Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kebijakan Pengelolaan Dana BOSP Sesuai Permendagri No 3 Tahun 2023
Similar to Kebijakan Pengelolaan Dana BOSP Sesuai Permendagri No 3 Tahun 2023 (20)
More from Abinul1
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kebijakan Pengelolaan Dana BOSP Sesuai Permendagri No 3 Tahun 2023
- 1. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuangandaerah KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2023 Disampaikan Oleh: Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda
- 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) mengurangi layanan publik kesenjangan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah mendukung operasionalisasi layanan publik Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah DAK adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. (Pasal 1 angka 72 UU 1/22) Sumber: Pasal 131 ayat (1) UU 1/2022 Tujuan DAK mencapai prioritas nasional mempercepat pembangunan Daerah 2
- 3. 1 DAK Nonfisik 2 Digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah 3 Jenis Dana Alokasi Khusus DAK Fisik Digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah Hibah kepada Daerah Digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Sumber: Pasal 131 ayat (3) UU 1/2022 Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah 3 3
- 4. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah Landasan Kebijakan 1. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 4. PP No 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan. 5. PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. 7. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. 4
- 5. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah Surat Dirjen PAUD Dikdasmen tentang Penyaluran BOS dan BOP Langsung ke Rekening Satuan Pendidikan 5
- 6. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah LatarBelakangKebijakanPengelolaanDanaBOSPpadaPemerintahDaerah Penyesuaian Kebijakan DAK Non Fisik yang belum diatur dalam Permendagri No. 24 Thn 2020 antara lain BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Keselarasan pengaturan Juknis dan Penyaluran Dana BOSP Kesetaraan yang diatur dalam Permendikbud dan Permenkeu dengan Pengelolaan Keuangan Daerah; Untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik; Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah. Surat Dirjen PAUD Dikdasmen No.13724/C/PR.03.01/2021 tentang Penyaluran BOS dan BOP Langsung ke Rekening Satuan Pendidikan. 1 2 3 4 5 6 ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah
- 7. Pengertian Dana BOSP, Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Sumber: Pasal 1 Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 7 ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah
- 8. 1 Nomenklatur Peíubahan Nomenklatuí Dana BOS, PAUD dan Kesetaíaan menjadi Dana Bantuan Opeíasional Satuan Pendidikan (BOSP). 2 PejabatPengelola Penguatan Peían Pejabat Pengelola Dana BOSP: PPKD, PA, PPK SKPD, Bendahaía Pengeluaían SKPD, Penanggung Jawab dan Bendahaía Dana BOSP atau Bendahaía Khusus. 3 BendaharaKhusus Kualifikasi Bendahara Khusus, yaitu: a. Bendahara berasal dari tenaga kependidikan nonguru yang berasal dari PegawaiASN. b. Dlm hal tenaga kependidikan nonguru tidak tersedia, Bendahara ditunjuk dari tenaga kependidikan guru yang berasal dari Pegawai ASN. c. Bendahara ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya atas usul kepala SKPD melalui PPKD selaku BUD. d. Dalam hal tidak terdapat Bendahara sebagaimana pada huruf a, b dan c. Gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menugaskan kepala Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, Satdikdas negeri, Satdikpaud negeri, dan Satdikkesetaraan negeri merangkap sebagai Bendahara. Pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah 8 ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah
- 9. 5. Pengelolaan Dana BOSP untuk Satdik Negeri dan Satdik Swasta yang diuraikan dalam tahapan: a. Perencanaan & Penganggaran; b. Pelaksanaan & Penatausahaan; dan c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 4. Pembukaan rekening Dana BOSP dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala SKPKD selaku PPKAD berkoordinasi dengan Kepala SKPD, bukan dilakukan oleh penanggungjawab (Kepala Satdik) Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah Lanjutan… 9 ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah
- 10. 6. Pengelolaan Dana BOSP Satdik Negeri a. Tahapan Perencanaan & Penganggaran: 1) Penganggaran pendapatan Dana BOP diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, objek dana perimbangan, rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan. 2) Penganggaran Belanja diuraikan ke dalam Kelompok Belanja Operasi dan Belanja Modal. 01 02 03 04 b. Tahapan Pelaksanaan & Penatausahaan Pengelolaan Dana BOSP pada Satdik Negeri, yaitu Dana BOSP disalurkan langsung dari RKUN ke rekening satuan Pendidikan. c. Tahapan Pelaporan & Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOSP pada Satdik Negeri yaitu Adanya pencatatan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) oleh Dinas dan Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh PPKD selaku BUD. d. Sisa Dana BOSP pada Satdik diakui sebagai SiLPA dan menjadi perhitungan penyaluran Tahun Anggaran berikutnya Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah Lanjutan… 10 ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah
- 11. 7. Pengelolaan Dana BOSP Satdik Swasta a. Tahapan Perencanaan & Penganggaran: 1) Penganggaran pendapatan Dana BOSP diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, objek dana perimbangan, rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan. 2) Penganggaran Belanja diuraikan ke dalam Kelompok Belanja Operasi, Jenis Belanja Hibah sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai dengan Petunjuk Teknis . b. Tahapan Pelaksanaan & Penatausahaan Pengelolaan Dana BOSP pada Satdik Negeri, yaitu Dana BOSP disalurkan langsung dari RKUN ke rekening satuan Pendidikan. c. Tahapan Pelaporan & Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOSP pada Satdik Swasta yaitu adanya laporan penggunaan Hibah. d. Pertanggungjawaban hibah Dana BOSP, meliputi: 1) laporan penggunaan hibah Dana BOSP; 2) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 3) bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. e. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah Lanjutan… 11 ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah
- 12. Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOSP merupakan sistem yang terintegrasi antara Aplikasi Rencana Kegiatan & Anggaran Sekolah (ARKAS) pada Satdik, Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan & Anggaran (MARKAS) pada SKPD Pendidikan dengan Sekolah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD-RI) yang telah dilaunching oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 10 Desember 2022 sebagai aplikasi Pengelolaan Perencanaan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintah Daerah Lainnya. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah 8 Lanjutan… 12 ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah
- 13. a. Pemerintah daerah dapat menganggarkan pendanaan BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan diluar DAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ditujukan antara lain dalam rangka penambahan cakupan, volume, subkegiatan, dan/atau kegiatan lainnya yang tidak menjadi cakupan oleh DAK. b. Pendanaan tidak boleh tumpang tindih atau duplikasi dengan pendanaan BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan. c. Pengaturan lebih lanjut terhadap pendanaan diluar DAK ditetapkan dengan Perkada. Pengelolaan Dana BOS, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan pada Pemerintah Daerah diluar pendanaan melalui DAK: Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah 9. Lanjutan… 13 ditjenbinakeuda ditjenbinakeuda ditjenbinakeuangandaerah