1. Pemerintah berkewajiban meningkatkan konsumsi pangan masyarakat dengan menetapkan target konsumsi, menyediakan pangan bergizi seimbang, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi 2. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk perbaikan gizi melalui pengayaan gizi pangan, persyaratan komposisi gizi pangan olahan, pemenuhan gizi kelompok rentan, dan peningkatan konsumsi hasil

1. OLEH:
SEPTY NORA
1611226001
GIZI I-B

2. 1. PENGERTIAN
2. DETERMINAN KONSUMSI PANGAN
3. PENERAPAN SISTEM PANGAN DAN GIZI
2

3. Konsumsi Pangan adalah
Jumlah makanan dan minuman yang dimakan atau
diminum penduduk/seseorang dalam satuan gram per
kapita per hari.
Masalah Pangan adalah
Keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan
perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi
kebutuhan pangan dan keamanan pangan
3

4.  Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan
aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
umumnya bersifat kronis yang meliputi aspek fisik,
ekonomi, dan sosial.
 Aspek fisik berupa infrastruktur jalan dan pasar, dan
 aspek konomi berupa daya beli yang masih rendah
karena kemiskinan dan pengangguran,serta
 aspek sosial berupa tingkat pendidikan yang rendah.
 Permasalahan lain yang menyangkut konsumsi
pangan adalah masih adanya budaya dalam
masyarakat yang terkait dengan pantangan
makanan dan kepercayaan yang bertentangan
dengan gizi dan kesehatan.
4

5. Masalah pangan antara lain :
 Menyangkut ketersediaan pangan & kerawanan konsumsi
pangan
 Kerawanan konsumsi pangan dipengaruhi oleh kemiskinan,
pendidikan & adat/kepercayaanyg terkait dg tabu makan.
Masalah gizi mencakup malnutrisi :
 Kekurangan gizi & kelebihan gizi
5

6. Konsumsi Pangan
Preferensi Pangan
Karakteristik Individu Karakteristik Pangan Karakteristik Lingkungan
• Umur jenis kelamin
• Pedidikan, pengetahuan
gizi
• Pendapatan
• Keterampilan memasak
• kesehatan
• Musim
• Pekerjaan, mobilitas
• Perpindahan Penduduk
• Jumlah keluarga
• Stratifikasi sosial
• Interaksi sosial
• Rasa, rupa, tekstur
• Harga
• Tipe makanan, bentuk
• Bumbu
• Kombinasi pangan
6

7.  Preferensi Makanan merupakan sikap seseorang untuk suka atau tidak
suka terhadap makanan (Suharjo, 1989)
 Preferensi terhadap makanan dipengaruhi oleh sifat organoleptik
makanan, metode persiapan makanan, penyerapan makanan dan
ketersediaan makanan, selain itu dipengaruhi pendapatan (Sanjur, 1995)
dan (Drewnowsk, 1999)
 Menurut Elizabeth dan Sanjur (1981)dalam Suharjo (1989) ada 3 faktor
utama yang mempengaruhi konsumsi pangan yaitu : a). Karakteristik
individu, b). Karakteristik makanan/pangan, dan c). Karakteristik
lingkungan, 3 faktor tsb akan mempengaruhi preferensi seseorang
terhadap makanan yang akhirnya mempengaruhi konsumsi pangan.
7

8.  Keragaman budaya terkait pangan tercermin dari keanekaragaman
kebiasaan makan masyarakat. Kebiasaan makan
individu/keluarga/masyarakat merupakan salah satu manifestasi
kebudayaan yang disebut life style (gaya hidup).
 Kebiasaan makan merupakan hasil dari interaksi antara berbagai
faktor sosial, budaya dan lingkungan.
 Jadi, Kebiasaan makan termasuk pola konsumsi makan yang
bersifat dinamis dan selalu mengalami proses perubahan karena
dipengaruhi berbagai faktor tersebut
8

9. 1. Pemberian makanan tambahan (PMT)
2. Pendidikan Gizi (Edukasi Gizi)
3. Fortifikasi
4. Makanan Formula
5. Subsidi Harga
6. Produksi Pertanian
7. Program Terpadu
9

10.  Makanan tambahan yang berikan berfungsi untuk menutupi
kekurangan beberapa zat gizi pada golongan rawan (anak prasekolah,
ibu hamil dan ibu menyusui). Pemberian makanan tambahan didasari
atas pertimbangan:
 Bagi keluarga yang miskin diberikan cuma-cuma atau dengan harga
yang sangat murah agar lebih dapat terjangkau.
 Bagi golongan rawan disertai dengan pendidikan gizi untuk mengatasi
masalah tabu/pantangan yang menyebabkan beberapa zat gizi tidak
dikonsumsi.
10

11. Intervensi ditujukan untuk meningkatkan
penggunaan bahan makanan yang bergizi
tinggi yang tersedia di lingkungan. Di
samping itu juga bertujuan memperbaiki
cara pengolahan makanan yang kurang
baik dll yang ada di masyarakat.
11

12. Berikut ini merupakan beberapa contoh mengenai
pendidikan gizi yang biasa diberikan kepada masyarakat:
1) Pemberian penyuluhan kepada ibu mengenai pentingnya
ASI
2) Pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai
manfaat diversifikasi pangan dalam status gizi
3) Pemberian penyuluhan mengenai konsep gizi seimbang
kepada masyarakat
4) Pemberian penyuluhan kepada para ibu mengenai
manfaat pemberian makanan tambahan pada anak-anak
yang masih menyusun
12

13.  Intervensi ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah
kekurangan zat-zat gizi tertentu dalam makanan sehari-
hari. Penambahan zat gizi tersebut dilakukan pada bahan
makanan yang banyak dikonsumsi. Zat gizi yang
ditambahkan umumnya adalah vitamin dan mineral.
 Intervensi ini bertujuan menciptakan makanan campuran
untuk anak berumur 6 sampai 36 bulan. Makanan
tersebut dapat dibuat sendiri di rumah atau diproduksi
oleh pabrik. Intervensi ini perlu diikuti dengan
pendidikan gizi seperti pada PMT.
13

14.  Intervensi ini dilakukan dengan memberi subsidi
kepada konsumen bahan makanan tertentu.
Diharapkan kelompok sasaran dapat mengkonsumsi
zat gizi yang diperlukan.
 Subsidi dapat diberikan dalam berbagai bentuk yaitu
melalui pengendalian harga, kupon makanan, dll.
Bahan makanan yang disubsidi biasanya makanan
pokok, makanan formula, bahan makanan yang
difortifikasi.
14

15.  Dari segi intervensi gizi, intervensi ini bertujuan
meningkatkan ketersediaan pangan bagi golongan
rawan. Dampak perbaikan gizi dapat dicapai melalui
peningkatan produksi pangan, peningkatan penghasilan
petani kecil dan buruh tani atau melalui harga pangan
yang dikonsumsi
15

16.  Keadaan gizi erat hubungannya dengan kesehatan yaitu melalui
pengaruh sinergis dari penyakit infeksi dan kurang gizi. Di
samping itu status gizi juga berkaitan dengan variabel-variabel
kependudukan. Akhir-akhir ini telah disadari bahwa perbaikan
gizi, kesehatan lingkungan dan masalah-masalah demografi
memerlukan upaya yang terpadu.
 Di samping intervensi-intervensi di atas yang besifat jangka
panjang, masih ada intervensi jangka pendek seperti pemberian
kapsul vitamin A untuk penanggulangan masalah kurang vitamin
A (KVA).
16

17. Bagian Kesatu Konsumsi Pangan Pasal 59
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan
pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat
melalui:
a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per
kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman,
dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan
budaya masyarakat; dan
c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat
dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi
seimbang, bermutu, dan aman.
17

18. 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
berkewajiban mewujudkan penganeka-
ragaman konsumsi pangan untuk memenuhi
kebutuhan gizi masyarakat & mendukung
hidup sehat, aktif dan produktif;
2. Penganekaragaman Konsumsi pangan
(dalam ayat 1) dDiarahkan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat dan
membudayakan pola konsumsi pangan yang
B2SA sesuai potensi dan kearifan lokal.
18

19. 1. Pemerintah menetapkan kebijakan di bidang Gizi untuk perbaikan
status Gizi masyarakat.
2. Kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
A. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan Gizi
Pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi
kekurangan atau penurunan status Gizi masyarakat;
B. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan
untuk meningkatkan kandungan Gizi Pangan Olahan
tertentu yang diperdagangkan;
C. pemenuhan kebutuhan Gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi,
balita, dan kelompok rawan Gizi lainnya; dan
D. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan,
sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan
dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
19

20. QUESTION?
20

21. BAPPENAS, 2011, Rencana Aksi Nasional Pangan dan
Gizi 2011-2015.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012
Tentang Pangan
Yayuk Farida Baliwati dan Siti Madanijah. 2013. Bahan
Ajar Mata Kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Departemen
Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut
Pertanian Bogor.
21