Seminar ini membahas strategi penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dengan mengembangkan komoditas unggulan. Dibahas tantangan ketahanan pangan seperti pertumbuhan penduduk dan tekanan globalisasi serta rekomendasi seperti meningkatkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang berkelanjutan.

1. SEMINAR FORUM SANKRI “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara Samarinda, 2008

2. Tim PenyusunBidangKajianPKP2A III LAN Samarinda Tri Widodo W. Utomo SitiZakiyah Said Fadhil AndiWahyudi FaniHeruWismono Rustan A Maria AP Sari Tri NoorAzizah LanyErinda R BethaMiranti A

3. Definisi FAO (1992): Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. World bank (1996): Ketahanan pangan adalah akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif. Oxfam (2001): Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang aktif dan sehat. Dua kandungan makna tercantum disini yakni: ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas dan akses (hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran maupun klaim).

4. FIVIMS (2005): Ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial, dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi (dietary needs) dan pilihan pangan (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat. UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan PP 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

6. Konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas.

8. PetaKaryaSistemKetahananPangan Ekonomi Ketahanan Pangan Ekologis Politik & Kebijakan Sosial & Budaya Kependudukan Produksi Distribusi Konsumsi Teknologi Penguasaan Lahan Bibit Unggul Intensifikasi Cara Bercocok Tanam Ekstensifikasi Diversifikasi Erosi Global Warming Lahan Kritis Rusaknya Terumbu Karang Climate Change Berkurangnya Daerah Resapan Air Kerusakan Hutan Kelembagaan BKP Bulog Kegiatan Penyuluhan Kelompok Tani Ekspor Import Subsidi Insentif Tarif Barrier To Entry Distribusi Pupuk Alsintan Bibit Disparitas Harga Perbankan & Non Perbankan Spekulasi Pasar Penimbunan Pangan Pinjaman Pembiayaan Pemasaran Keamanan Gizi Kehalalan Kandungan Bahan Kimia Berbahaya Busuk Terjangkit Penyakit Pengetahuan Mall Nutrisi Defisiensi Vitamin & Zat Mineral Kwashiorkor (Busung Lapar) Mata Pencaharian Jumlah Penduduk Tingkat Perekonomian Tempat Tinggal Gender Pemberdayaan Masyarakat Kearifan Lokal Persepsi Petani Adat Istiadat Sikap Petani Selera Supply Demand Keterjangkauan Informasi dan Data Infrastruktur Pendukung Sarana dan Sistem Distribusi Biaya Distribusi Panjang Rentang Pemasaran Bencana Alam Liberalisasi Pasar

9. Program KetahananPangandiBeberapaProvinsidi Kalimantan

10. Komoditas Unggulan Kabupaten/Kota di Kaltim Sumber: Kaltim Post, Potensi Kaltim yang Menjanjikan, 12 Mei 2006, hal. 8.

11. Desa Mapan Provinsi Kalimantan Timur

12. TantangandanMasalahdalamKetahahanPangan Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 persen per tahun masih tinggi. Derasnya arus dan tekanan dinamika global dalam transparansi dan perdagangan bebas. Konsentrasi pembangunan antar wilayah belum merata. Standar mutu dan daya saing produksi meningkat akibat meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan. Pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat sehingga kemampuan daya beli menurun. Penggunaan benih bermutu oleh petani masih rendah. Penyediaan dan penggunaan alsin pertanian masih terbatas. Manajemen usahatani oleh petani belum optimal. Kelembagaan petani belum kokoh terutama keberadaan kelembagaan pertanian dalam otonomi daerah yang cukup beragam. Sarana informasi dari pengelola produksi hingga kepusat promosi komoditas belum tersedia sempurna. Berbagai peraturan serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum sepenuhnya berpihak kepada petani.

15. Mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan berdaulat merupakan hal penting dalam rangka memenuhi hak asasi manusia disamping juga mampu mendorong tumbuhnya pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya secara lebih makro dikarenakan efek penetesan yang ditimbulkannya cukup besar.

17. 5. Menciptakan komoditi tanaman pangan yang tidak bergantung pada kondisi musim, sehingga produksi pangan dapat berjalan secara aktif sepanjang tahun. 6. Pemetaan tingkat konsumsi diseluruh Indonesia hingga tingkat kecamatan serta Pemetaan produksi guna memungkinkan terjadinya subsidi silang untuk daerah-daerah krisis pangan. 7. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data, dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi. 8. Mewaspadai jumlah petani yang cenderung mengalami penurunan sedangkan jumlah konsumen/ penduduk semakin meningkat yang berarti juga terjadi peningkatan kebutuhan akan pangan melalui peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya. 9. Perlunya analisis ketahanan pangan pada multiple-strategymenyangkut analisis food insecurity ditingkat indvidu (gizi kurang dan gizi lebih) dan rumah tangga.

18. 10. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau harga disubsidi dikenakan secara regional bukan pada tingkat nasional sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat/ petani. 11. Perlunya dukungan pemerintah terhadap instrumen-instrumen pendukung ketahanan pangan (baik itu kebijakan fiskal, moneter, maupun distribusi) yang berpihak pada pengembangan sektor bukan pada pengembangan korporasi. 12. Kebijakan insentif untuk peningkatan produksi maupun kebijakan perdagangan (tarif impor) serta pengamanan dari berbagai modus pasar (spekulasi, penimbunan, penyelundupan, kartel importir, dan lain-lain) yang dapat berpengaruh pada sektor. 13. Untuk jangka panjang perlu dibuat grand design kebijakan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan baik ditingkat nasional, regional, maupun lokal yang berbasis pada komoditas unggulan daerah. 14. Penerapan ketentuan operasional dalam PP No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan pangan perlu dilakukan secara konsisten dan serius dimana didalam ketentuan tersebut telah diuraikan langkah-langkah konkrit perwujudan ketahanan pangan melalui tindakan-tindakan operasional di lapangan.

19. Sekian,terima kasih dan semoga bermanfaat! Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara Jl. MT. Haryono No. 36 Samarinda-75124 Telp. 0541-768231, Fax. 0541-768230