Bab Rancangan Aktualisasi Latsar CPNSD

1. 1
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
A. Deskripsi Organisasi
1. Profil Organisasi
a. Sejarah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo,
sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 104
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 50
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Wajo.
Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Merupakan Unsur Penunjang urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, yang
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Balitbangda Kabupaten Wajo, sebagaimana
lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor Nomor 104 Tahun
2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Pemerintah Kabupaten Wajo, sebagai berikut.

2. 2
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KELOMPK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS
KASUBAG UMUM,
KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN
KASUBAG PERENCANAAN
DAN PELAPORAN
KABID SOSIAL DAN
PEMERINTAHAN
KASUBID SOSIAL DAN BUDAYA
KASUBIDKEPENDUDUKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KASUBID PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN PENGKAJIAN
PERATURAN
KABID PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
KASUBID EKONOMI
KASUBID SUMBER DAYA
ALAMI DAN LINGKUNGAN
HIDUP
KASUBID PENGEMBANGAN
WILAYAH, FISIK, DAN
PRASARANA
KABID INOVASI DAN
TEKNOLOGI
KASUBID INOVASI DAN
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI
ANALIS PENELITIAN
DAN PENGMBANGAN
PENGADMINISTRASIAN
PROGRAM DAN TATA
OPERASIONAL
KASUBID DIFUSI INOVASI
DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI
KASUBID DISEMINASI
KELITBANGAN

3. 3

4. 4
2. Visi, Misi, Nilai-Nilai Organisasi
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki visi, misi dan
nilai-nilai organisasi sebagai berikut.
a. Visi
‘’Terwujudnya Lembaga Riset yang Inovatif dan Aplikatif, dalam
Menunjang Pembangunan Daerah”
b. Misi
1) Mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia kelitbangan;
2) Mengembangkan system inovasi dan teknologi daerah;
3) Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijkan
pembangunan daerah.
c. Nilai-Nilai Organisasi
Visi dan misi di atas dikembangkan menjadi nilai-nilai utama badan
peneltian dan pengembangan daerah. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi
dasar perilaku seluruh pegawai negeri sipil dalam upaya pencapaian
visinya. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:
1) Ilmu pengetahuan adalah berbagai pengetahuan yang disusun sesuai
dengan akal pikiran, masuk akal dan mempertimbangkan sebab akibat;
2) Ilmiah adalah pengetahuan tentang suatu bidang yangdisusun sesuai
dengan pikiran dan metode tertentu;
3) Profesional adalah meningkatkan kemampuan dan moral
penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan
yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau;
4) Program adalah Rancangan yang menentukan dasardasar yang akan
dijalankan;
5) Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara
berencana dan sistematik;
6) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
dan menerangkan kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau
kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.;

5. 5
7) Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada
atau yang sudah dikenal sebelumnya;
8) Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun
untuk menghasilkan nilai. Produk dan/atau proses produksi dengan
mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks
teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu
kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggraan
pemerintahan;
9) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang
dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu
pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan,
kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia; dan
10) Rekayasa Teknologi adalah Bidang studi yang berfokus pada
penerapan teknik dan teknologi moderen bukan teoritis.
d. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Penelitian dan Pengembangan
Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian
dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di
bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan pedoman yang ada
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Adapun Uraian Tugas Analis Penelitian dan Pengembangan :
a. Mengumpulkan data penelitian dan pengembangan untuk keperluan
penyelesaian tugas penelitian dan pengembangan pada Sub Bidang
Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
Tahapan:
1. Mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk penyelsaian tugas
penelitian dan pengembangan;
2. Memeriksa keakuratan data;
3. Mengkonsultasikan keakuratan data kepada pihak terkait;
4. Memperoleh data yang akurat.

6. 6
b. Mengklasifikasi data penelitian dan pengembangan agar memperlancar
pelaksanaan tugas;
Tahapan:
1. Mempelajari dan menganalisa data penelitian dan pengembangan;
2. Mengecek kesesuaian data penelitian dan pengembangan dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku;
3. Mengklasifikasikan data penelitian dan pengembangan.
c. Menyimpulkan data untuk penyelesaian tugas analis penelitian dan
pengembangan di SubBidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi.
B. Deskripsi Isu/Situasi Problematik
Adapun permasalahannya yaitu:
1. Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga-lembaga penelitian dan
pengembangan pada instansi-instansi pemerintah di daerah;
2. Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik
kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah;
3. Tingkat partisipasi SKPD dalam perumusan perencanaan kegiatan
litbang masih dirasakan masih bersifat pasif;
4. Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar
berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan
pada kegiatan terapan (applied research);
5. Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang
tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.
Berikut ini deskripsi keterkaitan isu terhadap teori Kedudukan dan
Peran PNS dalam NKRI (Whole Government, Pelayanan Publik,
Manajemen ASN).

7. 7
Tabel 3.1
Relevansi Isu terhadap Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kurangnya koordinasi
kegiatan dari lembaga-
lembaga penelitian dan
pengembangan pada
instansi-instansi
pemerintah di daerah.
Koordinasi yang efektif dan
efisien merupakan salah satu
aspek penunjang peningkatan
kualitas pelayanan. Oleh
karena itu, setiap unit yang
memberikan pelayanan harus
dievaluasi secara berkala agar
mampu melakukan perbaikan
pada bidang pelayanan.
Indikator utama
terselenggaranya pelayanan
publik yang prima adalah
terjadinya peningkatan kualitas
pelayanan publik berdasarkan
penilaian masyarakat. Oleh
sebab itu, efektifitas instrumen
evaluasi perlu ditingkatkan
dalam rangka perbaikan
kualitas pelayanan publik.
Setiap ASN secara akuntabel
diharuskan memberikan
pertanggunjawaban secara
berkala dalam bentuk Sasaran
Kerja Pegawai (SKP). Selain itu,
dibutuhkan pula suatu penilaian
langsung dari pengguna layanan
dalam rangka mengidentifikasi
kualitas pelayanan, sehingga
dapat pula ditentukan bentuk-
bentuk pengembangan SDM

8. 8
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
yang dibutuhkan dalam rangka
peningkatan kualitas layanan.
2 Tumpang tindihnya
kegiatan litbang yang
dilaksanakan ataupun
topik kegiatan yang kurang
sesuai dengan kebutuhan
daerah
Observasi dalam hal
pelaksanaan kegiatan
kelitbangan dapat membantu
untuk mengidentifikasi topik
ataupun kegiatan kelitbangan
yang disesuaikan dengan
kebutuhan daerah sesuai
dengan rekomedasi dari
beberapa SKPD.Oleh karena
itu, informasi terkait penelitian
dan pengembangan harus
dilakukan secara merata
Terselenggaranya pelayanan
publik yang prima adalah
terjadinya peningkatan kualitas
pelayanan publik berdasarkan
penilaian masyarakat. Oleh
sebab itu, data atau hasil
penelitian kelitbangan dapat
memberikan hasil sesuai
dengan kebutuhan daerah
sehingga perbaikan dapat
kualitas pelayanan publik.
Dalam pelaksanaan kegiatan
kelitbangan diperlukan potensi
ASN yang sesuai dengan
kompetensinya dalam
melaksanakan kegiatan sesuai
dengan tugas pokok dan
fungsinya

9. 9
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
melalui koordinasi yang baik
antar unit dalam suatu instansi.
3 Tingkat partisipasi SKPD
dalam perumusan
perencanaan kegiatan
litbang masih dirasakan
masih bersifat pasif
Perumusan perencanaan
kegiatan kelitbangan
memerlukan koordinasi dan
kolaborasi antar SKPD untuk
dapat menghimpun kegiatan
kelitbangan yang disesuaikan
dengan kebutuhan daerah
Perumusan bersama antar
SKPD diharapkan mampu
untuk memenuhi kegiatan
kelitbangan sesuai kebutuhan
daerah sehingga digunakan
dalam menjamin terlaksananya
tugas Pokok dan fungsi ASN
sesuai dengan tata kelola
pemerintahan yang baik serta
dapat mewujudkan pelayanan
public yang baik terhadap
Manajemen ASN dalam tingkat
partisipasi SKPD diharapkan
menjalankan tupoksinya dalam
perumusan kegiatan kelitbangan
sesuai dengan tupoksi SKPD
yang terlibat dalam perumusan
kegiatan kelitbangan

10. 10
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
masyarakat yang dapat
dilakukan oleh SKPD terkait.
4 Orientasi kegiatan litbang
pada Balitbangda selama
ini sebagaian besar
berada pada lingkup
penelitian kebijakan dan
masih kurang kegiatan
pada kegiatan terapan
(applied research)
Pelaksanaan Whole of
Goverment saat ini tidak lagi
berbasis pada intensitas
pertemuan secara langusung,
melainkan sudah berbasis
pada pemanfaatan informasi
teknologi. Oleh karena itu
penelitian yang dilakukan
diharapkan tidak hanya
berkisaran pada penelitian
kebijakan namun diharapkan
Layanan seharunya dapat
dirasakan secara langsung
kepada masyarakat, sehingga
kegiatan kelitbangan tidak
hanya berkisar pada penelitian
kebijakan namun dapat dalam
bentuk penelitian terapan yang
lebih aplikasif sehingga
diharapkan mampu
memudahkan mobilisasi
Perwujudan manajemen yang
efektif dan efisien, dapat berupa
pembagian tugas pokok dan
fungsi yang jelas terhadap ASN
dalam lingkup Balitbangda,
sehingga penelitian kelitbangan
baik yang berupa penelitian
kebijakan dan penelitian terapan
dapat dilaksanakan beriringan.

11. 11
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
mampu untuk melaksanakan
kegiatan kelitbangan terapan.
pelayanan terhadap
maysarakat.
5 Kedalaman hasil
penelitian yang
dilaksanakan masih
dianggap kurang tajam
untuk memberikan solusi
terhadap permasalahan
yang ada.
Pelaksanaan penelitian yang
hasilnya tidak memberikan
solusi terhadap permasalahan
maka dibutuhkan koordinasi
yang lebih mendalam terhadap
jajaran yang ada di lingkup
Balitbangda untuk lebih
memperkuat Whole of
Goverment, dalam
menentukan pelaksanaan
penelitian kelitbangan yang
lebih memberikan solusi dari
Pelayanan public akan tidak
terselenggara dengan sebaik-
baiknya jika hasil dari
penelitian dianggap kurang
tepat sasaran serta tidak
memberikan solusi terhadap
permasalahan yang ada, oleh
karena itu kegiatan kelitbangan
berupa penelitian diharapkan
dilakukan dengan tuntas dan
memberikan solusi demi
Manajemen ASN dalam
pelaksanaan penelitian
kelitbangan diharapkan dapat
melaksanakan penelitian yang
dapat menghasilkan keluaran
yang mampu menjawab rumusan
dari penelitian. Dengan demikian
ASN diharapkan melaksanakan
kegiatan penelitian kelitbangan
sesuai tupoksi masing-masing,
sehingga dapat mewujudkan
aspek efektifitas dan efisiensi

12. 12
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
permasalah yang ada, selain
itu penguatan aspek Whole of
Goverment, diharapkan
sebagai perwujudan aspek
efisiensi.
terwujudnya pelayanan publik
yang tetap sasaran pula.
dalam pelaksanaan manajemen
ASN.

13. 13
C. Analisis Isu
Alat analisis kriteria isu yang digunakan dalam penulisan rancangan
aktualisasi ini adalah alat analisis AKPK (Aktual, Kekhalayakan,
Problematika, Kelayakan), sedangkan penentuan kualitas isu dilakukan
dengan menggunakan alat analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth).
Tabel 3.2
Bobot Penetapan Kriteria Kualitas Isu APKL dan USG
Bobot Keterangan
5 Sangat kuat pengaruhnya
4 Kuat pengaruhnya
3 Sedang pengaruhnya
2 Kurang pengaruhnya
1 Sangat kurang pengaruhnya
Tabel. 3.3
Tabel Analisis Isu Menggunakan APKL
NO ISU
A
(1-5)
P
(1-5)
K
(1-5)
L
(1-5)
JML RANK
1.
Kurangnya koordinasi
kegiatan dari lembaga-
lembaga penelitian dan
pengembangan pada
instansi-instansi
pemerintah di daerah.
2 2 1 1 6 4

14. 14
2.
Tumpang tindihnya
kegiatan litbang yang
dilaksanakan ataupun
topik kegiatan yang kurang
sesuai dengan kebutuhan
daerah
5 4 5 5 19 1
3.
Tingkat partisipasi SKPD
dalam perumusan
perencanaan kegiatan
litbang masih dirasakan
masih bersifat pasif
1 1 2 2 6 4
4.
Orientasi kegiatan litbang
pada Balitbangda selama
ini sebagaian besar
berada pada lingkup
penelitian kebijakan dan
masih kurang kegiatan
pada kegiatan terapan
(applied research)
4 3 3 3 13 3
5.
Kedalaman hasil
penelitian yang
dilaksanakan masih
dianggap kurang tajam
untuk memberikan solusi
terhadap permasalahan
yang ada.
3 5 4 4 16 2
Dari Analisis Kriteria Isu dengan alat analisis APKL tersebut di atas
lalu diambil tiga nilai tertinggi yaitu:

15. 15
1) Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik
kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah (nilai: 19)
2) Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang
tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.
(nilai: 16)
3) Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaianbesar
berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan
pada kegiatan terapan (applied research) (nilai: 16)
Dari kriteria isu yang mendapat ranking tiga besar tersebut
kemudian dilakukan analisis lanjutan yaitu analisis kualitas isu dengan alat
analisis USG, yang meliputi kriteria:
1. Urgency : seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis
dan ditindaklanjuti
2. Seriousness : seberapas serius isu itu harus dibahas dikaitkan
dengan akibat yang ditimbulkan
3. Growth : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu
tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.
Penilaian secara USG dilakukan dengan menggunakan nilai
dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5, semakin tinggi nilai menunjukkan
bahwa isu tersebut sangat urgen dan sangat serius untuk segera ditangani.
Tabel 3.4
Analisis Kualitas Isu Menggunakan USG
No Penilaian
Masalah
Kriteria Jml Rank
U
(1-5)
S
(1-5)
G
(1-5)
1. Tumpang tindihnya kegiatan
litbang yang dilaksanakan
ataupun topik kegiatan yang
kurang sesuai dengan
kebutuhan daerah
5 4 5 14 1

16. 16
2. Kedalaman hasil penelitian
yang dilaksanakan masih
dianggap kurang tajam untuk
memberikan solusi terhadap
permasalahan yang ada.
4 5 4 13 2
3. Orientasi kegiatan litbang
pada Balitbangda selama ini
sebagaian besar berada pada
lingkup penelitian kebijakan
dan masih kurang kegiatan
pada kegiatan terapan
(applied research)
3 3 4 10 3
Berdasarkan penentuan kualitas Isu dengan alat analisis USG maka
tergambar ranking tertinggi yang merupakan isu final yang perlu dicarikan
pemecahan masalahnya yaitu: Tumpang tindihnya kegiatan litbang
yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan
kebutuhan daerah.

17. 17
A. Rancangan Aktualisasi
Tabel. 3.5
Rancangan Aktualisasi
Unit Kerja
: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wajo
Subbidang Inovasi dan Teknologi
Visi “Terwujudnya Lembaga Riset yang Inovatif dan Aplikatif, dalam Menunjang Pembangunan Daerah”
Misi
1) Mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia kelitbangan;
2) Mengembangkan sistem inovasi dan teknologi daerah;
3) Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Identifikasi Isu
Adapun hasil Identifikasi isu yang didapatkan oleh penulis yaitu:
1. Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pada instansi-
instansi pemerintah di daerah.
2. Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai
dengan kebutuhan daerah
3. Tingkat partisipasi SKPD dalam perumusan perencanaan kegiatan litbang masih dirasakan masih
bersifat pasif
4. Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar berada pada lingkup penelitian
kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research)
5. Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi
terhadap permasalahan yang ada.
Isu Yang Diangkat
Optimalisasi Penguatan Peran Kelitbangan Dalam Proses Perumusan Penyusunan Draf KAK / TOR Kegiatan
Subbidang Inovasi Dan Pengembangan Teknologi Pada Badan Peneltian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Wajo
Gagasan Pemecahan
Isu
Membuat draf KAK / TOR sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai tujuan dan lingkup
kegiatan serta hasil-hasil yang diharapkan.

18. 18
Tabel 3.6
Matriks Rancangan Aktualisasi
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil
Keterkaitan
Subtansi Mata
Pelatihan
Konstribusi
terhadap Visi dan
Misi Organisasi
Penguatan
terhadap nilai
organisasi
1. Melakukan
persiapan
rencana
kegiatan.
a. Melakukan pertemuan
dengan Pimpinan (Kasubid).
b. Membahas rencana kegiatan
atau gagasan
c. Meminta bimbingan dan
arahan terhadap rencana
kegiatan.
d. Mencatat hasil pertemuan
dan bimbingan dari Pimpinan.
e. Membuat surat rekomendasi
kegiatan berdasarkan hasil
pertemuan.
Surat tugas yang
telah di tanda
tangani sebagai
bentuk persetujuan
dari Pimpinan dari
rencana kegiatan.
a. Untuk melakukan
koordinasi dengan
dengan rekan kerja
apalagi Pimpinan,
seorang ASN
harus mengunakan
bahasa yang baik,
bersikap sopan
dan santun,
mengutarakan
maksud dengan
jelas dan mudah
dipahami. kegiatan
Dengan
terlaksananya
koordinasi dan
persetujuan dari
Pimpinan maka
dapat meujudkan
misi
“Mewujudkan
dan
mengembangka
n sumber daya
Pada kegiatan
ini mengandung
beberapa nilai
yakni Etika
Publik,
Akuntabilitas
dan WOG,
sejalan dengan
nilai yang
tertanam di
Balitbangda
yaitu
Akuntabilitas

19. 19
f. Memasukkan surat
rekomendasi kegiatan ke
Pimpinan untuk disetujui dan
ditandatangani.
ini mengandung
nilai Etika Publik.
Dengan adanya
hal tersebut, akan
terjalin komunikasi
yang baik, apa
yang disampaikan
dapat dipahami
oleh Pimpinan.
b. Dalam melakukan
suatu kegiatan
dibutuhkan
perencanaan
strategis, yang
outputnya dalam
bentuk Surat
rekomendasi
kegiatan yang
telah disetujui oleh
manusia
kelitbangan”
dan
Profesionalitas

20. 20
pimpinan, sebagai
dasar untuk
melakukan
kegiatan. Hal ini
menyangkut nilai
Akuntabilitas,
karena dengan
adanya surat
persetujuan atas
perencanaan
kegitan,
menunjukan rasa
tanggung jawab,
transparan.
2. Mengumpulkan
bahan
KAK/TOR
Kegiatan
Subbidang
a. Mengumpulkan data – data
yang diperlukan untuk
penyelsaian tugas penelitian
dan pengembangan;
b. Memeriksa keakuratan data;
Daftar kebutuhan
informasi yang
dibutuhkan yang
a. Proses
pengumpulan data
bertujuan untuk
menjadi langkah
awal dalam
Terkumpulnya
data yang valid,
dapat
dipertanggung
jawabkan turut
Dilihat dari nilai
Komitment
Mutu dan
Akuntabilitas
yang

21. 21
Inovasi dan
Pengembanga
n Teknologi
c. Mengkonsultasikan
keakuratan data kepada pihak
terkait;
d. Memperoleh data yang akurat.
tersusun dalam
satu file excel.
menentukan
permasalahan
dengan jelas agar
penyelesaianya
tepat sasaran,
yakni efektifitas
terhadap
pelaporan
nantinya. Kegiatan
ini berorientasi
pada nilai
Komitmen Mutu
b. Selain itu kegiatan
ini juga memiliki
Nilai Akuntabilitas
karena konsistensi
untuk menyajikan
data yang valid
dan
berkonstribusi
terhadap misi
“Meningkatkan
peran
kelitbangan
dalam proses
perumusan
kebijakan
pembangunan
daerah.”
terkandung
dalam kegiatan
ini merupakan
internalisasi dari
Nilai yang dianut
Balitbangda
yakni
Akuntabilitas
dan Ilmiah

22. 22
mengutamakan
kejujuran.
3. Mengidentifika
si kebutuhan
bahan
KAK/TOR
Kegiatan
Subbidang
Inovasi dan
Pengembanga
n Teknologi.
a. Mengidentifikasi skala
prioritas dari kegiatan yang
hendak dibuat
b. Mengidentifikasi
permasalahan yang hendak
menjadi sub output skala
prioritas.
c. Membuat keterkaitan solusi
yang ditawarkan dengan
output yang akan dihasilkan
d. Mempelajari dan menganalisa
data penelitian dan
pengembangan;
e. Mengecek kesesuaian data
penelitian dan pengembangan
dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku
Daftar rincian skala
prioritas serta
rumusan masalah
yang tersusun
dalam satu file
excel.
a. Proses
pengumpulan data
bertujuan untuk
mengidentifikasi
permasalahan
dengan jelas agar
penyelesaianya
tepat sasaran,
yakni efektifitas
terhadap
pelaporan
nantinya. Kegiatan
ini berorientasi
pada nilai
Komitmen Mutu
b. Selain itu kegiatan
ini juga memiliki
Terkumpulnya
data yang valid,
dapat
dipertanggung
jawabkan turut
berkonstribusi
terhadap misi
“Meningkatkan
peran
kelitbangan
dalam proses
perumusan
kebijakan
pembangunan
daerah.”
Dilihat dari nilai
Komitment
Mutu dan
Akuntabilitas
yang
terkandung
dalam kegiatan
ini merupakan
internalisasi dari
Nilai yang dianut
Balitbangda
yakni
Akuntabilitas
dan Ilmiah

23. 23
Nilai Akuntabilitas
karena konsistensi
untuk menyajikan
data yang valid
dan
mengutamakan
kejujuran.
4. Membantu
Pimpinan
dalam
membuat
rencana
anggaran
a. Membuat rincian anggaran
terhadap perencanaan
kegiatan di Balitbangda
b. Mencetak dokumen
perencanaan anggaran.
c. Menyerahkan dokumen ke
pimpinan untuk sebagai
bahan pertimbangan atas
perencanaan.
Rincian anggaran
perencanaan
kegiatan
a. Pada kegiatan ini
nilai yang
terkandung adalah
Etika Publik,
karena membantu
Pimpinan dalam
membuat
gambaran yang
jelas suatu
kegiatan adalah
demi menciptakan
lingkungan non
Tujuan utama dari
kegiatan ini adalah
untuk menjalin kerja
sama dengan
pimpinan, serta
memberikan
gambaran yang
yang jelas tentang
rincian anggaran
dengan harapan
Pimpinan akan
segera
Adanya Nilai
etika public,
akuntabilitas,
dan Anti
korupsi akan
memperkuat
Nilai Nilai
Akuntabilitas
dan
Profesionalism
e di Balitbangda

24. 24
diskriminatif, dan
menghargai
kerjasama. Selain
itu dengan
Memberikan
gambaran yang
jelas kepada
Pimpinan atas
rekalkulasi
pengganggaran
kegiatan dapat
pula menjadi
penunjang
terwujudnya
komitmen mutu
karena
mengutamakan
kebersamaan,
tidak ego sentrik,
merealisasikannya.
Hal ini sejalan
dengan misi
“Mewujudkan dan
mengembangkan
sumber daya
manusia
kelitbangan”

25. 25
serta bentuk
sinergi yang positif
antar stakeholders
b. Kegiatan ini juga
memiliki Nilai
Akuntabilitas
karena berkaitan
dengan pembuatan
rincian anggaran.
c. Adapun dari sisi
Nilai Anti Korupsi,
kegiatan ini
menuntut ASN
untuk bersikap
jujur dalam
menyajikan data
rincian, serta
bentuk kepedulian
baik kepada

26. 26
sesama rekan
Pimpinan maupun
Masyarakat.
5. Menyusun draf
KAK / TOR
Kegiatan
Subbidang
Inovasi dan
Pengembanga
n Teknologi
a. Menelaah data;
b. Melaksanakan konsultasi
dengan atasan;
c. Menghimpun hasil konsultasi;
d. Menyimpulkan data penelitian
dan pengembangan.
Dokumen a. Dalam penelahaan
data sehingga
kegiatan ini
mengandung nilai
Komitmen Mutu
dan Akuntabilitas
b. Pada proses
konsultasi
kegiatan dan
menghimpun hasil
konsultasi
berkaitan dengan
bentuk Nilai dasar
yakni Gotong
royong, hal ini
merupakan bentuk
Tujuan utama
adanya hasil
dokumen
penyusunan
KAK/TOR
merupakan wujud
konstribusi
terhadap misi
“Meningkatkan
peran
kelitbangan
dalam proses
perumusan
kebijakan
Menghasilkan
dokumen yang
berkualitas yang
mengedepanka
n nilai
Komitmen
Mutu ,
Nasionalisme,
serta
memperhatikan
Kode etik ASN
maka akan
menguatkan
Nilai dasar
Balitbangda
yakni,

27. 27
nilai Nasionalisme
serta Etika Publik
pembangunan
daerah.”
profesionalism
e dan program.
6. Membuat KAK
/ TOR Kegiatan
Subbidang
Inovasi dan
Pengembanga
n Teknologi
a. Melakukan penginputan data
b. Membuat naskah KAK/TOR
Naskah KAK /
TOR
a. Menginput data
merupakan wujud
Akuntabilitas
karena data
haruslah akurat
dan dapat
dipertanggung
jawabkan.
b. Membuat naskah
KAK/TOR
merupakan wujud
nilai komitmen
mutu
Naskah KAK/TOR
merupakan hasil
kegiatan yang
menujukkan
sejauh mana
efektivitas
program yang
dilaksanakan hal
ini berkontribusi
pada misi
“Mengembangka
n sistem inovasi
dan teknologi
daerah”
Dalam kegiatan
ini, mengandung
nilai
Akuntabilitas
dan komitmen
mutu, hal ini
akan
menguatkan
Nilai di
Balitbangda
yakni
Akuntabilitas.

28. 28