Gubernur DIY meminta masyarakat menggunakan masa tenang sebelum pemilu untuk berpikir dengan tenang dan memilih wakil rakyat dengan bijak, serta menghindari kekerasan apapun hasil pemilu.
1. MASA TENANG YOGYA NYAMAN
Sultan Minta Jangan Ada Kekerasan
@krjogjadotcom
Selasa Pahing
8 April 2014
7 Jumadilakir 1947
Tahun LXIX No. 187
Harian Pagi
28 Halaman
Harga Eceran Rp. 3.000
http://www.krjogja.com
Suara Hati Nurani Rakyat
Terbit Sejak 27 September 1945
YOGYA (KR) - Gubernur
DIY Sri Sultan Hamengku
Buwono X mengungkapkan,
masa tenang menjelang pe-
milihan umum (Pemilu) le-
gislatif pada 9 April meru-
pakan ajang efektif untuk
melakukan perenungan ber-
sama. Untuk itu dirinya me-
minta agar selama masa itu
masyarakat bisa betul-betul
merasa tenang dan nyaman.
Sehingga masyarakat seba-
gai pemilih memiliki kesem-
patan (peluang) untuk meli-
hat track record dari para
calon wakil rakyat. Hal itu
penting, karena pilihan me-
reka akan menentukan nasib
bangsa Indonesia 5 tahun
mendatang.
"Saya berharap saat masa
tenang, masyarakat bisa da-
lam kondisi yang benar-be-
nar nyaman, sehingga bisa
menggunakan hak politik
yang dimiliki dengan baik.
Oleh karena itu dalam
pemilu legislatif 9 April men-
datang, masyarakat khusus-
nya di DIY, saya minta meng-
gunakan haknya untuk me-
milih wakil rakyat dan tidak
Golput," terang Gubernur
DIY di Kompleks Kepatihan,
Senin (7/4).
Sultan menyatakan, me-
nang atau kalah dalam pe-
milu legislatif adalah hal bi-
asa di suatu pesta demokrasi.
Karena semua hasil tersebut,
ditentukan dari aspirasi para
pemilih selaku konstituen.
Oleh karena itu apapun ha-
silnya, termasuk seandainya
adanya partai politik (Parpol)
atau calon wakil rakyat yang
kalah, jangan sampai menim-
bulkan prasangka atau tin-
dakan kekerasan. Sebaliknya
mereka harus bisa berbesar
hati untuk menerima hasil
pemilu legislatif.
"Apapun hasil yang diper-
oleh dalam pemilu legislatif 9
April mendatang, jangan me-
nimbulkan prasangka atau
tindakan -tindakan tak wa-
jar. Menimbulkan kekerasan
yang bisa menimbulkan ke-
rugian," tegas Sultan.
Ketika dimintai komentar
soal adanya politik uang da-
lam pemilu legislatif, Raja
Kraton Yogyakarta itu menje-
laskan penanganan hal itu
* Bersambung hal 7 kol 1
q MASA tenang kampa-
nye, masa panen duit buat Bu
Sri, penjahit keliling langgan-
an saya. Pasalnya, dia mem-
beli secara kiloan baliho dan
spanduk kain bekas kampa-
nye caleg untuk dijahit men-
jadi jaket murah, dijual ke
kampung dan dihargai Rp
5.000 hingga Rp 15.000. Jeli
melihat peluang bisnis men-
jelang pemilu.--(Kiriman: Ari-
bowo H, Jalan Gunung Sari
No 11-B RT 08 RW 12,
Sidanegara, Cilacap, Jateng
53223)-b
BELAKANGAN ini kita menyaksikan iklan pemilu di beberapa la-
yar kaca, salah satunya adalah iklan dengan bintang iklannya mantan
Presiden Indonesia ketiga, Prof Dr BJ Habibie. Iklan tersebut menarik,
karena beliau mengajak para pemilih mencoblos perempuan caleg di
Pemilu 9April mendatang, dengan kalimat: 'Keterwakilan perempuan
di DPR dan DPRD penting untuk menyelesaikan masalah bangsa'.
Undang-Undang Pemilu No 8 tahun 2012 telah menyaratkan se-
mua parpol yang akan ikut pemilu, harus memenuhi persyaratan min-
imal 30% perempuan caleg. Pada salah satu pasalnya, yakni pasal
215 huruf b, tentang Pemilu DPR-DPD-DPRD, ada perubahan dari
kata 'mempertimbangkan keterwakilan perempuan' menjadi
'mengutamakan keterwakilan perempuan', jika
* Bersambung hal 7 kol 1
JAKARTA (KR) - Bank
Century yang mendapat da-
na talangan (bailout) dan fa-
silitas pendanaan jangka
pendek (FPJP) bukanlah
bank besar, sehingga tak ber-
dampak sistemik terhadap
perbankan nasional jika ber-
henti beroperasi. Namun ka-
rena ada arahan Boediono
yang saat itu menjabat Gu-
bernur Bank Indonesia (BI)
agar tidak ada bank gagal,
persoalan Century dibantu
diselesaikan.
"Tidak (bank gagal dan
berdampak) sistemik," kata
mantan Deputi Direktur Di-
rektorat Pengawasan Bank
(DPB) I BI, Heru Kristiyana
ketika didengar kesaksian-
nya dalam sidang kasus
Century, di Pengadilan Ti-
pikor, Jakarta, Senin (7/4).
Menurut Heru, pernyataan
Century bukan sebagai bank
gagal dan berdampak sis-
temik disampaikan sejumlah
pejabat keuangan pada rapat
pra Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK) pada 20
November 2008. Mereka di
antaranya, Darmin Nasu-
tion, Anggito Abimanyu dan
Fuad Rahmany.
Alasan Anggito waktu itu,
analisis risiko sistemik yang
disampaikan BI belum didu-
kung data cukup dan ter-
ukur. Sedang Fuad Rahmany
menyebut Bank Century ti-
dak besar secara finansial,
tidak menimbulkan risiko
yang signifikan.
Kepada majelis hakim He-
ru juga mengungkapkan, se-
benarnya hasil analisis dari
tim DPB I BI telah mere-
komendasikan Bank Century
dinyatakan sebagai bank
* Bersambung hal 7 kol 4
CENTURY TAK BERDAMPAK SISTEMIK
Bantuan DiberikanAtasArahan Boediono
KR-Effy Widjono Putro
Sri Sultan Hamengku Buwono X
PEMERINTAH DAERAH TAK BOLEH HAMBAT
BulanIniTunjanganGuruCair
KR-Dokumen
Darmin Nasution Anggito Abimanyu
JAKARTA (KR) - Pem-
bayaran tunjangan guru tri-
wulan I tahun anggaran 2014
akan dilakukan pada April
2014. Kekurangan pemba-
yaran tunjangan guru pada
tahun 2010-2013 juga akan
dibayarkan bersamaan de-
ngan pembayaran tunjangan
guru triwulan I. Kemente-
rian Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Kemdikbud) berte-
kad mengawal penyaluran
tunjangan tersebut untuk
memastikan pembayaran
berjalan baik dan lancar.
Untuk itu, kata Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Mohammad
Nuh, pihaknya akan bekerja
sama dengan dua kementeri-
an lain dalam mengawal
penyaluran tunjangan guru,
yaitu dengan Kementerian
Dalam Negeri dan Kemen-
terian Keuangan.
"Instrumen inspektorat
harus melekat dan berjalan,
baik di Kemdikbud, di Ke-
menterian Dalam Negeri,
maupun Kementerian Ke-
uangan. Tiga inspektorat ini
yang akan mengawal," ka-
tanya saat jumpa pers di
Gedung A Kemdikbud Ja-
karta, Senin (7/4).
Ditegaskan, jika ada pe-
merintah daerah yang tidak
mencairkan tunjangan guru,
sementara semua elemen
pencairan tunjangan telah
terpenuhi, Kemdikbud akan
melaporkannya ke aparat
penegak hukum.
"Kalau kelengkapan admi-
nistrasi sudah dipenuhi,
penerima juga sudah jelas
dan uangnya sudah ada, tapi
niat menyalurkan tidak ada,
kami tidak segan-segan akan
melaporkan ke aparat pene-
gak hukum," tegasnya.
Mendikbud juga memberi
* Bersambung hal 7 kol 4
TKW ASALATAMBUA
Walfrida SoikAkhirnya Bebas
JAKARTA (KR) - TKW asal Atambua,
Nusa Tenggara Timur, Walfrida Soik,
akhirnya divonis bebas oleh Mahkamah
Tinggi Kota Bharu, Malaysia. Kabar be-
basnya Walfrida itu sudah dilaporkan
kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.
"Menlu sudah melaporkan kabar
gembira bahwa hakim bisa diyakinkan
bahwa yang bersangkutan mengalami
gangguan mental," kata Staf Khusus Pre-
siden Bidang Luar Negeri, Teuku
Faizasyah, di Sentul, Bogor, Ja-
wa Barat, Senin (7/4).
Seperti diketahui Mah-
kamah Tinggi Kota Bharu
pada Senin (7/4) akhirnya
menjatuhkan vonis be-
bas bagi TKW asal Ata-
mbua, Nusa Tenggara
Timur, Walfrida Soik.
Dalam sidang yang di-
pimpin oleh Hakim
* Bersambung hal 7 kol 6
YOGYA (KR) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahfud MD mengingatkan agar pengawasan di TPS pada 9
April mendatang benar-benar dimaksimalkan. Karena
dikhawatirkan, modus yang terjadi dalam Pemilu 2009 silam ju-
ga akan kembali dilakukan. Mengingat kecurangan dalam
pelaksanaan pemilu sekarang sifatnya horizontal, bukan lagi
struktural seperti di zaman orde baru.
Mahfud MD mengemukakan hal tersebut di sebuah rumah-
makan di Janti Jalan Solo, Senin (7/4). Sebagai pakar hukum
tatanegara yang juga mantan Ketua MK dirinya berharap
pemilu bisa berkualitas lebih bagus di era reformasi, siapapun
yang terpilih dan apapun partainya.
"Jangan sampai terulang. Dalam Pemilu 2009, MK harus
membatalkan 72 kursi keterpilihan, akibat kecurangan-
kecurangan tersebut," tandasnya.
Dikatakan Mahfud, ada tiga hal yang perlu diperhatikan pada
hari 'H' 9 April mendatang, yang sesungguhnya merupakan
modus yang sudah dilakukan di dalam pemilu lalu. Di kota,
mungkin tidak akan ada masalah karena pemantau, pengawas
dan juga wartawan siap dengan semua itu. Tetapi di desa, ke-
curangan bisa terjadi di tingkat TPS yakni dengan adanya kerja
sama antara caleg dengan penyelenggara lewat beli suara.
Yang kedua, terjadi jual beli suara antarkontestan. Misal BPP
30 ribu, tapi seseorang hanya mendapat 28 ribu. Sementara di
sisi lain ada kontestan lain yang hanya mendapat 3 ribu. Kedua
kontestan ini bisa saja melakukan transaksi jual beli suara.
Dan yang ketiga adalah pengawasan dari TPS hingga ke
kabupaten yang jaraknya cukup jauh. Model ini berdasar hasil
sidang MK, ada yang banyak terjadi perubahan angka. Sebab
sudah menempuh perjalanan panjang. Modus inilah yang
membuat keterpilihan 12 kursi DPR RI dan 60 kursi di DPRD I
dan II, dibatalkan.
Disinggung soal pencapresan, terus terang Mahfud men-
gakui, semua ketua partai telah menghubunginya. Namun hal
itu tidak bisa dilakukan langsung, mengingat semua pihak harus
menunggu hasil dari 9April mendatang. Meski demikian,
* Bersambung hal 7 kol 6
Waspadai 3 Modus
Kecurangan Pemilu
WONOSARI (KR) - Petu-
gas Polres Gunungkidul
mengamankan uang senilai
Rp 500 juta dalam razia ken-
daraan bermotor Minggu (6/4)
siang di Jl Wonosari-Yogya,
tepatnya kawasan Rest Area
Hutan Bunder, Playen. Uang
tersebut diketahui saat petu-
gas memeriksa mobil Avanza
berleter L yang di dalamnya
terdapat 3 orang. Namun po-
lisi belum bersedia men-
gungkapkan identitas orang
serta kendaraan yang dirazia
tersebut.
"Masih dalam proses pe-
nyelidikan, Pol-
res Gunung-
kidul berkoordi-
nasi dengan
Polda Jateng
dan Jawa Ti-
mur guna
mengungkap
kasus ini," kata Kapolres
Gunungkidul AKBP Faried
Zulkarnaen SIK, Senin (7/4).
Faried mengungkapkan,
polisi masih menyelidiki apa-
kah uang tersebut diperoleh
dari hasil kejahatan atau
bukan. Berdasar pengakuan
kurir, uang tersebut akan dikir-
im ke wilayah Playen untuk
usaha ternak ayam. Namum
petugas tidak percaya begitu
saja dan masih melakukan
penyelidikan. Uang dalam
jumlah cukup besar dibawa
tanpa pengawalan, patut di-
curigai keasliannya, termasuk
kemungkinan hasil tindak pi-
dana atau bukan.
"Petugas masih mendala-
mi terkait uang Rp 500 juta
yang diamankan, terdiri atas
pecahan Rp 5 ribu sebesar
Rp 200 juta dan Rp 10 ribu
* Bersambung hal 7 kol 1
KR - Dokumen
Walfrida Soik
KR-Dedy EW
Petugas menghitung nomor seri uang yang diamankan.
2. YOGYA (KR) - Kendati pe-
mungutan suara tinggal satu
hari, namun belum semua pen-
duduk yang memiliki hak pilih
menerima undangan memilih
atau surat C6. Meski demikian,
pemilih tanpa undangan tetap
akan dilayani dengan menun-
jukkan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan yang bersangkutan
terdaftarsebagaipemilih.
Ketua KPU Kota Yogyakarta,
Wawan Budianto mengungkap-
kan, undangan memilih terse-
but sebenarnya sudah dise-
barkan hingga tingkat Kelom-
pok Penyelenggara Pemungut-
an Suara (KPPS). ”Yang belum
menerima mungkin masalah
waktu saja karena KPPS belum
sempat menyerahkan. Tapi jika
ada yang belum terima sampai
hari H, tunjukkan KTP saja,”
paparnya dalam jumpa pers di
Balaikota Yogyakarta, Senin
(7/4).
Oleh karena itu, imbuh
Wawan, pemilih tidak perlu
khawatir. Bahkan jika pemilih
sudah mendapatkan undangan
namun akhirnya hilang, tetap
dipersilakan hadir ke Tempat
Pemungutan Suara (TPS) dan
menggunakan haknya dengan
menunjukkanKTP.
Pada kesempatan ini, Wawan
juga mengungkapkan, KPU ti-
dak akan menggelar perhitun-
gan cepat atau quick count.
Rekapitulasi hasil perhitungan
suara akan dilakukan secara
berjenjang dari TPS, Kelurahan
hingga tingkat kota. Sesuai reg-
ulasi KPU Kabupaten/Kota
diberi batas waktu hingga 12
hariusaipemungutansuaraun-
tuk mengumumkan hasil perhi-
tungan. Kemudian KPU DIY
maksimal 15 hari dan KPU RI
maksimal 30 hari usai perhi-
tungansuara.
Sementara itu, terkait sosiali-
sasi pemilu, masih digelar KPU
KotaYogyakarta. Sedikitnya su-
dah 500 kali pertemuan yang
melibatkan berbagai komunitas
untuk proses sosialisasi. ”Tadi
(kemarin) kami juga baru saja
sosialisasi ke Lapas Yogyakarta.
Besok kami gencarkan serang-
an udara melalui radio,” tandas
Komisioner KPU Kota
Yogyakarta Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih dan
Humas,SriSurani.
Sedangkan warga berkebu-
tuhan khusus juga tidak perlu
khawatir. Terutama bagi
penyandang tuna netra, KPU
sudah menyediakan template.
Masing-masing template surat
suara untuk DPD yang disedi-
akanKPURI,DPRRIolehKPU
DIY dan DPRD Kota oleh KPU
KotaYogyakarta.
Seluruh template tersebut ju-
ga sudah didistribusikan ke
Panitia Pemungutan Suara
(PPS). Terdapat 84 TPS yang
akan menerima template sesuai
dengan pemilih yang terdapat
penyandangdisabilitas. (R-9)-a
YOGYA(KR) - Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkait
dengan cuci darah yang jumlahnya terus meningkat, RS Happy
LandYogyakarta menambah fasilitas layanan ruangan baru dengan
15 unit mesin cuci darah komputerise. Ke depan, fasilitasnya akan
ditingkatkanlagimenjadi30unitmesin.
Penjelasan ini disampaikan Direktur RS Happy Land dr Endang
Pudjiastuti MKes dan penangunggjawab ruang layanan cuci darah
drHHeruPrasantoSpPDKGHFINASIMketikabersamapengelola
lainnya silaturahmi dengan Direktur Utama PT BP Kedaulatan
Rakyat dr Gun Nugroho Samawi dan Komisaris Utama Drs HM
Romli,Senin(7/4).
MenurutdrEndangPudjiastuti,launchinglayananbaruituakan
dilaksanakan Selasa (15/4). Ruangan lengkap dengan perawat dan
dokter yang selalu mengawasi jalannya cuci darah. Peralatan lebih
bagus dan ruangan lebih nyaman. Pada saat silaturahmi tersebut,
ada28pasien sedangmenjalanicucidarahdiRSHappyLand.
(War)-a
HappyLandTingkatkanLayananCuciDarah
YOGYA (KR) - Memeriahkan ulang tahun empat media di KR
Group yaitu Minggu Pagi, Koran Merapi Pembaruan, KRjogja.com
serta KR Radio, Indosat menyelenggarakan IM3 Selfie Run, Minggu
(13/4). Kegiatan tersebut sekaligus menjadi rangkaian acara Toegoe
JogjaFestivalyangberlangsungdisepanjangJalanMargoUtomo.
Menurut Ketua II Toegoe Jogja Festival, Widyo Suprayogi lomba
IM3 Selfie Run akan menempuh jarak sekitar 5 kilometer, dengan
startdanfinishdidepanKantorSKHKedaulatanRakyat.
”Meskitajuknyaacaranyalarinamunpesertabolehlarisantaika-
ki,bergerombolsambilmengabadikandiridengangadget,karenaini
acara lari senang-senang, bukan cepat-cepatan,” kata Widyo Supra-
yogi.
Acara ‘Selfie Run’akan dimulai pukul 06.00 ditandai dengan pen-
gibaran bendera start dan peserta ditaburi bubuk warna-warni.
Nantinya peserta akan singgah di 3 pos yang sudah disiapkan.
Hadiah bagi peserta ‘Selfie Run’sangat menarik mulai dari TV plas-
ma, sepeda lipat, handphone dan lain sebagainya. ”Peserta dis-
arankan menggunakan atribut unik, misal pakaian ala suster, mu-
mi,danlainnya,”kataWidyo.
Syarat pendaftaran, peserta cukup mendaftar senilai Rp 10 ribu.
Peserta akan mendapatkan nomor perdana, kaos, serta air mineral.
Jika peserta sudah memiliki nomor IM3 cukup mengisinya dengan
vouchersenilaiRp10ribu.
Selain IM3 Selfie Run, panitia juga menyelenggarakan Jugling
Competition, Dance Performance serta aneka games dengan hadiah
menarik. Pendaftaran bisa dilakukan di Galeri Indosat Jalan
Jenderal Sudirman No 32 Yogyakarta, Kantor Marcomm SKH Ke-
daulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (Jalan PMangkubumi No 40-
46)sertadiSwaragamaFM. (Apw)-a
SELASA PAHING 8 APRIL 2014 (7 JUMADILAKIR 1947) ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 2KOTAYOGYA
KR-Effy Widjono Putro
Sri Sultan HB X menerima surat undangan C6 untuk pencoblosan pemilu legislatif dari PPS.
SULTAN NYOBLOS DI TPS 11 MAGANGAN
PutriKeduadanCucunyaTidakTerimaC6
PEKAN INI AP JANJIKAN MOU
Sultan:PersiapanBandaraTetapJalan
”Draf MoU dari PT JMI akan segera
dikirimkan. Kami berharap dengan
adanya draf tersebut, segera ditindaklan-
juti MoU antara PT JMI dengan Ditjen
Perhubungan Udara di Kementerian
Perhubungan,” terang Sultan di Kompleks
Kepatihan, Senin (7/4).
Sultan mengungkapkan, proses atau ke-
siapan pembangunan Bandara di Temon
akan tetap berjalan, sambil menunggu
proses MoU kedua belah pihak. Untuk itu
sambil menunggu proses MoU AP akan
tetap jalan untuk membuat surat yang
berkaitan dengan analisis mengenai
dampak lingkungan (Amdal). Karena Izin
Penetapan Lokasi (IPL) Gubernur baru
bisa dikeluarkan setelah Amdalnya
memenuhi syarat.
”Artinya poin-poin itu, saya minta di-
tuangkan dalam MoU supaya ada kesepa-
katan yang bersifat tertulis (tidak sekadar
lisan). Rencananya MoU itu akan ditan-
datangani oleh Ditjen Perhubungan
Udara dan PT JMI, jadi bukanAP. Karena
dalam hal iniAP hanya selaku pelaksana,”
terang Sultan.
Sekda Kulonprogo, Astungkoro me-
nyampaikan, permasalahan perihal jarak
dan keselamatan antara AP I dan JMI su-
dah menemukan titik temu. Keduanya
telah sepakat akan melanjutkan proses
pembangunan masing-masing proyek
meskipun berada di satu kawasan, di-
mana kesepakatan ini akan dituangkan
dalam sebuah nota kesepahaman yang ju-
ga melibatkan Kementerian Perhubungan
RI. (Ria/*-24)-a
YOGYA (KR) - Raja Kraton
Yogyakarta, Sri Sultan Ha-
mengku Buwono X didampingi
permaisurinya Gusti Kanjeng
Ratu (GKR) Hemas menerima
langsung surat undangan (C6)
untuk pencoblosan Pemilu
2014 dikediamannya Kraton
Kilen, Senin (7/4). Namun,
Gubernur DIY ini menge-
luhkan tidak tercantumnya na-
ma putri keduanya GKR
Condrokirono dan putranya
dalam surat undangan terse-
but padahal surat pencoblosan
Pemilu 2009 lalu semua
lengkap terdaftar.
”Kurang dua yang belum ada
di surat undangan C6 Pemilu
ini yaitu anak saya Condro-
kirono dan anaknya Marrel,
tetapi pakai KTP-kan bisa ti-
dak ada masalah nanti nyoblos.
Padahal Pemilu 2009 lalu se-
mua lengkap, sekarang hanya
empat saya, istri, anak keem-
pat dan kelima, sedangkan
anak pertama dan ketiga su-
dah terdaftar di tempat lain,”
tutur Sultan HB X yang memi-
liki lima putri dan empat orang
cucu tersebut.
Sultan HB X lantas meminta
penjelasan langsung dari petu-
gas Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Yogyakarta usai
menyerahkan dan menanda-
tangani surat C6 tersebut ter-
kait tidak tercantumnya nama
putri keduaanya dan cucunya
tersebut. Dirinya juga mena-
nyakan perihal KTP anak
bungsunya, GKR Bendara
yang tercantum di Jakarta se-
mentara saat ini berada di Yog-
yakarta dan putri keempatnya
GKR Hayu yang kini sedang
berada diAmerika Serikat.
”Kalau Pembayun dan
Maduretno ikut nyoblos di TPS
dekat rumahnya, Hayu di
Amerika, Bendara bisa tidak
nyoblos di Yogya meskipun
KTP-nya sudah Jakarta? Saya
bingung kok diundangan ini ti-
dak ada nama Condrokirono
dan Marrel, seharusnya mere-
ka terdaftar,” kata Sultan HB X
yang akan ‘nyoblos’ di TPS 11
RW Magangan Wetan No 1
PanembahanYogyakarta.
Senada, GKR Hemas juga
menanyakan perihal tidak
adanya pendataan ulang oleh
petugas KPPS karena bisa saja
dalam lima tahun orang ber-
pindah domisili ataupun sudah
berusia 17 tahun yang berhak
untuk memilih. (*-24)-a
KPU TAK GELAR ‘QUICK COUNT’
Tak Terima Undangan, Tunjukkan KTP
YOGYA (KR) - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X me-
nyatakan pembangunan 2 megaproyek di Temon Kulonprogo secara
prinsip sudah tidak masalah. Bahkan dalam waktu dekat PT Angkasa
Pura (AP) I Persero akan membuat surat ke Kementerian Perhu-
bungan khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara
agar bisa segera melakukan MoU (nota kesepahaman) dengan PT Jogja
Magasa Iron (JMI). Dengan adanya MoU tersebut, pembangunan 2
megaproyek bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat.
KR-Effy Widjono Putro
Direktur RS Happy Land dan stafnya bersama Dirut PT BP
Kedaulatan Rakyat.
MERIAHKAN HUT KR GROUP
IM3SelfieRunBerhadiahTVPlasma
4. SELASA PAHING 8 APRIL 2014 (7 JUMADILAKIR 1947) ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 4BANTUL-SLEMAN
KEBIJAKAN TERGADAIKAN 'MONEY POLITICS'
Jangan Pilih Caleg Karena Memberi UangDikatakan Ketua Divisi
Pelaporan dan Penindakan
Panwaslu Bantul, Harlina
SH, Senin (7/4), di Bantul,
mendekati pemilu sebagian
masyarakat kerap berpikir
pragmatis, yakni menerima
uang dan mengorbankan
kepentingan jangka pan-
jang. Ketika seorang caleg
membuka kesempatan
main politik uang, caleg ter-
sebut justru diragukan ke-
mampuannya dalam mem-
perjuangkan aspirasi ma-
syarakat.
Seharusnya pemilih yakin
dengan caleg yang berkomit-
men berjuang untuk ke-
pentingan rakyat. "Jika pro-
ses pemilihan sudah melang-
gar hukum dengan politik
uang, hal itu patut diper-
tanyakan komitmen keber-
pihakannya kepada rakyat,"
jelas Harlina.
Mestinya caleg punya
tanggungjawab mencerdas-
kan rakyat. Salah satunya
dengan membuat kesepa-
katan tidak akan main uang
untuk mendongkrak suara.
Jangan sampai terjadi demi
uang, katakanlah Rp 50.000
dari caleg diterima seka-
rang. Tetapi tanpa disadari,
lima tahun ke depan masya-
rakat juga menjadi pihak
paling dirugikan.
Sedangkan praktik politik
uang (money politics) yang
dilakukan caleg, membuat
kebijakan politik yang dite-
rapkan legislatif nantinya
akan tergadaikan. Semen-
tara caleg yang melakukan
politik uang untuk menda-
patkan kursi, maka ia hanya
mencari pekerjaan bukan
melakukan pengabdian
memperjuangkan aspirasi
rakyat.
Pengamat politik dan hu-
kum tata negara dari Uni-
versitas Atmajaya (UAJY),
Hestu Cipto Handoyo kepa-
da KR memaparkan, dengan
politik uang, kebijakan poli-
tik yang seharusnya pro rak-
yat, akan ditransaksio-
nalkan melalui politik da-
gang sapi yang tujuannya
mengembalikan modal dari
para caleg yang melakukan
politik uang.
"Rakyat seharusnya pu-
nya harga diri, bahwa
suaranya tak bisa dibeli.
Karena rakyat harus mam-
pu mengawal aspirasi agar
kepentingannya tak dima-
nipulasi," terang Hestu.
Politik uang yang di-
lakukan oleh tokoh-tokoh
politik, menurut Hestu ha-
nya berlaku bagi mereka
yang mencari pekerjaan di
dewan. Cara pragmatis se-
perti ini bertentangan denga
etika penyelenggara negara
yang harus bekerja berdasar
idealisme.
"Politik uang memang
sulit diberantas, karena pa-
ling tidak ada dua penyebab.
Yakni lingkungan masya-
rakat yang tingkat kese-
jahteraannya masih rendah,
dan kriteria politik uang
sampai saat ini tidak jelas
pengaturannya di dalam UU
Pemilu. Sehingga modus
politik uang bisa dibantah
dengan berbagai alibi. Dunia
politik sarat dengan nuansa
alibi," ujarnya.
Dengan kondisi demikian
Hestu mengusulkan, jika
ada praktik politik uang ma-
ka masyarakat boleh mene-
rima uang tersebut, namun
si penyebar praktik money
politics diserahkan pada
aparat penegak hukum, se-
perti kejaksaan bahkan KPK
untuk dilaporkan sebagai
barang bukti.
"Jangan memilih caleg se-
perti itu, biarkan dia layu se-
belum berkembang. Karena
dengan politik uang, maka
korupsi di parlemen akan se-
makin marak. Dan kesejah-
teraan rakyat semakin sulit
untuk diwujudkan," tegas-
nya. (Roy/Aje)-m
BANTUL (KR) - Politik uang menjelang pelaksanaan pemungutan suara
Pemilu 2014 harus diwaspadai. Sebab jika sampai terjadi, masyarakat menjadi
pihak paling dirugikan. Apalagi, kalau caleg yang bermain kotor terpilih dan
duduk di DPR. Aspirasi masyarakat akan ditinggalkan, karena merasa sudah
membeli suara ketika proses pemilihan. Dalam memilih wakil rakyat, mestinya
masyarakat cerdas dalam menentukan pilihan sesuai kapasitasnya.
Masih1.500GuruBelumIkutSertifikasi
SLEMAN (KR) - Sebanyak 675 guru lulus sertifikasi 2013, me-
nerima sertifikat pendidik, Senin (7/4). Diperkirakan masih ada
sekitar 1.500 guru di Sleman yang belum mengikuti sertifikasi gu-
ru. Bupati Sleman Drs Sri Purnomo MSi mengatakan, guru yang
mendapatkan sertifikat ini merupakan PNS dan swasta. Setelah
mendapatkan sertifikat ini, para guru akan mendapatkan tun-
jangan profesi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya.
"Harapan kami, setelah mendapat tunjangan ini para guru da-
pat meningkatkan profesionalisme. Untuk sekolah swasta,
meskipun para gurunya mendapatkan tunjangan profesi, yayasan
juga harus tetap memberikan gaji," kata Sri Purnomo di Gedung
Serba Guna.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
(Disdikpora) Kabupaten Sleman Arif Haryono SH menjelaskan,
para penerima sertifikat ini sebelumnya mengikuti Uji Kompe-
tensi Guru (UKG). Kemudian mengikuti Pendidikan Latihan
Profesi Guru (PLPG). "Setelah itu mereka baru dinyatakan lulus
sertifikasi 2013 untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Mereka
akan diusulkan mendapatkan tunjangan profesi guru," jelasArif.
Untuk mendapatkan tunjangan profesi, memenuhi syarat di-
antaranya, mengampu sebagai guru sesuai sertifikatnya dan
mengajar minimal 24 jam dalam seminggu. "Syarat-syarat itu
harus dipenuhi. Kalau tidak bisa, maka tunjangan itu tidak bisa
cair," terangnya.
Untuk saat ini, jumlah guru yang belum mengikuti sertifikasi
guru masih ada sekitar 1.500 orang. Diharapkan, tiap tahun jum-
lah guru yang belum sertifikasi bisa berkurang. "Kalau semua gu-
ru sudah bisa menerima tunjangan profesi guru, profesionalisme
guru akan meningkat.Akhirnya mutu pendidikan di Sleman juga
meningkat," katanya. (Sni)-a
SLEMAN (KR) - Forum Pemantau Indepen-
den (Forpi) Kabupaten Sleman menilai Pemkab
Sleman tidak serius dalam menangani insfras-
truktur di lereng Merapi. Selain itu, Pemkab juga
dinilailemahdalammonitoringdanevaluasikebi-
jakanpenghentianprogramnormalisasisungai.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Forpi
Tutik Purwaningsih kepada KR Senin (7/4). Tutik
yang didampingi Bidang Riset dan Kajian Forpi
Dr Hempri Suyatna SSos dan Ketua Drs Octo
Lampito MPd ini mengatakan, pada Desember
2013 lalu Pemkab Sleman telah mengeluarkan
kebijakan penghentian normalisasi yang berhulu
di Merapi. Sayangnya kebijakan itu hanya
berlangsungsepekan.
Berdasarkan pantauan Forpi, sepekan pasca
kebijakan itu ditetapkan puluhan truk galian C
sudah hilir mudik. Dampaknya sejumlah insfras-
truktur mengalami kerusakan. "Contoh nyata
adalah jalan yang tingkat kerusakannya cukup
tinggi. Padahal jalan yang dilewati truk-truk ini
jugasebagaijalurevakuasi.Inijelasmenghambat
warga yang akan menyelamatkan diri jika
Gunung Merapi menunjukkan aktivitasnya.
Selain itu di lereng Merapi juga dijadikan sebagai
lokasi wisata, sehingga keseriusan Pemda
Slemanbenar-benarditunggu,"katanya.
Selain itu, Early Warning System (EWS) di le-
reng Merapi ternyata juga tidak berfungsi maksi-
mal. Ini terjadi ketika ada peningkatan aktivitas
Gunung Merapi 27 Maret lalu. Ternyata alarm
EWS baru berbunyi setelah hembusan keluar. Pa-
dahalfungsiEWSsebagaipertandabahwa bahaya
akan muncul. Tapi ini yang terjadi justru seba-
liknya.
Sementara itu, terkait mitigasi bencana Forpi
mendesak agar Pemkab Sleman mengintensifkan
kembali. "Seperti simulasi bencana. Meskipun
masyarakatsudahsadarakanresikobencana,na-
mun harus dirutinkan kembali.Apalagi di bulan
Maretsaja,adaduakalihembusan,"jelasnya.
Terkait hal ini, Forpi memberikan lima
rekomendasi kepada Pemda Sleman. Seperti
mendesak segera dilakukan perbaikan infras-
truktur, pengaturan kembali sistem yang berkait-
an tentang penambangan pasir termasuk peng-
aturan tonase. Selain itu juga pengaturan daerah
manayangmaterialnyabolehdiambilmanayang
tidak hingga kondisi EWS juga harus kembali
diperhatikan. (Awh)-a
PoldaSiagakanRibuanPersoneldi8.253TPS
SLEMAN (KR) - Menjelang pemilihan calon legislatif (ca-
leg), Rabu (9/4), Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi
titik konsentrasi pengamanan kepolisian. Sedikitnya 8.253
TPS di DIY akan dijaga 6.564 personel kepolisian Polda DIY.
Kapolda DIY Brigjen Pol Haka Astana mengatakan, pola peng-
amanan di tiap TPS dibedakan menjadi 3 yakni TPS aman,
rawan I dan rawan II.
Untuk TPS aman, lanjut Kapolda, pola pengamanan yakni 2
polisi, 10 linmas yang mengamankan 5 TPS. Sementara TPS
rawan I, akan diamankan 2 polisi, 4 linmas untuk 2 TPS dan
TPS rawan II yang akan dijaga 2 polisi ditambah 2 linmas un-
tuk mengcover 1 TPS. Terdapat 9 TPS di wilayah Kotamadya
dan Kulonprogo yang tergolong rawan II.
Kerawanan TPS, dilihat dari waktu tempuh TPS tersebut
dengan Polres/Polsek terdekat. Termasuk apakah wilayah di
TPS itu masuk dalam kategori memiliki gangguan kamtibmas
tinggi atau sedang. Kerawanan bisa terjadi ketika penghitung-
an suara dengan adanya protes sehingga perlu diwaspadai.
"Selain berjaga di TPS, kami juga menyiapkan anggota di
tiap Polres dan Polda termasuk Brimob. Personel tersebut siap
diterjunkan jika ada perkembangan atau sesuatu yang memin-
ta anggota lebih banyak," jelas Haka usai memimpin pergeser-
an pasukan di Mapolda DIY, Senin (7/4).
Kabid Humas Polda DIY AKBP Hj Anny Pudjiastuti menam-
bahkan, pengamanan TPS juga dibantu sebanyak 28.833 petu-
gas linmas. Terdiri dari kota Yogya sebanyak 8.299 linmas,
Sleman 5.740 linmas, Bantul 5.574 linmas, Kulonprogo 3.326
linmas dan Gunungkidul ada 5.894 linmas. (Ayu)-a
Hari Ini Logistik Sampai ke TPS
SLEMAN (KR) - Komisi Pe-
milihan Umum (KPU) Kabu-
paten Sleman mulai mendis-
tribusikanlogistikuntukPemilu
9 April besok. Ditargetkan
Selasa (8/4) hari ini semua logis-
tik sudah sampai di masing-
masingPPS.
Anggota KPU Sleman Divisi
Logistik, Keuangan, Rumah
Tangga dan Umum KPU
SlemanAswino Wardhana SIP,
Senin (7/4) mengungkapkan,
pendistribusian berlangsung
selama 3 hari. Terhitung sejak
Minggu (6/4) dan ditargetkan
selesai Selasa (8/4) pagi se-
muanya sudah selesai. Logistik
ini diangkut dengan truk dan
mendapatkan pengawalan ke-
tat dari pihak kepolisian.
"Semua logistik kami kirim-
kankemasing-masingdesa.Un-
tuk mekanisme pengiriman ke
TPS kami serahkan ke PPS.
Apakah akan didrop ke TPS
atau petugas di TPS yang akan
mengambil sendiri ke desa. Se-
suaijadwalmemangpengiriman
selama 3 hari. Namun jika sam-
pai H-2 semuanya sudah terdis-
tribusikanlebihbaik,"jelasnya.
Aswino mengungkapkan,
ada 5 pertimbangan dalam pe-
ngirimanlogistik.Sepertimem-
perhatikan kondisi geografis,
tingkat keamanan, tingkat ke-
sulitan, jarak dari KPU ke desa
dan lama waktu yang dibu-
tuhkan untuk menuju lokasi.
"Di hari pertama kami mengi-
rimkan logistik untuk desa di
Kecamatan Prambanan, Ka-
lasan dan Ngemplak," katanya.
Kena Hujan
Sebanyak 45 kotak suara
beserta logistiknya untuk
Desa Widodomartani Keca-
matan Ngemplak Sleman,
basah akibat terkena hujan
deras ketika proses pendis-
tribusian. Namun air hujan
tidak sampai merusak surat
suara, dan hanya lembap di
sampulnya saja.
Anggota KPU Sleman
Divisi Hukum, Pengawasan
dan Hubungan Antar Lem-
baga Imanda Yulianto kepa-
da KR, Senin (7/4) mengung-
kapkan, ketika proses pen-
distribusian turun hujan de-
ras. Meskipun armada sudah
ditutup dengan terpal, deras-
nya hujan ternyata masih
bisa menembus kotak suara.
(Awh)-a
KR-Atiek Widyastuti H
Petugas menaikkan logistik untuk dikirimkan ke PPS.
MTsNBabadanGelarMotivasidanDoaBersama
KR-Istimewa
Siswa saat mengikuti motivasi dan doa bersama.
SLEMAN (KR) - Guna memotivasi siswa dalam persiapan UN
2014, MTs Negeri Babadan Baru Sleman mengadakan motivasi
dan doa bersama di aula sekolah setempat, Sabtu (5/4). Kegiatan
yang diikuti 130 siswa beserta orangtua, guru dan pegawai
madrasah tersebut menghadirkan motivator Purwanto SAg dari
MTs Mualimin.
Kepala MTs Negeri Babadan Baru Ngadul SAg menjelaskan,
kegiatan tersebut juga menghadirkan orangtua siswa agar mereka
ikut terlibat saat mendampingi anaknya belajar di rumah. "Pada
acara motivasi, siswa dibuka hatinya untuk mengakui semua ke-
salahan yang pernah dialami. Dengan harapan, siswa menyesal
dan tidak mengulangi kesalahan yang sama serta berjanji berubah
jadi lebih baik," paparnya.
Setelah itu dilanjutkan dengan doa bersama agar semua siswa
diberikan kelancaran dalam mengerjakan soal-soal UN dan bisa
suskes dalam melanjutkan jenjang berikutnya. Doa bersama yang
dipimpin oleh H Hasan Basri ini diakhiri dengan salat Isya berja-
maah. "Sebelum salat, semua siswa meminta maaf dan memohon
doarestukepadaorangtuajugaguru,"jelasNgadul. (*-1)-a
DAIHATSU GranMax semakin diminati
masyarakat dan pebisnis, karena modelnya yang
trendi dan ergonomis. Selain itu, Daihatsu Gran-
Max juga irit dan bandel, sehingga tidak salah pe-
bisnis menggunakan GranMax sebagai kendara-
anbisnis.
Bukan itu saja, GranMax juga menjadi mobil
keluarga, karena interiornya sangat lega untuk
penumpangnya.Sebagaibentukrespons danper-
hatian kepada konsumen GranMax, Daihatsu
mempersembahkan gathering untuk pengguna
GranMax tipe apapun bertajuk 'Pesta Sahabat
BisnisGranMax2014'.
"Rencananya even ini digelar di Grand Pasific
Hall, Minggu (13/4) mendatang, mulai pukul
08.30 WIB - selesai. Pesta Sahabat Bisnis Gran-
Max 2014 diisi hiburan games, dancer, band juga
talkshow bisnis menghadirkan pengusahaArief
PetakUmpet, pengusaha kuliner Cak Eko dan
hostFarhan,"ucap Panitia,Wulan,Senin(7/4).
Untuk bisa menghadiri acara ini hanya cukup
daftar via SMS dengan format ketik: Nama_Ala-
mat_NoHP_NoPlat&NoRangkaGranMaxAnda
dan dikirim ke: 081802695929/085643655849.
Acara ini gratis persembahan dari Daihatsu un-
tukpenggunaGranMax.
Ditambahkan Wulan, semua peserta menda-
patkan free checking untuk mobil GranMax-nya,
juga tidak kalah seru dalam acara ini akan ba-
nyak bertebaran doorprize menarik dan paket
kredit super ringan yang berlaku di acara terse-
but. (Asa)-m
BANTUL (KR) - Petugas gabungan dari Sat-
pol PP, KPU, Panwaslu dan Polres Bantul diban-
tu 20 mahasiswa Fakultas Ilmu Pemerintahan
UMY Yogyakarta yang sedang menjalankan
PKL di Bantul, Senin (7/4) melakukan penu-
runan alat peraga kampanye (APK) atau atribut
Parpolyangmasihterpasangdiberbagaitempat.
Sampai Senin kemarin masih ada ribuan atribut
berupa bendera, spanduk, baliho dan sejenisnya
yang belum diturunkan oleh parpol.
Karena banyaknya atribut yang harus ditu-
runkan, petugas yang dikoordinir Kabid Tibum
Tranmas Satpol PP Bantul, Toto Pamuji Raharjo
dibagi menjadi 2 tim, yakni tim wilayah Bantul
Barat dan Bantul Timur.
Ketua Divisi Hukum KPU Bantul, Drs
Syachruddin SE menegaskan, alat peraga kam-
panye Parpol yang masih terpasang di berbagai
wilayah, sebelum pelaksanaan H-1 pemungutan
suara harus sudah bersih. Karena itu, masing-
masing Parpol yang memasang atribut atau alat
peraga, mestinya melakukan penurunan sendiri.
Sesuai kesepakatan bersama yang telah ditan-
datangani di Kantor KPU beberapa hari lalu.
Sementara Ketua Panwaslu Bantul, Supardi
menambahkan, selama pelaksanaan kampanye
Pemilu di Bantul, telah terjadi sejumlah pelang-
garan. Pelanggaran yang mengarah ke pidana
ada 5 kasus, terkait dengan politik uang dan
waktu kampanye. Dari 5 kasus tersebut, 4 kasus
berhenti di Gakkum, sedangkan kasus lainnya
disepakati maju ke Bawaslu Provinsi. (Jdm)-m
BANTUL(KR)-Ratusanwargadanmahasis-
wa rantau berkomitmen menggunakan hak pilih
di Bantul. Hal ini dibuktikan dari data yang
terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Bantul, ada sekitar 502 warga dan mahasiswa
rantau yang tinggal di Bantul mengajukan for-
mulir A5. Warga ini termasuk DPTb (Daftar
Pemilih Tambahan). Sesuai aturan, formulir
tersebut digunakan untuk warga karena kondisi
tertentu tidak bisa melakukan pencoblosan di
TPS asal dan harus nyoblos di TPS lain.
Ketua KPU Bantul, Muhammad Johan Ko-
mara SIP kepada KR, Senin (7/4) di kantornya
mengatakan, warga yang berhak mengajukan
form A5 merupakan warga dengan kondisi ter-
tentu, seperti tugas belajar, tugas kerja, rawat
inap di rumah sakit, menjadi tahanan dan warga
yang terkena bencana alam.
Adapun teknisnya, FormA5 dikeluarkan oleh
Panitia Pemungut Suara (PPS) asal, kemudian
diserahkan ke PPS tujuan maksimal H-3 menje-
lang Pemilu. "KPU Pusat melalui Surat Edaran
Nomor 127 Tahun 2014 mengatakan, jika KPU
memberikan kemudahan dalam pengurusanA5,
yaitu KPU kabupaten/kota tujuan bisa mengelu-
arkanA5," tambah Johan.
SyaratpengurusanA5denganmembawaiden-
titas, terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) da-
erah asal dan membawa surat keterangan atau
surat pernyataan domisili. "KPU sangat meng-
hargai hak konstitusional warga negara.
Penggunaan surat suara A5 berdasarkan atas
ketersediaan surat suara di TPS. Mengingat
surat suara yang dicetak untuk alokasi TPS
adalah DPT sebesar 716.246 ditambah surat
suara cadangan 2 persen. (Aje)-m
TANGANI INFRASTRUKTUR LERENG MERAPI
Forpi Menilai Pemkab Tak Serius
KR-Sukro Riyadi
Spanduk anti politik uang dipasang di perempatan Jetis, Bantul.
PestaSahabatBisnisDaihatsuGranMax
502WargaRantauNyoblosdiBantul
TimGabunganOperasiPenurunanAPK
6. WONOSARI (KR) - Peme-
rintah Kabupaten Gunungki-
dul telah mengeluarkan Per-
aturan Bupati Nomor 9 Ta-
hun 2014 tentang pemberian
Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
Perbup tersebut ditindaklan-
juti dengan Surat Edaran Se-
kretaris Daerah Nomor
440/0982 intinya menjamin
pemenuhan hak bayi untuk
mendapatkan ASI eksklusif
sejak dilahirkan hingga 6 bu-
lan.
Dalam upaya itu, setiap
Satuan Kerja Perangkat Da-
erah (SKPD), direktur rumah
sakit negeri dan swasta, bidan
praktik mandiri dan balai
pengobatan, wajib memberi-
kan ruang khusus untuk ibu
yang memberikan ASI eksek-
lusif. Selain itu juga diharap-
kan ada peran serta keluarga,
masyarakat dan seluruh ele-
men terhadap pemberian ASI.
Menurut Bakti Pratiwi
MKes Kepala Bidang Kese-
hatan Masyarakat Dinas Ke-
sehatan Gunungkidul, Senin
(7/4), kewajiban memberikan
ruang bagi ibu yang membe-
rikan ASI eksklusif baru diu-
jicobakan dilingkungan
SKPD dan pelayanan kese-
hatan, namun kedepan selu-
ruh lembaga, negara dan da-
erah, instansi vertikal dan
tempat-tempat pelayanan
umum.
Menurut Bakti Pratiwi, ASI
merupakan makanan terbaik
bagi bayi, dibandingkan de-
ngan makanan dan minuman
yang lain karena mengan-
dung zat gizi paling sesuai un-
tuk pertumbuhan dan per-
kembangan bayi. Untuk itu
sesuai dengan Undang-Un-
dang Nomor 36 Tahun 2009
tentang kesehatan, pasal 128
bayi berhak mendapatkan
ASI secara eksklusif sejak di-
lahirkan hingga berusia 6 bu-
lan kecuali atas indikasi
medis, dan ibunya meninggal
dunia.
Sejak dikeluarkan Surat
Edaran Sekda Gunungkidul,
Dinas Kesehatan Gunung-
kidul sudah mensosialisas-
ikan dan melakukan peman-
tauan di setiap SKPD dan
tempat pelayanan kesehatan,
tentang pemberian ruang
atau tempat bagi ibu yang
memberikan air susu ibu.
(Awa)-b
SELASA PAHING
8 APRIL 2014
(7 JUMADILAKIR 1947)
ÓKEDAULATAN
RAKYATÓ
HALAMAN 6GUNUNGKIDUL-KULONPROGO
BESOK PEMILU LEGISLATIF
PartisipasiPemilihSekitar80Persen
Pemilu sebelummya banyak
perantau yang terdaftar dalam
DPT dan tidak menggunakan
haknya, karena sudah terdaf-
tar di tempat kerjanya. "Seka-
rang sudah ada konfirmasi
dan bagi yang tidak pulang su-
dah dicoret," kata M Zaenuri
Iksan SAg, Ketua KPU Gu-
nungkidul, Senin (7/4).
Jika partisipasi pemilih
mencapai 80 persen, jumlah
warga yang menggunakan hak
pilih sekitar 473.280 orang,
karena jumlah Daftar Pemilih
Tetap (DPT) sebanyak 591.600
orang. Jumlah tersebut masih
bertambah dengan jumlah
pemilih khusus (DPK) se-
banyak 1.853 orang. Selain di-
dasarkan asumsi validitas
DPT, perkiraan partisipasi pe-
milih juga mendasarkan dari
deteksi lapangan selama mela-
kukan sosialisasi kepada ma-
syarakat. "Mudah-mudahan
perkiraan tersebut minimal.
“Seandainya pas, berarti angka
golongan putih (golput) hanya
sekitar 20 persen," ucapnya.
Menyinggung persiapan pe-
mungutan suara 9 April, selu-
ruh persiapan sudah lengkap.
Pengiriman logistik pemilu su-
dah selesai. Semua pihak su-
dah mendukung kelancaran
pemungutan suara pemilu le-
gislatif. Bahkan, kata Ahmadi
Ruslan Hani MPdi, anggota
KPU Gunungkidul, temuan
adanya daftar gambar caleg di
daerah pemilihan II yang ter-
balik letaknya dengan nomor
di bawahnya sudah dilakukan
pembetulan. "Sehingga yang
terpasang dalam dinding TPS
nanti sudah sesuai antara na-
ma dengan gambarnya," jelas-
nya.
Dalam kesempatan ter-
pisah, Drs Bukhori Iksan, Ke-
tua Panwaslu Gunungkidul,
mengatakan tidak ada larang-
an caleg yang mengadakan
tirakatan pada malam hari se-
belum pemilihan. Hanya, da-
lam tirakatan tidak boleh ada
kegiatan kampanye. Jika para
caleg melakukan doa bersama
atau pengajian tidak masalah.
"Yang jadi masalah jika ada
kegiatan ajakan untuk memi-
lih caleg." tegasnya. (Ewi)-b
WONOSARI (KR) - Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Gunungkidul memperkirakan pastisipasi pemi-
lih dalam pemilu legislatif (pileg), Rabu (9/4) mencapai
80 persen. Besarnya partisipasi pemilih atas dasar va-
liditas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cukup tinggi
dan sudah mengalami beberapa kali perubahan kare-
na dilakukan kroscek dengan daerah lain.
DISTRIBUSI LOGISTIK DILEPAS BUPATI
Hari Pertama Wilayah Utara
WATES (KR) - Distribusi lo-
gistik Pemilu 2014 di Kabu-
paten Kulonprogo dimulai Se-
nin (7/4) dan Selasa (8/4). Pele-
pasan Senin (7/4) dilakukan
Bupati Kulonprogo dr H Hasto
Wardoyo SpOG(K) dari Komisi
Pemilihan Umum (KPU) se-
tempat untuk distribusi pada
enam kecamatan di wilayah
utara,KecamatanKalibawang,
Samigaluh, Nanggulan, Giri-
mulyo, Kokap dan Pengasih.
Sedangkan Selasa (8/4) akan
dilanjutkan enam kecamatan
lainnya, Temon, Wates, Panjat-
an, Lendah, Galur dan Sentolo.
Jenis logistik yang dikirim
tiap kecamatan antara lain
surat suara, formulir berkas
berita acara, tinta, segel dan
lainnya. Selain itu KPU juga
menargetkan untuk pengirim-
an logistik sudah tersalurkan
ke semua TPS maksimal H-1
pemilu.
"Distribusi kami lakukan
dua hari, untuk hari ini kami
gunakan tujuh armada truk,
sedangkan besok (Selasa, 8/4)
untuk enam kecamatan lain
menggunakan enam armada
truk. Pelaksanaan distribusi
ini diberikan pengawalan dari
kepolisian, masing-masing
truk dua personel dan di de-
pannya ada forijder," ujar Ke-
tua KPU Kulonprogo Muh
Isnaini STP, di sela-sela pen-
distribusian logistik.
Isnainimenambahkan,logis-
tik dari KPU Kulonprogo didis-
tribusikan ke Panitia Pemu-
ngutan Suara (PPS). Selanjut-
nya dari PPS akan dikirimkan
ke Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS)
untuk ditempatkan di TPS.
Kepada KPU Kulonprogo,
Hasto Wardoyo meminta agar
melakukan pemetaan tahapan
Pemilu yang krusial. Jangan
sampai ada tahapan-tahapan
yang sebetulnya langkah kritis
tapi kemudian justru terlena.
Pemetaan ini efektif untuk
mencegah terjadinya sesuatu
yang tidak diinginkan.
Dalam pelaksanaan distri-
busi logistik, petugas KPU se-
tempat menemukan beberapa
kotak surat suara belum ter-
segel. Ini terungkap saat petu-
gas akan menaikkan kotak su-
ara di dalam truk. Akibat keja-
dian ini beberapa petugas ha-
rus mengecek satu persatu ko-
tak surat suara dan menempeli
segel pada lubangnya. "Namun
petugas langsung menyegel
kembali dan tidak ada masa-
lah," kata Budi Priyana Divisi
Logistik KPU Kulonprogo.
Dihancurkan
Sementara itu Bupati Hasto
melakukan penghancuran su-
rat suara yang rusak di Kantor
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kulonprogo, Senin (7/4).
Sebelum pelaksanaan dilaku-
kan penandatanganan Berita
Acara Pemusnahan Surat Su-
ara rusak oleh KPU disaksikan
Bupati, KPU DIY, Ketua Pan-
was, Kepala Bagian TI dan
Humas Setda, Kepolisian, ser-
ta tamu undangan. Bupati
menandai penghancuran surat
suara dengan memasukkan
surat suara ke mesin penghan-
cur kertas.
Diungkapkan Hasto, prosesi
penghancuran surat suara
rusak atau yang tidak sah, di-
maknai sebagai sesuatu yang
penting dan bagian transpa-
ransi bahwa tak ada yang di-
sembunyikan.Inijugapertang-
gungjawaban publik, yang ke-
mudian memberikan keper-
cayaan (trust) ke publik. Ini
bagian penting dari memba-
ngun kepercayaan masyarakat
terhadap KPU," ujar Hasto.
Ketua Divisi Umum, Logis-
tik, Keuangan dan Rumah
Tangga KPU Kulonprogo, Budi
Priyana menyampaikan, surat
suara rusak ini harus dihan-
curkan. "Penghancuran surat
suara rusak sebanyak 2.214,"
kata Budi.
Dari 2.214 surat suara rusak
terdiri dari 1.246 surat suara
DPD, 365 surat suara DPR RI,
361 surat suara Provinsi, 83
surat suara DPRD Kabupaten
Kulonprogo Dapil I, 62 surat
suara DPRD Kulonprogo Dapil
II, 44 surat suara DPRD Ku-
lonprogo Dapil III, 29 surat su-
ara DPRD Kulonprogo Dapil
IV, 24 surat suara DPRD Ku-
lonprogo Dapil V. (Wid)-e
WONOSARI (KR) - Sebanyak 5.624 personel
gabungan siap mengamankan jalannya pemu-
ngutan suara Pemilu 2014 yang tersebar di
1.898 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tim
gabungan tersebut berasal dari Polri, Linmas,
Sat Pol PP. Kodim 0730 Gunungkidul juga
menyiagakan 350 personel dan sewaktu-waktu
dibutuhkan siap turun membantu pihak ke-
polisian. "Pengamanan pemilu sudah maksimal,
nantinya petugas polisi akan dibantu personel
linmas untuk menjaga keamanan di tiap-tiap
TPS," kata Kapolres GunungkidulAKBP Faried
Zulkarnaen SIK, Senin (7/4).
Dikatakan, polres juga memetakan TPS
rawan konflik dalam pemilu. Salah satunya di
lokasi calon anggota legislatif (caleg) mencoblos,
sehingga memang sudah dilakukan upaya anti-
sipasi. Termasuk di TPS daerah perbatasan.
Terlebih yang dekat dengan provinsi lain, kare-
na rawan terjadi penyusupan. Seluruh Polsek
juga disiapkan untuk melakukan pengamanan
pemilu.
"Polres juga mendapatkan bantuan personel
Brimob dan Dalmas dari Polda DIY untuk men-
ciptakan suasana tetap aman dan kondusif,"
ucapnya.
Dandim 0730 Gunungkidul Letkol Arh
Herman Toni menambahkan, satu peleton pa-
sukan disiagakan di Kodim dan siap diberang-
katkan kapanpun dibutuhkan. Termasuk per-
sonel di masing-masing Koramil dan Babinsa
seluruhnya siaga. Kekuatan TNI seluruhnya
mencapai 350 personel. "TNI siap memberikan
dukungan jika kepolisian memerlukan bantuan
di lapangan," jelasnya.
Ketua Panwaslu Buchori Iksan menuturkan,
daerah pemilihan 1, 2 dan 3 memang menjadi
wilayah rawan konflik. Oleh sebab itu, petugas
melakukan pengawasan secara intensif.Artinya
melakukan patroli dan pemantauan malam
menjelang pencoblosan. "Malam jelang penco-
blosan cukup rawan, seluruh petugas pengawas
pemilu, panwascam dan pengawas lapangan di-
turunkan." ujarnya. (Ded/Bmp)-b
KODIM 0730 SIAGAKAN PASUKAN
5.624PersonelGabunganAmankanPemilu
BESOKpagi, 9April 2014, ha-
ri pemungutan suara pemilu le-
gislatif 2014. Momentum ini pen-
ting bagi rakyat Indonesia untuk memilih wakil rak-
yat, baik sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Pro-
vinsi, maupun DPRD Kab/kota. Teknis pemungutan
suara besok dilakukan dengan cara pencoblosan,
sebagaimana Pemilu 2004 atau sebelumnya.
Warga yang punya hak pilih diharapkan memberi-
kan suaranya mulai pukul 07.00 -13.00 waktu
setempat. Penghitungan Suara akan dilakukan mu-
lai pukul 13.30 waktu setempat. Kaitannya dengan
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
besok pagi ada larangan yang perlu mendapatkan
perhatian semua pihak khususnya pemilih dan
penyelenggara pemilu, karena ada ancaman
sanksi pidananya.
Pertama, larangan bagi setiap orang (1) untuk
memberikan keterangan yang tidak benar menge-
nai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal
yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.
Dalam hal ini, besok masih dimungkinkan orang
yang belum terdaftar dalam pemilih, baik DPT,
DPTb, dan DPK, dapat memberikan pilihannya se-
panjang memiliki identitas kependudukan berupa
KTP, KK atau Paspor, dengan cara mendatangi di
TPS di alamat yang tercantum dalam identitasnya
dan dilakukan dalam 1 jam terakhir waktu pemu-
ngutan suara, (2) karena kelalaiannya menye-
babkan rusak atau hilangnya BA pemungutan dan
penghitungansuaradan atausertifikathasilpenghi-
tungan suara.
Kedua, larangan bagi majikan/atasan yang tidak
memberikan kesempatan kepada seorang peker-
ja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari
pemungutan suara. Dalam hal ini dikecualikan de-
ngan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa
ditinggalkan.
Ketiga, larangan bagi anggota KPPS yang de-
ngan sengaja (1) tidak memberikan surat suara
pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang
menerimasuratsuarayangrusakdantidakmencatat
suratsuarayangrusakdalamBA,
(2) tidak membuat dan menan-
datangani BA kegiatan dan/atau
tidak menandatangani BApemungutan dan penghi-
tungan suara serta sertifikat hasil penghitungan
suara, (3) tidak memberikan salinan 1 (satu) eksem-
plar BApemungutan dan penghitungan suara, serta
sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi
PesertaPemilu,PPL,PPS,danPPKmelaluiPPS.
Keempat, larangan bagi pendamping yang
membantu Pemilih tertentu yang dengan sengaja
memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain.
Kelima, larangan bagi anggota KPU, KPU Pro-
vinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang
karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau
berubahnya BArekapitulasi hasil penghitungan per-
olehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara.
Keeenam, larangan bagi PPL yang tidak meng-
awasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS
kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Pan-
waslu Kecamatan serta larangan bagi Panwaslu
Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan ko-
tak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabu-
paten/Kota dan tidak melaporkan kepada Panwaslu
Kabupaten/Kota.
Ketujuh, larangan bagi anggota PPS (1) yang
tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghi-
tungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya,
(2) yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel,
BArekapitulasihasilpenghitunganperolehansuara,
dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perole-
han suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS.
Kedelapan, larangan PPK yang tidak menyerah-
kan kotak suara tersegel, BA rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara, dan sertifikat reka-
pitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai
Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupa-
ten/kota. u-b
LarangandalamPemungutandanPenghitunganSuara
KR-Endar Widodo
M Zaenuri Iksan
SKPDWajibSediakanRuangIbuMemberiASI
TakJelas,RencanaPembangunanInfrastruktur
WATES (KR) - Anggota DPRD Ku-
lonprogo menilai rencana pembangunan
infrastruktur di wilayah ini belum jelas.
Upaya penataan wajah kota Wates pun
terkesan lamban, terbukti dengan tertun-
danya pengerjaan sejumlah proyek fisik.
"Sampai sekarang masih banyak ren-
cana pembangunan yang belum bisa di-
realisasikan. Seperti jalan layang (fly
over) di Desa Triharjo Wates, jalur ling-
kar menuju RSUD Wates tembus jalur
Waduk Sermo dan pembangunan ruas
jalan dari Desa Margosari - Mapolres,"
kata Ketua DPRD setempat H Ponimin
Budi Hartono, di ruang kerjanya, Senin
(7/4).
Menurutnya, semua proyek tersebut
hendaknya ada kejelasan, sebab akan
menjadi wajah kota Wates. Eksekutif
harus mengawalnya, sehingga bisa
segera terealisasi. "Apalagi berbagai ren-
cana pembangunan itu sudah disam-
paikan ke anggota Komisi V DPR saat
kunjungan ke sini," jelasnya.
Di wilayah utara, pembangunan jalur
wisata dari Waduk Sermo Kokap sampai
Candi Borobudur juga harus dikawal
agar terwujud. "Keberadaan jalur pari-
wisata penting dalam upaya men-
dongkrak perekonomian warga di sepan-
jang jalur tersebut," tuturnya.
Bidang pembangunan lain yang tidak
terencana baik underpass baik di Kulur
Kecamatan Temon maupun Margosari
Pengasih. Underpass sudah dibangun,
namun belum memberi manfaat secara
maksimal bagi masyarakat. Sebab seti-
ap musim penghujan lokasi tersebut se-
lalu tergenang air. Bahkan dua under-
pass di Margosari malah belum ada tin-
daklanjutnya.
Sementara Ketua Komisi III Hamam
Cahyadi mengatakan pembangunan
harus melihat aspek kebutuhan dan pe-
merataan wilayah. Penempatan lokasi
pembangunan fisik sangat penting agar
tidak terjadi ketimpangan dan kecembu-
ruan sosial.
Terhadap pekerjaan fisik yang tidak
sesuai jadwal juga dikeluhkannya.
"Kasus terlambatnya penyelesaian pem-
bangunan RSUD Sentolo dan kantor
Bupati tidak boleh terjadi lagi," ujar poli-
tisi PKS tersebut. (Rul)-e
WATES (KR) - Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) sudah
waktunya menata para peda-
gang klitikan atau barang be-
kas dengan menyediakan
tempat representatif. Kian
hari jumlah pedagang kli-
tikan yang berjualan di sepa-
njang trotoar di sekitar Ter-
minal Wates terus bertambah.
Dari pantauan KR di sepan-
jang Jalan Veteran sekitar
Terminal Wates dipadati pe-
dagang klitikan. Setiap hari
pasaran Wage banyak dikun-
jungi masyarakat hingga me-
macetkan arus kendaraan
yang melintas di jalan terse-
but.
Pedagang menggelar da-
gangan di trotoar dan bahu ja-
lan. Parkir kendaraan di ba-
dan jalan. Sejak pagi hingga
siang hari, pengunjung hilir
mudik, memadati ruas jalan.
"Seperti di daerah lain
pasar klitikan cukup pros-
pektif. Dulu hanya beberapa
pedagang yang berjualan di
sini, sekarang bertambah
menjadi puluhan pedagang.
Karena tidak disediakan tem-
pat, berjualan di tempat se-
adanya," kata Suwanto, salah
seorang pedagang klitikan
asal Moyudan, Kabupaten
Sleman, Senin (7/4).
Sesama pedagang klitikan
Heru, asal Kasihan Bantul
mengharapkan Pemkab da-
pat menyediakan tempat stra-
tegis untuk berjualan bagi
para pedagang klitikan di
Wates. Jumlah pedagang kli-
tikan di sekitar Terminal Wa-
tes terus bertambah.
Menurutnya, pedagang
menggelar dagangan berde-
sak-desakan karena tidak ada
lagi lokasi kosong di tempat
tersebut. Melalui penataan
dapat memberikan penam-
bahan pendapatan daerah se-
cara optimal.
"Pemerintah di daerah lain
sepertinya sudah menangkap
peluang sumber pendapatan
daerah dengan menyediakan
tempat berjualan barang kli-
tikan. Selama ini belum men-
dengar rencana dari Pemkab
membangun pasar klitikan,"
kata Heru.
Suwanto menambahkan,
pemerintah dapat mengopti-
malkan pasar burung yang
sudah ada dengan bangunan
tingkat. Para pedagang pasar
burung berada di tingkat ba-
wah dan pedagang klitikan di
tingkat atas.
Dengan mengoptimalkan
pasar burung, pedagang kli-
tikan tidak berjualan di sepa-
njang Jalan Veteran. "Lokasi
jualan pedagang klitikan saat
ini cukup strategis, sehingga
tidak perlu disediakan tempat
yang jauh dari sini," ujarnya.
(Ras)-m
PADATI JALAN VETERAN WATES
Pemkab Harus Tata Pedagang Klitikan
KR-Agussutata
Pedagang klitikan berjualan di sepanjang Jalan Ve-
teran sekitar Terminal Wates membutuhkan tempat ber-
jualan yang lebih baik.
KR-Widiastuti
Bupati menghancurkan surat suara yang rusak.
Oleh Bagus Sarwono SPd Si
7. Memberatkan Beli Elpiji 12 Kg
Mengapa elpiji 3 kg semakin
langka di pasaran? Bahkan di
pom bensin Pertamina kosong
berminggu-minggu. Kalau mem-
beli elpiji 12 kg sangat memberat-
kan bagi keluarga kami yang ber-
penghasilan tidak tetap. Mohon
distribusi gas 3 kg lebih diawasi.
+62878382XXXX
PengendaraSelaluMelawanArus
Setiap hari di Sorogenen, Jalan
Solo, mulai dari Gapura AAU
hingga pertigaan arah Grogol se-
lalu ada pengendara yang mela-
wan arus. Sangat membahaya-
kan. Mohon ada polisi jaga agar pengendara lebih tertib. Jangan
ambil jalan pintas yang sangat membahayakan diri sendiri dan
pengguna jalan lain. +62815683XXXX
SELASA PAHING 8 APRIL 2014 (7JUMADILAKIR 1947) HALAMAN 7
Walfrida Soik . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1
Azmad Zaidi bin Ibrahim, Walfrida terbukti masih berusia di bawah
18 tahun dan mengalami gangguan kejiwaan saat membunuh
majikannya.
Sehingga, Mahkamah menyatakan Walfrida tidak bersalah.
Namun, karena tindakannya menyebabkan kematian seseorang,
Majelis Hakim memutuskan Walfrida dimasukkan ke rumah sakit
jiwa sambil menunggu pengampunan dari Sultan.
Seperti diketahui Walfrida dituduh membunuh majikannya, Yeap
Seok Pen dengan menusuk Yeap 42 kali. Sedangkan mengenai
pembebasan Satinah binti Junaidi yang divonis hukuman mati,
Teuku Faizasyah, mengakui Pemerintah Indonesia belum
berhasil melobi keluarga korban pembunuhan. (Sim)-d
Waspadai . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1
Mahfud tetap enggan menyebut apakah dirinya akan dijadikan RI-1
atau RI-2. "Kalau dalam kampanye, semua memang menyebut diri
sebagaicalonRI-1,tetapisemuapihakharusrasionaldenganperoleh-
an suara mendatang," lanjutnya.
Ditanya mengenai adanya komentar soal menjadi capres dengan
penampilan yang ndesa dan lugu, terus terang Mahfud mengaku tidak
akan mengubah penampilan. "Kalau saya berubah, tidak akan ada ciri
khas. Dan ini juga tidak gampang," tambahnya.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) minta Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meningkatkan pengawasan-
nya pada periode tiga hari masa tenang Pemilu 2014. Pasalnya,
potensi "serangan prabayar-pascabayar" pada hari pencoblosan
Pemilu Legislatif, merupakan salah satu titik rawan pelanggaran yang
perlu diwaspadai.
"ICW menangkap ada titik rawan pada hari H, yang disebut 'serang-
an prabayar dan pascabayar. Bahkan, untuk hal ini ada yang menggu-
nakan kupon yang bisa ditukar menjadi uang setelah pemilih menun-
jukkan hasil pencoblosannya," kata Koordinator Bidang Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW)Abdullah Dahlan, di Jakarta, Senin
(7/4). (Fsy/Ful)-b
Bantuan . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1
gagal dan diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk
ditutup. "Tapi dalam ringkasan eksekutif diubah menjadi bank ber-
dampak sistemik," ujarnya.
Pengubahan redaksional ringkasan eksekutif, kata Heru, dilakukan
Siti Chalimah Fajdrijah yang saat itu menjabat Deputi Gubernur
Bidang 6 BI atas arahan Gubernur BI, Boediono. "Ditulis Bu Siti
Fadjrijah. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur (Boediono), tidak
boleh ada bank yang gagal sehingga permasalahan Bank Century
harus dibantu," jelasnya.
Heru menambahkan, permintaan agar Bank Century mendapat
bantuan likuiditas dengan skema pemberian FPJP dari BI disampai-
kan oleh Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim, selaku pe-
megang saham. Namun, permintaan itu ditolak karena Bank Century
tidak memenuhi persyaratan sebagai bank penerima FPJP.
Dalam Peraturan BI Nomor 10/26/2008, syarat bank penerima
FPJP harus memiliki rasio kecukupan modal minimal delapan persen
dan aset kredit yang dijadikan agunan memenuhi kriteria kolektibilitas
lancar selama 12 bulan terakhir. Namun, pada rapat 13 November
2008, Dewan Gubernur BI memutuskan mengganti Peraturan BI No
10/26/PBI/2008 tentang FPJP bagi Bank Umum sehingga Bank
Century dapat memperoleh pinjaman. (Imd/Ful)-d
Bulan Ini . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1
informasi alamat Unit Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(PTK) jika ada pengaduan atau laporan terkait tunjangan guru dan hal
lain yang terkait PTK. Laporan bisa disampaikan ke PTK PAUDNI ber-
alamat di Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt 13 Jalan Jenderal Sudir-
man Senayan Jakarta Pusat 10270 Telp (021) 57974115 Fax (021)
57974115/57946130. Email: programptkpaudni@yahoo.co.id, tun-
jangangurutk@yahoo.co.id. Alamat website http://pptkpaudni.kem-
diknas.co.id. Untuk PTK Dikdas beralamat di Kompleks Kemdikbud
Gedung C Lt 19. (Ati)-d
Tantangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1
terdapat dua atau lebih caleg dengan per-
olehan suara yang sama. Affirmative ac-
tion ini dimotori gerakan feminis global, di-
implementasikan di Indonesia dan kini
dikukuhkan di dalam UU Pemilu.
Dari produk hukum tersebut tersirat
makna bahwa perempuan juga memiliki
kesempatan yang sama dengan laki-laki
untuk menjadi subjek politik yang dapat
berperan sebagai pengambil kebijakan.
Perempuan memiliki hak yang sama un-
tuk 'memilih dan dipilih' oleh konstituen da-
lam kegiatan politik. Hal tersebut menjadi
salah satu momen penting, karena sela-
ma tiga periode pemilu, perempuan caleg
yang dapat berada di lembaga legislatif
masih jauh dari angka 30 %. Pertanyaan
menggelitik adalah, mampukah pada
Pemilu 2014 ini perempuan merepresen-
tasikan dirinya menjadi anggota legislatif?
Hal ini menjadi pemikiran para aktivis
perempuan di Indonesia.
Ada 12 parpol yang ikut pemilu pada
tahun 2014 ini. Menurut kajian FORMAP-
PI persentase perempuan caleg yang ikut
pemilu legislatif rata-rata adalah 37.3 %.
Dari angka tersebut hanya 30.3 % yang
merupakan kader parpol. Berdasarkan
data Koalisi Perempuan Indonesia melalui
Pemetaan dan Kajian Cepat tentang
Keterwakilan Perempuan diperoleh data
bahwa pada Pemilu 2014 ini sebanyak
6.619 orang jumlah calon legislatif di selu-
ruh Indonesia yang telah terdaftar, yang
meliputi 33 Provinsi, 77 Daerah Pemilihan
dari 12 Parpol. Jika rata-rata jumlah
anggota dewan yang selama ini ada berki-
sar di angka 560 orang, maka kemungkin-
an seorang caleg agar dapat menjadi
anggota dewan dia harus dapat menga-
lahkan saingannya sebanyak 11 sampai
12 orang. Cukup berat kansnya agar se-
seorang dapat menjadi anggota legislatif.
Dari jumlah tersebut sebanyak 2.467
orang adalah perempuan caleg atau se-
banyak 37, 27% dari jumlah seluruh caleg
yang ada. Apa makna dari data ini? Data
tersebut dapat berarti bahwa implemen-
tasi dari peraturan KPU pada parpol yang
boleh ikut pemilu hanya jika parpol terse-
but dapat memenuhi pencapaian kuota
30% telah dapat terpenuhi. Jika data ini di-
analisis dengan lebih terinci, jumlah
perempuan caleg tersebut sebanyak 58%
berada pada urutan nomor 1 sampai 5,
sedangkan sisanya sebesar 42 % ditem-
patkan di atas nomor urut 5. Penempatan
perempuan caleg berdasarkan data di
atas jelas mengalami peningkatan posisi
di setiap dapil yang cukup signifikan.
Mengapa demikian?
Berdasarkan data tersebut maka pen-
empatan perempuan caleg ini, sebanyak
140 orang atau 5.67% yang ditempatkan
pada nomor urut satu, 225 orang atau
9.12% di nomor urut dua, 635 orang atau
25.74% di nomor urut tiga. Pada urutan
ketiga ini jumlah perempuan caleg jauh
lebih banyak daripada jumlah caleg laki-
lakinya, yang hanya mencapai 289 orang.
Selanjutnya pada urutan keempat, se-
banyak 159 orang atau 6.45% dan pada
urutan kelima, sebanyak 273 orang atau
11.07% Sisanya, yakni 1035 orang, atau
42 % perempuan caleg berada di nomor
urut di atas lima. Data ini menunjukkan
bahwa, lebih dari separo perempuan ca-
leg,yakni58%ditempatkanpadaurutan1
sampai dengan 5.
Jika asumsi ini bisa diterima, maka ke-
mungkinan keterwakilan perempuan pada
Pemilu 2014 ini akan mengalami pening-
katan cukup berarti, karena keterwakilan
perempuan minimal menjadi sekitar 22%.
Meskipun belum mencapai angka 30%,
setidaknya angka asumsi ini akan dapat
menjadi 'penyejuk' bagi para aktivis
perempuan yang berkecimpung di berba-
gai bidang, termasuk di bidang politik.
Persoalannya sekarang adalah mam-
pukah para perempuan caleg yang akan
berlaga di medan pemilu ini dapat mem-
buktikan diri, dapat terpilih dan mampu
menjawab tantangan yang diberikan?
Mampukah para caleg ini merepresen-
tasikan dirinya di arena perpolitikan di
Indonesia? Sesungguhnya, pertanyaan
yang sama juga disampaikan para lelaki di
legislatif kelak.
(Penulis adalah sosiolog UGM)-b
Diamankan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Sambungan hal 1
senilai Rp 300 juta," jelasnya.
Selain uang yang dikemas dalam 2 karung
platik, polisi juga menemukan tanda gambar dan
kaus atribut parpol, form pengkaderan relawan,
form pelatihan relawan, contoh surat suara dan
dokumen caleg DPRD DIY dan DPR RI dalam
satu tas. Faried juga belum memastikan apakah
uang tersebut berkaitan kecurangan menjelang
pemungutan suara. Saat ini kepolisian sedang
mencermati uang tersebut asli atau palsu, terma-
suk apakah berasal dari tindak kejahatan atau be-
nar-benar uang itu untuk kegiatan politik.
"Jika uang tersebut bukan hasil kejahatan dan
tidak berkaitan dengan politik uang tentu akan
dikembalikan. Sebaliknya jika mengarah ter-
jadinya tindak pidana akan kita usut tuntas," im-
buhnya.
Ketua Panwaslu Gunungkidul Ir Buchori Iksan
mengatakan, untuk menentukan temuan uang
tersebut merupakan aliran dana bagi kegiatan
politik, butuh proses penelusuran. "Panwaslu
akan melakukan klarifikasi terhadap partai politik
dan caleg yang identitasnya terdapat di tas terse-
but," jelasnya. (Ded/Bmp)-d
Sultan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1
memang tidak mudah, tapi pengawasan terkait
itu harus tetap dilakukan. Terlebih kesadaran
terkait dengan itu sudah mulai muncul di masya-
rakat.
Karena sudah ada kampung yang secara
tegas menolak adanya praktik money politics.
Seperti yang dilakukan Kampung Kronggahan di
Sleman, dengan memasang spanduk yang
berisi penolakan politik uang. Kendati demikian
tidak bisa dipungkiri ada juga tempat yang se-
cara terang-terangan menyatakan meneri-
manya.
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada
(UGM), Ari Dwipayana menyampaikan golput
merupakan problematika demokrasi sehingga ti-
dak bisa dipungkiri akan ada warga negara yang
tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
Untuk menekan angka golput dalam pesta
demokrasi yang sebentar lagi akan digelar ini, di-
harapkan KPU sudah memberikan imbauan
kepada seluruh WNI untuk menggunakan hak
pilihnya dalam momentum politik yang sangat
penting ini.
Terkait praktik politik uang yang acapkali
mewarnai pemilu, menurutnya hal itu membuat
demokrasi menjadi tidak sehat karena uang
yang berbicara dalam meraih dan memperoleh
dukungan. Maka dibutuhkan peran pihak terkait
untuk tidak henti-hentinya dan mengoptimalkan
sosialisasi yang meminta masyarakat menolak
dengan tegas money politics tersebut. Salah
satu caranya dengan menimbulkan efek jera ba-
gi parpol maupun caleg dengan meminta ma-
syarakat mendokumentasikan apabila terjadi se-
rangan fajar atau praktik kecurangan yang lain.
(Ria/*-24)-d
8. ”KEDAULATAN RAKYAT” HALAMAN 9LINGKARYOGYASELASA PAHING 8 APRIL 2014 ( 7 JUMADILAKIR 1947 )
SOSIALISASI PEMILU:
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Yogyakarta
makin gencar menggelar
sosialisasi pemilu
legislatif 2014 untuk
masyarakat termasuk di
dalam rumah tahanan.
KPU Kota Yogyakarta
menemukan fakta
bahwa masih banyak
warga belum paham
tata cara pemilihan,
termasuk belum
mengenali para calon
anggota dewan. Tampak
warga rumah tahanan
Kota Yogyakarta serius
menyimak para calon
anggota dewan pemilu
legislatif 2014 yang
tertera dalam daftar
calon tetap saat
mengikuti sosialisasi,
Senin (7/4) kemarin.
KR-Bambang Nurcahya
SEBULAN DIKUNJUNGI RATUSAN ORANG
RumahSehatLansiaMasukNominasiYOGYA (KR) - Meski baru
satu tahun didirikan, Rumah
Sehat Lansia Kota Yogyakarta
yang terletak di Pakel Baru
Sorosutan Umbulharjo, men-
dapat apresiasi masyarakat.
Dalam sebulan, rata-rata kun-
jungan mencapai seratus
orang. Kementerian Pember-
dayaan Aparatur Negara (Ke-
menpan) memasukkan Ru-
mah Sehat Lansia sebagai
salah satu nominasi meraih
inovasi pelayanan publik.
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta dr Fita Yulia
mengungkapkan hal tersebut
di sela penilaian Rumah Sehat
Lansia oleh tim verifikasi Ke-
menpan. "Penilaian ini model-
nya blusukan oleh tim dari
pusat. Tapi Yogya dapat nomi-
nasi dari Rumah Sehat Lansia
ini," paparnya, Senin (7/4).
Fita Yulia menambahkan,
Rumah Sehat Lansia tersebut
diresmikan pada Januari
2013 lalu. Layanan yang
diberikan ialah konseling bagi
lansia terkait berbagai per-
soalan yang dialami. Selain
itu menjadi media pertemuan
antarlansia.
Oleh karena itu, Rumah
Sehat Lansia memiliki fungsi
yang berbeda dengan panti
wreda. Kegiatan promotif dan
preventif lebih ditonjolkan.
"Ada pakar kesehatan dan pa-
kar psikologi. Kami juga
sediakan ruang baca untuk
lansia saling bercengkerama,"
imbuhnya.
Khusus untuk layanan kon-
sultasi medis, Dinas Kesehat-
an menggandeng dokter spesi-
alis geriatri. Layanan tersebut
dibuka setiap Rabu dan Sabtu
pukul 08.00 - 10.00 WIB.
Motivasi pendirian Rumah
Sehat Lansia tersebut juga
tak lepas dari tingginya ting-
kat kenyamanan hidup di
Kota Yogyakarta. Hal ini lan-
taran jumlah lansia atau war-
ga usia 50 tahun ke atas
cukup besar.
Sehingga meski tiap wila-
yah sudah rutin menggelar
kegiatan bersama atau senam
sehat, namun perlu ada lem-
baga yang mampu memperte-
mukan para lansia. "Bertemu-
nya sesama lansia ini membu-
at mereka semangat dan ce-
ria. Dengan begini, lansia
tidak akan mudah sakit," tan-
dasnya.
Tingginya akses masyara-
kat di Rumah Sehat Lansia
tersebut juga memacu Dinas
Kesehatan untuk melakukan
pengembangan. Ditargetkan
tahun ini, sejumlah fasilitas
pendukung akan dioptimal-
kan. Salah satunya ruang
pertemuan lansia yang diper-
luas. (R-9)-k
Ny RAyAtas Utami binti Umarsono Kusumoutoyo, Blunyahrejo,
Yogyakarta.
Meninggal dunia Senin Wage 20 Mei 2013 (9 Rejeb 1946 Jimakir)
pukul 06.00 WIB. Satu tahunnya: Kamis Pahing 8 Mei 2014 (8 Rejeb
1947 Alip). Dua tahunnya: Selasa Pahing 30 April 2015 (9 Rejeb 1948
Ehe). Seribu harinya: Sabtu Pon 13 Februari 2016 (4 Jumadilawal 1949
Jimawal). (R) - s
9. TT
AHUNAHUN politik identik dengan 'pe-
rang' antarlembaga survei. Isu-isu
politik yang seksi tentu saja akan
menjadi pilihan atau domain utama proyek
dan kegiatan survei. Isu teraktual saat ini,
menyangkut elektabilitas parpol dalam
Pemilu Legislatif 9April 2014, dan yang akan
terus di-update adalah elektabilitas capres,
sekaligus cawapres yang bakal mendampingi
Joko Widodo. Dua isu seksi ini pula yang
terus dinantikan oleh publik.
Lembaga survei diyakini bisa menjadi alat
pengukur 'pasar', karena di dalamnya ada
mesin-mesin promosi dan pemasaran, yang
bisa mempengaruhi elektabilitas seseorang
ataupun lembaga politik. Menjamurnya lem-
baga survei di Indonesia tak lepas dari sim-
biosis yang saling menuntut sebuah keber-
gantungan. Perubahan paradigma berpikir
yang semata hanya mengandalkan pada satu
piranti data statistik, sudah mulai ditinggal-
kan.
Data pembanding yang empiris, dan aktu-
alisasi atas data yang selalu diperbarui ada-
lah keniscayaan bagi sebuah lembaga yang
selalu bersinggungan dengan publik, terma-
suk lembaga politik, politisi dan publik figur.
Bagaimanapun juga panggung politik menja-
di lahan yang empuk bagi kiprah sejumlah
lembaga survei.
Namun yang terjadi saat ini, keberadaan
lembaga survei di Indonesia belum mampu
secara optimal mendorong tumbuh kembang-
nya nilai-nilai demokrasi secara sehat, cer-
das, elegan, dan bemartabat. Sorotan masya-
rakat cukup kritis menyikapi keberadaan
lembaga ini. Di antaranya, keberadaan lem-
baga survei mulai bergeser dari core bisnis
sebagai institusi yang menghimpun atau me-
ngumpulkan pendapat masyarakat (berupa
data), ke wilayah lain sebagai instrumen
pembentuk opini publik.
Diyakini hasil keluaran oleh lembaga sur-
vei, secara cepat mempengaruhi opini publik.
Kadang bukan subtansi dari hasil surveinya
yang menjadi nucleus-nya, namun dampak
samping dari hasil survei ini menjadi peman-
tik di tengah-tengah publik yang saat ini
kembali gandrung pada politik. Sinyalemen
adanya ketidaknetralan dari sejumlah lem-
baga survei yang berpihak pada kepentingan
politik tertentu, yang sejauh ini belum per-
nah dianggap tuntas, memunculkan angga-
pan miring dari publik.
Publik Berhak Mengawasi
Di sisi lain, kehadiran lembaga survei tak
sebatas hanya sebagai penyampai rilis hasil
jajak pendapat atau survei semata, namun
kredibilitas, validitas dan instrumen keaku-
ratan data, dan nilai-nilai etika yang menjadi
pijakan di dalam bekerja, harus bisa diper-
tanggungjawabkan secara hukum dan il-
miah. Oleh karena itu masyarakat (publik)
berhak mengawasi dan mengontrol keber-
adaan lembaga survei.
Pengawasan dari masyarakat
terhadap kiprah dan mekanis-
me kerja lembaga survei, adalah
bagian dari pendidikan politik.
Ruang data dan statistik tak ha-
nya menjadi domain dan domi-
nasi lembaga survei saja, tapi
partisipasi publik dengan meng-
awasi cara mereka bekerja ada-
lah bagian dari profesionalisme
bekerja secara komprehensif,
sehingga ruang ini akan mem-
bebaskan diri dari upaya saling
mengklaim sebuah kebenaran
data Pemilu 2014 akan menjadi
momentum yang cukup penting.
Momen ini sekaligus sebagai in-
dikator dari fungsi dan peran lembaga survei.
Masyarakat akan menilai dan menguji, ma-
na lembaga survei yang benar-benar profesio-
nal dan akuntabel. Sebaliknya, jika kemudi-
an publik menemukan adanya sepak terjang
dari lembaga survei yang jauh dari nilai-nilai
etika, maka jangan salahkan masyarakat ji-
ka kemudian publik memberikan punish-
ment.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara
tegas telah mewajibkan setiap lembaga survei
yang akan merilis hasil pemilu, mendaftarkan
diri ke KPU. Hingga penutupan pendaftaran 9
Maret 2014 tercatat ada 48 lembaga survei
yang mendaftar di KPU. KPU akan memveri-
fikasi keberadaan lembaga survei ini dan ke-
mudian mengeluarkan sertifikat. Upaya yang
dilakukan KPU ini sekaligus memberi pa-
yung, jaminan dan perlindungan secara hu-
kum kepada lembaga survei, di dalam me-
lakukan kerja, survei, jajak pendapat dan rilis
hasil quick count atau hitung cepat. u - c.
*) Budhi Wiryawan, Pengamat Politik di
Lembaga INCODE, mantan penyelenggara
Pemilu.
Perang Antarlembaga Survei
Budhi Wiryawan
MempersoalkanSurveidiMasa Tenang
OPINI ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 10SELASA PAHING 8 APRIL 2014 ( 7 JUMADILAKIR 1947 )
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) Penasihat: Drs HM Idham Samawi.
Komisaris Utama: Drs HM Romli. Direktur Utama: dr Gun Nugroho Samawi.
Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: HM Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Penelitian dan Pengembangan: Sugeng Wibowo SH
Pemimpin Umum: dr Gun Nugroho Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny
Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Mussahada, Drs Hudono SH, Joko Budhiarto. Manajer Litbang Diklat Redaksi: Wismoko Poernomo, Manajer Produksi Redaksi:
Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Suhadi Sukarno S, Drs Sihono HT, Theo Sutiyono, H Soeparno SAdhy, Drs Widyo Suprayogi, Dra Esti Susilarti MPd,Yon Haryono Hadi, Dra Hj Fadmi Sustiwi,
Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Primaswolo Sudjono SPt, Drs Swasto Dayanto, Hanik Atfiati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto,
Subchan Mustafa, Sulistyo Sutopo, Drs Hasto Sutadi, Eko Boediantoro, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H Chaidir, M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung
Purwandono, Isdiyanto SIP (Pjs Ka Biro Semarang), H Imong Dewanto (Pjs Ka Biro Jakarta), Qomarul Hadi (Ka Biro Surakarta), Edhi Romadhon (Ka Biro Purwokerto), Drs M Thoha ( Ka
Biro Kedu Utara), Gunarwan (Ka Biro Kedu Selatan), R Agussutata (Ka Sub Biro Kulonprogo), Sri Warsiti (Ka Sub Biro Klaten & Boyolali), Y Agus Waluyo (Ka Sub Biro Gunungkidul),
Sukaryono BA (Pjs Waka Biro Semarang). Fotografer: Yuwono, Effy Widjono Putro. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.
Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Purwanto Hening Widodo BSc, telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan: M Amien Syarif SPt,
telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 25.000,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3
baris. maks. 10 baris) .. Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi
D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) q Iklan Warna: Full Colour Rp 46.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif
(min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Bank: Bank BNI - Rek. Giro: 003.044.0854, Bank Bukopin - Rek. No. 1000.103.04.3, Dinas Giro dan Cekpos No.j.15.78
Dicetak di Percetakan “Kedaulatan Rakyat” Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Kantor Redaksi: Jalan P Mangkubumi 40 - 42 Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Alamat Homepage: http://www.kr.co.id Alamat e-mail:
naskahkr@gmail.com.
Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B Jakarta Timur 13120, telp (021) 8563602, fax: 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan Hariyadi Tata
Raharja. Wartawan: H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim,Alfons Suhadi, H Margono Herwoto, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Kedu Utara: JalanAchmad Yani
No 133, telp (0293) 363552 dan 362502 Magelang. Kepala Perwakilan Sumiyarsih. Surakarta: Jalan Bhayangkara No.13 (lama no. 42) telp dan Fax (0271) 718015, Surakarta 57141. Kepala
Perwakilan Dra Hermin Lestari, Semarang: Jalan Lampersari No. 62, telp (024) 8315792, 8448622, Pjs Kepala Perwakilan Sutardi, Purwokerto: Jalan Prof Moh Yamin No 5, telp (0281)
622244, Fax (0281) 621797, Kepala Perwakilan Ach. Pujiyanto SPd. Kedu Selatan: Jalan Veteran Blok A Kav. 6 Purworejo Plaza, telp/fax (0275) 321848. Kepala Perwakilan Suprapto SPd.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, telp 774738 Kepala Sub Perwakilan Suyatno, Klaten & Boyolali: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3 Bendogantungan Klaten, telp (0272) 322756,
Kepala Perwakilan Drs Guno Indarjo. Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Telp 393562, 394707Kepala Sub Perwakilan Grahito. Homepage:
www.kr.co.id.
- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas
JadilahPemilihyangCerdasdanBijak
HARI Rabu 9 April 2014 bangsa
Indonesia menikmati pesta demo-
krasi. Pesta lima tahunan yang me-
nentukan calon-calon wakil rakyat
dan calon pemimpin bangsa. Pilihan
yang hanya butuh waktu beberapa
detik akan mewarnai Indonesia lima
tahun ke depan. Oleh karena itu jadi-
lah kita pemilih cerdas dan bijak se-
hingga akan melahirkan calon wakil
rakyat dan calon pemimpin bangsa
yang bermartabat.
Menjadi pemilih yang cerdas sebe-
tulnya tidak begitu sulit. Yang penting
diri kita berusaha menjadi warga ne-
gara yang baik, otomatis kita hanya
akan memilih calon-calon wakil rak-
yat dan calon pemimpin bangsa yang
baik. Untuk menjadi warga negara
yang baik, dimulai dengan menjadi
anggota keluarga yang baik. Jika se-
tiap kita berusaha untuk menjadi ba-
gian keluarga yang baik, maka kita
pasti menjadi bagian dari warga RT
yang baik. Begitu seterusnya sampai
akhirnya menjadi warga negara yang
baik. Bukankah bangsa yang besar ini
terdiri sekumpulan keluarga yang
menyebar dari pulau-pulau kecil sam-
pai ke pulau yang padat penduduk-
nya.
Akhirnya saya mengajak kepada
seluruh warga negara yang sudah
mempunyai hak pilih gunakan hak p-
ilih itu dengan sebaik-baiknya. Ingat
pilihan kita sangat berpengaruh ter-
hadap kondisi bangsa dan negara kita
lima tahun ke depan. Selamat menja-
di pemilih yang cerdas dan bijak, se-
moga kecerdasan kita bermanfaat un-
tuk bangsa dan negara tercinta Indo-
nesia. u - c. (483-2014).
Sunardi, Sie Dakwah Ta'mir
Masjid An-Nuur Tegalsari,
Banguntapan, Bantul, DIY.
DitundaHinggaUsaiPemiluPresiden
Assalamu'alaikum Wr Wb
MEMBERITAHUKAN kepada se-
luruh masyarakat Yogya dan sekitar-
nya, para photographer dan model,
bahwa acara 'Hunting Event Eksotis-
me Gadis Yogya', yang sedianya kami
adakan Sabtu, 29 Maret 2014 di Ke-
bun Binatang Gembira Loka Yogya-
karta, kami tunda pelaksanaannya
dikarenakan penghormatan kami ter-
hadap Pesta Demokrasi Indonesia,
hingga Pemilu 2014. Segenap crew
management Multi Concept dan selu-
ruh perusahaan patner yang terlibat
dalam persiapan acara ini, meminta
maaf sebesar-besarnya kepada semua
pihak atas penundaan acara tersebut.
Harapan kami, semoga di kemudi-
an hari penundaan ini tidak menjadi-
kan preseden buruk bagi semua pihak
yang berkepentingan untuk tetap be-
kerja sama dalam acara yang akan
datang.
Demikian surat pemberitahuan ini
dibuat, untuk perhatian dan kerja
samanya kami ucapkan terima ka-
sih. u - c. (447-2014).
Wassalamu'alaikum Wr Wb
Wiwik Diyan Afan AMK,
Pimpinan Multi Concept
Kehilangan STNK
TELAH hilang STNK Suzuki Side-
kick Drag One Jeep Tahun 2000, hijau
metalik, Nopol AB 1934 JA No Ka:
MHYE 5B416 YF 319971, No Sin:
G16B1D319971 a.n Slamet Sarwidi
SE, d/a Perum Sorosutan Indah G Sa-
wo 29 RT 63 RW 06 Umbulharjo Yog-
yakarta.
Diperkiran hilang pada tanggal 25-
30 Maret 2014 antara Desa Duwetsari
Pakem - Gereja Kristen Jawa Kerto-
dadi Pakem.
Bagi yang menemukan mohon
menghubungi Bp Drs Djiman Santo-
so, Duwetsari RT 26, Pakem, Sleman,
Telp 0817260424. Terima kasih. u - c.
(475-2014).
Drs Djiman Santoso, Duwetsari
RT 26, Pakem, Sleman, DIY.
HP 0817260424.
Jembatan Rusak
JEMBATAN kecil yang menghu-
bungkan dusun Jongkang Baru dan
dusun Plemburan sekarang telah ru-
sak. Kecuali berlubang-lubang, juga
dua buah tiang dinding bagian utara
telah patah.
Jembatan tersebut merupakan jalan
pintas yang sangat ramai, seperti jalan
kabupaten. Kendaraan truk bermuatan
barang kadang-kadang mencuri jalan di
situ (walau sudah ada tanda larangan).
Agar tidak terjadi kecelakaan karena
kerusakan jembatan berkenan kiranya
pemerintah segera memperbaiki/me-
ngembangkan jembatan tersebut sesuai
dengan tingkat keramaiannya. u - o.
(429-2014).
Istigno, Plemburan RT 02 RW 24,
Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY.
Politik uang gaya baru, modus MLM.
-- Sponsornya juga siluman.
***
Disindir presiden boneka, Jokowi dibela SBY.
-- Ujian calon pemimpin, dizalimi dulu.
***
Distribusi logistik hampir selesai 100 persen.
-- Tinggal menata hati.
MM
ENJELANGENJELANG hari pemungutan
suara, saya selalu teringat karika-
tur karya GM Sudharta yang per-
nah dimuat sebuah harian nasional, sekitar
15 tahun lampau, sesaat sebelum hari coblos-
an di pemilu pertama era reformasi.
Karikatur tersebut memuat tiga gambar
berseri. Pada gambar 1, seorang membisik-
kan kata 'tenang' pada telinga orang satunya.
Di gambar 2, orang tersebut tak sekadar berbi-
sik, namun sudah berkata pada lawan bicara-
nya. Hal ini terlihat dari tanda seru di bela-
kang kata 'tenang!' yang menyertai gambar
tersebut. Sementara di gambar 3, orang ter-
sebut tak sekadar bicara, tapi berteriak. Hal
ini tampak dari gambar mulut orang yang ter-
buka lebar, dan kata tenang yang menyertai
gambar tersebut ditulis: 'Tennaaannggg!!!!'.
Karikatur tersebut simpel, tapi benar-be-
nar mengena. Pesan yang hendak disampai-
kan sangat menohok: pada hari tenang men-
jelang coblosan para kontestan diharapkan
menjaga suasana kondusif. Tapi? Alih-alih
para kontestan menghentikan kegiatan kam-
panye sehingga membuat suasana bisa men-
jadi adem-ayem, yang terjadi justru suhu po-
litik kian memanas. Makna 'tenang' pun ber-
ubah menjadi 'teriak'.
Filosofi Hari Tenang
Pada Pemilu 2014, KPU menetapkan tang-
gal 6-8 April 2014 sebagai masa tenang. Me-
nurut undang-undang, di hari tenang tidak
boleh ada aktivitas kampanye. Jika peserta
pemilu melakukan kegiatan kampanye di
hari tenang (baca: di luar jadwal), maka ada
sanksi pidana (Pasal 276 UU No 8 Tahun
2008).
Lalu apa sesungguhnya filosofi hari te-
nang? Mengapa harus ada hari tenang men-
jelang pemungutan suara? Konon, filosofi
hari tenang adalah masa di mana masyara-
kat benar-benar memperoleh ketenangan un-
tuk dapat berpikir jernih. Berpikir jernih
adalah perpaduan antara olah nurani dan lo-
gika, sambil mengesampingkan sisi-sisi emo-
sional dalam diri manusia yang sebelumnya
diharu-biru oleh gempuran strategi kampa-
nye peserta pemilu.
Pendek kata, di masa tenang pemilih diha-
rapkan punya waktu untuk merenung. Mere-
nungkan pilihan terbaiknya: semacam an-
cang-ancang atau masa pengendapan, untuk
kemudian menentukan atau memutuskan
pilihan. Seperti seorang atlet panah yang
akan melepaskan busurnya, butuh jeda bebe-
rapa saat untuk konsentrasi.
Atas dasar inilah maka di hari tenang tak
boleh ada aktivitas kampanye.
Menurut teori Bandwagon, seorang pemi-
lih cenderung memutuskan untuk memilih
yang dipilih oleh mayoritas rakyat. Pendek
kata, memilih kandidat yang akan menang.
Namun apa yang sekarang terjadi?
Regulasi sudah mengatur dan memberi
sanksi kampanye di luar jadwal (masa te-
nang). Tapi agaknya peserta pemilu makin
canggih membungkus strategi kampanye se-
hingga di hari tenang pun tetap bisa bergeril-
ya menyasar dan memengaruhi pemilih, tan-
pa kegiatan tersebut dapat dimasukkan se-
bagai kategori kampanye.
Sehingga, realitas menunjukkan di masa
tenang justru banyak berkeliaran 'teriakan-
teriakan' yang mengganggu konsentrasi rak-
yat untuk merenungkan pilihan. Alhasil, ba-
gi caleg, masa tenang adalah masa emas un-
tuk mendekati pemilih agar meraup dukung-
an semaksimal mungkin. Mirip mitos, bahwa
bagi yang mencalonkan menduduki jabatan
politik, maka di malam hari pemungutan
suara (baca: masa tenang) dilarang untuk ti-
dur. Kalau sampai tertidur (lengah), maka
'wahyu' atau 'pulung' (keberungtungan) yang
telah ia kantongi sangat riskan dicuri orang
lain.
Demikianlah, pada masa tenang justru ba-
nyak 'teriakan' berseliweran. Masa tenang
pun berubah menjadi masa penuh ketegang-
an. Para celeg secara diam-diam bergenta-
yangan, menunggu lengah sang lawan untuk
kemudian mencuri suara. Beberapa alat per-
aga kampanye juga belum sepenuhnya diber-
sihkan. Hal ini jelas sangat mengganggu kon-
sentrasi pemilih yang membutuhkan kete-
nangan sebelum menentukan pilihan.
Lalu, apa yang paling tepat dilakukan pa-
da hari tenang ? KPU RI melalui surat edar-
an nomor 175/KPU/III/2014 tertanggal 20
Maret 2014 menyatakan akan melakukan so-
sialisasi yang bersifat masif memasuki masa
tenang.
Terhadap surat edaran KPU tersebut, mes-
tinya ada kesadaran dari semua pihak, ter-
utama media cetak dan elektronik, untuk tu-
rut menggencarkan sosialisasi.
Hormatilah masa tenang. Jauhkan kegiat-
an yang bersifat kampanye. Mari ikut meng-
gelorakan sosialisasi pemilu, bakar semangat
rakyat yang telah punya hak pilih agar da-
tang ke TPS: mencoblos secara bijak dan cer-
das ! u - c.
*) Marwanto, Wakil Ketua Bidang Politik
DPD KNPI DIY.
Hormatilah Masa Tenang
Marwanto
Maksimum 600 Kata
PARA pengirim naskah Opini KR harap memba-
tasi panjang naskah maksimum 4.000 karakter
atau setara sekitar 600 kata. Sertakan riwayat
hidup singkat dan nomor telepon. Naskah harap
dikirim ke alamat email opinikr@gmail.com
PUTUSAN Mahkamah Konsti-
tusi (MK) yang tidak membatasi
tenggang waktu rilis quick count
atau hitung cepat hasil pemungut-
an suara disambut beragam komen-
tar, terutama dari para peserta pe-
milu. Semula, hitung cepat dibatasi
tenggang waktunya, yakni hanya
boleh dirilis setelah dua jam penghi-
tungan suara di Indonesia bagian
barat. Kini pembatasan tersebut
tak ada lagi.
Demikian pula soal hasil survei,
dalam putusannya MK tidak mela-
rang lembaga survei merilis hasil di
masa tenang. Putusan MK tentang
uji materi UU No 8 Tahun 2012 ten-
tang Pemilu Anggota DPR, DPD
dan DPRD ini bersifat final dan
mengikat.Artinya, semua pihak ha-
rus menghormati dan taat pada pu-
tusan tersebut. Bagi sebagian peng-
urus parpol, putusan MK ini mung-
kin dianggap 'mengganggu' secara
psikologis, terutama terhadap par-
pol yang berdasar hasil survei sela-
ma ini menduduki ranking atas.
Bagaimana bila survei pada masa
tenang ini hasilnya merosot, atau
bahkan di urutan bawah? Secara
psikologis mungkin akan mengusik
ketenangan para caleg. Sesuai na-
manya, masa tenang, namun yang
terjadi malah bisa sebaliknya, was-
was, khawatir dan sebagainya.
Sebelum memutuskan uji materi
pasal tentang rilis survei dan hitung
cepat dalam UU Pemilu, MK tentu
telah memiliki pertimbangan hu-
kum yang cukup kuat. Intinya, hak
berkreasi masyarakat tidak boleh
dibatasi, termasuk berkreasi dalam
menampilkan hasil survei selama
masa tenang. Begitu pula menyang-
kut rilis hasil pemungutan suara,
tak boleh dibatasi waktu saat pemu-
ngutan suara, karena hasil tersebut
bukanlah hasil resmi KPU. Meski
begitu, dalam kenyataannya, seba-
gaimana dalam Pemilu 2009, hasil
hitung cepat yang diadakan berba-
gai lembaga survei, tak jauh berbe-
da dengan hasil resmi KPU.
Kita bisa memahami dasar per-
timbangan MK yang tidak mem-
batasi survei saat masa tenang
maupun hitung cepat saat pemu-
ngutan suara. Sebab, penilaian itu
akhirnya diserahkan sepenuhnya
kepada masyarakat. Masyarakat-
lah yang menilai apakah lembaga
suvei itu kredibel atau 'abal-abal'.
Masyarakat pun kian cerdas untuk
menilai metodologi yang mereka
gunakan, apakah telah sesuai stan-
dar ilmiah-akademik, atau hanya
asal-asalan.
Tak hanya itu, masyarakat juga
kian pandai menganalisis apakah
hasil survei tersebut 'pesanan' dari
partai tertentu atau bukan. Mereka
akan mengamati siapa yang di ba-
lik lembaga survei tersebut. Bila
orangnya dikenal punya integritas,
kredibel, tentu akan mudah menda-
pat kepercayaan masyarakat. Be-
gitu pula sebaliknya, bila terindika-
si hanya 'pesanan', niscaya akan di-
cibir masyarakat. Dalam konteks
itulah kredibilitas lembaga yang
merilis hasil survei di masa tenang
dipertaruhkan.
Sesungguhnya tak perlu ada
yang dirisaukan dari putusan MK
tersebut. Justru yang perlu diwas-
padai dalam masa tenang ini ada-
lah kampanye terselubung, kampa-
nye hitam dan politik uang. Tak ku-
rang-kurang para elite parpol, KPU
serta Bawaslu mengingatkan agar
masyarakat jangan tergiur politik
uang, namun kenyataannya prak-
tik kotor itu masih tetap berlang-
sung. Kita tentu berharap mereka
yang selama ini berteriak jangan
tergiur politik uang bertindak kon-
sekuen, jangan sampai mereka sen-
diri yang melakukannya. u - s.