PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDGShafaillaaAlika
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDG
Oleh :
Apar Hajaludin
Meisya ayu yulianita
Neng Seni Rahayu
Shafailla Alika pratiwi
Sopiyanti
12 IPS 3
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDGShafaillaaAlika
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDG
Oleh :
Apar Hajaludin
Meisya ayu yulianita
Neng Seni Rahayu
Shafailla Alika pratiwi
Sopiyanti
12 IPS 3
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
Pemegang kekuasaan ini adalah MPR
Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ”
Tugas : 1. Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu
2. Memilih presiden dan wakil presiden apabila mangkat
3. Memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
4. Mengganti dan menetapkan UUD
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar “Komunikasi dan Literasi Kebijakan Publik Efektif di Era Digital”, diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI
Jakarta, 21 Juni 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
Pemegang kekuasaan ini adalah MPR
Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ”
Tugas : 1. Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu
2. Memilih presiden dan wakil presiden apabila mangkat
3. Memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
4. Mengganti dan menetapkan UUD
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar “Komunikasi dan Literasi Kebijakan Publik Efektif di Era Digital”, diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI
Jakarta, 21 Juni 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014.
masalah teknis dan non teknis, penanangan masalah,
isu strategis dan antisipasi isu strategis, ketentuan pidana dan sanksi
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA vina irodatul afiyah
Di Indonesia dapat terlihat secara jelas banyaknya partai politik di Indonesia dengan demikian partai politik merupakan peranan penting didalam kondisi perpolitikan di Indonesia.Dengan semakin banyaknya partai politik ini pulalah, juga semakin tumbuh nilai-nilai demokrasi dalam percaturan politik Indonesia yang awalnya agak sedikit sewenang-wenang menjadi lebih demokratis. Dengan alasan ini penulis memutuskan untuk menulis paper dengan judul “Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia"
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
Judul Skripsi Politik
1. 47 Judul Skripsi Ilmu Politik
Berikut ini kumpulan 47 contoh judul skripsi ilmu politik. Klik judul skripsi
untuk melihat intisari penelitian.
Interaksi lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dan masyarakat
dalam pengembangan potensi ekowisata mangrove wonorejo Surabaya
Konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan penertiban kawasan
brandgang di wilayah Surabaya
Afiliasi politik kosgoro 1957 dalam pemilihan kepala daerah kota Surabaya
2010
Marketing politik calon anggota legislatif
Ideologi dan pola rekruitmen kader partai keadilan sejahtera di Surabaya
Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Non-Voting dalam
Pemilihan Kepala Desa Waru
Komunikasi Politik pada Masyarakat Desa dalam Pemilu Legislatif 2009
Aktivisme Organisasi Mahasiswa Islam Ekstra Kampus dalam Pemira di
FISIP Unair
Pemaknaan Politik Pemilih Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif
2009 Kota Surabaya
Dinamika dan Dominasi Kekuatan Bisnis Tionghoa di Kabupaten
Pamekasan
Proses Implementasi Program Konversi Minyak Tanah ke LPG
Kapital dan Pilkades
Keberadaan ulama partai kebangkitan bangsa
Kepolisian sebagai pilar dalam negara demokrasi
Hubungan politik pemuda pancasila dan partai patriot
Perempuan dan politik pembangunan
2. Politik Rente
Kekuasaan dalam Pilkades
Dari Domestik ke Publik
Reposisi Politik Pemerintahan Monarkhi Jawa dalam Pandangan Republik
Modern
Fasilitasi Hak Politik Difabel Tuna Netra
Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera
Dampak Keputusan MK tentang Mekanisme Suara Terbanyak terhadap
Kasus Penggelembungan Suara di Dapil III Sidoarjo
Semburan Lumpur Lapindo dalam Wacana Korban
Konflik BPD dan Kepala Desa
Pelembagaan Perbedaan Afiliasi Politik Pengurus Gerakan Pemuda Ansor
Cabang Nganjuk dalam Pilihan Gubernur Jawa Timur 2008
Dukun dan Kekuasaan
Peran WALHI
Perilaku Memilih Pelajar SMA Kota Surabaya dalam Pemilihan Legislatif
2009
Relasi PAN dan Muhammadiyah di Jawa Timur
Wacana Kesetaraan Gender di kalangan Politisi Keturunan Arab
Pola Perilaku Politik Pedagang Kaki Lima
Gender dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung
Kepentingan Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Timur 2008
LSM dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Desa
Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009
3. Makna politik bagi politisi perempuan berdasarkan lokasi sosial
Gerbang dayaku: politik penanggulangan kemiskinan di kabupaten kutai
kartanegara
Relasi nahdlatul ulama dan politik
Politisi perempuan vs budaya patriarki di Bali
Pengorganisasian partai politik
Mekanisme rekrutmen politik partai golkar
Tionghoa dan Politik di Indonesia
Dinamika Gerakan Mahasiswa Era 2000-an
Sosialisasi Politik Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus pada
Mahasiswa FISIP Unair
Konflik Kepentingan dalam Proses Negosiasi Hubungan Kerja Sama
Perempuan di Parlemen