Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
More Related Content
Similar to PERAN STRATEGIS KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DALAM AKSELERASI DIVERSIFIKASI PANGAN DENGAN BAHAN PANGAN LOKAL DI KABUPATEN SUKABUMI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
PERAN STRATEGIS KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DALAM AKSELERASI DIVERSIFIKASI PANGAN DENGAN BAHAN PANGAN LOKAL DI KABUPATEN SUKABUMI
1. PERAN STRATEGIS KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DALAM AKSELERASI DIVERSIFIKASI PANGAN DENGAN BAHAN
PANGAN LOKAL DI KABUPATEN SUKABUMI
Disampaikan dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022
YANA CHEFIANA
KEPALA BIDANG SARANA PRODUKSI PETERNAKAN
DINAS PETERNAKAN KAB. SUKABUMI
2. Pemicu Perang
antar bangsa
adalah Konflik
perebutan
Sumberdaya AIR,
ENERGI dan
PANGAN
KERAWANAN &
KELANGKAAN
PANGAN
KRISIS EKONOMI
STABILITAS
NASIONAL (Sosial dan
Politik)
Pangan merupakan
kebutuhan dasar
utama bagi manusia
yang harus dipenuhi
setiap saat. Hak untuk
memperoleh
pangan
merupakan salah
satu hak asasi
manusia,
sebagaimana
tertuang dalam
pasal 27 UUD
1945 maupun
dalam Deklarasi
Roma (1996).
Undang–undang
Republik
Indonesia Nomor
18 Tahun 2012
tentang Pangan,
pangan
mempunyai arti
dan peran yang
sangat penting
bagi kehidupan
suatu bangsa.
LATAR BELAKANG
3. KEWENANGAN
• Penyelenggaraan Pangan
berdasarkan Kedaulatan dan
Kemandirian
• Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
• Penanganan Kerawanan Pangan
• Keamanan Pangan
ASPEK
• Ketersediaan Pangan
• Kerawanan Pangan
• Distribusi Pangan
• Penyediaan Cadangan Pangan
• Penganekaragaman Konsumsi Pangan
• Penanganan Keamanan Pangan
• Kelembagaan Ketahanan Pangan
• Manajemen Ketahanan Pangan
DINAS KETAHANAN PANGAN
Pemerintah Kabupaten Sukabumi serius menangani masalah ketahanan
pangan tergambarkan dengan adanya Dinas Ketahanan Pangan, serta ;
• Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014
tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
• Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan Daerah.
4. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Penampungan hasil panen komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ketika panen
raya.
2. Cadangan pangan pemerintah untuk menghadapi masa krisis pangan.
3. Pengawetan hasil panen pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Lahan pangan abadi sebagai sumber pangan milik pemerintah daerah.
5. Kolaborasi antar dinas untuk mewujudkan ketahanan pangan.
6. Diversifikasi pangan dengan bahan pangan lokal sebagai sumber energi.
7. Banyak wilayah yang rentan rawan pangan
8. Belum meratanya jaringan distribusi dan aksesibilitas pangan
9. Belum optimalnya kesadaran konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan
aman.
10. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
11. Pengawasanperedaran pangan segar asal tumbuhan di masyarakat.
5. Bidang Sumber Daya Ekonomi dan
Pengendalian Kerawanan Pangan :
1) Belum adanya langkah kongkrit
untuk menampung hasil panen raya
ketika harga komoditi pertanian,
perkebunan, peternakan dan perikanan
murah dan menjualnya ketika harga
stabil.
2) Belum adanya lahan pangan abadi
sebagai sumber pangan milik
pemerintah daerah.
3) Rendahnya kolaborasi antar dinas
untuk mewujudkan ketahanan pangan
karena terbatasnya pembiayaan dan
kurangnya sinkronisasi target kinerja.
4) Masih banyak wilayah yang rentan
rawan pangan
5) Tingginya alih fungsi lahan pertanian,
tingginya pembangunan sektor non
pertanian dan tidak diimbangi dengan
pembangunan pertanian yang tinggi
pula
a)Bidang Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat :
b)1) Masih kurangnya ketersediaan
cadangan pangan pemerintah untuk
menghadapi masa krisis pangan.
c)2) Belum adanya kegiatan pengawetan
hasil panen pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan yang dijual
untuk jangka waktu yang panjang.
d)3) Rendahnya diversifikasi pangan
dengan bahan pangan lokal sebagai
sumber energi.
e)4) Belum meratanya jaringan distribusi
dan aksesibilitas pangan
f)5) Belum optimalnya kesadaran
konsumsi pangan masyarakat yang
beragam, bergizi, seimbang dan aman,
masih ada daerah yang terindikasi rawan
pangan yang menimbulkan kurang gizi
terutama gizi buruk bagi balita (stunting).
a)Bidang Keamanan Pangan :
b)1) Belum optimalnya kesadaran
konsumsi pangan masyarakat yang
beragam, bergizi, seimbang dan aman,
masih ada daerah yang terindikasi rawan
pangan yang menimbulkan kurang gizi
terutama gizi buruk bagi balita (stunting).
c)2) Kurang terawasinya pengawasan
peredaran pangan segar asal tumbuhan
di masyarakat.
IDENTIFIKASI MASALAH
IDENTIFIKASI MASALAH
8. SOLUSI / INOVASI
Diversifikasi pangan dengan bahan pangan lokal sebagai sumber energi
1. Memilih bahan pangan local yang mudah ditanam dan mudah diperoleh
2. Bahan pangan yang diolah memiliki kandungan gizi yang cukup
3. Bahan Pangan local diolah menjadi bahan yang bisa disajikan lebih menarik
4. Fasilitasi Pengemasan, PIRT, alat mesin, AKG, HAKI di fasilitasi pemerintah
5. Propaganda melalui media social FB, IG, Twitter, website dan Pamplet
6. Kampanye one day no rice dengan memanfaatkan bahan pangan local sebagai
pengganti
GERUBI = BURGER UBI
LUPIS SUER = BOLU PISANG SUMBER
ENERGI
HAMPANG = HANJELI ALTERNATIF
SUMBER PANGAN
NUTU = NUGGET TERUBUK
IP3L Ketapang = Inovasi Pengolahan Produk
Pangan Lokal Meningkatkan Ketahanan Pangan
9. 1. Diversifikasi pangan dengan bahan pangan lokal sebagai sumber energi.
2. Lahan pangan abadi sebagai sumber pangan milik pemerintah daerah.
3. Menampung hasil panen raya ketika harga komoditi pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan murah dan menjualnya ketika harga stabil bekerjasama
dengan Perumda ASM.
4. Kegiatan pengawetan hasil panen pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
yang dijual untuk jangka waktu yang panjang.
5. Penanganan daerah rentan rawan pangan dengan perangkat daerah primer ( Dinas
Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian)
6. Meningkatkan kesadaran konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi,
seimbang dan aman, u n t u k m e n g a t a s i daerah yang terindikasi rawan pangan
yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting).
11. 1. “Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil
mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor
dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau
(gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali
agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.” (QS. Yusuf/12: