.

1. BERITA ACARA
NOMOR : 441.1/ /DINKES/2022
RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Pada hari ini Jum’at Tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Dua telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Peraturan Bupati
Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022 bertempat di Aula
Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan dengan Rincian Rapat sebagai berikut:
1. Pendahuluan Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
(Raperbup) disusun oleh Pemrakarsa Dinas
Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan
serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan
dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional disediakan Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Lingkungan
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu
diatur penyelenggarannya.
2. Dasar Rapat : Bahwa dalam rangka menindaklajuti ketentuan
lampiran Bab V huruf D angka 2) huruf b)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Peserta Rapat : Adapun rincian anggota yang di Undang pada Rapat
Pembahasan Raperbup tersebut:
a. Peserta Rapat Pembahasan Raperbup yang telah
Hadir yaitu:
1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bengkulu Selatan;
2) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KESEHATAN
Jl. Raya Padang Panjang Manna Telp/ Fax. (0739) 21797

2. Kabupaten Bengkulu Selatan;
3) Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Bengkulu Selatan;
4) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
5) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
6) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
Selatan;
7) Ketua Forum Kepala Puskesmas Kabupaten
Bengkulu Selatan;
8) Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten
Bengkulu Selatan;
9) Tim Teknis Penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati mengenai Dana Non
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan;
10) Tim Teknis Penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati mengenai Dana Non
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional bagian
Seksi Staf Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
b. Berhalangan Hadir yaitu Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Pelaksana
Rapat
: Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Hasil Rapat : 1. Rencana memasukan Peraturan Daerah
hendaknya mengacu pada Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional;
2. Bahwa adanya pemantapan harmonisasi
perubahan pada Judul Peraturan Bupati
Bengkulu Selatan tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama di Kabupaten Bengkulu Selatan
diganti menjadi Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bahwa perlunya penambahan regulasi payung

3. hukum pada point Mengingat yaitu:
a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018;
c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan;
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
4. Didapati beberapa kesepakatan pada materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang
salah satunya masih harus dikonsultasikan ke
Bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga
mendapati pengesahan dan penetapan yang
konsistensi mengenai alur penyusunan Anggaran
Dana Daerah tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Puskesmas di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan pada rincian pengoreksian
bunyi materi Raperbup meliputi: Bagian Kesatu
Sumber Dana meliputi ; BAB IV Pengelolaan yaitu
Pasal (4); Bagian Kedua Penganggaran Pasal (5);
Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal (6); Pasal (7); Pasal (8); Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Pasal (9); dan BAB V
Pemanfaatan Dana Pasal (10).

4. 6. Tindak Lanjut : Bahwa kesimpulan rapat lintas bersama
Prapenerbitan Peraturan Bupati Dana Non Kapitasi
antara Dinas Kesehatan, Bagian Hukum Pemda
Bengkulu Selatan, Kepala BPJS Kabupaten
Bengkulu Selatan, Ketua Forum Kepala Puskesmas
Bengkulu Selatan, dan Ketua IBI Bengkulu Selatan
tanggal 17 Juni 2022 di Dinas Kesehatan
ditemukan tindak lanjut rapat mengenai
Penyusunan Raperbup tersebut meliputi:
1. Didapati Perubahan Atas Judul yang telah
diggarap yaitu Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di
Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan;
2. Bahwa perlu melanjutkan dengan konsultasi
pengkajian/elaborasi bahan materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian dalam Rancangan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Puskesmas di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2022 ke Bagian Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan.
Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipertanggungjawabkan
sebagaimana mestinya.
Manna, 17 Juni 2022
Rancangan Peraturan Bupati
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022
NAMA JABATAN PARAF
1. HENDRY, S.H Kabag Hukum
Sekretariat Daerah 1.
2. NEX PUSMAN FITRI, SKM Kabid Pelayanan & SDK
Dinas Kesehatan 2.

5. NAMA JABATAN PARAF
3. NANANG JAYADI, S.Kep. M.M Kepala BPJS Kesehatan
Bengkulu Selatan 3.
4. FAIQATUL LATIFAH, SKM Kasi Yankes Dinas
Kesehatan 4.
5. DISAR, S. Sos Kasubag Umum & Kepeg
Dinas Kesehatan 5.
6. RISKIA SIMBOLON, S.Tr.Keb a.n Ketua Forum Kepala
Puskesmas 6.
7. YUNIAR KOSMERI AMIN, S.ST Ketua IBI Bengkulu
Selatan 7.
8. DODDY ARIES, S.H Perancang Peraturan
Perundang-undangan
Ahli Muda
8.
9. EKSAN MAYUDI, SKM Analis Kesehatan
9.
10. DUWI MIHARTINAH, S.Ak Analis Pembayaran
Jaminan Kesehatan 10.
Mengetahui,
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
BENGKULU SELATAN
DIDI RUSLAN, SKM, M.Si
NIP. 19750827 199703 1 002

6. BERITA ACARA
NOMOR : 441.1/ /DINKES/2022
KONSULTASI RANCANGAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI KEBAGIAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2022
Pada hari ini, Jum’at Tanggal Dua Puluh Empat Juni Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Dua telah dilaksanakan Konsultasi Penyusunan Peraturan Bupati
Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 bertempat di Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (BPKAD) dengan
hasil sebagai berikut :
1. Dasar Hukum
Raperbup
: Bahwa ketentuan lampiran Bab V huruf D angka 2)
huruf b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Anggota : 1) Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Bengkulu Selatan;
2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
3) Satu Orang dari Pihak Teknis Penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati mengenai Dana
Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4) Dua Orang Tim Teknis Penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati mengenai Dana Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Bagian Seksi Staf
Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Hasil konsultasi pengkajian/elaborasi bahan materi Raperbup :
Rumusan Raperbup Revisi Raperbup
BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KESEHATAN
Jl. Raya Padang Panjang Manna Telp/ Fax. (0739) 21797

7. Sumber Dana
Pasal 4
(1) Dana Non Kapitasi dibayarkan kepada
Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah.
(2) Pembayaran Dana Non Kapitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada jumlah Klaim
pelayanan peserta JKN di Puskesmas
sesuai data yang diajukan ke BPJS
Kesehatan.
(3) Pembayaran Dana Non Kapitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang sudah diverifikasi oleh BPJS
Kesehatan melalui mekanisme Kas
Daerah.
Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 5
(1) Kepala Puskesmas menyampaikan
rencana pendapatan dan belanja Dana
Non Kapitasi JKN tahun berjalan
kepada Kepala Dinas.
(2) Rencana pendapatan dan belanja dana
Non Kapitasi JKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
jumlah klaim Pelayanan Non Kapitasi
di Puskesmas.
(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah
di Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah.Berdasarkan rencana
pendapatan dan belanja Dana Non
Kapitasi JKN dimaksud pada ayat (2),
Kepala Dinas menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
Dinas, yang memuat Rencana
Pendapatan dan Rencana Belanja
Dana Non Kapitasi.
(4) Rencana pendapatan Dana Non
Kapitasi dianggarkan dalam kelompok
Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah, obyek
Dana Non Kapitasi JKN pada
Puskesmas, rincian obyek Dana
Kapitasi JKN pada masing-masing
Puskesmas sesuai kode rekening
berkenaan.
(5) Rencana belanja Dana Non Kapitasi
JKN dianggarkan dalam kelompok
Belanja Langsung dan diuraikan ke
dalam jenis, obyek, dan rincian obyek
belanja sesuai kode rekening
berkenaan.
(6) RKA-SKPD Dinas sebagaimana
dimaksud pada аyat (3) dipergunakan
sebagai bahan penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 6
Kepala Dinas menyusun Dokumen
Sumber Dana
Pasal 4
Tetap
Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 5
(1) Kepala Puskesmas menyampaikan
rencana pendapatan dan belanja Dana
Non Kapitasi JKN tahun berjalan
kepada Kepala Dinas.
(2) Rencana pendapatan dan belanja dana
Non Kapitasi JKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
jumlah klaim Pelayanan Non Kapitasi
di Puskesmas pada tahun sebelumnya.
(3) Penyesuaian anggaran dan
pendapatan belanja akan dilakukan
pada APBD-P Tahun berkenaan.
(4) Kepala Dinas membuat Rencana Kerja
dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
Dinas, yang memuat Rencana
Pendapatan dan Rencana Belanja
Dana Non Kapitasi.
(5) Rencana belanja Dana Non Kapitasi
JKN dianggarkan dalam kelompok
Belanja Operasional dan diuraikan ke
dalam jenis, obyek, dan rincian obyek
belanja sesuai kode rekening
berkenaan.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 6
(1) Klaim Pelayanan Non Kapitasi dari

8. Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)
pendapatan dan belanja Dinas sesuai
dengan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat
(6), berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD tahun anggaran berkenaan
dan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD tahun anggaran berkenaan.
Pasal 7
(1) Pembayaran Dana Non Kapitasi dari
BPJS Langsung dimasukan ke Kas
Daerah sebagai pendapatan.
(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk
pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
(3) Mekanisme Pembayaran Klaim Non
Kapitasi pelayanan JKN oleh BPJS
Kesehatan di Puskesmas milik
Pemerintah Daerah dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku.
Bagian Keempat
Pertanggungjawaban
Pasal 8
(1) Kepala FKTP bertanggung jawab
secara formal dan material atas
pendapatan dan belanja Dana Non
Kapitasi JKN;
(2) Laporan realiaasi pendapatan dan
belanja disajikan dalam Laporan
Keuangan SKPD yang akan
dikonsolidasikan menjadi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;
(3) Tata cara dan format penyusunan
Laporan Keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan
keuangan daerah.
Bagian Keempat
Pertanggungjawaban
Pasal 9
(1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab
secara formal dan material atas
pendapatan dan belanja Dana Non
Kapitasi JKN.
(2) Laporan realisasi pendapatan dan
belanja disajikan dalam Laporan
Keuangan SKPD yang akan
dikonsolidasikan menjadi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.
(3) Tata cara dan format penyusunan
BPJS ditransfer ke Kas Daerah.
(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sesuai pada
BAB III Pasal (3).
(3) Mekanisme Pembayaran Klaim Non
Kapitasi pelayanan JKN oleh BPJS
Kesehatan di Puskesmas milik
Pemerintah Daerah dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku.
Pasal 7
(1) Bendahara Dana Non Kapitasi JKN
pada Puskesmas mencatat dan
menyampaikan laporan realisasi
pendapatan dan belanja Dana Non
Kapitasi JKN setiap bulan kepada
Kepala Puskesmas.
(2) Kepala Puskesmas menyampaikan
laporan realisasi pendapatan dan
belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan
melampirkan surat pernyataan
tanggung jawab Kepala Puskesmas
setiap bulannya.
(3) PPK-SKPD Dinas Kesehatan
melakukan verifikasi dan
mengesahkan Sistem
Pertanggungjawaban Dana Non
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
atas pendapatan dan belanja.
Bagian Keempat
Pertanggungjawaban
Pasal 8
(1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab
secara formal dan material atas
pendapatan dan belanja Dana Non
Kapitasi JKN.
(2) Laporan realisasi pendapatan dan
belanja disajikan dalam Laporan
Keuangan SKPD yang akan
dikonsolidasikan menjadi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.
(3) Tata cara dan format penyusunan
Laporan Keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan
keuangan daerah.
BAB V
PEMANFAATAN DANA
Pasal 9
(1) Dana Non Kapitasi yang diterima oleh
Puskesmas dari BPJS dimanfaatkan
seluruhnya untuk:
a. pembayaran jasa pelayanan
kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan.
(2) Alokasi untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
tiap Puskesmas ditetapkan 80% dari
Penerimaan Dana Non Kapitasi.
(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan

9. Laporan Keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan
keuangan daerah.
biaya operasional pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b ditetapkan 20%
dari Penerimaan Dana Non Kapitasi.
(4) Besaran alokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan setiap tahun dengan
Keputusan Bupati atas usulan Kepala
Dinas dengan mempertimbangkan:
a. kebutuhan obat, alat kesehatan,
dan bahan medis habis pakai;
b. kegiatan operasional pelayanan
kesehatan dalam rangka mencapai
target kinerja di bidang upaya
kesehatan perorangan; dan
c. besar tunjangan yang telah diterima
dari pemerintah daerah.
(5) Tarif Non Kapitasi dari BPJS
Kesehatan kepada Pemerintah Daerah
yang berasal dari jejaring Puskesmas
diberikan kepada Jaringan pelayanan
Puskesmas terdiri atas Puskesmas
pembantu, Puskesmas keliling, dan
bidan desa dan Jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan klinik, rumah
sakit, apotek, laboratorium, dan
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
sesuai dengan mekanisme pengelolaan
Keuangan Daerah.
4. Tindak Lanjut : Agar Draft Penyusunan Raperbup disempurnakan,
dilengkapi, dan dikoordinasikan kembali dengan
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan oleh Tim Pemrakarsa
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati mengenai
Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Bagian Seksi Staf Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan serta
diperhatikan kelengkapan dokumen pendukung
pada saatnya nanti dimintakan penetapan oleh
Bupati Bengkulu Selatan
Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipertanggungjawabkan
sebagaimana mestinya.
Manna, 24 Juni 2022
Rancangan Peraturan Bupati
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022
NO NAMA JABATAN PARAF
1 NEX PUSMAN FITRI, SKM Kabid Pelayanan & SDK
Dinas Kesehatan 1.

10. NO NAMA JABATAN PARAF
2 FAIQATUL LATIFAH, SKM Kasi Yankes Dinas
Kesehatan 2.
3 SYAIPUL BAKTIAR, SE.M.Si Analis Keuangan Pusat
dan Daerah Ahli Muda 3.
4 EKSAN MAYUDI, SKM Analis Kesehatan
4.
5 DUWI MIHARTINAH, S.Ak Analis Pembayaran
Jaminan Kesehatan 5.
Mengetahui,
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
DIDI RUSLAN, SKM, M.Si
NIP. 19750827 199703 1 002
Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NUZMANTO M.AIDIL, ST
NIP. 19751106 200312 1 006

11. BUKTI KONSULTASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KE BAGIAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Hari Jum’at, 24 Juni 2022
NO NAMA JABATAN PARAF
1 1.
2 2.
3 3.
4 4.
5 5.
6 6.
7 7.
8 8.
9 9.
10 10.
Mengetahui,
KABID PELAYANAN & SDK
BENGKULU SELATAN
NEX PUSMAN FITRI, SKM
NIP. 19741017 199602 1 002

12. LAMPIRAN KOREKSI RAPERBUP KE BPKAD BAGIAN I 24.06.2022 :

13. LAMPIRAN KOREKSI RAPERBUP KE BPKAD BAGIAN II 24.06.2022 :

14. LAMPIRAN KOREKSI RAPERBUP KE BPKAD BAGIAN III 24.06.2022 :

15. LAMPIRAN KOREKSI RAPERBUP KE BPKAD BAGIAN IV 24.06.2022 :

16. LAMPIRAN KOREKSI RAPERBUP KE BPKAD BAGIAN V 24.06.2022 :