SlideShare a Scribd company logo
KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN
TENAGA KESEHATAN WNA DI
INDONESIA
PERMENKES NOMOR 67 TAHUN 2013
Nama:Mila Anisa
NPM: 168020013
Latar Belakang
Globalisasi→masuknya tenaga
kesehatan (nakes)WNA
Pelayanan kesehatan→unsur
perdagangan jasa→regulasi
bilateral&regional
•ASEAN Economic Community (AEC)
2015—AFTA-AFAS
Berpotensi:
1.Alih IPTEK&peningkatan daya
saing nakes
2.Mengurangi peluang kerja nakes
Indonesia
3.Mengancam ‘patient safety’ jika
tidak sesuai standar pelayanan
•Fakta: Kasus chiropraktik oleh
dokter asing di jakarta
menyebabkan korban jiwa
Perlu penguatan ‘domestic
regulation’ terhadap Tenaga Kerja
WNA
•Permenkes no.67/2013
menggantikan Permenkes
no.317/menkes/per/III/2010
DAMPAK GLOBALISASI
Perdagangan barang dan jasa lintas negara
Mobilitas mahasiswa dan dosen lintas
negara
Meningkatnya kompetisi antar negara dan
antarinstitusi
Kualitas tenaga kerja menentukan daya
saing negara
Standar kualifikasi dan kompatibilitas
kualifikasi lintas negara
DAMPAK GLOBALISASI DI
BIDANG
KESEHATAN
BIDANG
PERUMAHSAKITAN
SDM
KESEHATAN
INDUSTRI
FARMASIDAN
ALKES
ASURANSI
KESEHATAN
TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
• ↙ angka kematian
• ↙ angka kemiskinan
• ↙ angka kesakitan
Pencapaian
MDG
• ↗ aksespelayanan
• Pelayanan ygterstruktur
• Pelayanan yg efisien & efektif
Implementasi
JKN
13
Derajat
kesehatan
rakyat yg
setinggi-
tingginya
ASEAN FREETRADE
AREA(AFTA)
TANTANGAN INDONESIA MENGHADAPI ASEAN
COMMUNITY 2015
Masuknya tenaga kerja asing
tidak dapat dicegah di tahun
2015
Regulasi domestik negara-
negara ASEAN terkaitpolitik
Negaratujuan.
Meningkatkan kualitas
tenaga terampil
PELUANG INDONESIA UNTUK
LEBIH KOMPETITIF
PELUANG NAKES INDONESIA
Tingginya
tenaga
bekerjake
luar negeri
Tingginya
permintaan
tenaga untuk
bekerja ke
luarnegeri
Minat
bekerja ke
luar negeri
yangcukup
tinggi
Karakteristik
SDM
Disukai
oleh
Negara
lain
Banyaknya
Institusi
Pendidikan
dan
Pelatihan
yang bertaraf
internasional
AEC-AFTA (2015)
1. Komitmen AFAS (ASEAN Framework Agreement on Service):
a) Meminimalisasi hambatan terhadap penyediaan pelayanan jasa oleh
profesional asing
b) Penyediaan jasa pelayanan yang tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara
2. Mutual Recognition Arrangement (MRA):
a) Nursing (2006): AJCCN (Asean Joint Coordinatin Comittee on Nursing)
b) Medical Practitioner (2009): AJCCM (Asean Joint Coordinating Comittee
on Medical Practitioner)
c) Dental Practitioner (2009): AJCCD (Asean Joint Coordinating Comitte on
Dentistry)
Landasan Hukum
1.UNDANG-UNDANG:
2.UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3.UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4.UU nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
5.UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6.UU nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
7.UU nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
8.UU nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
PERATURAN PEMERINTAH
No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Keimigrasian
No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
No.41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga
Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing
No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
PERATURAN MENTERI
Permenakertrans no.KEP-249/MEN/82 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
Pada Sektor Kesehatan Sub Sektor Pelayanan Kesehatan
Permenakertrans no.Kep-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
Permenakertrans no.PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Permendagri no.49 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah
Permendagri no.50 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
Permenkes no.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Permenkes no. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
Permenkes no. 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
Permenkes no.2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
Definisi
• Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang akan mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
• Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara asing yang
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh
Pemerintah
• Pengguna TK-WNA, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah institusi, lembaga atau organisasi yang
berbadan hukum dan telah memiliki izin mendayagunakan TK-WNA untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
• Penyelenggara Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh TKWNA, yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan atau organisasi profesi yang menyelenggarakan kegiatan
alih ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
• Tenaga Kesehatan Pendamping yang selanjutnya disebut Pendamping adalah tenaga kesehatan Indonesia yang
menerima alih teknologi dari TK-WNA dan memiliki kompetensi minimal yang setara dengan TK-WNA serta
bertanggung jawab terhadap proses alih teknologi.
• Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TK-
WNA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pengguna untuk jangka waktu tertentu.
• Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan
oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang
ditunjuk kepada pengguna tenaga kerja asing.
• Surat Tanda Registrasi Sementara yang selanjutnya disingkat STR Sementara adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh KKI kepada dokter/dokter gigi WNA atau oleh MTKI kepada tenaga kesehatan lain WNA yang
melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kesehatan
yang bersifat sementara di Indonesia.
• Surat Tanda Registrasi Apoteker Khusus yang selanjutnya disingkat STRA Khusus adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh KFN kepada Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan melakukan pekerjaan
kefarmasian di Indonesia.
• Surat tanda registrasi bersyarat yang selanjutnya disingkat STR Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh KKI kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis WNA atau oleh MTKI
kepada tenaga kesehatan lain, D3 atau setara WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di
Indonesia.
• Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah atau
dinas kesehatan kabupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik pelayanan
kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
• Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah/dinas
kesehatan kebupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan profesi
kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
• Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu
organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta
memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau pun masyarakat.
• Pendidikan dan Pelatihan kesehatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh TK-WNA dalam memberikan
maupun mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan melalui intervensi pada manusia.
• Alih teknologi dan alih keahlian adalah proses interaksi pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional TK-
WNA kepada tenaga pendamping.
• Penelitian kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang kesehatan melalui intervensi pada
manusia.
• Tim Koordinasi Perizinan pendayagunaan TK-WNA yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi adalan Tim yang mempunyai
tugas menilai pemenuhan persyaratan pendayagunaan TKWNA.
• Evaluasi kompetensi adalah proses penilaian dan penyesuaian kompetensi tenaga kesehatan WNA lulusan luar negeri agar
memenuhi kebutuhan kompetensi yang tepat untuk melakukan kegiatan pendayagunaan TK-WNA di wilayah Indonesia.
• Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja yang ditetapkan.
• Adaptasi adalah kegiatan pembelajaran dan pengajaran (teaching and learning) bagi TK-WNA lulusan luar negeri berupa
penyesuaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku profesional sesuai standar kompetensi masing-masing cabang
ilmu yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia untuk dokter dan dokter gigi atau Komite Farmasi Nasional untuk
apoteker atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia untuk tenaga kesehatan lain.
• Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat
independen yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang
menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.
• Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga untuk dan atas nama Menteri yang
berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri atas unsur kementerian
dan organisasi profesi kesehatan.
• Komite Farmasi Nasional yang selanjutnya disingkat KFN adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan yang berfungsi
untuk meningkatkan mutu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas
kefarmasian
• Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat Kepala Badan
adalah Kepala Badan pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan dan
pemberdayaan sumber manusia kesehatan.
• Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Rangkuman Isi & Perbedaan
23
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PELAYANAN KESEHATAN BAKTI
SOSIAL
PENELITIAN
MENGATUR
KEGIATAN
TKWNA DI
INDONESIA
Perbedaan Permenkes Lama vs Baru
Permenkes no.317/2010
• Pasal 1
Ketentuan umum/definisi
• Pasal 5
Pendayagunaan TK-WNA meliputi:
Pelatihan alih iptek, pelayanan
Permenkes no.67/2013
• Pasal 1
Ketentuan umum/definisi
BAB II (umum)
• Pasal 2
Pendayagunaan TK-WNA meliputi:
Pelayanan kesehatan, pendidikan &
pelatihan, bakti sosial, penelitian
• Pasal 3
Jenis TK-WNA: dokter, dokter
gigi,nakes lainnya
Permenkes no.317/2010
batasan pendayagunaan tidak
dijelaskan
Permenkes no.67/2013
• Pasal 4
Pemanfaatan iptek oleh Pendamping
dengan kualifikasi tambahan yg
harus diverifikasi & persetujuan dari
kolegium
• Pasal 5
Pendayagunaan TK-WNA dlm
pelayanan hanya boleh dilakukan
apabila kompetensi yg dimiliki oleh
TK-WNA, belum dimiliki oleh nakes
Indonesia/ telah dimiliki tapi dlm
jumlah sedikit
Permenkes no.317/2010
• Pasal 11
Penilaian persyaratan rekomendasi
pengguna dilakukan Kemenkes, kepala
dinkes kabupaten/kota&provinsi
• Pasal 20
Masa kerja TK-WNA pemberi pelayanan
dapat diperpanjang selama 1 tahun,
permohonan maksimal 3 bulan sebelum
akhir masa kerja
Permenkes no.67/2013
• Pasal 6-8
Kualifikasi dan persyaratan TK-
WNA(minimal spesialis&S1)
• Pasal 9-13
Pengguna TK-WNA & Persyaratannya
Penilaian persyaratan rekomendasi
pengguna dilakukan tim koordinasi
(Kemenkes,KKI,MTKI,KFN)
• Pasal 14
Tata cara perpanjangan pendayagunaan TK-
WNA
Masa kerja dapat diperpanjang sesuai
kebutuhan, permohonan maksimal 1 bulan
sebelum masa kerja
Permenkes no.317/2010
• Pasal 15
Penyelenggara pelatihan:
-institusi pendidikan nakes
-RS pendidikan
-organisasi profesi yg diakui
pemerintah
-RS non pendidikan bekerjasama
dengan penyelenggara yg telah
disebutkan
• Pendidikan, penelitian,dan bakti
sosial tidak ada aturannya
Permenkes no.67/2013
• Pasal 15-16
Pendidikan & Pelatihan kesehatan
Penyelenggara dapat dilakukan oleh
lembaga/organisasi yg bekerja sama
• Pasal 17-20
Pendidikan
• Pasal 21-24
Pelatihan
• Pasal 25-28
Bakti sosial
• Pasal 29-31
Penelitian
Permenkes no.317/2010 Permenkes no.67/2013
• Pasal 32-34
Kualifikasi&persyaratan TK-WNA
• Pasal 35
Perpanjangan pendayagunaan TK-
WNA
• Pasal 36-37
Hak & kewajiban pengguna
• Pasal 38-39
Hak&kewajiban TK-WNA
Permenkes no.317/2010
• Pasal 26
Pembinaan & pengawasan tidak
mengikutsertakan KKI,KFN,MTKI,
dan organisasi profesi
Permenkes no.67/2013
• Pasal 40
Larangan
• Pasal 41-43
Tugas&tanggung jawab pemerintah
• Pasal 44-45
Pembinaan&pengawasan oleh tim
koordinasi
• Pasal 46-47
Ketentuan peralihan
• Pasal48-49
penutup
Kekuatan, Kelemahan, dan Saran
Kekuatan Permenkes no.67/2013
1. Lebih sesuai dengan perkembangan iptek dan menghadapi
tantangan AEC 2015 di bidang kesehatan dibandingkan Permenkes
no.317/2010
2. Optimalisasi pemanfaatan tenaga kesehatan dengan tetap
memperhatikan pemenuhan nakes dalam negeri
3. Meningkatkan akses informasi dunia luar melalui kerja sama dengan
lembaga luar negeri (pendidikan,penelitian,pelayanan,sosial)
sehingga menghasilkan sdm berdaya saing
Kelemahan Permenkes no.67/2013
1. Pemberlakuan peraturan dan persyaratan pendayagunaan TK-WNA
belum tegas
2. Pembinaan dan pengawasan masih minim terhadap
pendayagunaan TK-WNA di Indonesia (kasus chiropraktik)
3. Menurut UU,jaminan kesehatan masyarakat menjadi tanggung
jawab negara, kini diserahkan pada mekanisme pasar dalam cara
pandang kesehatan sebagai industri pada era MEA di sektor
kesehatan
Saran
1. Pemberlakuan peraturan dan persyaratan pendayagunaan TK-WNA
harus dilakukan setegas mungkin
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pendayagunaan
TK-WNA di Indonesia
Statistik
No Pertanyaan Ya Tidak Ragu-ragu
1 Apakah anda mengetahui isi
komitmen AFAS dan MRA?
2 8 -
2 Apakah anda mengetahui tentang
Permenkes no.67/2013
- 10 -

More Related Content

What's hot

renstra dindikpora.pdf
renstra dindikpora.pdfrenstra dindikpora.pdf
renstra dindikpora.pdf
burhan925805
 
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanperpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
Ridho Fitrah Hyzkia
 
CLUB OLAHRAGA
CLUB OLAHRAGACLUB OLAHRAGA
CLUB OLAHRAGA
ruce lee
 
Permenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdf
Permenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdfPermenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdf
Permenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdf
rena rasyidah
 
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVLaporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Sujud Marwoto
 
Pengantar media sosial untuk puskesmas
Pengantar media sosial untuk puskesmasPengantar media sosial untuk puskesmas
Pengantar media sosial untuk puskesmas
Denny Prasetya
 
Standar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja akStandar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja ak
Rudy Irawan
 
Rancangan aktualisasi ganesha Latsar CPNS 2019 Kabupaten Toraja
Rancangan aktualisasi ganesha Latsar CPNS 2019 Kabupaten TorajaRancangan aktualisasi ganesha Latsar CPNS 2019 Kabupaten Toraja
Rancangan aktualisasi ganesha Latsar CPNS 2019 Kabupaten Toraja
temanna #LABEDDU
 
Bahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptx
Bahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptxBahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptx
Bahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptx
deliindra1
 
Rancangan aktualisasi kegiatan
Rancangan aktualisasi kegiatanRancangan aktualisasi kegiatan
Rancangan aktualisasi kegiatan
Yulius Nugroho
 
7. ASUHAN GIZI PADA PASIEN DEFISIENSI GIZI (KEKURANGAN VITAMIN A).pptx
7. ASUHAN GIZI PADA PASIEN DEFISIENSI GIZI (KEKURANGAN VITAMIN A).pptx7. ASUHAN GIZI PADA PASIEN DEFISIENSI GIZI (KEKURANGAN VITAMIN A).pptx
7. ASUHAN GIZI PADA PASIEN DEFISIENSI GIZI (KEKURANGAN VITAMIN A).pptx
RioSeptora2
 
Rencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdf
Rencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdfRencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdf
Rencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdf
HadiSalmiBintiMuhamm
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Dadang Solihin
 
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKNImplementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Dokter Tekno
 
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
Iskandar Taran
 
KALA KARYA MTBS DAN GIBUR.pptx
KALA KARYA MTBS DAN GIBUR.pptxKALA KARYA MTBS DAN GIBUR.pptx
KALA KARYA MTBS DAN GIBUR.pptx
SriHusni1
 
LOKMIN MARET FIX.pptx
LOKMIN MARET FIX.pptxLOKMIN MARET FIX.pptx
LOKMIN MARET FIX.pptx
RAHMAT852661
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
temanna #LABEDDU
 
Remote Area
Remote AreaRemote Area
Remote Area
Tini Wartini
 

What's hot (20)

renstra dindikpora.pdf
renstra dindikpora.pdfrenstra dindikpora.pdf
renstra dindikpora.pdf
 
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanperpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
 
CLUB OLAHRAGA
CLUB OLAHRAGACLUB OLAHRAGA
CLUB OLAHRAGA
 
Permenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdf
Permenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdfPermenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdf
Permenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdf
 
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVLaporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
 
Pengantar media sosial untuk puskesmas
Pengantar media sosial untuk puskesmasPengantar media sosial untuk puskesmas
Pengantar media sosial untuk puskesmas
 
Standar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja akStandar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja ak
 
Rancangan aktualisasi ganesha Latsar CPNS 2019 Kabupaten Toraja
Rancangan aktualisasi ganesha Latsar CPNS 2019 Kabupaten TorajaRancangan aktualisasi ganesha Latsar CPNS 2019 Kabupaten Toraja
Rancangan aktualisasi ganesha Latsar CPNS 2019 Kabupaten Toraja
 
Bahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptx
Bahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptxBahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptx
Bahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptx
 
Rancangan aktualisasi kegiatan
Rancangan aktualisasi kegiatanRancangan aktualisasi kegiatan
Rancangan aktualisasi kegiatan
 
7. ASUHAN GIZI PADA PASIEN DEFISIENSI GIZI (KEKURANGAN VITAMIN A).pptx
7. ASUHAN GIZI PADA PASIEN DEFISIENSI GIZI (KEKURANGAN VITAMIN A).pptx7. ASUHAN GIZI PADA PASIEN DEFISIENSI GIZI (KEKURANGAN VITAMIN A).pptx
7. ASUHAN GIZI PADA PASIEN DEFISIENSI GIZI (KEKURANGAN VITAMIN A).pptx
 
Rencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdf
Rencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdfRencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdf
Rencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdf
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
 
Kasus obesitas anak
Kasus obesitas anakKasus obesitas anak
Kasus obesitas anak
 
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKNImplementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
 
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
 
KALA KARYA MTBS DAN GIBUR.pptx
KALA KARYA MTBS DAN GIBUR.pptxKALA KARYA MTBS DAN GIBUR.pptx
KALA KARYA MTBS DAN GIBUR.pptx
 
LOKMIN MARET FIX.pptx
LOKMIN MARET FIX.pptxLOKMIN MARET FIX.pptx
LOKMIN MARET FIX.pptx
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
 
Remote Area
Remote AreaRemote Area
Remote Area
 

Viewers also liked

Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2)
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2)Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2)
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2)
Sinergi Foundation
 
Sinergi pelayanan masyarakat (3)
Sinergi pelayanan masyarakat (3)Sinergi pelayanan masyarakat (3)
Sinergi pelayanan masyarakat (3)
Sinergi Foundation
 
Proses mendapatkan bpjs
Proses mendapatkan bpjsProses mendapatkan bpjs
Proses mendapatkan bpjs
nur famiah
 
Pelayanan publik-di-pdam
Pelayanan publik-di-pdamPelayanan publik-di-pdam
Pelayanan publik-di-pdam
Yuhanna Maurits
 
Sop upt terminal bandung
Sop upt terminal bandungSop upt terminal bandung
Sop upt terminal bandung
Kukuh Setiawan
 
Analisa distribusi air pdam surakarta
Analisa distribusi air pdam surakartaAnalisa distribusi air pdam surakarta
Analisa distribusi air pdam surakarta
agusirsyadialvan
 
Standar pelayanan publik ( s p p ) point
Standar pelayanan publik ( s p p ) pointStandar pelayanan publik ( s p p ) point
Standar pelayanan publik ( s p p ) point
Kukuh Setiawan
 
Program usila di puskesmas
Program usila di puskesmasProgram usila di puskesmas
Program usila di puskesmas
Joni Iswanto
 
Aprendizaje por-proyectos-1202497640884177-5 (8)
Aprendizaje por-proyectos-1202497640884177-5 (8)Aprendizaje por-proyectos-1202497640884177-5 (8)
Aprendizaje por-proyectos-1202497640884177-5 (8)
angelronco93
 
Multiculturalidad en la escuela
Multiculturalidad en la escuelaMulticulturalidad en la escuela
Multiculturalidad en la escuela
angelronco93
 
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaForum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Gunawan Wicaksono
 
Pembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uuk
Pembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uukPembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uuk
Pembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uuk
Firza Rizqi Pambudi
 
Posyandu & posbindu
Posyandu & posbinduPosyandu & posbindu
Posyandu & posbindu
Baiti Janah
 
Geopolitik (modul etika, profesional dan humaniora)
Geopolitik (modul etika, profesional dan humaniora)Geopolitik (modul etika, profesional dan humaniora)
Geopolitik (modul etika, profesional dan humaniora)
fikri asyura
 
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Vina R Ipina
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
PELAYANAN LANSIA YANG BERKAITAN DENGAN KESEHATAN REPRODUKSI DI MASYARAKAT
PELAYANAN LANSIA    YANG BERKAITAN DENGANKESEHATAN REPRODUKSI DI MASYARAKATPELAYANAN LANSIA    YANG BERKAITAN DENGANKESEHATAN REPRODUKSI DI MASYARAKAT
PELAYANAN LANSIA YANG BERKAITAN DENGAN KESEHATAN REPRODUKSI DI MASYARAKAT
ikemaharaniw
 

Viewers also liked (20)

Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2)
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2)Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2)
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2)
 
Sinergi pelayanan masyarakat (3)
Sinergi pelayanan masyarakat (3)Sinergi pelayanan masyarakat (3)
Sinergi pelayanan masyarakat (3)
 
Proses mendapatkan bpjs
Proses mendapatkan bpjsProses mendapatkan bpjs
Proses mendapatkan bpjs
 
Pelayanan publik-di-pdam
Pelayanan publik-di-pdamPelayanan publik-di-pdam
Pelayanan publik-di-pdam
 
Makalah pelayanan publik STIP WUNA
Makalah pelayanan publik STIP WUNA Makalah pelayanan publik STIP WUNA
Makalah pelayanan publik STIP WUNA
 
Sop upt terminal bandung
Sop upt terminal bandungSop upt terminal bandung
Sop upt terminal bandung
 
Analisa distribusi air pdam surakarta
Analisa distribusi air pdam surakartaAnalisa distribusi air pdam surakarta
Analisa distribusi air pdam surakarta
 
Puskesmas santun Lansia
Puskesmas santun LansiaPuskesmas santun Lansia
Puskesmas santun Lansia
 
Standar pelayanan publik ( s p p ) point
Standar pelayanan publik ( s p p ) pointStandar pelayanan publik ( s p p ) point
Standar pelayanan publik ( s p p ) point
 
Program usila di puskesmas
Program usila di puskesmasProgram usila di puskesmas
Program usila di puskesmas
 
Aprendizaje por-proyectos-1202497640884177-5 (8)
Aprendizaje por-proyectos-1202497640884177-5 (8)Aprendizaje por-proyectos-1202497640884177-5 (8)
Aprendizaje por-proyectos-1202497640884177-5 (8)
 
Multiculturalidad en la escuela
Multiculturalidad en la escuelaMulticulturalidad en la escuela
Multiculturalidad en la escuela
 
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaForum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
 
Pembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uuk
Pembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uukPembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uuk
Pembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uuk
 
Posyandu & posbindu
Posyandu & posbinduPosyandu & posbindu
Posyandu & posbindu
 
Posbindu ptm dr anjang
Posbindu ptm dr anjangPosbindu ptm dr anjang
Posbindu ptm dr anjang
 
Geopolitik (modul etika, profesional dan humaniora)
Geopolitik (modul etika, profesional dan humaniora)Geopolitik (modul etika, profesional dan humaniora)
Geopolitik (modul etika, profesional dan humaniora)
 
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
 
PELAYANAN LANSIA YANG BERKAITAN DENGAN KESEHATAN REPRODUKSI DI MASYARAKAT
PELAYANAN LANSIA    YANG BERKAITAN DENGANKESEHATAN REPRODUKSI DI MASYARAKATPELAYANAN LANSIA    YANG BERKAITAN DENGANKESEHATAN REPRODUKSI DI MASYARAKAT
PELAYANAN LANSIA YANG BERKAITAN DENGAN KESEHATAN REPRODUKSI DI MASYARAKAT
 

Similar to Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kerja WNA di Indonesia Menurut Permenkes No.67/2013

Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)
Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)
Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)
RS JMC
 
STR
STR STR
Uji kompetensi dan Registrasi Tenaga Gizi
Uji kompetensi dan Registrasi Tenaga GiziUji kompetensi dan Registrasi Tenaga Gizi
Uji kompetensi dan Registrasi Tenaga Gizi
Manji Lala
 
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptxDR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
Nikmal6
 
PPT Materi Praktik Kep. Mandiri - PELAYANAN.pptx
PPT Materi Praktik Kep. Mandiri - PELAYANAN.pptxPPT Materi Praktik Kep. Mandiri - PELAYANAN.pptx
PPT Materi Praktik Kep. Mandiri - PELAYANAN.pptx
Bagus945595
 
Kb1 etik dan legal praktik keperawatan pasien dengan prosedur sd
Kb1 etik dan legal praktik keperawatan pasien dengan prosedur sdKb1 etik dan legal praktik keperawatan pasien dengan prosedur sd
Kb1 etik dan legal praktik keperawatan pasien dengan prosedur sd
pjj_kemenkes
 
Standar pelayanan icu
Standar pelayanan icuStandar pelayanan icu
Standar pelayanan icu
Ullank Stira
 
KEL.3_Sistem Legislasi Tenaga Kesehatan.pptx
KEL.3_Sistem Legislasi Tenaga Kesehatan.pptxKEL.3_Sistem Legislasi Tenaga Kesehatan.pptx
KEL.3_Sistem Legislasi Tenaga Kesehatan.pptx
Hijazh Pratama
 
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdfManajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
SyarifahRahma2
 
PERMENKES 46/2015
PERMENKES 46/2015PERMENKES 46/2015
PERMENKES 46/2015
IndiSusanti
 
Aspek legal praktek perawat
Aspek legal praktek perawatAspek legal praktek perawat
Aspek legal praktek perawat
Joni Iswanto
 
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran IndonesiaMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Gina Rothera
 
1. Etiko Legal Keperawatan.pptx
1. Etiko Legal Keperawatan.pptx1. Etiko Legal Keperawatan.pptx
1. Etiko Legal Keperawatan.pptx
Hendy Rahman
 
Narasi RUU Kesehatan.pdf
Narasi RUU Kesehatan.pdfNarasi RUU Kesehatan.pdf
Narasi RUU Kesehatan.pdf
PUTRA ADI IRAWAN
 
Peran PMIK.pptx
Peran PMIK.pptxPeran PMIK.pptx
Peran PMIK.pptx
destriRani
 
Penyelenggaraan Kredensial.pptx
Penyelenggaraan Kredensial.pptxPenyelenggaraan Kredensial.pptx
Penyelenggaraan Kredensial.pptx
SilvianaHendrawati
 
Pedoman p2 kb re sertifikasi ortotis prostetis rev2016-1
Pedoman p2 kb re sertifikasi  ortotis prostetis rev2016-1Pedoman p2 kb re sertifikasi  ortotis prostetis rev2016-1
Pedoman p2 kb re sertifikasi ortotis prostetis rev2016-1
sisy bania
 
uu292004.pdf
uu292004.pdfuu292004.pdf
uu292004.pdf
qcomsamedic
 
Proposal skripsi analisis kualitas pelayanan
Proposal skripsi analisis kualitas pelayananProposal skripsi analisis kualitas pelayanan
Proposal skripsi analisis kualitas pelayanan
susisusanti87
 

Similar to Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kerja WNA di Indonesia Menurut Permenkes No.67/2013 (20)

Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)
Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)
Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)
 
STR
STR STR
STR
 
Uji kompetensi dan Registrasi Tenaga Gizi
Uji kompetensi dan Registrasi Tenaga GiziUji kompetensi dan Registrasi Tenaga Gizi
Uji kompetensi dan Registrasi Tenaga Gizi
 
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptxDR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
 
PPT Materi Praktik Kep. Mandiri - PELAYANAN.pptx
PPT Materi Praktik Kep. Mandiri - PELAYANAN.pptxPPT Materi Praktik Kep. Mandiri - PELAYANAN.pptx
PPT Materi Praktik Kep. Mandiri - PELAYANAN.pptx
 
Kb1 etik dan legal praktik keperawatan pasien dengan prosedur sd
Kb1 etik dan legal praktik keperawatan pasien dengan prosedur sdKb1 etik dan legal praktik keperawatan pasien dengan prosedur sd
Kb1 etik dan legal praktik keperawatan pasien dengan prosedur sd
 
Standar pelayanan icu
Standar pelayanan icuStandar pelayanan icu
Standar pelayanan icu
 
KEL.3_Sistem Legislasi Tenaga Kesehatan.pptx
KEL.3_Sistem Legislasi Tenaga Kesehatan.pptxKEL.3_Sistem Legislasi Tenaga Kesehatan.pptx
KEL.3_Sistem Legislasi Tenaga Kesehatan.pptx
 
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdfManajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
Manajemen Penggunaan Obat MPO dr Trijo.pdf
 
PERMENKES 46/2015
PERMENKES 46/2015PERMENKES 46/2015
PERMENKES 46/2015
 
Aspek legal praktek perawat
Aspek legal praktek perawatAspek legal praktek perawat
Aspek legal praktek perawat
 
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran IndonesiaMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
 
1. Etiko Legal Keperawatan.pptx
1. Etiko Legal Keperawatan.pptx1. Etiko Legal Keperawatan.pptx
1. Etiko Legal Keperawatan.pptx
 
Narasi RUU Kesehatan.pdf
Narasi RUU Kesehatan.pdfNarasi RUU Kesehatan.pdf
Narasi RUU Kesehatan.pdf
 
Peran PMIK.pptx
Peran PMIK.pptxPeran PMIK.pptx
Peran PMIK.pptx
 
Penyelenggaraan Kredensial.pptx
Penyelenggaraan Kredensial.pptxPenyelenggaraan Kredensial.pptx
Penyelenggaraan Kredensial.pptx
 
Pedoman p2 kb re sertifikasi ortotis prostetis rev2016-1
Pedoman p2 kb re sertifikasi  ortotis prostetis rev2016-1Pedoman p2 kb re sertifikasi  ortotis prostetis rev2016-1
Pedoman p2 kb re sertifikasi ortotis prostetis rev2016-1
 
uu292004.pdf
uu292004.pdfuu292004.pdf
uu292004.pdf
 
Proposal skripsi analisis kualitas pelayanan
Proposal skripsi analisis kualitas pelayananProposal skripsi analisis kualitas pelayanan
Proposal skripsi analisis kualitas pelayanan
 
Uu 29 2004
Uu 29 2004Uu 29 2004
Uu 29 2004
 

Recently uploaded

Epidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSI
Epidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSIEpidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSI
Epidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSI
AlbertH72
 
tromboemboli vena - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tromboemboli vena - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtromboemboli vena - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tromboemboli vena - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SilviaIhda
 
power pont pendidikan karakter mata kuliah humaniora
power pont pendidikan karakter mata kuliah humaniorapower pont pendidikan karakter mata kuliah humaniora
power pont pendidikan karakter mata kuliah humaniora
StepianaNadea
 
MATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
MATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHATMATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
MATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
athirah40
 
548334260-Jenis-jenis-Simplisia-Karakteristik-Makroskopis-Dan-Mikroskopis-Sim...
548334260-Jenis-jenis-Simplisia-Karakteristik-Makroskopis-Dan-Mikroskopis-Sim...548334260-Jenis-jenis-Simplisia-Karakteristik-Makroskopis-Dan-Mikroskopis-Sim...
548334260-Jenis-jenis-Simplisia-Karakteristik-Makroskopis-Dan-Mikroskopis-Sim...
nadyahermawan
 
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.ppt
PERILAKU HIDUP BERSIHDAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.pptPERILAKU HIDUP BERSIHDAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.ppt
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.ppt
novi817167
 
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI SEKOLAH
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI SEKOLAHPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI SEKOLAH
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI SEKOLAH
MarisaIsma1
 
Pola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baik
Pola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baikPola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baik
Pola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baik
FSOMedic
 
Rangkuman 1 - Tabel Duh Tubuh Wanita 1-2
Rangkuman 1 - Tabel Duh Tubuh Wanita 1-2Rangkuman 1 - Tabel Duh Tubuh Wanita 1-2
Rangkuman 1 - Tabel Duh Tubuh Wanita 1-2
annisafebrieza3
 
MATERI MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptx
MATERI  MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptxMATERI  MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptx
MATERI MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptx
milaintan
 
Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...
Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...
Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...
FATMAWATIMADYA
 
Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptx
Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptxMekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptx
Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptx
pkmgandrungmangu1
 
KLASTER 2 DAN 3 KESMAS dalam upaya8.pptx
KLASTER 2 DAN 3 KESMAS dalam upaya8.pptxKLASTER 2 DAN 3 KESMAS dalam upaya8.pptx
KLASTER 2 DAN 3 KESMAS dalam upaya8.pptx
DanikFahmi1
 
Presentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptx
Presentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptxPresentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptx
Presentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptx
ssuserdbc1db1
 
1. Kebijakan Posyandu Integrasi Layanan Primer.pptx
1. Kebijakan Posyandu Integrasi Layanan Primer.pptx1. Kebijakan Posyandu Integrasi Layanan Primer.pptx
1. Kebijakan Posyandu Integrasi Layanan Primer.pptx
AnindyaPutriH
 
Penyuluhan POWER_POINT_Pola hidup bersih dan sehat.ppt
Penyuluhan POWER_POINT_Pola hidup bersih dan sehat.pptPenyuluhan POWER_POINT_Pola hidup bersih dan sehat.ppt
Penyuluhan POWER_POINT_Pola hidup bersih dan sehat.ppt
HamdanRakha
 
Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...
Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...
Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...
ssuser4219cb
 
Arthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxArthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SilviaIhda
 
kesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAH
kesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAHkesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAH
kesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAH
YasirHuseinNasution1
 
INFERTILITAS primer dan sekunder pada manusia
INFERTILITAS primer dan sekunder pada manusiaINFERTILITAS primer dan sekunder pada manusia
INFERTILITAS primer dan sekunder pada manusia
dianmaulinda
 

Recently uploaded (20)

Epidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSI
Epidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSIEpidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSI
Epidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSI
 
tromboemboli vena - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tromboemboli vena - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtromboemboli vena - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tromboemboli vena - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
power pont pendidikan karakter mata kuliah humaniora
power pont pendidikan karakter mata kuliah humaniorapower pont pendidikan karakter mata kuliah humaniora
power pont pendidikan karakter mata kuliah humaniora
 
MATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
MATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHATMATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
MATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
 
548334260-Jenis-jenis-Simplisia-Karakteristik-Makroskopis-Dan-Mikroskopis-Sim...
548334260-Jenis-jenis-Simplisia-Karakteristik-Makroskopis-Dan-Mikroskopis-Sim...548334260-Jenis-jenis-Simplisia-Karakteristik-Makroskopis-Dan-Mikroskopis-Sim...
548334260-Jenis-jenis-Simplisia-Karakteristik-Makroskopis-Dan-Mikroskopis-Sim...
 
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.ppt
PERILAKU HIDUP BERSIHDAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.pptPERILAKU HIDUP BERSIHDAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.ppt
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.ppt
 
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI SEKOLAH
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI SEKOLAHPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI SEKOLAH
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI SEKOLAH
 
Pola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baik
Pola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baikPola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baik
Pola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baik
 
Rangkuman 1 - Tabel Duh Tubuh Wanita 1-2
Rangkuman 1 - Tabel Duh Tubuh Wanita 1-2Rangkuman 1 - Tabel Duh Tubuh Wanita 1-2
Rangkuman 1 - Tabel Duh Tubuh Wanita 1-2
 
MATERI MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptx
MATERI  MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptxMATERI  MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptx
MATERI MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptx
 
Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...
Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...
Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...
 
Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptx
Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptxMekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptx
Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptx
 
KLASTER 2 DAN 3 KESMAS dalam upaya8.pptx
KLASTER 2 DAN 3 KESMAS dalam upaya8.pptxKLASTER 2 DAN 3 KESMAS dalam upaya8.pptx
KLASTER 2 DAN 3 KESMAS dalam upaya8.pptx
 
Presentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptx
Presentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptxPresentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptx
Presentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptx
 
1. Kebijakan Posyandu Integrasi Layanan Primer.pptx
1. Kebijakan Posyandu Integrasi Layanan Primer.pptx1. Kebijakan Posyandu Integrasi Layanan Primer.pptx
1. Kebijakan Posyandu Integrasi Layanan Primer.pptx
 
Penyuluhan POWER_POINT_Pola hidup bersih dan sehat.ppt
Penyuluhan POWER_POINT_Pola hidup bersih dan sehat.pptPenyuluhan POWER_POINT_Pola hidup bersih dan sehat.ppt
Penyuluhan POWER_POINT_Pola hidup bersih dan sehat.ppt
 
Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...
Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...
Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...
 
Arthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxArthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
kesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAH
kesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAHkesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAH
kesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAH
 
INFERTILITAS primer dan sekunder pada manusia
INFERTILITAS primer dan sekunder pada manusiaINFERTILITAS primer dan sekunder pada manusia
INFERTILITAS primer dan sekunder pada manusia
 

Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kerja WNA di Indonesia Menurut Permenkes No.67/2013

  • 1. KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WNA DI INDONESIA PERMENKES NOMOR 67 TAHUN 2013 Nama:Mila Anisa NPM: 168020013
  • 3. Globalisasi→masuknya tenaga kesehatan (nakes)WNA Pelayanan kesehatan→unsur perdagangan jasa→regulasi bilateral&regional •ASEAN Economic Community (AEC) 2015—AFTA-AFAS Berpotensi: 1.Alih IPTEK&peningkatan daya saing nakes 2.Mengurangi peluang kerja nakes Indonesia 3.Mengancam ‘patient safety’ jika tidak sesuai standar pelayanan •Fakta: Kasus chiropraktik oleh dokter asing di jakarta menyebabkan korban jiwa Perlu penguatan ‘domestic regulation’ terhadap Tenaga Kerja WNA •Permenkes no.67/2013 menggantikan Permenkes no.317/menkes/per/III/2010
  • 4. DAMPAK GLOBALISASI Perdagangan barang dan jasa lintas negara Mobilitas mahasiswa dan dosen lintas negara Meningkatnya kompetisi antar negara dan antarinstitusi Kualitas tenaga kerja menentukan daya saing negara Standar kualifikasi dan kompatibilitas kualifikasi lintas negara
  • 6. TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN • ↙ angka kematian • ↙ angka kemiskinan • ↙ angka kesakitan Pencapaian MDG • ↗ aksespelayanan • Pelayanan ygterstruktur • Pelayanan yg efisien & efektif Implementasi JKN 13 Derajat kesehatan rakyat yg setinggi- tingginya ASEAN FREETRADE AREA(AFTA)
  • 7. TANTANGAN INDONESIA MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY 2015 Masuknya tenaga kerja asing tidak dapat dicegah di tahun 2015 Regulasi domestik negara- negara ASEAN terkaitpolitik Negaratujuan. Meningkatkan kualitas tenaga terampil
  • 9. PELUANG NAKES INDONESIA Tingginya tenaga bekerjake luar negeri Tingginya permintaan tenaga untuk bekerja ke luarnegeri Minat bekerja ke luar negeri yangcukup tinggi Karakteristik SDM Disukai oleh Negara lain Banyaknya Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang bertaraf internasional
  • 10. AEC-AFTA (2015) 1. Komitmen AFAS (ASEAN Framework Agreement on Service): a) Meminimalisasi hambatan terhadap penyediaan pelayanan jasa oleh profesional asing b) Penyediaan jasa pelayanan yang tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara 2. Mutual Recognition Arrangement (MRA): a) Nursing (2006): AJCCN (Asean Joint Coordinatin Comittee on Nursing) b) Medical Practitioner (2009): AJCCM (Asean Joint Coordinating Comittee on Medical Practitioner) c) Dental Practitioner (2009): AJCCD (Asean Joint Coordinating Comitte on Dentistry)
  • 12. 1.UNDANG-UNDANG: 2.UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3.UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4.UU nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 5.UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6.UU nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 7.UU nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 8.UU nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian PERATURAN PEMERINTAH No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Keimigrasian No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan No.41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian PERATURAN MENTERI Permenakertrans no.KEP-249/MEN/82 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Pada Sektor Kesehatan Sub Sektor Pelayanan Kesehatan Permenakertrans no.Kep-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Permenakertrans no.PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Permendagri no.49 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah Permendagri no.50 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah Permenkes no.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Permenkes no. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Permenkes no. 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Permenkes no.2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
  • 14. • Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang akan mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan • Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh Pemerintah • Pengguna TK-WNA, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah institusi, lembaga atau organisasi yang berbadan hukum dan telah memiliki izin mendayagunakan TK-WNA untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. • Penyelenggara Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh TKWNA, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan atau organisasi profesi yang menyelenggarakan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan. • Tenaga Kesehatan Pendamping yang selanjutnya disebut Pendamping adalah tenaga kesehatan Indonesia yang menerima alih teknologi dari TK-WNA dan memiliki kompetensi minimal yang setara dengan TK-WNA serta bertanggung jawab terhadap proses alih teknologi. • Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TK- WNA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pengguna untuk jangka waktu tertentu. • Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengguna tenaga kerja asing. • Surat Tanda Registrasi Sementara yang selanjutnya disingkat STR Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter/dokter gigi WNA atau oleh MTKI kepada tenaga kesehatan lain WNA yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kesehatan yang bersifat sementara di Indonesia.
  • 15. • Surat Tanda Registrasi Apoteker Khusus yang selanjutnya disingkat STRA Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KFN kepada Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia. • Surat tanda registrasi bersyarat yang selanjutnya disingkat STR Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis WNA atau oleh MTKI kepada tenaga kesehatan lain, D3 atau setara WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Indonesia. • Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan. • Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah/dinas kesehatan kebupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan profesi kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan. • Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau pun masyarakat. • Pendidikan dan Pelatihan kesehatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh TK-WNA dalam memberikan maupun mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan melalui intervensi pada manusia. • Alih teknologi dan alih keahlian adalah proses interaksi pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional TK- WNA kepada tenaga pendamping. • Penelitian kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang kesehatan melalui intervensi pada manusia.
  • 16. • Tim Koordinasi Perizinan pendayagunaan TK-WNA yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi adalan Tim yang mempunyai tugas menilai pemenuhan persyaratan pendayagunaan TKWNA. • Evaluasi kompetensi adalah proses penilaian dan penyesuaian kompetensi tenaga kesehatan WNA lulusan luar negeri agar memenuhi kebutuhan kompetensi yang tepat untuk melakukan kegiatan pendayagunaan TK-WNA di wilayah Indonesia. • Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja yang ditetapkan. • Adaptasi adalah kegiatan pembelajaran dan pengajaran (teaching and learning) bagi TK-WNA lulusan luar negeri berupa penyesuaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku profesional sesuai standar kompetensi masing-masing cabang ilmu yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia untuk dokter dan dokter gigi atau Komite Farmasi Nasional untuk apoteker atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia untuk tenaga kesehatan lain. • Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. • Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga untuk dan atas nama Menteri yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri atas unsur kementerian dan organisasi profesi kesehatan. • Komite Farmasi Nasional yang selanjutnya disingkat KFN adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan yang berfungsi untuk meningkatkan mutu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian • Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber manusia kesehatan. • Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  • 17. Rangkuman Isi & Perbedaan
  • 18. 23 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAYANAN KESEHATAN BAKTI SOSIAL PENELITIAN MENGATUR KEGIATAN TKWNA DI INDONESIA
  • 19. Perbedaan Permenkes Lama vs Baru Permenkes no.317/2010 • Pasal 1 Ketentuan umum/definisi • Pasal 5 Pendayagunaan TK-WNA meliputi: Pelatihan alih iptek, pelayanan Permenkes no.67/2013 • Pasal 1 Ketentuan umum/definisi BAB II (umum) • Pasal 2 Pendayagunaan TK-WNA meliputi: Pelayanan kesehatan, pendidikan & pelatihan, bakti sosial, penelitian • Pasal 3 Jenis TK-WNA: dokter, dokter gigi,nakes lainnya
  • 20. Permenkes no.317/2010 batasan pendayagunaan tidak dijelaskan Permenkes no.67/2013 • Pasal 4 Pemanfaatan iptek oleh Pendamping dengan kualifikasi tambahan yg harus diverifikasi & persetujuan dari kolegium • Pasal 5 Pendayagunaan TK-WNA dlm pelayanan hanya boleh dilakukan apabila kompetensi yg dimiliki oleh TK-WNA, belum dimiliki oleh nakes Indonesia/ telah dimiliki tapi dlm jumlah sedikit
  • 21. Permenkes no.317/2010 • Pasal 11 Penilaian persyaratan rekomendasi pengguna dilakukan Kemenkes, kepala dinkes kabupaten/kota&provinsi • Pasal 20 Masa kerja TK-WNA pemberi pelayanan dapat diperpanjang selama 1 tahun, permohonan maksimal 3 bulan sebelum akhir masa kerja Permenkes no.67/2013 • Pasal 6-8 Kualifikasi dan persyaratan TK- WNA(minimal spesialis&S1) • Pasal 9-13 Pengguna TK-WNA & Persyaratannya Penilaian persyaratan rekomendasi pengguna dilakukan tim koordinasi (Kemenkes,KKI,MTKI,KFN) • Pasal 14 Tata cara perpanjangan pendayagunaan TK- WNA Masa kerja dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, permohonan maksimal 1 bulan sebelum masa kerja
  • 22. Permenkes no.317/2010 • Pasal 15 Penyelenggara pelatihan: -institusi pendidikan nakes -RS pendidikan -organisasi profesi yg diakui pemerintah -RS non pendidikan bekerjasama dengan penyelenggara yg telah disebutkan • Pendidikan, penelitian,dan bakti sosial tidak ada aturannya Permenkes no.67/2013 • Pasal 15-16 Pendidikan & Pelatihan kesehatan Penyelenggara dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi yg bekerja sama • Pasal 17-20 Pendidikan • Pasal 21-24 Pelatihan • Pasal 25-28 Bakti sosial • Pasal 29-31 Penelitian
  • 23. Permenkes no.317/2010 Permenkes no.67/2013 • Pasal 32-34 Kualifikasi&persyaratan TK-WNA • Pasal 35 Perpanjangan pendayagunaan TK- WNA • Pasal 36-37 Hak & kewajiban pengguna • Pasal 38-39 Hak&kewajiban TK-WNA
  • 24. Permenkes no.317/2010 • Pasal 26 Pembinaan & pengawasan tidak mengikutsertakan KKI,KFN,MTKI, dan organisasi profesi Permenkes no.67/2013 • Pasal 40 Larangan • Pasal 41-43 Tugas&tanggung jawab pemerintah • Pasal 44-45 Pembinaan&pengawasan oleh tim koordinasi • Pasal 46-47 Ketentuan peralihan • Pasal48-49 penutup
  • 26. Kekuatan Permenkes no.67/2013 1. Lebih sesuai dengan perkembangan iptek dan menghadapi tantangan AEC 2015 di bidang kesehatan dibandingkan Permenkes no.317/2010 2. Optimalisasi pemanfaatan tenaga kesehatan dengan tetap memperhatikan pemenuhan nakes dalam negeri 3. Meningkatkan akses informasi dunia luar melalui kerja sama dengan lembaga luar negeri (pendidikan,penelitian,pelayanan,sosial) sehingga menghasilkan sdm berdaya saing
  • 27. Kelemahan Permenkes no.67/2013 1. Pemberlakuan peraturan dan persyaratan pendayagunaan TK-WNA belum tegas 2. Pembinaan dan pengawasan masih minim terhadap pendayagunaan TK-WNA di Indonesia (kasus chiropraktik) 3. Menurut UU,jaminan kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab negara, kini diserahkan pada mekanisme pasar dalam cara pandang kesehatan sebagai industri pada era MEA di sektor kesehatan
  • 28. Saran 1. Pemberlakuan peraturan dan persyaratan pendayagunaan TK-WNA harus dilakukan setegas mungkin 2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pendayagunaan TK-WNA di Indonesia
  • 30. No Pertanyaan Ya Tidak Ragu-ragu 1 Apakah anda mengetahui isi komitmen AFAS dan MRA? 2 8 - 2 Apakah anda mengetahui tentang Permenkes no.67/2013 - 10 -