Norma keselamatan dan kesehatan kerja harus disesuaikan dengan risiko di perusahaan, mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan memenuhi peraturan, didokumentasikan, dikomunikasikan, dan ditinjau secara berkala untuk menjamin relevansi."

1. NORMA KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

2. 1) Disesuaikan dengan sifat dan skala risiko
yang ada di perusahaan
2) Berisikan komitmen untuk perbaikan
terus menerus
3) Berisikan komitmen untuk memenuhi
per-uu K3 dan peraturan lainnya
4) Didokumentasikan, diimplementasi kan
dan dipertahankan pelaksanaan nya
5) Dikomunikasikan kepada seluruh
karyawan untuk meningkatkan kesadaran
dan keterlibatan pekerja
6) Menampung keinginan interest parties
7) Dikaji secara periodik untk menjamin
agar selalu relevant dan layak bagi
perusahaan

3.  PIMPINAN PERUSAHAAN
MENJAMIN BAHWA KOMITMEN
& KEBIJAKAN K3 TERMASUK :
1. Pengakuan K3 sbg bagian yang
TERINTEGRASI dengan KINERJA
perusahaan;
2. Pencapaian KINERJA K3 dengan
memenuhi persyaratan minimum
peraturan K3 dan terus menerus
melakukan perbaikan terhadap
efisiensi biaya
3. Penyediaan sumber daya yang cukup
dan memenuhi syarat;
4. Penetapan tujuan K3 yang akan
dicapai;
5. Penempatan K3 sbg tanggung jawab
utama setiap tingkatan manajemen

4.  TERMASUK :
1. PERENCANAAN IDENTIFIKASI BAHAYA,
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO;
2. PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANG AN
DAN PERSYARATAN K3 LAINNYA;
3. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN
KEBIJAKAN K3 (dapat diukur,
menggunakan indikator/satuan, sasaran
dan jangka waktu)
4. PENGGUNAAN INDIKATOR PENILAIAN
KINERJA K3;
5. PENETAPAN SISTEM PERTANGGUNGAN
JAWABAN
6. PENYAEDIAAN SARANA DAN PRASARANA;
7. PENERAPAN DAN PELAKSANAAN YANG
EFFEKTIF.

5. 1. Ps. 5, 20, 27 (2) UUD 1945
2. Ps. 9, 10 UU No. 14/1969
Dicabut diganti dg UU No.13/2003
Ps. 86, 87
UU KK No.1/1970
PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN KHUSUS  PERATURAN PEMERINTAH
 PER PRES
 PER MEN
 PERDA
 Kep. Gub/Bup/WaKOt
 Kep/SE Dirjen

6.  Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan
 UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
Pasal 86 dan 87

7. (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak
untuk memperoleh perlindungan atas:
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat
dan martabat manusia serta nilai-nilai
agama;
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/
buruh guna mewujudkan produktivitas
kerja yang optimal diselenggarakan upaya
keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundangan yang
berlaku
BAB X
Bag. Kesatu -
Paragraf 5
Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerja
Pasal 86 UU
No.13/2003

8. (1) Setiap perusahaan wajib
menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan sistem
manajemen perusahaan
(2) Ketentuan mengenai
penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan
kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah
Paragraf 5
Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerja
Pasal 87 UU
No.13/2003

9. (1) Menteri atau pejabat yang
ditunjuk mengenai sanksi
administratif atas pelanggar an
ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal
25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45
ayat (1), pasal 47 ayat (1),
Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106,
Pasal 126 ayat (3), dan Pasal
160 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.
BAB XVI
Bagian Kedua
Sangsi
Administratif
Pasal 190 UU
No.13/2003

10. (2) Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara
sebagian atau
h. seluruh alat produksi;
i. pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengenai sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut oleh Menteri

11.  Tenaga kerja berhak
mendapatkan perlindungan
atas keselamatan dalam
pekerjaannya untuk KESRA
HIDUP
 Orang lain yang berada di
tempat kerja perlu terjamin
keselamatannya
 Sumber-sumber produksi
dapat dipakai secara aman
dan efisien

12. TEMPAT KERJA
SDM
BAHAN
PERALATAN
PROSES
PRODUKSI
CARA
KERJA
SIFAT
PEKERJAAN
LINGKUNGAN
KERJA
FAKTOR
PENYEBAB
AMAN/
NYAMAN
SEHAT
ANALISIS
MGT
Prod’s
KECELAKAAN

13. MENAKER
DIREKTUR
PEG.
PENGAWAS
pasal 1 (5)
 Kebijakan Nasional K3
Penjelasan Pasal 1 (1)
 Pelaksanaan Umum
Pasal 5 (1)
PANITIA
BANDING
pasal 6
DOKTER
PEMERIKSA
pasal 8 (2)
P2K3
pasal 10 (1)
SANKSI
pasal 15
AHLI K3
pasal 1 (6)
RETRIBUSI
pasal 7
PENGURUS
pasal 1 (3)
pasal 9 & 14
KECELAKAAN
pasal 11
PERALIHAN
pasal 17

14. o Pasal 1 : Istilah
o Pasal 2 : Ruang Lingkup (dan Sumber Bahaya)
o Pasal 3 : Syarat-syarat K3
o Pasal 4 : Penanganan K3 mulai dari Perencanaan, pembuatan dst
o Pasal 5 : Pengawasan
o Pasal 6 : Panitia Banding
o Pasal 7 : Restribusi
o Pasal 8 : Pemeriksaan kesehayatan badan TK
o Pasal 9 : Pembinaan oleh Pengurus Perusahaan
o Pasal 10 : P2k3
o Pasal 11 : Kecelakaan
o Pasal 12 : Kewajiban Tenaga Kerja
o Pasal 13 : Kewajiban di tempat kerja
o Pasal 14 : Kewajiban Pengurus
o Pasal 15 : Sangsi hukum

15. TEMPAT KERJA
MANUSIA
(TK)
BAHAN
PERALATAN
PROSES
PRODUKSI
CARA
KERJA
SIFAT
PEKERJAAN
LINGKUNGAN
KERJA
FAKTOR
PENYEBAB
AMAN/
NYAMAN
SEHAT
ANALISIS
MGT
Prod’s
KECELAKAAN

17. No. PERATURAN
I..K3 MEKANIK
1
PERMENAKERTRANS
No.PER-01/MEN/1978
K3 Pengangkutan dan Penebangan Kayu
2
PERMENAKER
NO.PER-04/MEN/1985
38/MEN/2016
Pesawat Tenaga & Produksi
3
PERMENAKER
No.PER-05/MEN/1985
Pesawat Angkat & Angkut
4
PERMENAKERTRANS
No.PER-09/MEN/VIII/2010
K3 Operator, Petugas dan Teknisi PAA
II. K3 KONSTRUKSI BANGUNAN
5
PERMENAKER
No.PER-01/MEN/1980
K3 Pada Konstruksi Bangunnan
6
SKB Menaker & Men PU No.
174/MEN/1986 dan
No.104/Kpts/1986

18. No. PERATURAN
III. K3 LISTRIK
7
KEPMENAKERTRANS
No.KEP-
75/MEN/2002Permenaker
Pemberlakuan SNI No. SNI-04-0225-
2011Menegnai PUIL 2011 di Temat Kerja
8
PERMENAKER
NO.PER-02/MEN/1989
31/MEN/2015
Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
9
PERMENAKER
No.PER-03/MEN/1999
32/men/2015
Sayarat-syarat K3 Lift Untuk Pengangkutan
Orang dan Barang
10
KEP.DIRJEN
No.KEP-407/M/BW/1999
Persayaratan, Penunjukan, Hak dan
Kewajiban Teknisi Lift
PERMENAKER 12 TAHUN 2015
33 TAHUN 2O15 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LISTRIK

19. IV. K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN
11
PERMENAKERTRANS
No.PER-04/MEN/1980
Syarat-syarat dan Pemeliharaan APAR
12
PERMENAKER
No.PER-02/MEN/1983
Inst. Alarm Kebakaran Otomatik
13
KEPMENAKER
No.KEP-186/MEN/1999
Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja

20. No. PERATURAN
V. K3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN
14
o UU Uap 1930
o Per. Uap 1930
o Stoom Ordonantie
o Stoom Verordening
15
PERMENAKERTRANS
No.PER-01/MEN/1982
37/men/2016
Bejana Tekanan Tangki Timbun
16
PERMENAKERTRANS
NO.PER-02/MEN/1982
Kwalifikasi Juru Las
17
PERMENAKER
No.PER-01/MEN/1988
Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator
PU

21. No. PERATURAN
VI. KESEHATAN KERJA
25
KEPMENAKERTRANS
No.Kep.333/MEN/1989
Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat
Kerja
26
KEPMENAKERTRANS
No.Kep.147/MEN/1998
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Bagi
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Jamsostek
27
KEPMENAKERTRANS
No.Kep.79/MEN/2003
Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat
Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
28
KEPMENAKERTRANS
No.Kep.68/MEN/IV/2004
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di
Tempat Kerja
29
PERMENAKERTRANS
No.PER-11/MEN/2005
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyalagunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif
Lainnya di Tempat Kerja
30
PERMENAKERTRANS
No.PER-15/MEN/VIII/2008
P3K
31
PERMENAKERTRANS
No.PER-08/MEN/VII/2010
APD

22. No. PERATURAN
VII. LINGKUNGAN KERJA
32 UU No.3/1969
Persetujuan Konvensi ILO No.120
Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Gan
Kantor-kantor (LN No.14 tahun 1969)
33 PP No.7/1973 Pestisida
34
KEPMENAKER
No.Kep-187/MEN/1999
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
35
Per.5 Tahun 2018
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
LINGKUNGAN KERJA

23. No. PERATURAN
VIII. KELEMBAGAAN K3
37
PERMENAKER
No.PER-04/MEN/1987
P2K3
38
PERMENAKER
NO.PER-02/MEN/1992
Tata cara Penunjukan dan Wewenang Ahli
K3
39
PERMENAKER
No.PER-04/MEN/1995
PJK3
40
PERMENAKER
No.PER-03/MEN/1998
Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan
Kecelakaan
LAIN-LAIN
41 PP No.19/1973
Pengaturan dan Pengawasan KK di Bid.
Pertambangan
42 PP No.11/1979
KK Pada Pemurnian dan Pengolahan
MIGAS
43 PP No.50/2012 SMK3

24. No. PERATURAN DOKUMEN
I. K3 MEKANIK
1 PERMEN No.01/MEN/1978 Pengesahan Pemakaian PAA
2
PERMEN NO.04/ME/1985
PERMENAKER 38/MEN/2016
Pengesahan Pemakaian PTP
3 PERMEN No.05/MEN/1985 Pengesahan Pemakaian PAA
4 PERMEN No.09/MEN/VIII/2010
Sertifikat & LISENSI Operator dan
Petugas PAA
II K3 KONSTRUKSI BANGUNAN
5 PERMEN No.01/MEN/1980
o Organisasi K3
o Pengesahan PAA
o Sertifikat & lisensi kompetensi
o Sertifikat sistem mgt K3
6
SKB Menaker & Men PU No.
174/MEN/1986 dan
No.104/Kpts/1986

25. No. PERATURAN DOKUMEN
III. K3 LISTRIK
7 PERMEN No.75/MEN/2002 Pengesahan Instalasi Listrik
8
PERMEN NO.02/MEN/1989
PERMEN 31/MEN/2016
Pengesahan Instalasi Peny.Petir
Pemeriksaan Berkala
9
PERMEN No.03/MEN/1999
PERMENAKER No 32/MEN/2016
Pengesahan Pemakaian Pes.Lift
Pemeriksaan Berkala
10 KEP.DIRJEN No.407/M/BW/1999 Sertifikat & SIO Teknisi Lift
IV
K3 PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
11 PERMEN No.04/MEN/1980 Validasi kelayakan APAR
12 PERMEN No.02/MEN/1983 Pengesahan Inst. Alarm Keb.
13 KEPMEN No.186/MEN/1999 Organisasi dan personil regu keb.

26. No. PERATURAN DOKUMEN
V. K3 PESAWAT UAP
14
o UU Uap 1930
o Per. Uap 1930
o Akte Ijin PU
o Pengesahan instalasi pipa uap
15 PERMEN NO.02/MEN/1982 Sertifikat Kompetensi Juru Las
16 PERMEN No.01/MEN/1988
Sertifikat Kompetensi Operator &
SIO PU
VI K3 BEJANA TEKANAN
17 PERMEN No.01/MEN/1982 Pengeasahan pemakaian BT
18 PERMEN No.02/MEN/1983 Pengesahan Inst. Alarm Keb.
19 KEPMEN No.186/MEN/1999 Organisasi dan personil regu keb.

27. No. PERATURAN DOKUMEN
V. KESEHATAN KERJA
20 PERMEN No.01/MEN/1976
Sertifikat kompetensi & Lisensi
Dokter
21 PERMEN NO.01/MEN/1979
Sertifikat kompetensi & Lisensi
Paramedis
22 PERMEN No.02/MEN/1980 Laporan hasil pemeriksaan kes. TK
23 PERMEN No.01/MEN/1981 Bukti lap. PAK
24 PERMEN No.03/MEN/1982 Lsporan hasil pelayanan kes.
VI LINGKUNGAN KERJA
25 PP No.7/1973
o Ijin Pestisida
o Kompetensi personil
26 PMP No.7/1964
Lap. Hasil pengukuran/monitoring
lingkungan
27 KEPMEN No.51/MEN/1999 Lap. Hasil pengukuran NAB

28. No. PERATURAN DOKUMEN
V. KELEMBAGAAN K3
28 PERMEN No.04/MEN/1987 SK P2K3
29 PERMEN NO.02/MEN/1992
Sertifikat kompetensi & Lisensi
Ahli K3
30 PERMEN No.04/MEN/1995 SK PJK3
31 PERMEN No.03/MEN/1998
Lap. Kecelakaan (investigation
report)
LAIN-LAIN
25 PP No.19/1973
Pengaturan dan Pengawasan KK di
Bid. Pertambangan
26 PP No.11/1979
KK pada Pemurnian dan
Pengolahan MIGAS