Makalah ini membahas upaya memenuhi kebutuhan listrik di Papua dengan membangun PLTU baru dan mengekspor listrik ke negara tetangga. PLTU Holtekamp di Jayapura direncanakan selesai pada 2014 untuk memasok listrik Papua dan diekspor ke Papua Nugini. Kerja sama kelistrikan antara Indonesia dan negara tetangga diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat Papua.

1. TUGAS SOFTSKILL
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
NAMA : IMAM TEGUH SANTOSO
KELAS : 2IB02
NPM : 13412644

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena alhamdulillah
dengan limpahan karunia dan nikmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini.
Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi akhir zaman
Muhammad SAW, kepada para Sahabatnya, keluarga, serta sampai kepada kita
selaku umatnya. Amin.
Makalah berjudul “Warga Negara dan Kewarganegaraan” ini kami buat untk memenuhi
salah satu tugas yang diberikan guru mata pelajaran PKN. Dan semoga, selain memenuhi
tugas tersebut, makalah ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca pada umumnya dan
kami khususnya.
Kritik dan saran sangat kami harapkan dalam upaya perbaikan kami dalam
membuat makalah. Karena sangat kami sadari pembuata makalah ini sarat akan
kekurangan.
1

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..............................................................................................1
DAFTAR ISI............................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN.........................................................................................3
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penulisan
BAB II PEMBAHASAN ......................................................................................... 4
2.1 PLTU Papua
2.1.1 sumber listrik Papua untuk semua
2.1.2 Jual beli listrik antara Indonesia
2.1.3 Terbatasnya pasokan listrik Papua
BAB III PENUTUP................................................................................................. 5
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
3.3 Daftar Pustaka
2

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, Yang pokok adalah bahwa setiap orang
haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak tidak membeda-bedakan
ras,status,maupun golongan.
Indonesia adalah negara kepulauan yang luas jadi tidak mudah bagi kita untuk bisa
memeratakan hak-hak setiap wargannya maka dari itu butuh bantuan dari semua pihak untuk
memajukan dan mengembangkan setiap daerahnya untuk menjadi lebih baik dan baik lagi.
Dalam hal ini kita akan membahas upaya warga negara dalam pemenuhan kebutuhan
listrik terutama didaerah-daerah terpencil dan tertinggal yang masih sangat jarang terjamah oleh
masyarakat luar dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada
didaerah tersebut.
Disini kita akan membahas kebutuhan sumber daya listrik dan sumber alam Papua yang
sebenarnya sangat berpotensi sekali untuk digali dan dimanfaatkan,namun kurangnya sumber
daya manusia bisa mempengaruhi perkembangan didaerah ini.
1.2 Rumusan Masalah
Yang akan dibahas dalam makalah ini adalah tentang peran warga negara dalam mendukung
upaya pemenuhan kebutuhan listrik bangsa Indonesia.
1.3 Tujuan Penulisan
1. Memenuhi salah satu tugas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan
2. menambah pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan.
3. membahas secara sederhana peranan warga negara.
3

5. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PLTU Papua
HOLTEKAMP (KOTA JAYAPURA) - Kepala Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Holtekamp, Nugroho Hadi menargetkan akhir tahun 2013, PLTU
Holtekamp sudah bisa menghasilkan listrik. Saat ini pengerjaannya masuk sudah pada tahap
akhir yakni tahap konstruksi dan pembuatan jaringan untuk melayani Kota Jayapura dan
sekitarnya. “Target kami, PLTU Holtekamp bisa beroperasi November atau Desember 2013,”
kata Nugroho Budi ke wartawan, Kamis (18/04/2013).
Sebenarnya, lanjut Budi, pembangunan PLTU ini bisa lebih cepat rampung jika tidak
terbentur dengan pembebasan lahan Dermaga untuk menurunkan batubara dari Kalimantan.
“Kini tinggal pembangunan jaringan tower yang belum usai terkait pembebasan lahannya yang
belum tersentuh atau nol progress. Padahal, hal ini telah diserahkan ke tim sembilan yang diurus
oleh Pemerintah Daerah setempat yang sudah 2 tahun bekerja,” tambah Budi. [TabloidJubi |
TabloidJubi].
JAYAPURA [PAPOS] – Tiga tahun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di
Holtekamp belum beroperasi, Sekda Kota Jayapura R.D Siahaya bersama SKPD terkait di
lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura langsung melakukan kunjungan serta
pengecekkan di lapangan.Usai pertemuan dengan pihak PLTU, Sekda mengatakan, kedatangan
rombongan ke lokasi PLTU merupakan tindak lanjut dari Instruksi Walikota Jayapura
Drs.Benhur Tommy Mano,MM pada tanggal 8 Oktober lalu tentang belum beroperasinya PLTU
tersebut.
“Kita turun ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk mengecek, kenapa dari tahun 2009
peletakan batu pertama bulan Februari sampai saat ini proresnya masih belum nampak,”kata
Sekda di Holtekamp, Kamis (10/10) kemarin.Kata Sekda, menurut keterangan dari pihak PLN,
belum berfungsinya PLTU itu diakibatkan pada tahun lalu terjadi Tsunami di sekitar Holtekam,
dan bangunan PLTU itu pas berada di dekat pantai.
Maka beberapa alat dari mesin itu terkena Tsunami. “Ada beberapa alat yang memang
rusak terkena Tsunami itu dan alat itu tidak bisa diperbaiki di Indonesia dan itu hanya bisa
dipesan di Cina, dan prosesnya sendiri, untuk membuat alat itu sekitar 8 bulan, belum lagi
dipaking ke sini sekitar dua bulan,”ungkapnya.
4

6. Jadi mungkin saja untuk tahun ini belum, kata Sekda, namun diperkirakan pada akhir tahun 2014
pembangkit listrik itu bisa digunakan, dan untuk sementara waktu masih ada beberapa titik
transmisi yang belum dikerjakan karena berada di lokasi atau tanah milik masyarakat.
Oleh karena itu, diharapkan adanya bantuan dan dukungan dari masyarakat.
“Setelah kita cek ada 67 titik, yang sudah terinfetarisir itu 62 dan ada 5 titik lagi yang sementara
ini nanti kita dijadwalkan untuk kita adakan pendekatan atau pertemuan dengan masyarakat lagi
untuk 5 titik itu kita tuntaskan dan semua proses pembebasan tanah dimana titik-titik transmisi
itu dapat dilakukan secara tepat sehingga diharapkan pertengahan tahun depan itu bisa
terselesaikan,”kata Sekda.[mar]
2.1.1 Sumber listrik Papua untuk semua
Pemerintah melalui PT PLN (Persero) berencana mengekspor listrik sebesar 600-1000
megawatt (MW) dari Kepulauan Riau ke Semenanjung Malaka, Malaysia. Itu merupakan
perwujudan Indonesia terhadap kesepakatan negara-negara ASEAN dalam ASEAN Ministers on
Energy Meeting (AMEM) Ke- 31 di Nusa Dua, Bali.Direktur Ketenagalistrikan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan, pembangkit listrik ditargetkan
beroperasi pada 2018 dengan kapasitas 1000 MW. Sedangkan untuk pasokan listrik ke Malaysia
akan melewati kabel bawah laut melalui Semenanjung Malaka.
"Rencana memang akan ada pembangkit di Riau. Nanti sebagian kita ekspor ke Malaysia antara
600-1000 MW,"jelas Jarman saat ditemui usai Diskusi Forum Business AMEM di Westin Hotel,
Nusa Dua, Bali, Kamis (26/9/2013).Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga akan mengekspor
listrik ke Papua Nugini dengan kapasitas 2 MWpada kuartal II 2014. Listrik yang akan diekspor
berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Holtekamp, Jayapura, Papua berkapasitas 25
MW.
Saat ini, PLTU Holtekamp dalam proses konstruksi dan diperkirakan akan beroperasi komersial
pada kuartal I/2014."Papua Nugini kita nunggu pembangkit listriknya jadi. Ada beberapa PLTU
dengan ukuran kecil sebagian nanti di ekspor," tutur dia.Berdasarkan data Kementerian ESDM,
rasio elektrifikasi Papua pada 2012 hanya sebesar 34,62 persen, lalu ditargetkan naik pada tahun
ini menjadi 50,20 persen. Pada 2014, rencana penyambungan pelanggan baru di Papua sebesar
125.894 pelanggan rumah tangga.
4

7. Sementara rasio elektrifikasi nasional pada 2012 mencapai 76,56 persen, lalu pada tahun ini
ditargetkan naik menjadi 79,3%, dan pada 2014 ditargetkan naik lagi menjadi 81,4 persen.
Jarman menjelaskan, kegiatan ekspor impor listrik tersebut sebenarnya merupakan hal yang
wajar karena telah diterapkan sejumlah negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Amerika
membeli listrik dari Kanada, kemudian Jerman membeli listrik dari Perancis, begitupun Laos
menjual ke Thailand.
“Ini juga kita akomodasi di Indonesia, contohnya interkoneksi Serawak dan Kalimantan Barat,
maupun malaka dengan sumatera. Laos ada pembangkit air sebagian dikirim ke Thailand,
sehingga Thailand tidak perlu ada pembangkit yang lebih mahal,” katanya
Bahkan pemerintah juga berencana mengimpor listrik dari Serawak, Malaysia untuk memenuhi
kebutuhan listrik di Kalimantan Barat selama lima tahun mulai Juli 2014. Dalam mendukung
rencana tersebut akan dibangun transmisi tegangan 275 kilovolt sepanjang 122 kilometer (km)
dari Bengkayang di Kalimantan Barat hingga Mambong di Serawak, negara bagian Malaysia.
2.1.2 Jual Beli Listrik antara Indonesia
Jual Beli Listrik antara Indonesia - Papua Nugini Masih Dibahas Dipublikasikan oleh
Papua Untuk Semua pada hari Jumat, 11 Oktober 2013 | pukul 11:03 WIT KOTA JAYAPURA -
Rencana jual beli listrik antara Papua Nugini (PNG) dan Indonesia hingga saat ini masih dibahas,
kata Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) pusat Dermawan Amir Uloli kepada Antara di
Jayapura, Rabu (09/10/2013).
"Nantinya, listrik yang akan dijual ke PNG, bakal diperoleh dari Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Holtekamp yang beroperasi pada awal 2014," ujarnya.
Dermawan menuturkan listrik yang akan dijual PLN hanya sebesar satu (1) Megawatt saja,
dimana hal ini masih terus dalam pembahasan."Sebelumnya, pertemuan antara PLN dengan PNG
Power, perusahaan listrik di PNG telah dilakukan pada bulan lalu," kata dia. Ia menjelaskan,
dalam penjadwalan rencana jual beli listrik ini akan dilakukan sesudah pertemuan APEC, untuk
selanjutnya dilakukan MoU (Memorandum of Understanding) antara PNG dan Indonesia.
"Beban listrik di Vanimo itu hanya sekitar 1000 kilowatt atau satu megawatt. Jadi misalnya
PLTU Jayapura beroperasi dengan kapasitas 10 megawatt, kemungkinan kami bisa mentransfer
energi ke PNG," urainya. Ia menegaskan bahwa tentunya perjanjian ini akan memperhatikan
kaidah bisnis, yang mana pihaknya tidak mau merugi. Pasalnya pihaknya harus mengutamakan
pasokan listrik di Kota Jayapura terlebih dulu.
4

8. "Untuk jual-beli listrik tersebut, pemerintah Indonesia akan membangun jaringan
distribusi sampai ke daerah Wutung, di perbatasan Papua-PNG dan selanjutnya PNG yang akan
menyambung distribusi ke Vanimo, Aitape hingga ke Wewak," ungkapnya. Ia juga
menambahkan bahwa sejumlah provinsi di Papua Nugini saat ini sangat bergantung pada
pembangkit listrik diesel. Pihaknya mengklaim pemakaian bahan bakar minyak terlalu mahal
untuk pemenuhan penrangan di daerahnya.
"Sehingga dengan kerja sama ini, PNG berharap tahun depan pemenuhan listrik dari
Jayapura dapat terlaksana," ujarnya. Sekitar sebulan lalu, empat gubernur dari Papua Nugini
beserta rombongan mendatangi tiga lokasi penghasil listrik di Kota Jayapura, di antaranya ke
PLTU Holtekamp dan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Genyem.
Kunjungan ini dalam rangka kelanjutan kerjasama kelistrikan antara Papua dan
Indonesia.Selain itu, rencana pengoperasian salah satu unit PLTU Holtekamp akan dilaksanakan
pada awal 2014 dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik di Kota Jayapura dan Papua
Nugini. [Republika]
4

9. 2.1.3 Terbatasnya Pasokan Listrik
Kondisi kelistrikan di Provinsi Papua berada dalam situasi yang kurang baik karena
sering terjadi pemadaman bergilir. Kebutuhan listrik untuk Papua sebesar 51 MW pada saat
beban puncak, di mana pasokan listrik berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
milik PT PLN sebesar 19 MW dan sewa dari pembangkit listrik swasta sebesar 33 MW. Kondisi
PLTDyang berusia lama dan sering melakukan perbaikan/pemeliharaan menyebabkan Papua
sering mengalami pemadaman bergilir. Selain dari mesin dieselnya juga kemampuan kabel
tegangan dalam menyalurkan listrik masih memakai kabel 20 Kv, tidak sesuai dengan kebutuhan
listrik di Papua yang lebih besar .
PLTU Papua 2
Untuk mengatasi hal itu PLN membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2
Papua berkapasitas 2 x 10 MW di Kampung (Desa) Holtekamp, Distrik (Kecamatan) Muara
Tami, Kota Jayapura. PLTU 2 Papua yang merupakan bagian dari percepatan pembangunan
Proyek 10.000 MW tahap I merupakan PLTU pertama yang dibangun di Papua.Pembangunan
PLTU 2 Papua secara efektif dimulai tanggal 26 Februari 2009 dengan nilai investasi sebesar Rp
358,917 miliar. PLTU 2 Papua dibangun di pinggir pantai agar memudahkan pemasokan batu
bara yang merupakan sumber utama dalam pembangkit listrik ini. Hingga kini pembangunannya
telah mencapai 77,59%, dan yang telah dibangun adalah turbin, generator, dan boiler. PLTU
menggunakan tenaga uap sebagai penggerak turbin dengan bahan bakar batu bara. Turbin adalah
alat yang memutar generator di mana turbin berputar karena ada tekanan uap.
Generator adalah alat yang diputar untukmenghasilkan listrik, sedangkan boiler untuk
memanaskan air menjadi uap untuk dipergunakan memutar turbin. Pembangunan PLTU 2 Papua
sempat terkendala ketika dilanda tsunami pada Maret 2011 yang menyebabkan kerusakan pada
generator dan turbin, dan hingga kini masih dalam proses perbaikan. Sementara itu pihak PLN
saat ini tengah melakukan proses pembebasan lahan untuk pembangunan jetty atau pelabuhan
khusus untuk bongkar muat batubara. Selain itu pihak PLN juga sedang mempersiapkan
pembangunan jaringan transmisi 70 kilo Volt (kV) yang berfungsi untuk menyalurkan listrik dari
pembangkit ke pelanggan. Diharapkan pemda membantu pembebasan lahan agar pembangunan
jaringan transmisi ini dapat terlaksana sehingga PLTU 2 Papua dapat beroperasi pada April 2012.
Pembangunan PLTU 2 Papua menyerap tenaga kerja sekitar 200 orang, di mana
sebanyak 40% merupakan tenaga kerja yang direkrut dari Papua, sedangkan 60% tenaga kerja
berasal dari luar Papua. Iwan, putera asli Papua yang berasal dari Wamena, mengatakan, ia
senang dapat bekerja di PLTU sebagai tukang gali tanah dengan upah Rp 65.000/hari dan
mendapat makan tiga kali sehari. “Saya baru dua minggu bekerja di sini. Banyak putera daerah

10. yang juga bekerja di sini. Saya berharap pembangunan PLTU berjalan lancar agar dapat
menambah pasokan listrik di Papua. Di Papua sering kali mati listrik,” katanya.
Pembangunan terowongan untuk PLTA Genyem
Selain PLTU, PLN juga membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Genyem yang
berkapasitas 2 x 10 MW. PLTA yang berlokasi di Kampung Sentosa, Distrik Urunum Guay,
Kabupaten Jayapura, ini dibangun di lahan seluas 149,1 ha. Pembangunan PLTA Genyem secara
efektif dilaksanakan sejak 11 Desember 2008 dengan nilai investasi sebesar Rp 342,236 miliar.
Terdapat tiga pekerjaan utama yang terdiri pembangunan waduk, terowongan dan turbin
pembangkit listrik. Pembangunan waduk sudah dilaksanakan dan diharapkan dapat menampung
air dari sungai Sermoi di mana debit air rata- rata 13,9 m3/ detik. Air yang dialirkan pada
terowongan dengan diameter 3 m x 3 m sepanjang 1,8 km ini yang akan memutar turbin untuk
menghasilkan listrik. Pembangunan PLTA Genyem ini sudah mencapai 44,21% berupa
terowongan dari dua arah sudah dapat tembus sepanjang 235 m. Diharapkan dengan kondisi
yang stabil tanpa adanya gangguan keamanan PLTA ini siap beroperasi pada bulan Agustus
2012 karena segala peralatan telah tersedia di Jayapura dan Distrik Urunum Guay dapat
menikmatinya.
Distrik Urunum Guay terdiri dari enam kampung dan jumlah penduduknya 2.300 KK. Sebagian
besar penduduk Urunum Guay belum menikmati aliran listrik baik dari PLN maupun dari genset.
Oleh karena itu warga berharap pembangunan PLTA Genyem cepat rampung agar dapat
mengaliri listrik ke kampung-kampung di sekitar lokasi PLTA. “Kami berharap pemerintaah
membantu mempercepat pembangunan PLTA agar dapat beroperasi dan mengaliri listrik ke
kampung-kampung di Distrik Urunum Guay,” kata Yapet Yandu, pekerja PLTA Genyem yang
berasal dari Kampung Sentosa.
Investor mengaku sangat kesulitan berinvestasi di Bumi Cenderawasih, Provinsi Papua. Ihsan
Widjaja, salah satu investor di Papua, mengatakan, kesulitan mendasar diakibatkan pasokan
listrik sangat terbatas di Papua.
"Kami para investor merasa sangat terbebani dengan biaya penggunaan listrik jika tak bekerja
sama dengan PT PLN (Persero) setempat," kata pengusaha yang bergerak di sektor jasa
perhotelan dan mal ini, Selasa, 23 Oktober 2012.
Menurut Ihsan, dengan kondisi itu, para investor harus berpikir ulang untuk mengembangkan
investasinya di Papua. "Semua investor tahu kalau di Papua listriknya sangat sulit. Kalau mau
Papua maju, ya, infrastrukturnya harus diperbaiki. Pemerintah Papua harus berpikir, bagaimana
bekerja sama dengan pengusaha. Kita siap membantu Papua menjadi daerah yang luar biasa.
Tapi, jika tak ada tunjangan listrik dari PLN, pembangunan di Papua sangat sulit dikembangkan.
Sebab, cost-nya sangat tinggi,” katanya.Hingga saat ini, investor di Papua masih menggunakan
diesel dalam pemenuhan listrik bagi usahanya. PLN setempat mengklaim saat ini beban puncak
yang dimiliki PLN Wilayah Jayapura mencapai 53 kilowatt, sementara kemampuan yang
dimiliki 54,55 kilowatt. PLN berjanji pasokan listrik bagi investor dapat terpenuhi tahun depan
setelah beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap Holtekamp.
4

11. BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip ‘ius sanguinis’, mengatur
kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran.
Sebagai contoh banyak warga keturunan Cina yang masih berkewarganegaraan Cina ataupun
yang memiliki dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dan Cina, tetapi bermukim di Indonesia
dan memiliki keturunan di Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang
bersangkutan tidak berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal
orangtuanya, dapat saja diterima sebagai warganegara Indonesia karena kelahiran. Kalaupun hal
ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya terhadap mereka
itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui proses registrasi biasa, bukan
melalui proses naturalisasi yang mempersamakan kedudukan mereka sebagai orang asing sama
sekali.
3.2 SARAN
Berikut upaya-upaya menghargai persamaan kedudukan warga negara :
a. Setiap kebijakan pemerintah hendaknya bertumpu pada persamaan dan menghargai pluralitas
b. Pemerintah harus terbuka dan membuka ruang kepada masyarakat berperan serta dalam
pembangunan nasional tanpa membeda-bedakan sara, gender, budaya
c. Produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus menjamin persamaan warga Negara
d.Partisipasi masyarakat dalam politik harus memperhatikan kesetaraan sara dan gender.
3.3 DAFTAR PUSTAKA
http://m.antaranews.com/
http://ekbis.sindonews.com/
http://www.papua.us/
http://tempo.com
http://jurnas.com
http://gooogle
5