PPT KEUANGAN NEGARA

2. Aprinaldo Pratama
Lita Noviani
Hasanuddin
Ivan Hardinata
Norbaiti

3. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,
termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak
dan kewajiban
Bagaimana hubungan keuangan pemerintah pusat ke pemerintah
daerah ?
Keuangan Negara antara regional pusat dan daerah pastilah memiliki
hubungan. Dewasa ini, bentuk hubungan tersebut tercermin pada
tindakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan
pinjaman daerah. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk
mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka
pelayanan publik yang lebih baik serta menciptakan proses
pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Hal tersebut dapat
diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat
pemerintah secara vertikal yang artinya dari atas ke bawah untuk
melkukan pembelanjaan, pemungutan pajak,
Apa definisi Keuangan Negara Pusat dan Daerah?

4. Apa tujuan Keuangan Negara Pusat dan Daerah?
1. Akuntabilitas (Accountability)
Pemda harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang
berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah
Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan
lainnya (LSM);
2. Memenuhi kewajiban Keuangan
Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua
ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Kejujuran
Urusan keuangan harus diserahkanpada pegawai professional dan jujur, sehingga
mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.
4. Hasil guna (effectiveness) dan gaya guna (efficiency) kegiatan daerah.
Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa memungkinkan setiap
program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya
serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal.
5. Pengendalian
Manajer Keuangan Daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus
melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu memantau
melalui akses informasi

5. 4.Apakah dilema atau permasalahan
yang terjadi antar keduanya?

6. Pelaksanaan otonomi daerah
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mempunyai
sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan
otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan
kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti
melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (public service function),
melaksanakan fungsi pembangunan (development function) dan perlindungan
masyarakat (protective function). Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan
menimbulkan siklus efek negatif antara lain rendahnya tingkat pelayanan
masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pusat atau
bahkan dalam bentuk ekstrim menyebabkan dialihkannya sebagian fungsi-fungsi
pemerintah daerah ke tingkat pemerintahan yang lebih atas ataupun kepada
instansi vertikal (unit dekonsentrasi).
Pelaksanaan otonomi daerah

7. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penerimaan Daerah
dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan;
dan Lain-lain Pendapatan.
1. Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain

8. 2. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Telly Sumbu (2010) menemukan berbagai ketidak selarasan dalam
perundangan pengelolaan keuangan Negara. Sebagai contoh Undang-
Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengandung isi dan pokok pengelolaan
keuangan Negara dan daerah, namun jika ditelaah secara mendalam latar
belakang dan penyatuan tersebut tidak ditemukan dalam UU ini.