JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx

JUKLAK.IRIGASI PERPOMPAAN/DISNAK.NTT/2022 1
KATA PENGANTAR
Target Indonesia untuk menjadi lumbung pangan di tahun 2045
memerlukan upaya khusus yang sistematis dan berkelanjutan, salah satunya
melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pertanian. Dalam
rangka mendukung upaya tersebut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian melalui Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan
dukungan bantuan pengembangan sumber air permukaan di lapangan.
Pada Tahun 2022, Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur
mendapatkan alokasi anggaran pengembangan sumber air permukaan untuk
mendukung ketersediaan air irigasi di kawasan peternakan Kabupaten Kupang,
Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Nagekeo,
Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Sumba Tengah. Sebagai acuan
dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka Dinas Peternakan Provinsi Nusa
Tenggara Timur menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan
Sumber Air Permukaan melalui Irigasi Perpompaan untuk Peternakan Tahun
2021.
Semoga Petunjuk Pelaksanaan ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan
dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan air irigasi untuk peternakan.
Kupang, 21 Januari 2021
Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
JOHANNA E. LISAPALY, SH. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640110 198903 2 015

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan ternak
terbanyak di Indonesia. Namun ketersediaan air tidak merata sepanjang
tahun.Tanpa ketersediaan air yang cukup menyebabkan tidak optimalnya
perkembangan ternak dan hijauan pakan ternak (HPT). Untuk mengantisipasi
kondisi seperti ini dibutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
yang memadai.
Tahun Anggaran 2022 Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara
Timur mendapat alokasi anggaran dari Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian melalui Direktorat Irigasi Pertanian untuk melaksanakan
kegiatan Pengembangan Sumber Air Pemukaan guna mendukung sub sektor
peternakan di 12 (Dua Belas) kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Timor
Tengah Selatan, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Nagekeo,
Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Sumba Tengah,
Pengembangan Sumber Air Permukaan yang akan dilaksanakan
berupa Irigasi Perpompaan dengan Sumber air yang dapat berasal dari
Sungai, Danau, Embung dan sumber air lainnya yang ketersediaan airnya
sepanjang tahun, disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sumber
Air Permukaan melalui Irigasi Perpompaan untuk sub sektor Peternakan
Tahun 2022 adalah :
1. Memberikan petunjuk tentang pola penyaluran kegiatan pengembangan air
permukaan melalui irigasi perpompaan untuk peternakan.
2. Memberikan acuan mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan mulai dari
administrasi hingga pertanggung jawaban kegiatan pengembangan air
permukaan melalui irigasi perpompaan untuk peternakan.

3. Mengupayakan terciptanya tertib administrasi keuangan berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan di lapangan.
C. Sasaran
Sasaran Kegiatan Pengembangan Sumber Air Permukaan melalui Irigasi
Perpompaan untuk Peternakan Tahun 2022 ini adalah :
1. Terbangunnya sistem irigasi perpompaan sebanyak 16 (Enam Belas) unit
untuk mendukung aktifitas di kawasan peternakan Kabupaten Kupang,
Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor,
Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Sumba Tengah.
2. Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi untuk memenuhi kebutuhan
peternakan.

BAB II
STRATEGI OPERASIONAL KEGIATAN
A. Strategi
Strategi operasional kegiatan irigasi perpompaan sebagai berikut :
1. Provinsi
 Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait.
 Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Irigasi Perpompaan.
 Merekomendasikan dan membentuk PPK di Dinas Peternakan atau
yang menangani peternakan di Kabupaten, serta mempercepat proses
transfer dana kegiatan sesuai dengan mekanisme PMK
No.173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK 168/PMK.105/2015
tentang mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah pada
kementerian/lembaga dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan bantuan
Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 Mensahkan SK penetapan kelompok penerima bantuan yang telah
ditetapkan oleh PPK Kabupaten.
 Bersama Tim Teknis Pusat dan Kabupaten melakukan survay dan
identifikasi sumber air dan calon kelompok penerima bantuan kegiatan
irigasi perpompaan.
 Melakukan Pendampingan pelaksanaan kegiatan di kabupaten baik
teknis maupun non teknis
 Selaku KPA melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi yang
menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan teknis dan
penyaluran bantuan dengan pedoman teknis dan juklak yang telah
ditetapkan.
2. Kabupaten
2.1. Membentuk tim teknis, dengan tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait.

b. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai penjabaran dari
petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
c. Bersama Tim Teknis Pusat dan Provinsi melaksanakan
identifikasi, mengusulkan calon penerima dan calon lokasi yang
sesuai kriteria dan layak untuk menerima fasilitas bantuan
pemerintah kegiatan irigasi perpompaan sesuai Juklak.
d. Memfasilitasi dan membantu calon penerima bantuan untuk
membuat proposal dan RUKK yang disesuaikan dengan kriteria
teknis irigasi perpompaan.
e. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan,
poktan/gapoktan penerima bantuan.
f. Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis pengembangan
irigasi perpompaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.
g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan di
kabupaten untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke
pusat, dilampirkan dengan foto kegiatan (oppen camera) paling
lambat tanggal 10 setiap bulannya.
2.2. Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang menangani Peternakan
atau bidang yang menangani kegiatan Sarana Prasarana selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan tugas sebagai berikut:
a. Menetapkan Tim Teknis kegiatan irigasi perpompaan.
b. Menetapkan calon lokasi dan calon kelompok penerima bantuan
pemerintah.
c. Membuat Perjanjian Kerjasama dengan kelompok tani/gapoktan
penerima bantuan pemerintah dan menetapkannya dalam surat
keputusan (SK).
Perjanjian kerjasama tersebut minimal memuat :
 Hak dan kewajiban kedua belah pihak
 Jumlah dan nilai uang yang akan diberikan untuk pembiayaan
kegiatan ;
 Jenis dan spesifikasi barang yang akan dibeli;
 Jangka waktu penyelesaian pekerjaan;

 Tata cara dan syarat penyaluran dana;
 Pernyataan kesanggupan kelompok tani penerima bantuan
untuk membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi;
 Pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
 Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk
menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara;
 Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala
kepada PPK;dan
 Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK
setelah Pekerjaan selesai.
d. Mensahkan RUKK yang disusun olek kelompok tani/gapoktan
penerima bantuan sebagai dasar penyaluran dana.
2.3. Melaksanakan Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta
mendampingi kelompok tani untuk membuat laporan hasil
pelaksanaan pekerjaan fisik sebagai dasar pelaporan kepada
KPA Provinsi dan Pusat.
B. Sumber Dana
Sumber dana berasal dari Dana Tugas Pembantuan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) No: SP DIPA-018.08.4.249164/2021 Tanggal 17 Nopember
2021 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2022.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN
A. Bentuk Bantuan
Berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup
Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian TAHUN Anggaran .2022,
maka bantuan pemerintah yang diberikan untuk pengembangan irigasi
perpompaan kepada kelompok tani penerima adalah dalam bentuk uang yang
ditransfer langsung dari rekening kas negara ke rekening kelompok penerima
bantuan yang akan melaksanakan pembangunan irigasi perpompaan.
B. Persyaratan Penerima Bantuan
Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah pada Pembangunan Irigasi
Perpompaan adalah:
1. Kelompok tani (POKTAN)/gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) yang
dibentuk oleh pemerintah daerah melalui SK Kepala Desa tentang
kelompok tani yang diusulkan oleh Tim Teknis Kabupaten sebagai
penerima bantuan pemerintah.
2. Poktan/gapoktan memiliki pengurus aktif (Ketua, Sekretaris dan
Bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
3. PPK melakukan seleksi penerima bantuan pemerintah berdasarkan
kriteria/persyaratan yang ditetapkan dan menetapkan kelompok tani
penerima bantuan pemerintah dalam SK PPK untuk disahkan KPA
Provinsi (Lampiran-1).
4. Ketua Poktan/Gapoktan penerima bantuan membentuk satuan tugas Unit
Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) dengan menerbitkan Surat
Tugas Penunjukkan Pengelola UPKK (Lampiran-2).
5. Membuka Rekening atas nama UPKK Kelompok penerima Bantuan.
6. Membuat cap Kelompok dan Cap UPKK Kelompok Penerima Bantuan.
7. Ketua UPKK Kelompok Penerima Bantuan menyiapkan KTP dan Nomor
Handphone yang bisa dihubungi.

8. Ketua UPKK Kelompok Penerima bantuan menandatangani perjanjian
kerjasama dengan PPK Kabupaten (Lampiran-3).
9. UPKK Kelompok penerima bantuan membuat proposal usulan dan
Rencana Anggaran Biaya (RAB).
10. UPKK Kelompok penerima bantuan membuat RUKK/Kebutuhan Dana
Tahap I (Lampiran-4).
11. UPKK Kelompok penerima bantuan membuat RUKK/Kebutuhan Dana
Tahap II (Lampiran-5).
12. UPKK Kelompok penerima bantuan pemerintah menandatangani kuitansi
tanda terima bantuan pemerintah Tahap I (Lampiran-6).
13. UPKK Kelompok penerima bantuan pemerintah menandatangani kuitansi
tanda terima bantuan pemerintah Tahap II (Lampiran-7).
14. Ketua Kelompok dan UPKK Kelompok penerima bantuan pemerintah,
harus memberikan pernyataan dan menandatangani surat pernyataan
tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
(Lampiran-8 dan Lampiran-9).
15. Ketua Kelompok penerima bantuan pemerintah mengetahui Tim Teknis
Kabupaten, harus memberikan pernyataan dan menandatangani surat
pernyataan tanggung jawab mutlak (Lampiran-10).
16. UPKK Kelompok penerima bantuan pemerintah mengetahui Tim Teknis
Kabupaten, membuat surat permohonan transfer uang Tahap I dan Tahap
II (Lampiran-12 dan Lampiran 13).
17. Poktan/gapoktan penerima bantuan pemerintah, harus memberikan
pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pompa dan
memelihara bantuan tersebut, sehingga dapat sebagai suplesi air irigasi
dalam jangka panjang.
Seluruh kelengkapan persyaratan tersebut diatas dibuat masing-masing dalam
bentuk hardcopy (tandatangan basah) dan Softcopy (File .pdf)

C. Komponen kegiatan dan standar teknis.
1. Pompa Air dan Kelengkapannya.
Pompa air yang digunakan adalah pompa air kapasitas ukuran minimal 4”
yang memiliki mesin penggerak, digunakan untuk mendukung sub sektor
peternakan. Pompa air yang digunakan harus memiliki SNI.
2. Bak Penampung Air
Bak penampung dibangun sebagai reservoir untuk medekatkan jarak dari
sumber air ke lokasi yang akan diairi. Bak penampung harus terbuat dari
bahan yang tidak mudah bocor. Ukuran bak penampung 4 x 4 x 1.5 meter
dari permukaan tanah.
3. Bak minum ternak.
Bak minum ternak sebanyak 1 unit dibangun dekat dengan bak
penampung dihubungkan dengan jaringan pipa dari bak penampung,
dengan ukuran Tinggi diatas permukaan tanah 50 cm, Panjang minimal
2 meter, lebar minimal 1 meter
4. Rumah Mesin Pompa dan Genset
Rumah pompa dan mesin genset dibangun sebagai tempat untuk
penyimpanan dan pemasangan pompa serta genset. Ukuran rumah mesin
pompa dan genset berukuran Lebar minimal 1,5 meter. Panjang 2
meter dan Tinggi 2 meter dari permukaan tanah.
Atap Seng 0,3 mili, Pintu berbahan Besi / Kayu Kelas satu.
5. Jaringan Distribusi.
Jaringan distribusi dapat dibuat menggunakan sistem saluran terbuka dan
tertutup. Untuk saluran tertutup dapat menggunakan bahan PVC atau besi.
Sedangkan saluran terbuka dapat menggunakan bahan ferosemen atau
pasangan batu, yang dapat berfungsi untuk membawa atau membawa air
ke lokasi yang akan diairi. Panjang jaringan distribusi perpipaan
disesuaikan dengan lokasi pengembangan HPT terdekat.

D. Kriteria Lokasi dan Petani
1. Kriteria Lokasi
Lokasi adalah Area peternakan yang sumber airnya tersedia namun letak
sumber air tersebut lebih rendah dari lokasi yang akan diairi. Lokasi yang
diprioritaskan adalah lokasi peternakan yang sering mengalami kekurangan
air (kekeringan) terutama pada musim kemarau. Sumber air berupa Sungai,
Danau, Embung dan sumber air lainnya yang ketersediaan airnya
sepanjang tahun
2. Kriteria Petani
a. Petani yang tergabung dalam Poktan/Gapoktan, diutamakan kelompok
penerima yang anggotanya banyak termasuk KK miskin.
b. Poktan yang sudah memiliki badan hukum dan atau paling tidak sudah
dikukuhkan melalui SK Bupati/Kepala Daerah/Kepala Desa.
c. Poktan/Gapoktan harus sudah terdaftar dalam SIMLUHTAN.
d. Poktan/Gapoktan memiliki pengurus aktif (Ketua, Sekretaris dan
Bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
E. Komoditas
Komoditas yang didukung oleh kegiatan pembangunan irigasi perpompaan
adalah komoditas peternakan, yang meliputi ternak ruminansia besar, serta
komoditas ternak lainnya yang diusulkan oleh provinsi dan kabupaten.
F. Pembiayaan
Pembiayaan kegiatan irigasi perpompaan bersumber dari dana
Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
melalui Bidang Prasarana, Sarana dan Pengembangan Sumber Daya
Peternakan, Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
Anggaran 2022.
Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan pada Dinas Teknis
Kabupaten adalah bidang yang menangani kegiatan prasarana dan

sarana pertanian dan atau bidang yang menangani komoditas peternakan
sesuai alokasinya di kabupaten.
Tahapan persiapan dan tahapan monitoring serta pelaporan
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Dinas lingkup peternakan atau
yang menangani peternakan. Sedangkan tahapan konstruksi dilaksanakan
dan dipertanggung-jawabkan oleh poktan/gapoktan penerima bantuan dengan
bimbingan dari Tim Teknis Kabupaten.
Alokasi anggaran untuk penyediaan paket kegiatan irigasi
perpompaan sebesar Rp.108.300.000,- (Seratus Delapan Juta Tiga Ratus
Ribu Rupiah) ke Rekening UPPK Kelompok untuk belanja fisik berupa pompa
air dan kelengkapannya, bak penampung air, bak minum ternak, rumah
mesin pompa dan genset, jaringan distribusi serta belanja lainnya untuk
operasional kegiatan tersebut.
Belanja fisik harus menyesuaikan dengan komponen kegiatan dan
standart teknis (lihat halaman 9 ).
Kelompok penerima kegiatan irigasi perpompaan adalah pengelola
anggaran, memproses belanja fisik serta mengerjakan pembangunan
fisik secara gotong royong dengan didampingi oleh Tim Teknis
Kabupaten.
Penyaluran dana bantuan pemerintah (transfer) dilakukan secara
bertahap yaitu tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30% (Tahap II
dilakukan setelah prestasi tahap I mencapai minimal 50% dan telah
mempertanggungjawabkan belanja Tahap I). Transfer dilakukan melalui
pembayaran LS dari rekening kas negara ke rekening penerima bantuan.
Dana untuk kegiatan pendukung dipergunakan untuk pelaksanaan
CP/CL, koordinasi, bimbingan, monitoring, pelaporan serta kegiatan lainnya
untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembangunan pompanisasi.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
A. Cara Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dilaksanakan secara swakelola
dengan pola padat karya yang melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok
penerima bantuan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang disusun oleh
kelompok penerima bantuan.
B. Persiapan
1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas Peternakan Provinsi,
sebagai penjabaran dan acuan pedoman teknis yang dibuat oleh pusat.
2. Pembuatan Petunjuk Teknis oleh Dinas Peternakan atau yang menangani
peternakan di kabupaten sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan
provinsi disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
3. Pembentukan tim teknis oleh Kepala Dinas Peternakan/Pertanian/yang
menangani kegiatan prasarana dan sarana peternakan kabupaten.
4. Seleksi usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan oleh tim teknis
kabupaten untuk menghimpun data berdasarkan surat usulan/proposal
dari poktan/gapoktan.
5. Validasi usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan oleh tim teknis
kabupaten kegiatan irigasi perpompaan yang diusulkan sesuai dengan
kriteria irigasi perpompaan, baik dari segi teknis, lingkungan maupun
sosial.
6. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Irigasi Perpompaan oleh PPK
kabupaten yang disahkan oleh KPA Provinsi, berdasarkan hasil validasi
CP/CL kegiatan irigasi perpompaan yang diusulkan oleh tim teknis
kabupaten.
7. Sosialisasi dilaksanakan oleh tim teknis kabupaten kepada kelompok tani
dengan tujuan agar masyarakat/kelompok tani mengetahui rencana
pembangunan irigasi perpompaan, sehingga masyarakat dan kelompok
tani bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan

kegiatan. Dalam melaksanakan sosialisasi ke lapangan, dapat didampingi
oleh tim Pembina dari provinsi atau pusat.
8. Survey dan Identifikasi (CP/CL) baik oleh tim pusat, provinsi dan
kabupaten dengan tujuan untuk :
a. Konfirmasi dan Validasi Data yang diusulkan oleh kelompok tani
b. Verifikasi teknis calon lokasi sesuai dengan kriteria teknis
pengembangan irigasi perpompaan.
c. Memastikan lokasi tersebut memiliki sumber air permukaan dan petani
penerima manfaat.
9. Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/ Gapoktan/
Kelompok dengan bimbingan Tim teknis Kabupaten. RUKK sekurang-
kurangnya memuat:
 Penentuan jenis kegiatan
 Volume kegiatan
 Kebutuhan Bahan
 Kebutuhan Biaya
 Kebutuhan Tenaga Kerja
 Sumber Biaya dan hal-hal lain yang diperlukan.
10.Pembukaan rekening UPKK Penerima Bantuan diperlukan untuk transfer
dana bantuan pemerintah dalam rangka pengembangan irigasi
perpompaan. Untuk maksud tersebut, UPKK dari Poktan/Gapoktan
penerima kegiatan membuat rekening pada bank yang direkomendasikan
oleh tim teknis atau PPK kabupaten, dengan mekanisme joint account
dengan kepala dinas peternakan/yang menangani peternakan di kabupaten
atau pejabat dinas yang ditunjuk. Sistem ini dalam rangka pengendalian
tahapan pencairan dana sesuai dengan progress pelaksanaan kegiatan.
C. Mekanisme Pembayaran
1. Kelompok tani mengajukan permohonan pembayaran melalui surat
permohonan transfer dana bantuan pemerintah Tahap I dengan dilampiri :
a. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani UPKK diketahui ketua
kelompok tani/gapoktan.

b. Kuitansi/bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh ketua
poktan/gapoktan atau yang ditugaskan.
c. Persyaratan kelengkapan dokumen UPKK (hardcopy dan Softcopy).
2. Pengajuan permohonan Pencairan Tahap II dilampiri:
a. Kuitansi/bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh ketua
poktan/gapoktan atau yang ditugaskan.
b. Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang telah ditandatangani
oleh ketua poktan/gapoktan atau yang ditugaskan dalam bentuk
hardcopy dan softcopy (File .pdf)
c. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh
ketua poktan/gapoktan atau yang ditugaskan, dilengkapi foto-foto yang
menunjukkan proses pembangunan diatas 50%.
3. PPK Provinsi melakukan pengujian permohonan pembayaran tahap I dan
tahap II sesuai dengan petunjuk teknis.
4. PPK Kabupaten menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan
bukti penerimaan uang tahap I.
5. PPK Provinsi mengesahkan bukti penerimaan uang tahap II serta
menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan petunjuk teknis.
6. Dalam hal hasil pengujian tidak sesuai dengan petunjuk teknis, PPK
Provinsi dan Kabupaten menyampaikan kepada penerima bantuan untuk
melengkapi dan memperbaiki dokumen.
7. Seluruh dokumen penerima bantuan diserahkan kepada PPK Provinsi
untuk keperluan audit.
D. Pelaksanaan Fisik
a. Melakukan pembersihan lokasi untuk penempatan rumah pompa, bak
penampung, bak minum dan jaringan distribusi.
b. Pembelian Pompa dan material lainnya oleh Poktan/Gapoktan atau
P3A/GP3A penerima bantuan irigasi perpompaan, dengan cara belanja
sendiri sesuai harga pasar setempat atau kebutuhan.
c. Pemasangan pompa air dan kelengkapannya.
d. Pembuatan bak penampung: diletakkan pada posisi topografi yang paling
tinggi di lokasi sentra/kawasan ternak yang akan diairi.

e. Pembuatan jaringan distribusi ke lahan : diletakkan secara proporsional
agar pembagian air merata untuk seluruh lingkungan kawasan ternak.
f. Pelaksanaan fisik (Konstruksi) dilakukan dengan pola padat karya yang
harus melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok penerima bantuan.
E. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
1. Kelompok Tani wajib membuat dan memberikan laporan
pertanggungjawaban kepada PPK berupa :
a. Laporan jumlah total dana yang diterima, dana yang digunakan dan
dana sisa (jika ada).
b. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan
pemerintah (mengarsipkan) dan membuat softcopy (file .pdf).
c. Dalam hal terdapat dana sisa, Ketua Kelompok Tani harus
menyetorkan dana sisa bantuan tersebut ke kas negara yang
ditunjukkan dengan bukti setor ke rekening kas negara/SSBP.
d. Dokumentasi kegiatan berupa foto yang diambil dari titik yang sama
minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100% yang dilengkapi
dengan titik koordinat dan keternagan lainnya (nama kegiatan, nama
poktan/gapoktan/P3A/GP3A, alamat, komoditas yang diusahakan dan
luas areal oncoran)
2. Penyerahan hasil pekerjaan dengan melampirkan BAST (Berita Acara
Serah Terima) pekerjaan setelah pekerjaan selesai keseluruhan dilengkapi
foto/film pelaksanaan kegiatan dan dibuat dalam bentuk softcopy (file .pdf)
Selanjutnya PPK Kabupaten melakukan verifikasi atas laporan
pertanggungjawaban dan mengesahkan BAST sesui dengan perjanjian
kerjasama.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
A. Provinsi
Pembinaan pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dilaksanakan oleh
Tim Pembina teknis provinsi difokuskan kepada tim pelaksana teknis di
kabupaten untuk :
1. Peningkatan kualitas SDM yang menangani percepatan pelaksanaan
kegiatan irigasi perpompaan di kabupaten.
2. Koordinasi Penyusunan dokumen KAK, pengendalian dan
pengawasan.
3. Pelaporan yang dibutuhkan dalam tahap pembayaran bantuan
pemerintah.
B. Kabupaten
Pembinaan teknis pada tingkat kabupaten dilakukan oleh dinas peternakan
atau yang menangani peternakan c.q tim teknis kabupaten kepada
Kelompok tani, penyuluh pertanian serta pejabat tingkat kecamatan dan
desa yang difokuskan pada identifikasi lokasi dan verifikasi calon petani
dan calon lokasi pelaksanaan pengembangan irigasi perpompaan,
pengendalian dan mekanisme monitoring serta pelaporan.
C. Periode Pengendalian
Pelaporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari kabupaten
sampai ke pusat dengan jadwal sebagai berikut:
Triwulan I : disampaikan minggu I bulan April 2022
Triwulan II : disampaikan minggu I bulan Juli 2022
Triwulan III : disampaikan minggu I bulan Oktober 2022
Triwulan IV : disampaikan minggu I bulan Januari 2023

D. Penilaian Resiko dan titik kritis pelaksanaan kegiatan
Target utama pemantauan pengendalian adalah :
a) Penetapan tim (Tim Teknis/Pengawas/Pejabat Penerima hasil
pekerjaan)
b) Persiapan survey calon petani/calon lahan investigasi.
c) Penyusunan desain sederhana /RAB
d) Pekerjaan konstruksi Irigasi perpompaan
e) Laporan Pertanggungjawaban keuangan
f) Pemanfaatan
g) Pemantauan kegiatan
h) Laporan hasil pekerjaan dan pemanfaatan kegiatan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan
irigasi perpompaan dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang
mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan dan evaluasi akhir.
Evaluasi pelaksanaan di tingkat provinsi dilaksanakan oleh tim
Pembina teknis Provinsi. Evaluasi pelaksanaan di tingkat kabupaten dilakukan
oleh tim teknis kabupaten
B. Pelaporan
1. Kelompok Tani Penerima Bantuan
Kelompok Tani penerima bantuan harus menyiapkan laporan sesuai
dengan urutan dokumen sebagai berikut:
a. SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah oleh PPK Kabupaten
yang telah disahkan oleh KPA Provinsi (Lampiran – 1);
b. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);
c. Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PPK Kabupaten dengan Ketua
Unit Pengelola Keuangan Penerima Bantuan;
d. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah dari Ketua
Kelompok Penerima Bantuan kepada KPA Provinsi;
e. Bukti Penarikan/Pencairan dana bantuan pemerintah oleh ketua
kelompok/Unit Pengelola Keuangan Penerima Bantuan dalam bentuk
copy buku tabungan;
f. Bukti-bukti pembelanjaan dana bantuan pemerintah dalam bentuk
kuitansi dan Nota Belanjanya;
g. Laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah yang
ditandatangani oleh ketua kelompok/Unit Pengelola Keuangan
Penerima Bantuan (Lampiran-14);
h. Berita acara penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh 2 (dua)
orang saksi yang ditunjuk olek PPK Kabupaten (Lampiran-15).

i. BAST Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh ketua UPKK dan
diketahui oleh Ketua Kelompok penerima bantuan pemerintah
(Lampiran-16);
j. Foto/film pekerjaan menggunakan aplikasi Open Camera mulai dari
Keadaan 0%, 50%, 100% yang dilengkapi keterangan nama desa,
kecamatan, kabupaten, titik koordinat dan luas lahan yang diairi;
k. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan apabila ada dana sisa
harus dikembalikan ke rekening kas negara;
l. Kuitansi pembelanjaan kelompok tani penerima bantuan harus
tersimpan rapih dan diurutkan sesuai RUKK Tahap I dan Tahap II;
m. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana.
Seluruh kelengkapan laporan tersebut diatas, dibuat masing-masing
dalam bentuk hardcopy (tandatangan basah) dan Softcopy (File .pdf)
2. Dinas Lingkup Kabupaten
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban kelompok tani penerima
bantuan kepada PPK Kabupaten, maka Dinas Peternakan atau yang
menangani peternakan mengirimkan laporan tersebut kepada KPA Provinsi
dengan tembusan ke pusat (Direktorat Irigasi Pertanian cq.Subdit
pengembangan sumber air).
Adapun format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan format
PSP 01, PSP 02, PSP 03, PSP 04 melalui mekanisme pelaporan online
(MPO) dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pelaporan dan pengelolaan aplikasi MPO dilakukan oleh
penanggungjawab pelaporan online Ditjen PSP di daerah yang
ditetapkan oleh SK Kepala Dinas terdiri dari Kasie yang menangani
prasarana dan sarana serta 2 orang staf (Sekretariat dan Bidang
Teknis) pada masing-masing satker pelaksana kegiatan ditjen PSP.
b. Satker PSP Provinsi bertanggungjawab terhadap pengisian dan
pemutahiran data dan informasi MPO di Kabupaten yang merupakan
wilayah kerjanya.

c. Mekanisme pelaporan online di provinsi dibantu oleh petugas pusat
(LO).
d. Pemutahiran dapat dilakukan harian atau setiap ada realisasi
keuangan/fisik.
e. Menyiapkan Kelengkapan berupa:
 Titik Koordinat dan Dokumen Shape File
 Scan .pdf SK Penetapan Kelompok
 Scan .pdf KTP Ketua UPKK Kelompok
 Scan .pdf Rekening UPKK Kelompok
 Scan .pdf Saldo Awal
 Scan .pdf Saldo Akhir
 Scan .pdf RUKK Tahap I dan Tahap II
 Scan .pdf Kwitansi dan Nota Belanja Tahap I
 Scan .pdf Kwitansi dan Nota Belanja Tahap II
 Spesifikasi Pompa Air, Rumah Pompa, Bak Penampung, Bak
Minum Ternak dan Perpipaan
 Scan .pdf Dokumentasi kegiatan harus Menggunakan aplikasi
Open Camera untuk tahapan kegiatan 0%, 50%, dan 100%.
 Scan .pdf BAST 100%
3. Alur Pelaporan
a. Kepala Dinas Kabupaten menginput laporan sesuai form PSP 01, dan
PSP 02 serta laporan akhir ke dalam sistem MPO dan mengirimkan
hardcopy ke Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan
alamat:
Jalan Veteran – Fatululi
Kecamatan Oebobo
Kota Kupang 85111
Telp/Fax: 0380-825250
b. Dinas Provinsi menginput laporan form PSP 03 dan PSP 04 ke dalam
sistem MPO dan mengirimkannya ke :
Direktorat Irigasi Pertanian
d/a. Jl. Taman Margasatwa No.3 Ragunan,

Jakarta Selatan.
Atau Fax: 021-7823975
E-mail: subditpsa@gmail.com
4. Frekuensi Pelaporan
Laporan dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
a. Laporan diinput dalam sistem MPO selambat-lambatnya tanggal 5
setiap bulannya
b. Laporan akhir tahun harus dilengkapi dengan foto-foto kegiatan 0%,
50% dan 100% dan dikirimkan paling lambat satu bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran.
c. Dinas Peternakan atau yang menangani peternakan di kabupaten wajib
menyusun dan menyampaikan laporan berupa :
 Laporan Perkembangan Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan
tahun berjalan yang dilakukan sejak persiapan sampai dengan
diselesaikannya kegiatan dengan format laporan PSP 01 untuk
Kabupaten dan format PSP 02 untuk Provinsi.
 laporan akhir kegiatan harus disusun setelah kegiatan selesai
dilaksanakan dilengkapi dengan foto softcopy ataupun hardcopy
pada tahapan 0%, 50% dan 100% beserta data tracking panjang
saluran dalam bentuk format geo database atau shapefile.
Sedangkan untuk rumah pompa, bak penampung dan bak minum
ternak dalam bentuk titik koordinat. Dokumentasi perkembangan
pelaksanaan kegiatan fisik difoto dilokasi dan titik yang sama.
 Laporan manfaat pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan tahun
sebelumnya disusun dengan format PSP 03 untuk kabupaten dan
PSP 04 untuk Provinsi.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA
A. Indikator Keluaran
Terealisasi kegiatan pengembangan irigasi perpompaan sebanyak 16 unit.
B. Indikator Hasil
Meningkatnya layanan suplesi air irigasi lahan peternakan dan HPT sesuai
kebutuhan ternak.
C. Indikator Manfaat
Meningkatnya komoditas produksi peternakan dan HPT pada lokasi irigasi
perpompaan serta terwujudnya peningkatan pendapatan peternak.
D. Indikator Dampak
1. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak.
2. Terwujudnya ketahanan pangan Daerah dan Nasional.

BAB VIII
PENUTUP
Kegiatan pengembangan irigasi perpompaan merupakan alternatif
penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk sub sektor peternakan khususnya
di areal di luar sistem irigasi teknis, dengan memanfaatkan sumber air permukaan
yang berasal dari sungai, danau, embung dan sumber mata air lainnya yang
ketersediaanya sepanjang tahun, mengingat ketersediaan air belum merata
disemua lokasi setiap tahunnya.
Keberhasilan kegiatan irigasi pepompaan tergantung peran serta seluruh
pemangku kepentingan, baik dari pusat, provinsi, kabupaten dan pelaksana di
tingkat lapangan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan bimbingan
dan pembinaan terus menerus oleh Dinas Peternakan atau bidang yang
menangani peternakan di kabupaten dan provinsi serta petugas penyuluh di lokasi
kegiatan.
Dalam pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan
yang ada sehingga kegiatan dapat menghasilkan output yang berkelanjutan dan
dapat dimanfaatkan oleh peternak dalam rangka meningkatkan produksi ternak.

JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx

Similar to JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx