Dokumen tersebut membahas fungsi-fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. Juga disebutkan prinsip-prinsip penyusunan APBN yakni prinsip anggaran defisit, dinamis, dan fungsional serta pengaruh kebijakan defisit dan surplus APBN terhadap tingkat harga di dalam negeri.

1. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan
efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran
negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran
pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Fungsi APBN

2. • Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja
pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian,
pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan
kepada rakyat.
• Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran
negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk
merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
• Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
Lanjutan….

3. Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan
defisit dibiayai melalui:
a. Pembiayaan Dalam Negeri :
• Perbankan Dalam Negeri
• Non Perbankan Dalam Negeri
b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih
• Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
• Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

4. Struktur dan susunan APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah
- Penerimaan Pajak
- Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)
B. Belanja Negara
- Belanja pemerintah pusat
- Anggaran Belanja untuk Daerah
C. Keseimbangan Primer Perbedaan Statistik
D. Surplus/ Defisit Anggaran
E. Pembiayaan

5. APBN kita disusun atas dasar tiga prinsip
anggaran :
1. prinsip anggaran berimbang
2. prinsip anggaran dinamis dan
3. prinsip anggaran fungsional.
Catatan : sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip
anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun
berdasarkan prinsip anggaran defisit.

6. 1. Prinsip Anggaran Defisit
Bedanya dengan prinsip anggaran
berimbang adalah bahwa pada anggaran
defisit ditentukan :
- Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan
melainkan sebagai sumber pembiayaan.
- Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN +
sumber pembiayaan LN (bersih)

7. 2. Prinsip Anggaran Dinamis
Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran
dinamis relatif.
- Anggaran bersifat dinamis absolut apabila
Tabungan Pemerintah (TP) dari tahun ke tahun
terus meningkat.
- Anggaran bersifat dinamis relatif apabila
prosentase kenaikan TP (TP) terus meningkat
atau prosentase ketergantungan pembiayaan
pembangunan dari pinjaman luar negeri terus
menurun.

8. 3. Prinsip Anggaran Fungsional
- Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan/
pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai
anggaran belanja pembangunan (pengeluaran
pembangunan) dan bukan untuk membiayai
anggaran belanja rutin.
- Prinsip ini sesuai dengan azas “bantuan luar
negeri hanya sebagai pelengkap” dalam
pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil
sumbangan bantuan/ pinjaman luar negeri terhadap
pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin
besar fungsionalitas anggaran.

9. Tolok ukur kuantitatif untuk menentukann
sampai seberapa jauh makna kata “sebagai
pelengkap” misalnya :
1). Bila nilai Ri : > 50% = bantuan/pinjaman
luar negeri sebagai sumber daya utama
2). Bila nilai Ri : 20% - 50% = bantuan/
pinjaman luar negeri sebagai sumber dana
penting.
3). Bila nilai Ri : < 20% = bantuan/ pinjaman
luar negeri sebagai sumber dana pelengkap

10. Pengaruh APBN terhadap perekonomian
• Kebijakan defisit cenderung mendorong
terjadinya kenaikan harga (inflasi)
• Kebijakan surplus cenderung mendorong
terjadinya penurunan harga (deflasi)