Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptx
Similar to 04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptx
- 1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Pemerintah Daerah Disampaikan Oleh: Randy Saputra, S.IP, M.Si Subdit Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dit. Fasilitasi Transfer & Pembiayaan Utang Daerah DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah
- 2. OUTLINE 02 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DALAM APBD 01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 03 KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA BOK PUSKESMAS 2
- 3. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH I. ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 3
- 4. KEUANGAN DAERAH Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. AZAZ UMUM APBD 1. Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah 2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat. 3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi 4. Dikelola secara tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. 5. Ditetapkan dengan PERDA APBD Dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Pasal 3 ayat (3) PP 12/2019 Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah Diwujudkan dalam Pasal 23 PP 12/2019 4
- 5. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi Disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah Penerimaan Daerah merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan PUU Pengeluaran Daerah merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup Disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya PERDA Penerimaan Daerah a. Pendapatan Daerah b. Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Daerah a. Belanja Daerah b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pasal 23 & 24 PP No. 12 K E U A N G A N D A E R A H APBD Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah 5
- 6. SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERENCANAAN PERPRES 18/2020 PERPRES RKP 2023 PMDN 86/2017 PMDN PEDOMAN PENYUSUNANAN RKPD PENGANGGARAN PP 12/2019 PMDN 77/2020 PMDN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD PERDA POKOK-POKOK KEUDA RPJMD RKPD KUA & PPAS APBD Kepmendagri No. 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah 6
- 7. PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DALAM APBD II. ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 7
- 8. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah 8 Jenis Dana Alokasi Khusus Sumber: Pasal 131 ayat (3) UU 1/2022 DAK FISIK • Digunakan untuk mendukung DAK NONFISIK • Digunakan untuk mendukung HIBAH • Digunakan untuk mendukung pembangunan . (Pasal 1 angka 72 UU 1/22) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 9. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah 9 1. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Dalam hal penganggaran dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan Juknis tahun berkenaan, Pemda melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dg melakukan perubahan Perkada ttg Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemda yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023 3. Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Dana Transfer ke Daerah Earmark dalam APBD TA 2023 Sumber: huruf b. angka 1), 2) dan 3) Lampiran Permendagri No.84 Tahun 2022 ttg Pedum APBD TA 2023
- 10. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah LANJUTAN…. 1. Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan. 2. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2023. 3. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Sumber: huruf b.4).(4) Lampiran Permendagri No.84 Tahun 2022 ttg Pedum APBD TA 2023 ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 10
- 11. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA BOK PUSKESMAS III. ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 11
- 12. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 1. Permenkes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2023: a. Lampiran huruf B. I Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mengikuti ketentuan yang telah diatur Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri; b. Lampiran Huruf H angka 2. g Untuk pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan yang berakhir sampai akhir tahun seperti Jampersal, Pemerintah Daerah harus melaksanakan langkah-langkah akhir tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah 2. PMK Nomor 204/PMK. 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Pasal 20 ayat 5 “Pengelolaan BOK Puskesmas di Daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.” 3. Surat Menteri Kesehatan Nomor PR.01.01/MENKES/690/2022 tanggal 29 September 2022 hal Pengelolaan BOK Puskesmas Salur Langsung di Pemerintah Daerah. 4. Surat Menteri Kesehatan Nomor PR.01.06/MENKES/491/2023 tanggal 31 Mei 2023 hal Dukungan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan BOK Puskesmas. 5. Belum adanya pengaturan pengelolaan keuangan dan skema BOK Puskesmas yang sesuai dengan Permenkeu dan Permenkes. Latar Belakang 12
- 13. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah 13 • Pengelola Dana BOK Puskesmas ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas pengelolaan Dana BOK Puskesmas. • Bendahara Dana BOK Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Penetapan Bendahara Dana BOK Puskesmas berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada PPKD. • Bendahara Dana BOK Puskesmas berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diprioritaskan dari PNS nontenaga kesehatan. • Dalam hal terdapat keterbatasan Pegawai Negeri Sipil, Bendahara Dana BOK Puskesmas dapat dirangkap oleh bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara khusus lainnya pada Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. • Dalam hal tidak tersedianya PNS pada Puskesmas, Bendahara Dana BOK Puskesmas dapat berasal dari PPPK yang diprioritaskan dari PPPK nontenaga kesehatan. • Pengelola Dana BOK Puskesmas yang ditetapkan pada TA sebelumnya masih tetap berlaku, sepanjang tidak terdapat perubahan Pengelola Dana BOK Puskesmas pada TA berkenaan. A. PENGELOLA DANA BOK PUSKESMAS Substansi Pengelolaan Dana BOK Puskesmas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ; Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran (PA) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD; Bendahara Pengeluaran SKPD ; Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; dan Bendahara Dana BOK Puskesmas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
- 14. PPK SKPD Bendahara Pengeluaran SKPD PPKD Selaku BUD; Kepala Dinas Kesehatan Selaku PA 1. menganggarkan pendapatan transfer Dana BOK Puskesmas; 2. membuka rekening operasional Dana BOK Puskesmas; 3. melakukan pengesahan realisasi pendapatan transfer Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T); 4. melakukan pengesahan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Belanja (SPB); 5. melakukan pencatatan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas; dan 6. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Dana BOK Puskesmas. 1. melakukan rekonsiliasi atas laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas; dan 2. melakukan verifikasi hasil rekonsiliasi atas laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas. 1. menganggarkan belanja Dana BOK Puskesmas; 2. melakukan penelaahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) Dana BOK Puskesmas; 3. menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOK Puskesmas; 4. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana BOK Puskesmas; 5. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas; dan 6. melakukan pembinaan penggunaan Dana BOK Puskesmas. 1. merekapitulasi laporan belanja Dana BOK Puskesmas; 2. melakukan rekonsiliasi atas belanja Dana BOK Puskesmas; dan 3. menyiapkan SP2B Dana BOK Puskesmas. Pejabat Pengelola Dana BOK Puskesmas A.1 Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 14 A.2 A.3 A.4
- 15. Lanjutan…. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah Kepala Puskesmas selaku KPA mempunyai tugas dan wewenang: 1. menyusun dan menyampaikan RKAP kepada PA; 2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOK Puskesmas; 3. melaksanakan anggaran Dana BOK Puskesmas; 4. memerintahkan pembayaran Dana BOK Puskesmas; 5. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOK Puskesmas; 6. melaporkan pendapatan Dana BOK Puskesmas kepada BUD; 7. memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOK Puskesmas setiap bulan; 8. melaporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD; 9. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dana BOK Puskesmas; 10. melakukan pergeseran belanja pada RKAP sesuai kebutuhan; 11. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas yang menjadi tanggung jawabnya; dan 12. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPTK membantu tugas dan wewenang KPA selaku Penanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 15 A.5 A.6
- 16. Lanjutan…. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah Bendahara Puskesmas mempunyai tugas dan wewenang: 1. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas; 2. menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas; 3. menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas; 4. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas; 5. melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskemas; 6. mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak; 7. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas; 8. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan; 9. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran; 10.menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas; 11.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 12.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16 A.7
- 17. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah LANJUTAN 17 Pengelolaan Dana BOK Puskesmas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan oleh Puskesmas serta dilakukan pengesahan dan pencatatan oleh BUD dengan tahapan sebagai berikut B. PENGELOLAAN DANA BOK PUSKESMAS Penganggaran; Pelaksanaan, Penyampaian Laporan Realisasi, Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan dan Belanja; dan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban 1. Pengelolaan Dana BOK Puskesmas dilaksanakan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 2. Pengelolaan Dana BOK Puskesmas diintegrasikan melalui sistem informasi pemerintahan daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. C. SISTEM INFORMASI
- 18. Aktor Penganggaran Dana BOK Puskesmas Puskesmas SKPD PPKD Menyusun RKAP Dana BOK PKM Melakukan rekapitulasi & penelaahan RKAP Ka. Dinas Menyusun RKA SKPD Verifikasi RKA melalui TAPD Penetapan DPA SKPD Sumber: Lampiran Permendagri mengenai Pengelolaan Dana BOK Puskesmas pada Pemda disampaikan Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah SIKLUS PENGANGGARAN DANA BOK PUSKESMAS disampaikan
- 19. Sumber: Lampiran Permendagri mengenai Pengelolaan Dana BOK Puskesmas pada Pemda Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah SIKLUS PELAKSANAAN DANA BOK PUSKESMAS Aktor Pelaksanaan Dana BOK Puskesmas Kepala Daerah PPKD Kepala Puskesmas Menetapkan Rekening Operasional Pengelolaan Dana BOK Puskesmas yang merupakan bagian dari RKUD PPKD selaku BUD membuka Rekening Operasional Pengelolaan Dana BOK Puskesmas Melaksanakan belanja Dana BOK Puskesmas berdasarkan DPA-SKPD dan RKAP Pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas didasarkan pd permintaan Ka. Puskesmas ke Bendahara Dana BOK Puskesmas yg dilengkapi dg bukti-bukti pengeluaran yang lengkap & sah Dapat dibantu oleh PPTK
- 20. Sumber: Lampiran Permendagri mengenai Pengelolaan Dana BOK Puskesmas pada Pemda Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah Siklus Penyampaian Laporan Realisasi, Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan dan Belanja Aktor 1. Pendapatan Dana BOK Puskesmas Bendahara Dana BOK Puskesmas SKPKD BUD Menyusun laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas dan menyampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PA yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Membuat surat permintaan pengesahan pendapatan Dana BOK Puskesmas yang dilampiri laporan realisasi Dana BOK Puskesmas BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) berdasarkan laporan dan/atau informasi yang diterima langsung oleh BUD dari pemerintah BUD melakukan pencatatan pendapatan Dana BOK Puskesmas berdasarkan
- 21. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah Siklus Penyampaian Laporan Realisasi, Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan dan Belanja Aktor 2. Belanja Dana BOK Puskesmas Bendahara Dana BOK Puskesmas Kepala Puskesmas PA PPK SKPD Bendahara Pengeluaran SKPD BUD Melaksanakan pengeluaran belanja Dana BOK Puskesmas dengan melakukan tahapan: a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan c. menguji ketersediaan Dana BOK Puskesmas Mencatat setiap terjadi transaksi belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak Menyusun Laporan Realisasi belanja Dana BOK Puskesmas berdasarkan: a. buku kas umum dan/atau buku pembantu; b. informasi penerimaan pendapatan Dana BOK Puskesmas; dan c. rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas. Menyampaikan laporan realisasi belanja setiap bulan kepada Kepala Puskesmas untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan antara lain: a. nota permintaan pembayaran; dan b. bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya Menandatangani Laporan realisasi belanja serta SPTJM Menerima laporan realisasi belanja melalui Bendahara SKPD Melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas menyiapkan SP2B. Menandatangani SP2B setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi oleh PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Menerbitkan SPB SPB menjadi dasar PA melakukan pencatatan realisasi belanja disampaikan *Kepala Puskesmas bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana BOK Puskesmas
- 22. Aktor Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Dana BOK Puskesmas Puskesmas SKPD PPKD Ka. SKPKD menyusun laporan realisasi pendapatan yang bersumber dari Dana BOK Puskesmas berdasarkan SP2T dan menyajikan dalam laporan keuangan SKPKD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Ka. SKPD menyusun laporan realisasi belanja yang bersumber dari Dana BOK Puskesmas berdasarkan SPB dan menyajikan dalam laporan keuangan SKPD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Dana BOK Puskesmas This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
- 23. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum Pengelolaan Dana BOK Puskesmas secara nasional. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOK Puskesmas di kabupaten/kota. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis Pengelolaan Dana BOK Puskesmas di kabupaten/kota. D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 20
- 24. E. ILUSTRASI FORMAT Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 21 1.Format Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas 2. Format SP2T
- 25. LANJUTAN Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 22 3. Format Laporan Realisasi Pendapatan 4. Laporan Realisasi Belanja
- 26. LANJUTAN Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 23 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 6. Format SP2B
- 27. LANJUTAN Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 24 7. Format SPB 8. Format Berita Acara Rekonsiliasi
- 29. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah Nama : Randy Saputra, S.IP, M.Si TTL : Pelalo, 16 November 1990 Pendidikan : Magister (S2) Jabatan : Analis Pengelolaan DAK (Plt. Kasi DAK Wilayah II) Instansi : Direktorat Fasilitasi Transfer & Pembiayaan Utang Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri No. HP/WA : 082125288833 Email : Glasnot90@gmail.com BIODATA
- 30. KODE REKENING BELANJA DANA BOK PUSKESMAS Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 26 Akun Kel. Jenis Objek Rinc. Objek Sub Rinc. Objek Uraian Akun 5 1 02 90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5 1 02 90 01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5 1 02 90 01 0001Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 31. SIMULASI RKAP Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 27
- 32. SIMULASI RKAP Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah 28
- 33. Aktor Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Menkeu Menkes Bendahara Puskesmas SKPD PPKD Perpres ttg Rincian APBN Ka. Puskesmas Menyusun RKAP melalui E-Renggar Ka. SKPD Menyusun RKA-SKPD PPKD (TAPD) verifikasi RKAP dan RKA-SKPD Ka. SKPKD Menyusun RKA-SKPKD sesuai penerima dan alokasi Dana BOK Puskesmas RKUN melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara Rekening Puskesmas (Bupati/Wali Kota menetapkan rekening Puskesmas berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2T (berdasarkan notifikasi dan/atau laporan penerimaan Dana BOK Puskemas) Ka. SKPD Menyusun rancangan DPA- SKPD PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD Bendahara Dana BOK Puskesmas menyampaikan lap realisasi belanja setiap bulan kpd Ka.Puskesmas (melampirkan surat permintaan & bukti2 belanja) plg lama tgl 5 bln berikutnya u/ dilakukan pengesahaan penggunaan Ka. Puskesmas melakukan persetujuan laporan realisasi belanja yg disampaikan oleh Bendahara Dana BOK Puskesmas PA Menyampaikan SP2B kpd BUD setelah dilakukan rekonsiliasi & verfikasi oleh PPK-SKPD BUD menerbitkan SPB Notifikasi elektronik 2 1 3 5 6 7 10 11 1 2 17 Transfer langsung 18 Bendahara Dana BOK Puskesmas mencatat pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak setiap terjadi transaksi pendapatan dan belanja Dana BOK Puskesmas pada Puskesmas RKAP yang telah disetujui dan dibahas dgn Kemenkes 4 Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan rekapitulasi & menyiapkan SP2B 13 14 15 16 Ka. SKPD melakukan penelaahan RKAP 8 Disampaikan 9