilu dan
mengantisipasi seandainya
ada hal-hal yang tidak diinginkan. "Saya tidak berharap
akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pengamanan yang
ditunjukkan kepolisian sudah
cukup kuat," katanya. (Wid)-f

ABU VULKANIK GUNUNG KELUD

Berpotensi Timbulkan Banjir di Wates
WATES (KR) - Hujan abu vulkanik letusan
Gunung Kelud di Jawa Timur berpotensi menimbulkan bencana alam ikutan banjir di Kota
Wates karena sebagian besar abu vulkanik masuk ke dalam saluran menjadi sendimen menghambat aliran air.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo, Ir Sukoco dan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan, Parno ST yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/2) mengungkapkan keberadaan abu vulkanik Gunung Kelud perlu mendapatkan perhatian agar tidak mendatangkan
bencana banjir.
Menurut Sukoco, dampak hujan abu vulkanik
sudah dialami di sekitar Kompleks Pemkab
Kulonprogo. Air hujan meluap menutup jalan
karena saluran air tertutup sampah dan sendimen abu vulkanik.
"Sampai tanggap darurat abu vulkanik berakhir belum dapat tertangani. Pemkab akan
berupaya dapat menangani menggunakan anggaran rutin. Tanggap darurat yang hanya tujuh
hari tidak mungkin dapat menangani saluran

air di sana," jelas Sukoco.
Parno ST mengatakan ketebalan abu vulkanik di ruas jalan Kota Wates berkisar antara 1 2 centimeter (cm). Panjang jalan sekitar 12,4
km atau seluas kurang lebih 65.140 meter
persegi. Abu vulkanik yang menutup ruas jalan
secara keseluruhan mencapai sekitar 977,1 meter kubik.
Menurutnya, perlu melakukan pembersihan
saluran air yang ada dari sendimen abu vulkanik. "Pembersihan sendimen di saluran ukuran
kecil cukup sulit. Sedangkan untuk saluran besar dapat dilakukan dengan mengangkat lumpur di kantong-kantong bak kontrol," kata Parno.
Pascahujan abu, jelasnya DPU sudah melakukan pembersihan abu vulkanik yang ada di
ruas jalan. Pembersihan dengan penyiraman sebagian abu hanyut terbawa air, masuk ke dalam
saluran menjadi sendimen. Ini masih ditambah
abu di luar ruas jalan yang pembersihkannya dilakukan masyarakat. Volume sendimen yang
masuk ke dalam saluran bertambah semakin
(Ras)-f
banyak.

TANAMKAN RASA KEPEDULIAN

MTsN Gubukrubuh Bantu Korban Bencana

KR-Dedy EW

Penggalangan dana bantuan korban bencana alam.
PLAYEN (KR) - Ratusan
siswa MTs Negeri Gubukrubuh, Playen mengikuti penggalangan dana untuk korban
bencana alam. Dana yang terkumpul akan disalurkan untuk korban bencana alam
yang terjadi di Indonesia seperti banjir maupun gunung

meletus.
"Melalui penggalangan dana
ini sebagai bentuk pendidikan
karakter. Termasuk menanamkan rasa kepedulian siswa
terhadap korban bencana
alam. Bencana alam seperti
banjir dan gunung meletus
memang mengakibatkan ba-

nyak korban harus mengungsi
dan membutuhkan bantuan,"
kata Latif Jauhari SAg MA
Kepala MTs Negeri Gubukrubuh, Playen, Selasa (25/2).
Total dana yang terkumpul
untuk korban bencana alam
masing-masing dari siswa Rp
1.100.000 serta guru dan pegawai Rp 2.350.000. Dikatakan, selain melaksanakan
penggalangan dana, sekolah
juga secara rutin melaksanakan kerja bakti di lingkungan
sekolah. Termasuk berkoordinasi dengan petugas puskesmas dalam pemberantasan
sarang nyamuk. Melalui pendidikan karakter serta lingkungan yang bersih, dimaksudkan mampu mendukung
kegiatan belajar dan mengajar
(Ded)-f
di sekolah.

OLIMPIADE MIPA MKKS

20 Siswa SMP Rebut Medali Emas
WONOSARI (KR) - Sebanyak 20 siswa meraih medali
emas dalam Olimpiade MIPA
yang diselenggarakan Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten
Gunungkidul. Ada lima bidang
studi yang dikompetisikan,
masing-masing, Matematika,
Fisika, Biologi dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Tiap bidang
studi dipilih sampai peringkat
lima. “Kelimanya mendapatkan medali emas,” kata H
Bambang Pracoyo SPd, MM,
Ketua MKKS SMP Gunungkidul didampingi Drs Suparto
sekretarisnya, Selasa (25/2).
Secara rinci, peraih medali
emas Matematika, Rahmalik
Valent (SMPN 1 Wonosari),
Annisa Ayu Pramesti (SMPN 1
Karangmojo), Septiani Dewi
(MTs Muh Ngawen), Wiwin
Indayanti (SMPN 3 Tepus) dan
Sinarya (SMPN 2 Wonosari).
Bidang studi Fisika, R Dhanoe Setyawan (SMPN 2 Playen), Ahmad Nur Aly (SMPN 1

Wonosari), Atikah Nian Indrastuti (SMPN 1 Karangmojo), M Anang Mahrub (MTsN
Nglipar) dan Agung R Fauzi
(SMPN 1 Ponjong). Bidang
studi Biologi, Sinta Saska Diana (SMPN 1 Wonosari), Yogi
A Mahardika (SMPN 1 Karangmojo), M Reiki Santosa
(SMPN 2 Wonosari), Mita
Choirunisa (SMPN 1 Patuk)
dan Yulia Nurvita (SMPN 4

Wonosari). Bidang studi IPS,
Rika Noviana (SMPN 1 Saptosari), Diva B Adhyaksa
(SMPN 1 Wonosari), Mekar
Aisyah (SMPN 4 Ngawen),
Nuvika Fatasyadhuha (SMPN
1 Ngawen). Selain terpilih para peraih medali emas, dibagikan 100 medali perak dan
perunggu. “Medali perak untuk 40 siswa dan perunggu 60
(Ewi)-f
siswa,” tambahnya.

KR-Endar Widodo

Bambang Pracoyo menyerahkan medali.

WONOSARI (KR) - Wakil Bupati Gunungkidul
Drs H Immawan Wahyudi MH mengaku kecewa atas
ketidakhadiran jajaran Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga dalam sosialisasi penyelenggaraan
pemilu di Bangsal Sewokoprojo, Selasa (25/2).
"Kami benar-benar kecewa, jangan-jangan Disdikpora dan guru tidak peduli terhadap pemilu," ujarnya berang di hadapan peserta sosialisasi.
Dikatakan Immawan, 65
persen PNS di Gunungkidul
adalah guru, atau jumlah guru ada 6.500 sedangkan PNS
umum 4.500. Sehingga sosialisasi ini sangat penting
terutama bagi para guru agar
paham betul terhadap Pemilu 2014 nanti.
Dengan tegas wabup mengatakan, PNS harus berpolitik, dalam arti menjalankan
perintah negara. PNS dan pejabat harus ikut bertanggung
jawab menyukseskan pemilu

baik legislatif dan pemilu
presiden dengan acuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan pemilu PNS termasuk perangkat
desa harus benar-benar netral, yakni tidak berpihak terhadap salah satu partai politik. "Netral bukan berarti
tidak bertindak apa-apa atau
diam, tetapi harus ikut
mengkampanyekan suksesnya Pemilu 2014," ucapnya.
Immawan juga mengingatkan, jika ada PNS atau
pejabat yang menggerakkan
masyarakat atau seseorang
untuk golput, masuk dalam
ranah pelanggaran dan akan
mendapatkan saksi berat.

Untuk itu lewat sosialisasi ini
PNS diharapkan memahami
penyelenggaraan pemilu.
Sosialisasi penyelenggaraan pemilu bagi PNS sedianya
diikuti 100 orang baik dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sejumlah
PNS guru lewat Unit Pelaksana Tugas (UPT) TK SD.
Menurut Wahyu Nugroho
SIP, Kepala Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Gunungkidul, undangan untuk guru
lewat UPT TK/SD disampaikan pada Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga pada
Kamis (20/2) lalu. Ketika
dicek pada Selasa (25/2) ternyata undangan tidak disampaikan ke seluruh UPT TK/SD.
Sosialisasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber selain wakil bupati, juga
Ketua KPU Gunungkidul M
Zaenuri Ikhsan dan Panitia
Pengawas Pemilu yang di-

wakili Budi Haryanto. M Zaenuri Ikhsan dalam paparannya mengatakan larangan
PNS dalam pemilu di antaranya memberikan dukungan
kepada calon presiden/wakil
presiden, DPR, DPD, DPRD
dengan cara ikut berkampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan
atribut partai atau atribut
PNS atau dengan mengerahkan PNS atau dengan
menggunakan fasilitas negara.
Sedangkan Budi Haryanto
menegaskan sanksi bagi PNS
yang tidak netral sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
pemilu, PNS, anggota TNI,
Polri, kepala desa dan perangkat desa yang melanggar
ketentuan atau tidak netral
dipidana kurungan selamalamanya 1 tahun dan denda
paling banyak Rp 12 juta.
(Awa)-f

Sumur Bor Atasi Krisis Air Sidoharjo
SAMIGALUH (KR) - Warga dua pedukuhan Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh
yang selama ini selalu mengalami krisis air bersih terutama saat kemarau merasa
lega. Lantaran di wilayah mereka telah dibangun sumur
bor bantuan presiden.
"Kami sangat bersyukur,
sumur bor yang kami dambakan telah jadi kenyataan.
Dengan adanya sumur bor
bantuan Pak Presiden maka
121 kepala keluarga (KK) di
Pedukuhan Gebang dan Pedukuhan Sebo tidak lagi
mengalami kesulitan air bersih," kata Dukuh Sebo Sunardi pada peresmian sumur bor,
Selasa (25/2).
Peresmian dilakukan Dandim 0731/Kulonprogo Letkol
Semuel Jeferse (SJ) Aling dihadiri Kabag Pembangunan
Pemkab Kulonprogo Jumanto, Sekcam Samigaluh Nasip
dan seluruh Danramil se-Kulonprogo serta masyarakat.
Sebelum ada sumur bor,
warga Gebang dan Sebo ter-

paksa ngangsu atau mengambil air untuk memenuhi
kebutuhan air bersih baik
untuk mandi, masak dan
mencuci dari Sungai Tinalah
dan sumber mata air Tulangan di Pedukuhan Ngargosari.
"Setiap musim kemarau,
121 KK di Pedukuhan Sebo
dan 40 KK di Gebang selalu
ngangsu air yang jaraknya
mencapai dua kilometer. Mudah-mudahan mesin pompa
air bisa awet, sehingga warga
tidak perlu lagi ngangsu sampai berkilo-kilometer, tapi
cukup mengambil dari sumur
bor," jelas Sunardi menambahkan sumur bor diperuntukkan masyarakat umum,
sehingga warga dari luar dua
pedukuhan tersebut boleh
mengambil.
Dandim berharap dengan
dibangunnya sumur bor oleh
anggota Kodim 0731/Kulonprogo dan Koramil setempat
bersama masyarakat maka
kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih

KR-Asrul Sani

Dandim Letkol Inf SJ Aling meresmikan sumur bur di
Pedukuhan Sebo disaksikan Sekcam Nasip (kanan).
bisa teratasi. Mengingat air
termasuk kebutuhan vital
bagi masyarakat, maka Dandim mengimbau agar keberadaan sumur bur tersebut betul-betul dijaga, sehingga pasokan air bersih selalu terpenuhi.
Dukuh Sunardi mengungkapkan, yang masih jadi kendala, listrik pembangkit mesin pompa air saat ini belum

memakai meteran sendiri.
Dalam memenuhi kebutuhan
air bagi warga maka untuk
sementara listrik masih ngganthol sepengetahuan PLN.
Pengelolaan sumur dilakukan
secara swadaya termasuk biaya pemasangan meteran dan
rekening listrik. "Kami akan
urunan biaya pemasangan
meteran listrik," ujarnya.
(Rul)-f

LONGSOR DAN RETAKAN DI KECEME

Kunjungan ke Puncak Suroloyo Masih Aman
WATES (KR) - Kawasan objek wisata
Puncak Suroloyo masih aman dikunjungi meskipun terjadi retakan tanah
dan longsor ruas jalan lingkar wisata di
wilayah Keceme, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh. Retakan tanah dan
longsoran berjarak cukup jauh dari
Puncak Suroloyo.
Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora)
Kulonprogo, Eko Wisnu Wardhana yang
ditemui KR di ruang kerjanya, Selasa
(25/2) mengungkapkan, retakan tanah
dan longsoran berada di luar kawasan
objek wisata Puncak Suroloyo.
"Bagi wisatawan yang berkunjung ke
Puncak Suroloyo masih aman. Jalan dapat dilalui kendaraan dengan lancar
sampai ke puncak. Retakan tanah dan
ruas jalan yang longsor tidak di jalan

utama menuju ke objek wisata," kata
Eko Wisnu.
Menurutnya, ruas jalan yang longsor di
Keceme merupakan jalan alternatif pada
saat padat pengunjung. Karena pengunjung berkendaraan mobil kesulitan untuk memutar balik, biasanya melewati
jalan tersebut sehingga dikenal sebagai
jalan lingkar wisata..
Sejak pelebaran ruas jalan dan pembangunan kantong-kantong parkir di
kawasan Puncak Suroloyo, ruas jalan
lingkar wisata jarang dipergunakan lagi.
"Adanya retakan tanah dan ruas jalan
longsor tidak perlu dikhawatirkan bagi
pengunjung Suroloyo," jelasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Kulonprogo, Ir Sukoco yang dikonfirmasi
terkait retakan tanah dan ruas jalan
lingkar wisata di Keceme menjelaskan

belum dapat mengidentifikasi kerugian
maupun perencanaan terhadap infrastruktur jalan.
Menurutnya, infrastruktur jalan maupun sarana prasarana lainnya tetap menjadi perhatian pemerintah. Prioritas utama yang dilakukan saat ini adalah penyelamatan warga di sekitar retakan tanah agar tidak membawa korban jiwa.
"DPU masih menunggu kondisi tanah
stabil untuk menangani ruas jalan yang
longsor di Keceme. Sekarang belum bisa
apa-apa karena masih ada pergerakan
tanah di lokasi itu," tutur Sukoco.
Jika harus membangun jalan lagi,
katanya tidak mungkin di lokasi ruas jalan yang longsor atau di dalam kawasan
retakan tanah. Pembangunan jalan di lokasi yang sama tidak aman untuk ba(Ras)-f
ngunan itu sendiri.

TPS LOKASI CALEG NYOBLOS RAWAN

Waspadai Penyusup di Wilayah Perbatasan
WONOSARI (KR) - Polres
Gunungkidul menerapkan pola 2, 5, 10 pada pengamanan
lokasi Tempat Pemungutan
Suara (TPS). Tiap 2 personel
mengawasi 5 TPS dibantu 10
anggota linmas. Pada H-1 personel dan pengamanan TPS
sudah berada di lokasi. Petugas juga memetakan lokasi
mana saja yang termasuk rawan.
"TPS lokasi tempat calon
anggota legislatif (caleg) memilih berpotensi terjadi kerawanan. Oleh sebab itu, perlu diantisipasi jika warga tidak puas dengan hasil perhitungan di
TPS," kata Kapolres Gunungkidul, AKBP Faried Zulkarnaen SIK usai membuka Pelatihan Pra Operasi Mantap
Brata 2014 di gedung Sanggar
Kegiatan Bersama (SKB) Wonosari, Selasa (25/2).
Pelatihan berkait dengan
pengamanan TPS diikuti 749
personel dari Polres dan bantuan Polda DIY. Personel ini
nantinya akan disebar pada

1.989 TPS di Gunungkidul.
Pada kegiatan ini juga disimulasikan proses pemungutan
suara oleh petugas dari KPU
Gunungkidul. Agar personel
pengamanan bisa mengetahui
secara urut, mekanisme pemilihan umum di TPS. Kapolres
mengungkapkan, wilayah
perbatasan juga mendapatkan prioritas pengamanan.
Jangan sampai nantinya ada
pihak luar daerah yang masuk di TPS perbatasan. "Guna
memaksimalkan pengamanan, masing-masing Polsek disiagakan dan siap turun di lapangan membantu jika terjadi permasalahan," ujarnya.
Anggota KPU Gunungkidul
Is Sumarsono menuturkan,
memang pengamanan TPS
nantinya akan melibatkan
linmas, personel kepolisian
dan panitia yakni Kelompok
Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS). Pelaksanaan
simulasi juga dimaksudkan
akan terjadi sinergi antara
petugas pengamanan TPS de-

ngan KPPS, sehingga jalannya pemungutan suara ber-

jalan dengan tertib dan lancar.
(Ded/Bmp)-f


BANTUL


TAMBAHAN PASOKAN TERBATAS

Prospek Cerah Usaha Rias Pengantin

Harga Gas ’Melon’ Tembus Rp 20.000
BANTUL (KR) - Terbatasnya pasokan elpiji dari Pertamina, ditengarai menjadi pemicu sulitnya masyarakat mendapatkan gas. Jika hal tersebut terus
berkelanjutan, dikhawatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat. Sementara faktor lain paling memicu adalah, beralihnya masyarakat pengguna elpiji
12 kg ke tabung ukuran 3 kg (melon).

KR-Sukro Riyadi

Sejumlah peserta mengikuti uji kompetensi Paes Ageng
Jangan Menir di SKB Bantul.
BANTUL (KR) - Prospek jasa rias di era sekarang ini sangat
menjanjikan. Indikatornya, terlihat dari tingginya animo
masyarakat mempelajari tata rias. Situasi tersebut juga dipicu
tingginya permintaan masyarakat akan jasa tersebut. Karena
dalam era sekarang ini, rias tidak sekadar dibutuhkan ketika
pernikahan. Tetapi sudah meluas pada kegiatan resmi lainnya.
Hal tersebut dikatakan penguji uji kompetensi rias pengantin
Paes Ageng Jangan Menir, Bawuk Sumiati di Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) Bantul, Selasa (25/2).
Bawuk mengungkapkan, dengan mempelajari rias sebenarnya
banyak peluang usaha bisa diciptakan. Bahkan seseorang yang
punya keahlian rias mampu mandiri membuka lapangan kerja.
Menurutnya, dalam era sekarang ini, terpenting mampu membuka lapangan kerja sendiri. Sehingga secara tidak langsung sudah membantu pemerintah mengurangi jumlah pengangguran.
Dengan belajar paes, otomatis bisa sanggul, rias serta make up.
Dalam uji kompetensi tersebut, diikuti 11 peserta semuanya
dari DIY. Sebelum ujian tahap akhir, peserta juga dibekali berbagai keterampilan tentang paes. "Sebelumnya mereka sudah
punya kemampuan rias paes ageng, dan ini bentuk pengembangan," ujarnya.
Sementara Kepala SKB Bantul, Rr Dwi Suwarniningsih SPd
mengatakan, di tempatnya sering digunakan untuk tempat uji
kompetensi rias pengantin, pendidik PAUD, hantaran serta tata
busana. Dengan program tersebut, menurut Dwi, bisa memberikan kesempatan masyarakat mengeksploitasi diri sesuai bakat
dan minat. Jangka panjangnya mampu mandiri dan mampu
(Roy)-m
menciptakan lapangan kerja.

KSP LUMBUNG CEMARA

Tahun 2013 Raih SHU Rp 112,7 Juta
BANTUL (KR) - Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lumbung
Cemara Yogyakarta, Selasa (25/2) menyelenggarakan Rapat
Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun 2013, di Pendapa SMKN,
Jalan Bugisan-Madukismo Kasihan Bantul. Dari usaha simpan pinjam sepanjang 2013, KSP Lumbung Cemara meraup
Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp 112.789.258.
RAT diikuti sekitar 1.000 anggota dan dihadiri Kepala Disperindagkoptan Pemkot Yogyakarta, Prabaningtiyas SH, petugas dari Disperindag dan UKM DIY, maupun dari Disperindagkop Bantul, serta sejumlah Lurah Pasar di Yogya dan Bantul.
Prabaningtiyas SH dalam sambutannya antara lain mengatakan, KSP Lumbung Cemara, sekarang sudah mengalami
perkembangan yang cukup pesat dan mampu memberikan
pinjaman modal dengan bunga ringan kepada anggotanya,
yang sebagian besar dari kalangan pedagang. Karena itu, koperasi ini perlu didorong untuk lebih maju lagi.
Sedangkan Ketua KSP Lumbung Cemara, Tahyudi melaporkan, rencana kerja KSP Lumbung Cemara pada 2013 sebagian besar dapat terealisir. Tahun 2014 ini rencana kerja di
bidang usaha, diantaranya mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota, memberikan pinjaman modal
usaha atau dagang, dengan kemudahan dan bunga ringan.
Di bidang organisasi, di antaranya memberikan santunan
dana prolenan, untuk anggota, suami/istri anggota, yang
meninggal dunia sebesar Rp 650.000. Bagi anak kandung,
anak angkat yang masih tanggungan keluarga anggota yang
meninggal mendapat Rp 550.000.
Selain itu juga memberikan santunan dana sehat, kepada
anggota, suami/istri anggota, yang opname di rumah sakit
sebesar Rp 300.000. Sedangkan bagi anak kandung, anak
angkat yang masih tanggungan anggota yang sakit mendapat
(Jdm)-m
Rp 250.000.

UPACARA MAPAKELEM

Hilangkan Sifat Buruk Manusia

KR-Sukro Riyadi

Prosesi upacara Mapakelem, di Pantai Parangkusumo.
BANTUL (KR) - Upacara Mapakelem digelar di Pantai
Parangkusumo Parangtritis Kretek Bantul, Selasa (25/2) sore.
Upacara yang baru digelar pertama kali tersebut, sebagai upaya
untuk menyeimbangkan antara manusia dengan alam. Sejauh ini
ada ketimpangan hubungan manusia dengan alam. Akibatnya
terjadi sejumlah bencana di seantero negeri, yang ditengarai sebagai bentuk murkanya alam. Dalam upacara itu tersebut satu ekor
kerbau, ayam, bebek serta kambing dilabuh ke tengah lautan.
Tokoh agama Hindu dari Bali, Jero Mangku Citra didampingi Penasihatnya, Ida Bagus Ketut Purba Negara selaku
penyelenggara mengungkapkan, upacara Mapakelem digelar
pertama, setelah melihat adanya bencana di pelosok negeri.
Kondisi tersebut sudah menjadi indikasi, jika hubungan alam
dengan manusia ini sudah tidak seimbang. "Dengan upacara
ini diharapkan akan menyeimbangkan hubungan alam dengan manusia begitu juga sebaliknya," ujarnya.
Menurutnya, angkara murka seolah sudah terjadi dimanamana tanpa bisa dicegah. Dengan upacara tersebut diharapkan,
keangkaramurkaan bisa dihindari. Karena masyarakat Hindu
percaya, upacara Mapakelem atau sebagai persahabatan manusia dengan dewa laut. Dipilihnya laut sebagai lokasi upacara,
karena sumber kehidupan manusia ini dipercaya berada di gunung dan laut. "Upacara sengaja kami gelar di sini, sesuai dengan petunjukNya, karena pusatnya bumi Nusantara berada di
(Roy)-m
Mataram dan Majapahit," Jero Mangku Citra.

Seorang penjual gas, Tukul
warga Dusun Badegan Bantul, Selasa (25/2) kepada KR
mengungkapkan, permintaan elpiji 3 kg sekarang ini sudah tidak seimbang dengan
persediaan. Sehingga tidak
heran, ketika masyarakat
begitu sulit mendapatkan
elpiji.
Dijelaskan, indikasi pasokan dari Pertamina berkurang
bisa dilihat dari peredaran di
lapangan. Tukul mengungkapkan, dari 150 tabung elpiji
di rumahnya dipastikan tidak
terisi semua. "Dari jumlah

150 tabung 3 kg, sehari kadang terisi 30, tetapi pernah
dapat jatah 100 tabung," ujar
Tukul.
Diakui dari jumlah jatah
yang diterima tersebut, tidak
berasal dari satu pangkalan.
Tukul kadang harus memutar ke sejumlah pangkalan,
untuk mendapat elpiji. Menurutnya, tingginya permintaan elpiji 3 kg, makin terasa
setelah pemerintah menaikkan harga jual gas ukuran 12
kg.
Sementara sulitnya mendapatkan elipji 3 kg diman-

faatkan sejumlah pedagang
menaikkan harga jual diluar
kewajaran. Maryono warga
Karanganyar Gadingharjo
Sanden Bantul, mengaku
terkejut ketika mendatangi
warung untuk membeli gas.
Menurutnya penjual menawarkan harga diluar kewajaran. "Dengan harga satu
tabung 3 kg sampai Rp
20.000, itu sudah tidak wajar," ujarnya.
Melihat harga tersebut,
pengusaha ayam tersebut
mengurungkan niatnya untuk membeli elpiji.

Saat dikonfirmasi, Kepala
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) Bantul, Drs
Sulistyanto MPd mengakui
terjadinya lonjakan harga
gas melon tersebut. Meski
demikian lonjakan harga terjadi di beberapa daerah selatan, seperti Dlingo, Imogiri,
Kretek dan sebagainya. Kondisi ini terjadi karena diindikasikan terjadi migrasi
gas elpiji 12 kg ke gas melon.
Selain itu, imbuh Sulistyanto, pasokan kenaikan
gas melon hanya dikabulkan
oleh Pertamina sebesar 8
persen. "Padahal kami memohon kenaikan sebesar 17
persen, karena idealnya Bantul memang harus bertambah 17 persen untuk mencukupi kebutuhan daerah,"

terang Sulis.
Untuk kondisi normal, kuota gas melon harusnya sekitar 23.000 hingga 24.000/hari. Meski demikian saat
ini stok masih 19.000/hari.
Dari 8 persen tambahan
stok, satu persen di antaranya dialokasikan untuk stok
di SPBU.
"Padahal SPBU di Bantul
hanya ada 21 tempat, dan rata-rata menyebar di daerah
perkotaan. Sehingga kondisi
ini tidak bisa mendukung pemerataan, padahal pangkalan gas melon ada 700 tempat," urainya.
Adapun harga normal di
tingkat pengecer sebesar Rp
16.000 sampai Rp 17.000/tabung, sedangkan harga dari
pangkalan Rp 14.000 - Rp
15.000/tabung. (Roy/Aje)-m

DINYATAKAN SEHAT

SAAT KAMPANYE TERBUKA

AKU Sejahtera Akan Dirikan KSP

Bawa Anak dan Motor ’Blombongan’Pelanggaran

BANTUL (KR) - Koperasi AKU
Sejahtera akan membentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP),
yang berdiri dengan badan hukum tersendiri. Hal ini sesuai dengan tuntutan UU Nomor 17/2012, tentang Perkoperasian yang
menyatakan unit simpan pinjam
merupakan koperasi yang berbadan hukum sendiri.
Pernyataan itu dikemukakan
Ketua Umum Koperasi AKU Sejahtera GKR Pembayun, pada
RAT Tutup Buku 2013, di Gedung
Madu Candhya, Padokan Tirtonirmolo Kasihan Bantul, Selasa
(25/2).
"Sesuai UU Perkoperasian yang
baru, kami akan membentuk KSP
yang terpisah dari Koperasi AKU
Sejahtera," katanya.
Kabid Koperasi dan UKM Disperindagkol DIY, Sultoni Nurifai
dalam sambutannya mengatakan, berdasar UU Nomor 17/2012, di Indonesia terdapat empat jenis koperasi. Masing-masing koperasi produsen, koperasi
konsumen, koperasi jasa, dan
koperasi simpan pinjam. Berdasar peraturan perundangan
tentang per koperasian tersebut,
kata Sultoni, unit simpan pinjam
Koperasi AKU Sejahtera harus
berdiri dengan badan hukum tersendiri.
Dalam laporannya, GKR Pembayun mengungkapkan koperasi
yang dipimpinnya pada akhir
tahun 2013 memiliki 2.964 anggota dan 388 calon anggota. Total

modal sebesar Rp 3,58 miliar
lebih yang terdiri dari modal sendiri Rp 1,32 miliar lebih, modal
pinjaman Rp 470,5 juta lebih, dan
modal penyertaan Rp 2,13 miliar
lebih. Per 31 Desember 2013,
AKU Sejahtera memperoleh SHU
Rp 16,8 juta.
GKR Pembayun mengungkapkan, permasalahan yang dihadapi
Koperasi Sejahtera antara lain
menurunnya partisipasi anggota
yang berdampak meningkatnya
kredit macet. Untuk itu diharapkan para anggota yang tergabung
dalam kelompok-kelompok UPPKS tetap memegang teguh
komitmen untuk bersama-sama
membesarkan Koperasi AKU Sejahtera.
Pada kesempatan itu Disperindagkop DIY menyerahkan sertifikat 'Sehat' kepada Koperasi AKU
Sejahtera, dengan skore 82,30.
Sedang lima kelompok UPPKS
yang tergabung dalam Koperasi
AKU Sejahtera memperoleh piagam penghargaan dan uang
pembinaan masing-masing Rp
500.000.
Kelima kelompok UPPKS itu
adalah Seruni Putih Sengonkarang
Argomulyo
Sedayu
Bantul, Anggrek Griya Tamansari
Srimartani Piyungan Bantul,
Melati 3 Kepuh GK 3/1078 Klitren
Gondokusuman Yogya, Kamboja
Kauman PA II/38 Gunungketur
Pakualaman Yogya, dan kelompok Dahlia 2 Logandeng Playen
(No)-m
Gunungkidul.

BNN DIY GENCARKAN SOSIALISASI P4GN

Tak Ada Prestasi Bagi Pengguna Narkoba
BANTUL (KR) - Badan Narkotika Nasional (BNN) DIY, terus
berupaya mencegah peredaran narkoba di kalangan pelajar di
Yogyakarta. Program tersebut untuk melindungi pelajar yang dinilai rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
Dewasa ini ada indikator peredaran gelap narkoba tidak hanya
berfokus di perkotaan. Tetapi sudah mengintai kalangan pelajar di
seantero pelosok DIY.
Hal itu dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan BNN
DIY, Bambang Wiryanto SSi didampingi Seksi Desiminasi BNN
DIY, Suharyono SIP disela sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap (P4GN), di SMK Muhammadiyah Piyungan, Selasa (25/2). Hadir pula rombongan Staf
Desiminasi BBN DIY, Santi Dwi Kristina SKm serta Adi Winarso
SPd dari LSM Orbit Super Leadership Center Yogyakarta.
Bambang mengatakan, menilik data Kantor BNN DIY, sebelumnya pengguna narkoba didominiasi kalangan pelajar. Dalam
perkembangannya, narkoba tidak sekadar menjerumuskan pelajar, tetapi sudah meluas hingga pekerja.
Adi Winarso SPd dari LSM Orbit Super Leadership Center
Yogyakarta, mengungkapkan, efek narkoba sangat merugikan semua pihak. Baik dari lingkungan keluarga, diri sendiri serta keluarga. Menurut Adi, sudah dapat dipastikan tidak ada prestasi bagi
siswa pengguna narkoba. Dampak lainnya, narkoba dapat mempengaruhi kerja otak tidak normal. Tak hanya itu, ada juga menje(Roy)-m
laskan efek kokain memperkecil pembuluh darah.

KR-Sukro Riyadi

Siswa SMK Muhammadiyah Piyungan mengikuti sosialisasi P4GN oleh BNN DIY.

BANTUL (KR) - Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Bantul mengingatkan pada partai politik (Parpol), untuk tidak membawa anak dan memakai
motor blombongan saat kampanye terbuka. Dikarenakan membawa anak di bawah umur dan menggunakan motor dengan knalpot blombongan merupakan
pelanggaran kampanye.
Ketua KPU Bantul, Muhammad Johan
Komara kepada wartawan, Selasa (25/2) di
Bantul memaparkan, sesuai Peraturan
KPU Nomor 01 2013 pasal 30 berbunyi,
massa yang konvoi, saat datang atau pulang, dilarang melakukan pawai, memasuki wilayah dapil lain, melanggar peraturan
lalu lintas serta melakukan perbuatan lain
yang mengganggu kegiatan masyarakat.
"Artinya, kegiatan kampanye terbuka
yang dilakukan sampai mengganggu
masyarakat itu melanggar. Maka dari itu,
parpol wajib mengingatkan simpatisannya
supaya tidak melakukan pelanggaran
tersebut. Mari kita ciptakan kampanye
terbuka yang damai," ujar Johan.
Johan menambahkan, untuk pengawasan kampanye terbuka otomatis melibatkan
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang
dibantu oleh masyarakat. "Kami berharap,
para jajaran elite parpol sudah menyosialisasikan aturan ini pada simpatisan untuk
mencermati aturan kampanye supaya di
tengah jalan tidak terjadi potensi pelanggaran kampanye," urai Johan.
Hal tak kalah penting imbuhnya, simpatisan wajib memperhatikan juga ketertiban berlalu lintas. "Kami menyerahkan
sepenuhnya pada polisi, apabila ada simpatisan parpol yang melanggar lalu lintas
untuk penindakan atas pelanggaran yang
terjadi," tambahnya.

Johan juga menandaskan, pihaknya
akan segera melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan jajaran terkait
yang kaitan dengan pengamanan kampanye terbuka. Lebih lanjut Johan menambahkan, kampanye yang bersih dan simpatik mampu memberikan sikap empati
dan simpati warga pada parpol tertentu.
"Kampanye harus dilakukan baik karena prinsipnya mencuri perhatian pemilih,
bukan malah menakuti dan merusak ketenangan warga," lanjut Johan.
Terkait pembagian jadwal kampanye,
masih menurut Johan ada dua draf untuk
dibahas bersama stakeholder terkait.
Dalam draf dijelaskan, setiap parpol akan
mendapatkan kesempatan menggelar rapat umum (kampanye terbuka) antara empat hingga enam kali/dapil. Meski demikian, KPU masih terus menyempurnakan jadwal tersebut supaya adil dan
minim protes dari parpol.
(Aje)-m

Pemadaman di Banguntapan
BANTUL (KR) - Berkait pemeliharaan jaringan, untuk sementara PLN
akan melakukan pemadaman listrik,
Rabu (26/2) mulai pukul 09.00 hingga
15.00 WIB. Sedangkan, lokasi pemadaman listrik di Babadan Plumbon,
Wonocatur, Kanoman, Janti, Jogja
Expo Center (JEC), Plumbon Banguntapan Bantul. Selain itu di Gedongkuning, Jalan Kusumanegara, Jeruk Legi. Sorowajan, Karangsari Wetan dan
sekitarnya. Hal ini dikatakan Bambang Eko dari PT PLN Area Jawa Tengah dan DIY dalam rilisnya yang di(Cil)-m
terima KR, Selasa (25/2).

SLEMAN



TARGET PENERIMAAN PBB RP 53 M

Eksekutif Kaji Raperda Apartemen

Pemkab Sleman Tak Naikkan NJOP
SLEMAN (KR) - Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kabupaten Sleman dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, realisasi penerimaan PBB-P2
mencapai Rp 46,21 miliar, meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp 48,18 miliar dan pada tahun 2013 realisasi penerimaan
PBB Rp 57,6 miliar atau 128% dari target yang ditetapkan Rp
45 miliar.
"Untuk tahun 2014 ini, target yang ditetapkan sebesar Rp 53
miliar," ungkap Bupati Sleman Sri Purnomo pada Penyerahan
SPPT PBB-P2 tahun 2014 di Pendapa Parasamya Sleman,
Selasa (25/2). Pada kesempatan itu, Bupati, Wakil Bupati,
Sekda, Staf Ahli Bupati melakukan pembayaran PBB panutan
di 4 konter Bank BPD DIY, diikuti pejabat Sleman lainnya.
Sementara itu Plt Kepala Dipenda Sleman Hardo Kiswoyo
mengatakan, pada tahun 2014 SPPT PBB-P2 sebanyak
597.336 lembar dengan nilai pokok ketetapan sebesar Rp 74,83
miliar. Sedang tahun 2013, tahun pertama Pemda Sleman
melakukan pengelolaan PBB-P2 ini sebanyak 594.324 lembar
dengan nilai ketetapan Rp 73,2 miliar.
"Dengan kebijakan dalam penetapan tahun 2014, Pemkab
Sleman tidak menaikkan NJOP, dan juga tidak menaikkan
NJOPTKP. Sementara adanya kenaikan nilai pokok ketetapan dikarenakan adanya kegiatan pendataan obyek pajak
di kawasan berkembang, adanya perubahan data obyek pajak yang semula tanah kosong tanpa bangunan menjadi
obyek bangunan dan adanya tambahan obyek baru," beber
(Has)-f
Hardo.

KR-Atiek Widyastuti H

Candi Sambisari di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan, mulai dikunjungi wisatawan, sejak dibuka untuk umum mulai Senin (24/2). Sebelumnya, candi yang lokasinya
di bawah tanah tersebut sempat ditutup sementara karena dipenuhi abu vulkanik dari
Gunung Kelud. Tampak sejumlah pengunjung menikmati suasana Candi Sambisari.

TERKAIT STATUS TANAH RELOKASI

Komisi A Minta Bentuk Tim Khusus
SLEMAN (KR) - Komisi A DPRD Kabupaten Sleman merekomendasikan agar eksekutif segera membentuk tim khusus untuk penyelesaian masalah relokasi di 3 wilayah, yaitu Ngandong Girikerto Turi,
Turgo Purwobinangun Pakem dan Kejambon Kidul Sindumartani
Ngemplak. Warga yang direlokasi sudah bertahun-tahun belum mendapatkan kepastian status tanahnya.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten
Sleman H Rendradi Suprihandoko SH
MHum
menjelaskan,
warga
Ngandong direlokasi ke tanah kas desa di Pelem dan warga Turgo ke tanah
kas desa Sudimoro karena korban
erupsi Merapi tahun 1994. Sedangkan
warga Kejambon Kidul direlokasi hanya bergeser saja karena korban erupsi Merapi 1969.

"Sudah bertahun-tahun, warga yang
direlokasi korban erupsi Merapi belum
mendapatkan kejelasan secara hukum
status tanah yang ditempatinya.
Mereka masih menempati tanah kas
desa dan ada juga yang menempati
tanah berstatus wedhi kengser yang berada di Kejambon Kidul," kata
Rendradi kepada KR , Selasa (25/2).
Komisi A sudah melakukan rapat

kerja bersama eksekutif, para camat
dan dukuh yang warganya direlokasi.
Para camat, kades dan para dukuh,
mendesak untuk segera ada penuntasan masalah status tanah yang ditinggali warga. Untuk itu, Komisi A
mendesak kepada eksekutif untuk
segera membentuk tim penyelesaian
masalah status tanah di tiga lokasi
relokasi. Agar warga yang tinggal di
relokasi menjadi tenang.
"Mereka sudah bertahun-tahun tinggal di relokasi tanpa kejelasan status
tanahnya. Makanya kami mendesak
eksekutif segera membentuk tim
penyelesaian," tegasnya.
Jika tanah kas desa itu diperun-

tukkan warga, eksekutif bisa segera
mencari penggantinya. Hal itu sudah
ada dasar hukumnya, yaitu Pasal 33
dalam Pergub No 65 Tahun 2013, bahwa tanah kas desa bisa digunakan untuk relokasi.
Untuk anggaran penggantian tanah
kas desa, eksekutif segera menentukan
sumber dananya. Eksekutif bisa menggunakan dana dari APBN, APBN dan
APBD atau APBN, APBD dan warga.
"Yang jelas tanah kas desa bisa untuk relokasi. Anggarannya bisa murni
dari APBN atau APBN dan APBD. Tapi
bisa juga APBN, APBD dan warga.
Tinggal eksekutif pilih mana," pa(Sni)-f
parnya.

LPPD TERLAMBAT

Kepala Daerah Terancam Sanksi
SLEMAN (KR) - Kasubdit
Wilayah III Dirjend OTDA
Kemendagri Sukoco SH MSi
mengatakan, ke depan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) akan
ditingkatkan kualitasnya. LPPD mempunyai posisi penting,
kalau dulu tidak ada sanksi terhadap keterlambatan penyampaian LPPD, nanti akan ada
sanksi yang jelas terhadap
pimpinan daerah.
"Nantinya akan dipilih 3 provinsi terbaik dan 10 kabupaten
serta 10 kota terbaik di seluruh

Indonesia. Empat aspek yang
akan dinilai dan dicroscek
datanya yakni pelayanan
umum, pelayanan dasar pendidikan, pelayanan dasar kesehatan dan pekerjaan Umum,"
beber Sokoco saat berkunjung
ke Pemkab Sleman, Selasa
(24/2). Sukoco bersama Tim
Nasional EKPPD Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
yang diterima Bupati Sleman
Sri Purnomo melakukan crosschek data terhadap LPPD
Sleman yang telah masuk

Kemendagri.
Ditegaskan Sukoco, nantinya
pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan objektif. Meski
kebanyakan tim penilai berasal
dari Sleman dan DIY, namun
bila hasilnya bagus akan dinilai
bagus dan bila belum baik akan
diadakan koreksi seperlunya
secara objektif.
Kepada tim penilai, Bupati
berharap evaluasi pelaksanaan
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Sleman tidak hanya didasarkan pada data

angka, namun juga langsung
dilakukan terhadap realisasi di
lapangan. Dengan demikian,
tim dapat memberikan masukan terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.
"LPPD di Sleman disusun
oleh tim yang terdiri dari berbagai lintas instansi sehingga diharapkan data yang tertuang
dalam LPPD tersebut benar-benar sesuai dengan pencapaian
kondisi riil di lapangan. Apa
yang tertuang dalam LPPD
Kabupaten Sleman adalah
merupakan rangkuman dari

LAPORAN PARPOL RP 0, PERLU KLARIFIKASI

KPU Audit Rekening Dana Kampanye
SLEMAN (KR) - Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Sleman sedang melakukan
audit terkait rekening dana kampanye milik partai politik (Parpol) peserta Pemilu 9
April 2014. Ada perbedaan dalam pelaporan rekening dana kampanye antara
tahap pertama dan kedua.
Untuk tahap pertama, setiap dana yang
dikeluarkan caleg tidak perlu dilaporkan
ke parpol. Namun pada tahap kedua ini
menurut Imanda Yulianto, anggota KPU
Sleman Divisi Hukum, Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga, setiap dana
pengeluaran oleh caleg harus dimasukkan
dalam rakening parpol sebagai bagian dari
jasa.
"Jika pada laporan tahap pertama ada
sejumlah parpol yang masih Rp 0,00, kali
ini harus sudah ada laporan dana keluar
masuknya. Jika parpol tersebut laporan
dana kampanye masih tetap Rp 0,00 perlu
diklarifikasi. Sebab, pengeluaran jelas su-

dah ada," katanya ketika ditemui KR di
kantor KPU Sleman, Selasa (25/2).
Imanda mengungkapkan, hal yang membedakan pada pelaporan dana kampanye
tahap kedua ini ada pada pengeluaran caleg. Meskipun para caleg berkampanye untuk diri sendiri, namun tetap saja menyertakan nama partai pengusung. Baik di
spanduk, baliho ataupun selebaran-selebaran. Pengeluaran caleg itulah yang harus
disertakan pada laporan tahap kedua ini.
Sementara itu, jika ada Alat Peraga
Kampanye (APK) caleg untuk DPR RI ternyata bukan masuk ranah KPU kabupaten, meskipun lokasinya di wilayah Sleman. Sebab menurut Imanda, anggaran
yang digunakan berasal dari pusat, sehingga mereka berkewajiban melaporkannya ke KPU pusat. Begitu pula bagi caleg
yang maju di tingkat propinsi. "Kewajiban
dalam melaporkan dananya disesuaikan
dimana yang bersangkutan akan maju.

Apakah kabupaten/kota, propinsi atau
pusat," ungkapnya.
KPU Sleman memberi batas waktu
hingga 2 Maret nanti untuk pelaporan
dana kampanye tahap dua. Bagi parpol
yang masih kebingungan dalam pembuatan laporan dapat konsultasi ke KPU.
Sebab KPU wajib membuka konsultasi dalam hal pengisian laporan rekening dana
kampanye.
Jadwal penyerahan rekening serta dana
kampanye terbagi dalam tiga tahap.
Tahap pertama sampai 27 Desember,
tahap kedua 2 Maret dan tahap ketiga 4
April. Jika sampai pada tahap akhir parpol tidak menyerahkan rekening dan dana
kampanye maka akan dicoret keikutsertaannya sebagai anggota peserta Pemilu
2014. Hal itu sesuai dengan Peraturan
KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pelaporan Dana
(Awh)-f
Kampanye Peserta Pemilu.

TEBING SUNGAI GENDOL RAWAN LONGSOR

Warga Dilarang Beraktivitas di Tepi Sungai
SLEMAN (KR) - Sejumlah titik tebing di sepanjang Daerah Aliran Sungai
(DAS) Gendol wilayah Cangkringan,
dinilai masih rawan longsor terutama jika dipicu guyuran hujan deras. Sebab
itu masyarakat dan penambang manual
diminta untuk waspada dan dilarang
beraktivitas di sekitar tebing sungai.
Ketua Komunitas Relawan Saluran
Komunikasi Sosial Bersama (SKSB)
Sriyanto Thiwul kepada KR, Selasa
(25/2) mengatakan, potensi longsor
tersebut terutama untuk tebing yang
konstruksinya belum permanen. Meski
intensitas hujan di kawasan lereng
Merapi saat ini sudah agak berkurang,
namun ancaman longsor masih cukup
tinggi.

Rekahan tebing sungai yang terisi air
dalam kondisi jenuh menjadikan beban
material semakin berat dapat memicu
longsor.
"Tebing di wilayah itu rata-rata memiliki ketinggian sekitar 70 meter dari
dasar sungai," katanya.
Diakuinya saat ini normalisasi sungai
masih dihentikan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada penambang manual yang nekat mengambil pasir tanpa sepengetahuan desa atau
relawan. Karena itu pihaknya terus
mengingatkan warga agar tidak terlalu
banyak beraktivitas di sekitar tebing
sungai. Termasuk bagi wisatawan yaang
berkunjung di kawasan lava tour.
"Kami sering mengingatkan wisa-

tawan yang sering berfoto ria di tepi jurang Gendol. Mereka terlalu dekat berada di zona rawan, langsung kami minta
untuk menyingkir karena berbahaya,"
katanya.
Dijelaskan titik paling rawan terutama di sekitar kelokan sungai karena selain tanahnya labil bagian bawah tebing
sering terkikis aliran sehingga lebih mudah longsor. Tahun lalu peristiwa tebing
longsor ini pernah merenggut korban jiwa yang menewaskan satu warga
huntap saat mengambil pasir. Terkait
hal itu selama musim hujan ini pihaknya masih terus mengintensifkan
kegiatan pantauan aliran di sepanjang
Sungai Gendol. Selain itu memasang pa(R-1)-f
pan imbauan di 6 titik rawan.

apa yang kami laksanakan,
baik dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sekaligus berbagai
upaya kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(Has)-f
Sleman," jelasnya.

SLEMAN (KR) - Eksekutif akan mengkaji permintaan DPRD
untuk mengajukan Raperda yang mengatur keberadaan apartemen. Hal itu dikarenakan pembangunan apartemen di Sleman sudah mulai bermunculan. "Nanti akan kami kaji dulu bersama instansi lainnya. Pada dasarnya usulan DPRD Sleman cukup bagus.
Tapi untuk mengajukan Raperda perlu kajian akademik," kata
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ir Nurbandi
kepada KR, Selasa (25/2).
Kajian itu untuk melihat sudah perlu dibuat peraturan berupa
Perda atau belum. Namun jika dilihat dari perkembangan yang
ada saat ini, memang sudah perlu dibuat Perda. Di Sleman sudah
ada beberapa lokasi pembangunan apartemen.
"Kalau sudah ada yang membangun apartemen dan pangsa
pasarnya bagus, biasanya akan diikuti investor lain untuk membuat apartemen. Memang sudah saatnya Sleman membuat peraturan yang mengatur apartemen," ujarnya.
Pemukiman di Sleman masih kebanyakan horizontal, belum banyak yang vertikal seperti apartemen. Jika apartemen dibangun di
tengah-tengah penduduk, kebanyakan akan ada penolakan dari
masyarakat. "Masyarakat di Sleman belum terbiasa dengan pembangunan gedung yang tinggi seperti apartemen. Nanti peraturan
itu akan mengatur wilayah mana saja yang boleh didirikan.
Jangan sampai pembangunan sudah marak, aturan baru dibuat,"
(Sni)-f
paparnya.

Pengajian di Yayasan Bunga Selasih
MLATI (KR) - Yayasan Bunga Selasih Yogyakarta akan mengadakan pengajian rutin 'Sekar Telasih' di kantornya Sendowo
Blok B-42 B. Rencananya pengajian itu akan dilaksanakan pada
Minggu (2/3). Lewat kegiatan pengajian tersebut, panitia
berharap bisa mempererat tali silaturahmi yang selama ini sudah
terjalin dan menambah wawasan keagamaan para anggota.
"Dalam kegiatan ini akan kami hadirkan pembicara Prof Dr
Marchaban Hadimartono Apt. Selain wawasan peserta jadi semakin berkembang, kami berharap mereka jadi termotivasi untuk mengamalkan Alquran dalam kehidupan sehari-hari," papar
Ketua Yayasan Bunga Selasih, Drs H In Mufti Abu Yazid dalam
keterangan persnya yang diterima KR, Selasa (25/2).
In Mufti menyatakan, selain kegiatan tersebut, setiap Rabu
mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB ditempat yang
sama diadakan pengajian Husnul Khotimah. Mengingat acara
pengajian tersebut cukup penting, bagi para anggota, pihaknya
mengimbau agar mereka bisa hadir dan terlibat aktif dalam
(Ria)-f
kegiatan.

Pemadaman Listrik
di Cebongan dan Sidorejo
SLEMAN (KR - Demi keperluan penggantian FCO,
pengeprasan, ABSW dan rabas-rabas, PT PLN Distribusi Jawa
Tengah dan DIY, Rabu (26/2) akan melakukan pemadaman
aliran listrik sementara. Pemadaman aliran listrik terjadi di
Cebongan, Cunguk, Sutopadan, Janten, Ngewotan, Kadipiro
dan Pelem gurih, mulai pukul 09.00 hingga 13.00.
Pemadaman aliran listrik juga dilakukan di Sidorejo,
Perumahan Sidorejo, Sonopakis dan sekitarnya, mulai pukul
13.00 hingga 15.00. Hal itu disampaikan Asisten Manajer
Jaringan PLN Area Yogyakarta, Bambang Eko H, Selasa
(25/2). "Untuk itu kami mohon maaf kepada pelanggan atas
ketidaknyamanan ini. Jika pekerjaan sudah selesai lebih awal,
maka aliran listrik akan dinormalkan kembali tanpa pemberi(Can)-f
tahuan," terangnya.


HALAMAN 7

DITAHAN MARTAPURA FC 1-1

Gol Sakti Selamatkan PSS

KR-Surya Adi Lesmana

Pemain PSS Sleman Eli Nasoka (biru) dihadang pemain Martapura FC H Nyobi Elad saat laga ujicoba kedua
tim di Stadion Maguwoharjo Sleman, Selasa (25/2) malam.

Hilangkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
yang sangat subur. "Abu ini sangat bagus sebagai media tanam," katanya. Abu ini akan sangat
berguna bagi penyuburan tanah terutama di
daerah Gunungkidul. Itu dikarenakan lapisan
tanah subur di Gunungkidul sangat tipis.
Dijelaskan, untuk menyuburkan tanah, abu
ini bisa langsung disebar di ladang-ladang.
Sementara untuk pupuk, abu ini bisa dicampurkan dengan pupuk buatan lainnya seperti
urea atau KCL.
Penggunaan lain dari abu vulkanik adalah
sebagai semen pozolan. Cara membuatnya,
tinggal mencampur abu bersama lempung dan
batu kapur. "Semen seperti ini hanya cocok un-

Sambungan hal 1
tuk bangunan sederhana," jelasnya.
Masih menurut Eko, secara kimia, abu vulkanik ini tidak membahayakan jika sampai masuk
ke sumur dan mengendap. Yang menjadi
masalah adalah sifat fisiknya karena akan
membentuk suspensi endapan. Sehingga sangat mudah bercampur dengan air menjadikan
air sumur keruh. "Air layak minum mempunyai
suspended load tertentu. Jika sangat keruh maka menjadi tidak layak minum," katanya. Maka
dari itu masyarakat bisa menguras sumur itu
agar bersih dari endapan abu. Tapi jika tidak, air
itu harus disaring terlebih dahulu sebelum dimasak.
(*-5)-b

Jaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mengadopsi sistem Layanan
Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (LAPOR!, lapor.ukp.go.id), yang dikawal
oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan
(UKP4). Jembrana mengembangkan SMS Gateway sendiri
untuk keperluan serupa. Di
atas, adalah contoh jaring asmara dengan memanfaatkan
teknologi informasi (TI).
Bagaimana yang tanpa bantuan TI? Selama dua hari, 1920 Februari 2014, saya dan
beberapa kolega dari kampus
berkesempatan menjadi bagian dari salah satu inisiatif jaring asmara tanpa bantuan TI.
Kami mendampingi acara kajian perencanaan strategis
yang dilakukan di Ngluwar,
salah satu desa di Kabupaten
Magelang.
Acara dua hari tersebut diikuti sekitar 60 tokoh masyarakat! Tujuannya adalah mencari
masukan untuk pembuatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Beragam masalah nyata

di lapangan diidentifikasi dengan lugas dan daftar solusi juga dirumuskan.
Apa pelajaran dari inisiatif
jaring asmara ini? Pertama,
keengganan pemerintah untuk
mendengar aspirasi rakyat mulai berkurang. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang ‘berlapang dada’ dan mempunyai
‘usus yang panjang’. Selain itu,
pemimpin di pemerintahan
harus berani mendengar aspirasi jujur dan tulus dari rakyat.
Namun di lapangan, tidak semua pemimpin berani, karena
beragam alasan dan kepentingan.
Kedua, dampaknya, rakyat
pun mulai mau mengartikulasikan aspirasinya. Sebanyak
60 orang di Ngluwar yang
mendiskusikan masalah desa
dan solusinya, selama dua hari
tidak mungkin terjadi tanpa
kepercayaan bahwa suaranya
akan didengar. Atau, 30.000
lebih pesan yang masuk ke
UPIK di Yogyakarta nampaknya sulit terjadi kalau pesan
yang masuk dianggap angin
lalu dan tidak pernah dires-

Sambungan hal 1

pons.
Ketiga, mekanisme umpanbalik dan kontrol, harus didesain dengan serius, untuk
menjaga keberlangsungan komunikasi yang sudah baik.
Jaring asmara adalah hubungan kepercayaan antara dua pihak, rakyat dan pemerintah.
Ketika salah satu pihak, terutama pemerintah, mencederai
kepercayaan ini, yang muncul
adalah sikap apatis rakyat.
Tidak perlu khawatir, aktivitas
rakyat atas terus berlangsung
meski dalam skala yang berbeda, meski tanpa dukungan pemerintah. Sebagian besar rakyat sudah terbiasa hidup mandiri. Namun, bagaimana dampak apatisme rakyat terhadap
pemerintah? Meminjam istilah
santri, wujuduhu ka’adamihi
adanya tidak mengganjilkan
atau menggenapkan, alias seperti tidak ada. Jaring asmara
yang serius adalah salah satu
ikhtiar untuk mencegah hal ini
terjadi.
(Penulis adalah Dosen
Program Magister Informatika
Universitas Islam Indonesia)-d.

DEKLARASI 'NYOBLOS ITU KEREN'

Politik Uang Berdampak 'Penuaan Dini'

KR-M Adhisupo

Arie Sujito, R Niken Widiastuti, Haka Astana dan Farid
Bambang dalam talkshow Jogja Cerdas Memilih.
YOGYA (KR) - Pemilihan
Umum (Pemilu) 2014 merupakan pertaruhan masa
depan bangsa dan negara,
terutama untuk kalangan
muda. Bila salah memilih
atau tidak ada kontribusi pada pemilu mau jadi apa
Indonesia lima tahun ke depan. Pemilu yang damai, jujur dan sangat mahal ini perlu dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk menentukan
pilihannya.
"Bagi pemula pilihlah calon-calon pemimpin bangsa
yang baik, sehingga pemilu
yang cerdas akan tercipta.
Kalangan muda harus menolak politik uang. Pemilih
yang cerdas akan menentukan pemilu yang berkualitas," kata pengamat politik
UGM Arie Sujito dalam talkshow Jogja Cerdas Memilih
di Grha Sabha Pramana

UGM, Selasa (25/2).
Dalam talkshow yang diselenggarakan RRI tersebut
Arie Sujito menyebutkan jangan sampai terjadi 'penuaan
dini' di kalangan muda hanya
karena politik uang. Caleg
yang mengandalkan uang jelas tidak perlu dipilih. Karena itu agar tidak salah 'nyoblos' pejalari track record atau
perilaku caleg melalui berbagai media massa dan media
sosial.
Dikatakan oleh Direktur
Utama Lembaga Penyiaran
Publik (LPP) RRI Dra Rosarita Niken Widiastuti MSi,
RRI yang mendapat kepercayaan sebagai Radio Pemilu
2014, memberikan ruang
kepada partai politik secara
adil selama kampanye sebagai pendidikan politik masyarakat khususnya pemilih pemula. Di akhir talkshow Di-

rut RRI membacakan deklarasi 'Pemilih Cerdas, Pemilu
Berkualtas, Nyoblos itu Keren' dihadiri sekitar 1.000 pemilih pemula.
Tentang persiapan pengamanan Pemilu 2014 di DIY
Kapolda DIY Brigjen Pol Drs
RM Haka Astana MW SH
mengatakan, Polda DIY telah
mempersiapkan personelnya
untuk membantu kelancaran
pesta demokrasi, 9 April 2014
sebanyak 6.465 personel untuk 4 kabupaten dan 1 kota, 4
Polres/1 Polresta, di 78 kecamatan, 80 Polres karena di
Depok khusus ada 3 Polsek.
Sementara itu Farid Bambang Siswantoro dari Komisi
Pemilihan Umum (KPU) DIY
untuk persiapan perangkat
dan logistik sampai saat ini
sudah mencapai 60 persen.
Salah satu hambatan kartu
suara karena harus mencetak 187 juta kali 4 lembar dengan pengamanan sama kalau mencetak uang. Pada
tanggal 2 Maret 2014 pelaporan soal dana kampanye,
sehingga terdeteksi berapa
biaya untuk kampanye parpol.
"Masalah tempat pemungutan suara (TPS) di kampus ada 14 peminat namun
akhirnya yang membuka
pendaftaran untuk memilih
di kampus hanya UGM dan
UNY. Di UGM nanti ada 6
TPS di UNY 3 TPS," kata
Farid.
(Asp)-d

SLEMAN (KR) - Gol yang dicetak pemain
pengganti, Saktiawan Sinaga pada pengujung
laga menyelamatkan tuan rumah PSS Sleman
dari kekalahan saat bermain imbang 1-1 dengan
Martapura FC dalam pertandingan uji coba di
Stadion Maguwoharjo Sleman, Selasa (25/2) tadi
malam. Tim tamu sempat unggul dulu berkat
gol Brima Pepito menit 71.
Pelatih PSS Sartono Anwar pun nampak kecewa dengan permainan tim asuhannya. “Masih
banyak ‘PR’,” ujarnya singkat kepada wartawan
seusai pertandingan, tanpa mau merinnci ‘PR’
apa saja yang masih ada di timnya.
Pada laga itu, Sartono langsung menurunkan
sebagian besar pemain inti yang dipersiapkan
untuk kompetisi. Hanya saja Anang Hadi yang
selama ini menjadi starter, dibangkucadangkan.
Sartono juga langsung memasang pemain seleksi, Mustaqim. Untuk lini depan mengandalkan
penyerang asing Guy Junior bersama Monieaga
Bagus Suwardi.
Martapura FC yang juga tengah bersiap
tampil di Kompetisi Divisi Utama, tampil penuh
percaya diri dan serangan yang digulirkan banyak merepotkan pertahanan PSS. Mengandal-

Membantah, . . . . . . . . .
menegaskan, di kementerian
yang dipimpin Jero Wacik itu
stafnya tidak mendapat bingkisan uang, melainkan hanya dititipkan dokumen. "Dokumen untuk
pimpinan Komisi VII," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Kepala
Biro Keuangan ESDM Didi Dwi
Sutrisno Hadi menyatakan ada
dana sebesar 140 ribu dolar AS
yang berasal dari SKK Migas untuk diserahkan kepada Komisi
VII DPR. Didi menyerahkan tas
yang didalamnya terdapat amplop berisi uang kepada Irianto
dan ada tanda terimanya.
Sejak awal persidangan,
Jaksa Penuntut Umum mencecar Sutan mengenai dugaan
aliran dana dari ESDM dan THR
itu. Namun Sutan Bhatoegana

Sambungan hal 1
lagi-lagi membantah meminta
maupun menerima uang tersebut dari SKK Migas.
Bahkan saat ditanya soal
pembicaraan lewat telepon, Sutan pada awalnya juga mengaku
tidak ada. Jaksa pun akhirnya
memutar rekaman hasil sadapan
pembicaraan antara Sutan dengan Rudi Rubiandini.
Usai diputar, Sutan akhirnya
mengakui bahwa suara dalam
rekaman itu adalah suaranya
bersama Rudi Rubiandini. Namun, ia memastikan tidak ada
pembicaraan dengan Rudi
yang pada intinya meminta
THR. "Itu (pembicaraan) mengenai proyek tadi Pak, nggak
ada urusan THR," ujarnya.
(Imd/Ful)-f

kan Pepito di lini depan dengan dimotori pemain
senior Isnan Ali, tim berjuluk Laskar Sulthan
Adam ini memang tampil lebih kompak. Namun
hingga turun minum belum tercipta gol.
Memasuki babak kedua, Sartono membuat
perubahan dengan menarik keluar Mustaqim,
digantikan Eko Setiawan. Kemudian menit 57,
Aang diganti Ridwan Awaluddin disusul pergantian Monieaga dengan Saktiawan. Gawang PSS
pun harus kebobolan melalui sundulan Pepito,
menyongsong bola hasil tendangan bebas Isnan
Ali.
Kebobolan, PSS baru tersengat dengan serangan yang lebih mengigit. Laskar Sembada
pun nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Anang Hadi , memanfaatkan umpan Junior. Namun laju bola masih bisa ditepis kiper.
Memasuki menit 84, pertandingan sempat dihentikan karena masuknya asap ke lapangan.
Setelah terhenti sekitar 5 menit laga dilanjutkan dan pada masa injury time PSS menyamakan kedudukan setelah Sakti mampu memanfaatkan kemelut di depan gawang lawan
untuk membobol gawang lawannya. Skor 1-1
pun bertahan hingga bubaran.
(Jan)-d

Bandara . . . . . . . . . . . . .

Sambungan hal 1

dokumen ini juga bisa diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga bisa segera disampaikan.
Sedangkan mengenai kebisingan, kata Handy, akan dipenuhi
setelah bandara baru dioperasionalkan. Namun demikian, jika memang harus disampaikan sebagai salah satu syarat diterbitkannya
IPL oleh Gubernur, pihak AP I akan memenuhinya. "Intinya kami
ikut apa yang disyaratkan," ujarnya.
(Imd)-d

Dompet . . . . . . . . . . . .

Sambungan hal 1

Situs . . . . . . . . . . . . . . . .

Sambungan hal 1
Presiden berharap dukungan semua pihak, termasuk dari masyarakat lokal, sehingga tim bisa bekerja optimal. "Mudah-mudahan dalam
satu-dua bulan ini maksimal, sudah bisa kita tetapkan (kebijakannya).
Kemudian, kita lakukan penelitian lanjutan dan nanti pemugaran," tuturnya.
Tim Terpadu Riset Mandiri (TPRM) Situs Megalith Gunung Padang
telah bekerja sejak 2011. Dimulai dengan membentuk tim peneliti
katastrofi purba untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang situs
megalith ini. Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden
(Keppres) dan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperjelas organisasi pemugaran situs megalitik tersebut. Keppres dan Perpres tersebut juga mengatur penetapan area penelitian, pembagian tugas dan
tanggung jawab anggaran, serta logistik yang diperlukan.
Ditambahkan, penggalian Situs Gunung Padang akan menjadi ikon
sejarah warisan dan wisata, sekaligus menghormati leluhur. Penelitian
akan bisa memugar kembali menjadi original site dan temuan-temuan
yang mungkin bisa lebih melengkapi lagi, seperti kisah pemugaran
Candi Borobudur.
Dari hasil penelitian Tim TPRM, Situs Gunung Padang berusia lebih
dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Luas kompleks bangunan kurang
lebih 900 m2 dan berada di areal seluas 3 hektare. Hal ini menjadikan
Situs Gunung Padang merupakan situs punden berundak terbesar di
Asia Tenggara.
(Sim)-d

KR-Devid Permana

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNas) Yogyakarta
Ir H Ircham MT didampingi Ketua Yayasan Pendidikan Teknologi
Nasional (YPTN) Ir H Otto Santjoko MT menyerahkan bantuan
bencana erupsi Gunung Kelud Rp 10.000.000 kepada Wakil
Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat Drs Ahmad Luthfie
MA saat acara peringatan Dies Natalis ke-41 STTNas di Gedung
Serbaguna Serangan Umum 1 Maret 1949 Kampus STTNas Jl
Babarsari Depok Sleman, Selasa (25/2).
131 Hamba Allah SWT Sleman . . . . . . . . . .
132 Raffa dan Abbas Perum Jangkang C-59
Nogotirto, Gamping, Sleman . . . . . . . . .
133 OSIS SMP N 2 Wonosari Gunungkidul DIY

bukti sebagai parpol bersih
yang ingin mengajak rakyat
berubah kembali ke hati nurani," urainya.
Ketua Badan Pemenangan
Pemilu (Bapilu) DPD Hanura
DIY, Lucky B Pangau mengingatkan KPU agar mewaspadai tingginya angka golput
pada Pemilu 2014. Hanura,

Jalan Cempaka Baru Rusak

Kepada instansi terkait. Arus lalulintas Jalan
Cempaka Baru Condongcatur cukup padat.
Sementara kondisi jalan
rusak berat dan menimbulkan rawan kecelakaan. +62812271XXXX

Usul Jalan
Usman-Harun

Menyebut
nama
Usman-Harun,
menguak memori lama,
sedih, marah sekaligus
bangga punya prajurit
pemberani, patuh. Untuk
mengenangnya kami usulkan nama Usman-Harun untuk nama Jalan Kleringan.
+628564355XXXX

400,000.00
750,000.00

Melalui KR Biro Wates Kulonprogo :
134 SMK MA'ARIF 1 Wates Kulonprogo . . .

1,000,000.00
_________________
Jumlah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rp 23,712,000.00
s/d 24 Februari 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rp 225,533,900.00
__________________
s/d 25 Februari 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rp 249,245,900.00
(Dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima
ribu sembilan ratus rupiah)

Hanura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bukan merupakan rekayasa.
"Kami memiliki 977 anggota
DPR RI dan DPRD di seluruh
Indonesia. Namun dari semua
anggota dewan itu tidak ada
satupun yang tersangkut korupsi. Hal ini membuat kami
percaya diri saat terjun ke tengah masyarakat. Dengan
kondisi ini Hanura sudah ter-

200,000.00

kata Lucky, menginginkan
angka golput ditekan, sehingga seluruh elemen Hanura
siap bekerja ekstra untuk
mendekati sekaligus memberi
pemahaman kepada masyarakat agar menggunakan hak
pilihnya.
Langkah itu dilakukan Hanura karena pada Pemilu

Sambungan hal 1

2014, menancapkan tekad
ingin menggapai 'Tri Sukses',
yaitu sukses pemilu Pileg, sukses Pilpres dan sukses Pilkada DIY.
"Hanura mengambil sisi
positif dengan mendongkrak
dan memaksimalkan perolehan suara dari potensi golput,"
katanya.
(Aje/Mus)-d

HALAMAN 8


TERKAIT SENGKETA PILKADA LEBAK

2 Hakim MK Diperiksa Kasus Atut

KR- Antara/Rudi Mulya

ATAP RUMAH DARURAT: Puluhan atap rumah warga yang rusak akibat erupsi Gunung Kelud ditutup terpal di
Desa Laharpang, Puncu, Kediri, Jawa Timur, Selasa (25/2). Warga menutup atap rumah yang rusak dengan terpal
menghindari guyuran air hujan dan sengatan langsung matahari sambil menunggu perbaikan yang dijanjikan pemerintah.

JAKARTA (KR) - Hakim Mahkamah
Konstitusi (MK) masing-masing Maria
Farida dan Anwar Usman diperiksa penyidik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kaitannya dengan kasus dugaan suap
terkait Pilkada Lebak. Dalam kasus yang
sama penyidik juga memeriksa panitera MK
Kasianur Sidauruk.
Setelah menjalani pemeriksaan selama
enam jam, hakim Maria Farida dan Anwar
Usman menuturkan, penyidik memeriksa sebagai saksi untuk tersangka Ratu Atut
Chosiyah. “Pemeriksaan terhadap kami ini
juga untuk menambah keterangan yang
lalu,” kata Maria di KPK Jakarta, Selasa
(25/2).
Penyidik, jelasnya, sempat menanyakan
soal laporan lanjutan terkait Pilkada Lebak.
Dalam hal ini, MK memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang. Untuk itu, imbuh Maria, penyidik menanyakan bagaimana setelah sidang pemungutan suara
ulang itu dilaporkan.
Anwar Usman menambahkan, pemeriksaan yang dihadapinya kali ini hampir sama
seperti pemeriksaan sebelumnya. “Jadi, ini
hanya melengkapi beberapa kesaksian untuk Atut,” kata Anwar. Ketika ditanyakan

apakah penyidik juga menanyakan tentang
sejumlah sengketa Pilkada lainnya yang terdapat di dalam dakwaan Akil Mochtar,
Anwar menampiknya. Demikian juga saat
ditanyakan kepada Maria, menurutnya, tak
ditanyakan soal itu. “Selain itu, saya juga
nggak tahu,” timpalnya.
Sementara Moh Mahfud MD tampak geram setelah tahu dirinya disebut mantan
Ketua MK Akil Mochtar terlibat dalam pemutusan perkara pilkada. Ia memastikan
tidak terlibat dalam kasus suap seluruh
pilkada yang melibatkan Akil Mochtar. Itu,
katanya, murni bersifat pribadi dan tidak
ada kaitan dengan dirinya.
“Seratus persen saya tidak terlibat. Tidak
ada keterlibatan-keterlibatan saya,” katanya
di Jakarta. Dikatakan Mahfud, apa yang dilakukan Akil dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah itu personal. Masalah
itu tidak bisa dikaitkan dirinya. Mengenai
penyebutan namanya oleh Akil di persidangan beberapa waktu lalu, ia hanya tersenyum.
“Mungkin saja Akil menyeret-nyeret saya.
Tidak ada hubungan suap sengketa pilkada
dengan saya,” katanya. Namun begitu,
Mahfud menyerahkan semua persoalan ini
(Ful/Edi)-d
pada KPK.

PROGRAM-PROGRAM KEISTIMEWAAN BELUM JALAN

PEMBAHASAN RUU KUHP-KUHAP DI DPR

Pemda DIY Berharap Danais Cair Maret

Pemerintah Tak Bisa Tarik Sepihak

YOGYA (KR) - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berharap Dana
Keistimewaan (Danais) 2014 senilai Rp 523,8 miliar bisa segera dicairkan pada Maret 2014. Dengan begitu program-program keistimewaan yang sudah ada bisa segera dimulai. Sebaliknya jika sampai
Maret Danais tidak cair, otomatis realisasi program-program keistimewaan 2014 akan terhambat, sehingga serapannya tidak akan
bisa optimal lagi.
“Mudah-mudahan pencairan Danais
2014 tidak mengalami keterlambatan, seperti tahun sebelumnya. Sebab jika pencairannya sampai melebihi bulan Maret
saya khawatir realisasi program keistimewaan tidak bisa maksimal,” kata Kabid
Perencanaan dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
DIY, Beny Suharsono saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/2).
Beny mengungkapkan, meski sudah
memasuki akhir Februari Pemda DIY
belum bisa melaksanakan program-program keistimewaan. Sebab, untuk bisa
melaksanakan program-program tersebut
ada beberapa acuan yang digunakan, sehingga membutuhkan perencanaan dan
kecermatan. Perencanaan dan kecermatan itu penting supaya, penyerapan
Danais bisa maksimal dan benar-benar sesuai program keistimewaan.

“Karena sampai saat ini Danais belum
cair, praktis kami belum bisa menjalankan
program-program keistimewaan. Sebab
Pemda DIY masih menunggu proses pencairan Danais 2014 dari pemerintah pusat
yang jumlahnya mencapai Rp 523,8 miliar,” jelas Beny.
Terpisah Kepala Dinas Pajak, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
DIY Bambang Wisnu Handoyo, mengatakan, pemanfaatan anggaran Danais 2014
untuk membiayai program dan kegiatan
yang telah disusun masih menunggu turunnya Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) supaya bisa dicairkan. PMK tersebut sebagai payung hukum penggunaan
Danais 2014 yang diharapkan turun paling lambat awal Maret 2014.
Tanpa adanya PMK dan Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY terkait rambu-rambu pemanfaatan Danais tersebut,

Danais 2014 belum bisa digunakan meski
sisa Danais 2013 lalu masih ada di kas
daerah . “Pedoman umumnya memang sudah turun, tapi PMK-nya belum ada dari
pusat. Jadi Danais 2014 belum cair. Kami
telah menanyakan hal tersebut kepada
pusat dan dipastikan paling lambat awal
Maret 2014 PMK turun,”tandas BWH,
panggilan akrab Bambang Wisnu
Handoyo.
BWH menegaskan, pagu Danais 2014
yang bakal turun dalam tiga termin juga
disesuaikan dengan adanya PMK tersebut. Danais 2014 termin pertama akan dicairkan 20 persen, termin kedua akan turun 50 persen dan termin ketiga akan turun 30 persen nantinya. Sementara sisa
Danais 2013 yang berada di kas daerah
Pemda DIY maupun program yang belum
jalan, pada prinsipnya akan tetap dilanjutkan tahun ini dengan melihat prioritas
dan koridor yang bisa didanai dengan
Danais 2014.
“Program dan kegiatan dengan kucuran
Danais 2014 belum jalan selama PMK
belum turun. Targetnya awal Maret sudah
cair dan langsung jalan untuk membiayai
program-program baru hingga berkelanjutan sesuai peruntukan lima bidang keis(Ria/*-24)-f
timewaan DIY,” tuturnya.

SIDANG KORUPSI PROYEK HAMBALANG

JAKARTA (KR) - Partai Gerindra siap menerima Walikota
Surabaya Tri Rismaharini jika sudah tidak didukung lagi oleh
PDI Perjuangan. Bahkan Risma akan diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.
Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat menilai,
Risma adalah tokoh atau pejabat yang berani untuk membuat perubahan. Sehingga Risma dianggap memiliki kualitas untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2014. “Ini yang harus kami lihat.
Karena Ibu Risma belakangan ini masuk di media, dan dia belakangan ini baru diusulkan oleh kader dari Jatim,” kata Martin di
Gedung DPR Jakarta, Selasa (25/2).
Menurut Martin, ada beberapa orang yang mempertimbangkan Risma untuk dicalonkan sebagai cawapres. “Itu memang positif, tapi semua tergantung pada hasil pileg, karena bila
perolehan suara 20%, Gerindra leluasa untuk mencalonkan,” jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo
Kumolo tak ingin lagi banyak berkomentar mengenai Risma.
Semua pertanyaan mengenai Risma saat ini hanya akan dijawab
langsung oleh yang berangkutan. “Soal Bu Risma biar Bu Risma
sendiri yang jawab,” kilahnya.
Saat ditanya mengenai rencana Wakil Ketua DPR Priyo Budi
Santoso yang akan membahas permasalahan Risma bersama
Komisi II DPR, Tjahjo juga menolak berkomentar. “Tanya Pak
Priyo maunya apa. (Kita) tidak ikut campur, Pak Priyo kan sudah
(Edi/Sim)-b
masuk, itu ranah DPR,” ujarnya.

bahasan RUU oleh DPR-RI
dan pemerintah tidak semata
menguntungkan pihak tertentu. DPR diharapkan
mampu menampung seluruh
aspirasi penegak hukum.
“Ke depan KUHAP begitu
diberlakukan betul-betul bisa
mengakomodasi seluruh tindakan aparatur penegak
hukum,” kata Kapolri di gedung DPR-RI, Senayan,
Jakarta. Sutarman mengatakan, Polri tidak memiliki
wewenang untuk menentukan apakah revisi KUHAP
perlu dilakukan atau tidak
karena hal-hal terkait keputusan revisi KUHAP merupakan keputusan politik.
Kapolri berharap DPR secara aktif dapat berkoordinasi dengan aparat penegak
hukum mulai dari Polri, kejaksaan dan KPK untuk
membahas RUU tersebut secara komprehensif. Pasalnya,
produk revisi KUHAP itu
nanti akan diterapkan dalam
upaya penegakan hukum.
(Ful/Imd/Edi)-d

Gerindra Incar Risma

JAKARTA (KR) - Mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) Deddy Kusdinar
meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap dirinya. Alasannya, apa yang dilakukannya sehingga harus berurusan dengan hukum sematamata menjalankan loyalitas bawahan kepada pimpinan.
“Saya menyadari loyalitas saya ke atasan. Kelalaian dan kesalahan saya membuat saya harus menanggung kesalahan yang
tidak saya lakukan. Saya hanya memohon majelis hakim
menghukum saya seringan-ringannya,” kata Deddy saat
menyampaikan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tipikor
Jakarta, Selasa (25/2).
Deddy mengaku, tuntutan sembilan tahun penjara dan denda
Rp 300 juta yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
terasa sangat memberatkan dirinya. Pasalnya, sejak awal proses
penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang hingga ke
persidangan, ia sudah kooperatif sesuai keinginan penyidik dan
pimpinan KPK.
Deddy menilai, fakta persidangan yang ada selama ini tidak
menjadi pertimbangan JPU dalam mengajukan tuntutannya.
Selain itu, dari sekitar 70 saksi yang dihadirkan ke persidangan,
hanya 20 yang benar-benar mengenal dirinya dan ada kaitannya
dengan kasus Hambalang.
“Jangankan kenal saya, melihat saya juga baru di persidangan
ini, seperti Anas Urbaningrum dan Olly Dondokambey,” jelasnya.
(Imd/Ful)-f.

taran draf tersebut telah
dibahas DPR. RUU itu, imbuhnya, tidak bisa ditarik begitu saja secara sepihak oleh
pemerintah.
“Sebab, kalau sudah masuk tahap pembahasan, penarikan harus dilakukan
atas persetujuan DPR,” kata
Amir.
Sebagaimana diberitakan,
RUU KUHP dan KUHAP
dinilai banyak pihak dapat
melemahkan lembaga penegak hukum seperti Komisi
Pemberantasan
Korupsi
(KPK). Hal ini menyangkut
beberapa hal, di antaranya
pembatasan penyadapan dan
pengaturan masa penahanan.
Meski demikian, Amir dengan tegas menyatakan tidak
sepakat dengan hal itu.
Alasannya, RUU itu tetap
mengakomodir kepentingan
KPK dan tidak ada pelemahan kepada komisi antikorupsi
itu.
Sedang Kapolri Jenderal
Pol Sutarman berharap pem-

DAMPINGI PRABOWO

Deddy Minta Dihukum Ringan

JAKARTA
(KR)
Pembahasan RUU KUHP
dan RUU KUHAP di DPR
dinilai Menteri Hukum dan
HAM (Menkumham) Amir
Syamsuddin cukup waktu.
Menurutnya, pembahasan
hingga proses pematangannya di parlemen tidak ada
unsur ketergesaan dan asal
jadi, mengingat masih punya
waktu sekitar tujuh bulan.
“Jadi, supaya diketahui
bahwa kinerja DPR masih
sampai bulan Oktober 2014.
Jadi kalau ada kamus bilang
pembahasan itu dilakukan
untuk mengejar target, saya
kira kurang tepat,” kata
Amir, di Jakarta, Selasa
(25/2).
Menurutnya, kalau ada
yang mengatakan pembahasan tinggal seratus hari lagi, itu harus diluruskan.
Terkait permintaan sejumlah
pihak yang meminta pencabutan draf revisi KUHP
dan KUHAP dari pembahasan, menurut Amir, tidak
bisa dipenuhinya. Hal ini lan-

Barito Putra Tahan GU
GRESIK (KR) Barito Putra akhirnya
mampu meraih angka
perdana pada Indonesia
Super League (ISL)
2014 Grup Barat, setelah menahan tuan rumah Gresik United
(GU) 2-2 dalam laga yang berlangsung di Stadion Petrokimia Gresik, Selasa (25/2).
Dua gol tuan rumah dicetak
Otavio Dutra melalui titik
penalti pada menit 28 dan
Khoirul Munif menit 87.
Sedangkan gol balasan Barito
Putra dicipta James Koko
Lomel menit 62 dan Deddy
Hartono menit 75.
Pada awal laga, kedua kubu
langsung tampil menyerang.
Tuan rumah unggul lebih dulu
melalui tendangan penalti Dutra. Wasit Maulana Nugraha
menunjuk titik putih setelah

menilai pemain tamu,
Syahroni melanggar
Dutra di area terlarang. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.
Memasuki babak
kedua, tempo permainan semakin meningkat. Barito Putra lebih
agresif. Hasilnya, Koko Lomell
mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Berhasil
menyamakan kedudukan mental pemain Barito Putra
meningkat. Bahkan mampu
membalikkan keadaan berkat
gol Deddy Hartono. Tetapi kemenangan Barito Putra
lenyap saat waktu normal
tinggal menyisakan 3 menit.
GU mampu menyamakan kedudukan lewat bidikan gelandang Khoirul Munif. Skor 2-2
bertahan hingga bubaran.
(Fon/Jan)-f

KR-Bambang Nurcahya

BANJIR LAGI: Banjir kembali menerjang sebagian wilayah Purbonegaran, Terban dan
Iromejan, Klitren Lor Kota Yogyakarta, menyusul hujan deras, Selasa (25/2) sore. Akses
jalan kampung tak bisa dilalui, puluhan rumah pun kemasukan air. Banjir seperti ini
sering terjadi sejak dulu, warga meminta perhatian dari pemerintah.

DINILAI PESANAN PIHAK TERTENTU

MASIH INGIN JADI CALEG PD

Perkara Idham Dipaksakan

Benny Batal Mendaftar Hakim MK

YOGYA (KR) - Perkara dana hibah Persiba
Bantul yang menyangkut Drs HM Idham
Samawi terlalu dipaksakan. Bahkan ditengarai ada pesanan dari pihak tertentu yang
ingin menjatuhkan karier politik Idham
Samawi.
“Kasus ini dipaksakan dan Idham termasuk
orang yang dizalimi karena kasus ini pesanan
pihak tertentu. Memang ini konsekuensi di
dunia politik, tapi bukan berarti karier harus
berhenti,” kata Direktur Eksekutif Lembaga
Swadaya Masyarakat Jogjakarta Goverment
Watch (LSM JGW) M Dadang Iskandar,
Selasa (25/2).
Menurut Dadang, jika ingin memberikan
opini terkait perkara dana hibah Persiba
Bantul seharusnya didukung dengan bukti
kuat. “Jangan asal ngomong saja, tanpa
memahami inti permasalahannya secara jelas,” tegasnya.
Pada dasarnya, LSM JGW hanya ingin
mendudukkan permasalahan pada tempatnya, jangan menghakimi orang sebelum peng-

adilan memutuskan, karena pesanan tertentu
maupun karena muatan politik.
Dadang mengatakan, Idham Samawi juga
punya hak politik dengan terjun sebagai calon
legislatif (caleg) DPR RI. Ia meminta hak ini
dihormati bersama dan dihargai secara layak.
“Proses hukum hendaknya adil dan manusiawi, serta tidak bertujuan membunuh karakter
politik seseorang,” ujarnya.
Sedangkan perlakuan dan tindakan diskriminatif, serta tindakan bernuansa SARA
yang dilakukan jaksa penyidik Mei Abeto
Harahap SH terhadap 2 saksi kasus dana hibah Persiba, Dahono dan Yulianto, hendaknya
diusut tuntas. Bagi yang bersalah harus mendapat sanksi berat.
“Pak Suyadi selaku Kajati jangan diam saja
dan jangan menutupi atau membela persoalan ini secara tidak fair. Intimidasi dalam
bentuk apapun tidak dibenarkan dalam proses hukum, apalagi ini berbau SARA. Abeto
harus bertanggung jawab secara kesatria,”
(Sni)-d
pungkasnya.

JAKARTA (KR) - Dengan alasan ingin membangun kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK), Benny K Harman, politisi Partai
Demokrat batal maju sebagai calon hakim MK.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang
mendukung, banyak kalangan banyak tokoh, mengusulkan supaya saya mendaftarkan diri. Tapi kami, kan, sudah sepakat konsen untuk membangun kembali kredibilitas MK. Maka, sebaiknya politisi jangan masuk,” ujar Benny di kompleks parlemen
Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).
Hal lain yang membuat Benny tidak mendaftar sebagai hakim
konstitusi adalah pencalonannya sebagai anggota legislatif DPR
periode 2014-2019. Benny mengaku lebih memilih berkonsentrasi
atas pencalonannya itu dengan berkampanye di tengah
masyarakat.
Calon hakim Mahkamah Konstitusi yang mendaftar ke Komisi
III DPR RI, yakni Dr Sugianto SH MH, Dr Wahiduddin Adams
SH MA, Dr Ni’matul Huda SH MHum, Dr Ir Franz Astaani SH
MKn SE MBA MM MSi CPM, Atip Latipulhayat SH LLM PhD,
Prof Dr Aswanto SH MSi DFM, Dr H RA Dimyati Natakusumah
SH MH MSi, Prof DR Yohanes Usfunan Drs SH MH. Selain itu,
Dr Atma Suganda SH MHum, Prof Dr HM Agus Santoso SH MH,
Dr Edie Toet Hendratno SH MSi dan DR Drs Ermansjah Djaja SH
(Edi/Sim)-d
MSi.

RABU LEGI 26 FEBRUARI 2014 ( 25 BAKDAMULUD 1947 )

HALAMAN 9

Kedaulatan Rakyat 26 Februari 2014

Kedaulatan Rakyat 26 Februari 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Kedaulatan Rakyat 26 Februari 2014

Similar to Kedaulatan Rakyat 26 Februari 2014 (20)

More from hastapurnama

More from hastapurnama (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Kedaulatan Rakyat 26 Februari 2014