Dokumen tersebut membahas tentang perilaku pemilih masyarakat Melayu dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ketapang tahun 2009. Dokumen menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, dan tinjauan pustaka mengenai teori-teori perilaku pemilih seperti pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional.

1. OUTLINE
PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT MELAYU PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009
(Studi Pada Masyarakat Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten
Ketapang)
Disusun Oleh:
Uti Muhammad Syafiuddin
NIM.E.02109018
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2012

2. 1. Indikasi Permasalahan
Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi dimana rakyat
memiliki peranan penting didalam urusan negara. Menurut Larry dan March (1998:43)
Demokrasi merupakan kekuasaan rakyat berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat
ikut mengambil bagian dalam pemerintahan. Rakyat membuat kontrak sosial lewat
perwakilannya untuk mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah. Pembuatan kontrak
sosial tersebut dilakukan melalui Pemilu (Pemilihan Umum) yakni sarana demokrasi yang
daripadanya dapat ditentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara
(legislatif dan eksekutif). Menurut Budiardjo, (1996:243) Pemilu dianggap sebagai lambang,
sekaligus tolak ukur, dari demokrasi. Dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi persyaratan
untuk memilih, secara bebas dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai
dengan aspirasinya.
Dalam rangka pembagian kekuasaan negara serta membentuk proses demokratisasi yang
semakin solid dan berkembang maka dibentuk daerah-daerah yang bersifat otonom dengan
bentuk dan susunan pemerintahannya yang diatur dalam undang-undang. Menurut Agustino
(2006:12) Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberikan
peluang bagi warga negara untuk lebih mampu menyumbangkan daya kreativitasnya serta
pengharapan atas perbaikan kesejahteraan masyarakat (menjadi nyata) melalui pemrioritasan
pada pertumbuhan demi pertumbuhan itu sendiri.
Otonomi daerah juga memberikan hak-hak politik bagi masyarakat daerah, salah satu
diantaranya adalah dengan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung atau Pilkada.
Menurut Madjid (2009:105) Dengan adanya pemilihan kepala daerah diharapkan dapat
menunjang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro-demokrasi di daerah. Pemerintah di

3. tingkat lokal akan semakin dekat dengan rakyat yang pada akhirnya akan menciptakan
akuntabilitas yang tinggi dan juga akan terciptanya respon yang baik dari Pemerintah terhadap
rakyatnya
. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik, baik dalam memilih atau
dipilih. Setiap warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik. Warga
Negara berhak melakukan kegiatan secara bebas menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul
serta mempublikasikan informasi kepada publik. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan perilaku
politik. Menurut Budiarjo (2008:369) Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang
berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang berkaitan dengan
sikap politik. Huntington dan Nelson (1994:116-127) mengatakan bahwa perilaku pemilih
mempunyai sifat berubah-ubah sesuai dengan selera yang melatar belakanginya. Dengan
demikian dapat diasumsikan bahwa para pemilih mempunyai latar belakang tertentu dalam
memberikan suaranya dalam Pemilu.
Dari penjabaran diatas, apakah unsur-unsur psikologis masih menjadi faktor utama
perilaku pemilih masyarakat atau masyarakat menjatuhkan pilihan berdasarkan identifikasi calon
kandidat atau figur, atau pilihan masyarakat itu dipengaruhi oleh hal-hal lain. Untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan suatu penelitian yang lebih mendalam. Untuk itulah
penulisan outline yang akan diteruskan menjadi judul skripsi tentang perilaku pemilih ini
dilakukan, terutama pada daerah yang mempunyai latar belakang sistem kekerabatan dan
kebudayaan yang kuat seperti di daerah Kertaton Gusti Muhammad Saunan tepatnya di
lingkungan, Desa Negeri Bru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Keraton Gusti
Muhammad Saunan merupakan basis kerajaan melayu yang ada diketapang. Sehingga ada yang

4. mengasumsikan perilaku pemilih di daerah ini lebih dekat dengan faktor sosiologis yang
menekankan pentingnya status sosial-ekonomi, agama, etnik, dan wilayah tempat tinggal.
2. Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini penulis member batas terhadap permasalahan yang akan dibahas
untuk menghindari lingkup penelitian yang terlalu luas dan tidak menyimpang. Maka peneliti
membatasi masalah akan diteliti, yaitu :
 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala
Daerah di Kabupaten Ketapang.
 Serta mencoba melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada perilaku pemilih.
3. Tinjauan Pustaka
Perilaku Politik
Prilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan
dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan
masyarakat. Menurut Rahman (2002:50) perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan
tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi konkretnya telah
saling memiliki hubungan kultur politik.
Jika dikaitkan dengan Pemilu, warga negara biasa memiliki andil dalam proses
pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap masa depan negaranya dengan warga negara
lainnya. Perilaku politik dalam pemilu selanjutnya disebut perilaku pemilih. Karena warga
negara bisa memiliki hak untuk memilih dan hak untuk tidak menjatuhkan pilihan politiknya.

5. Apakah pemilih tersebut memilih partai politik A atau B. Warga negara biasa diberi hak untuk
secara bebas menjatuhkan pilihan politiknya.
Menurut Nursal (dalam Efriza, dkk 2006:187) Secara sederhana perilaku pemilih dapat
didefinisikan sebagai keputusan seorang pemilih dalam memberikan suara kepada kandidiat
tertentu baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif. Dengan demikian untuk
dapat menjelaskan mengapa orang menjatuhkan pilihannya perlu digunakan pisau analisis yang
tepat. Dalam studi politik, lebih khusus teori perilaku pemilh, ada tiga pendekatan utama yang
dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih dalam pemilu, yakni pendekatan sosiologis,
psikologis, dan pendekatan rasional choice.
a. Pendekatan Sosiologis
Pendekatan sosiologis digagas dan dikembangkan oleh ilmuan dari University Of
Colombian. Oleh karena itu pendekatan ini lazim pula disebut dengan pendekatan Colombia.
Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrument
kemasyarakatan seseorang seperti: (1) status ekonomi seperti pendidikan, jenis pekerjaan,
pendepatan, dan kelas; (2) agama; (3) etnik; dan (4) wilayah tempat tinggal misalnya kota,
desa,pesisir ataupun pedalaman.
b. Pendekatan Psikologis
Pendekatan psikologis atau lazim disebut dengan mashab Machigan menggaris bawahi
adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh sikap dan
sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi sikap politiknya. Sikap itu terbentuk melalui
sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa ada sejak seorang calon pemilih masih berusia
dini. Oleh karena itu pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai

6. utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi
terhadap kandidat.
c. Pendekatan Rasional
Pendektan rasional itu para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan
penilaian yang valid terhadap tawaran partai. Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip,
pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah kebetulan atau
kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan umum, menurut
pertimbangan dan pemikiran yang logis. Pendektan rasional, melihat bahwa pemilih akan
menentukan berdasarkan penilainnya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan, artinya
para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan perimbangan-pertimbangan rasional.
Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini dapat didsarkan pada jabatan, informasi,
dan pribadi yang populer atas prestasi yang dimilikinya.
Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota
merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagaimana disebutkan dalam Bab VI Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 4 sebagai berikut:
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Kemudian diatur lebih lanjut lagi dalam UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pmerintahan Daerah.
Agustino mengemukakan bahwa Ide dasar dari pemberian otonomi kepada daerah untuk
menyelenggarakan Pilkada secara langsung adalah untuk meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat; memelihara stabilitas antara pemerintah pusat dan daerah; serta

7. mengembangkan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan (2009:26-32). Hal ini tentunya
sangat relevan dengan tujuan dan konsep dari desemtralisasi. Keberadaan dan fungsi
pemerintahan daerah diupayakan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriftif
digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan menjadi pokok
permasalahan. Devine (dalam Harrison 2009:86) mengatakan bahwa keuntungan dari pendekatan
kualitatif dalam ilmu politik sering diabaikan, padahal kekuatannya terletak dalam fakta bahwa
riset ini “membuat periset terlihat dalam seting sosial yang menjadi tujuan penelitiannya,
membuat periset bisa mengamati sendiri orang-orang dalam situasi sehari-sehari dan ikut serta
beraktivitas bersama mereka.

8. DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006. Politik Dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
___________. 2009. Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Budiardjo, Miriam. 1996. Demokrasi Di Indonesia. Jakarta: Gramedia.
______________. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta; Gramedia.
Diamond, Larry dan Marc F. Plattner. 1998. Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi,
Bandung: ITB.
Efriza, Dkk, 2006, Mengenal Teori-teori Politik. Bandung: Nuansa.
Harrison, Lisa. 2009. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta; Prenada Media Group.
Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang.
Jakarta: Reneka Cipta.
Madjid, Nurcholish. 2009 Cita-cita Politik Islam. Jakarta; Paramadina.
Rahman, Arifin. 2002. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: SIC.