Dokumen tersebut membahas tiga topik utama yaitu pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan peran CSR dalam penanganan kemiskinan. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip dan subjek inti tanggung jawab sosial menurut ISO 26000:2010.

1. Pembangunan Berkelanjutan,
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR), dan
Penanganan Kemiskinan
Disampaikam dalam :
Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif
dan Peranannya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”
Jakarta, 18 Juli 2013
Diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim
didukung oleh Yayasan TIFA
Jalal
A+ CSR Indonesia/Lingkar Studi CSR
www.csrindonesia.com

2. AGENDA
1. Pembangunan
Berkelanjutan
2. Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR)
3. ISO 26000:2010 Guidance
on Social Responsibility
4. CSR dan Penanganan
Masalah Kemiskinan

3. 1. Pembangunan Berkelanjutan
• Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi
sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987,
Our Common Future).
• Jumlah total kapital--sosial, ekonomi, lingkungan,
budaya, politik, personal--yang ditransfer dari satu
generasi ke generasi berikutnya minimal sama (Serageldin,
I. 1996. Sustainability as Opportunity and the Problem of Social Capital’,
Brown Journal of World Affairs Vol. 3 No. 2).
• Menjadi inspirasi utama triple bottom line: ekonomi,
sosial, lingkungan. Tak ada aspek yang boleh
dikorbankan dalam pembangunan.

4. Jejak Kaki Ekologis
Jejak Kaki Ekologis (Ecological Footprint) umat manusia sekarang
berada pada 50% lebih banyak dibandingkan yang bisa
disokong Bumi. Manusia terus mencuri—bahkan
merampok—dari generasi mendatang.

5. Jejak Kaki Ekologis dan Jejak Karbon
Sumber:
Ewing, et al. 2010. Ecological Footprint Atlas 2010. Global Footprint Network.

6. Keberlanjutan yang Mana?
• Model Awal Model Mutakhir

7. Kerangka Baru untuk
Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: Griggs,
et al. (2013)

8. Usulan SDGs sebagai Kelanjutan MDGs
Sumber: Griggs,
et al. (2013)

9. Tiga Dokumen Penting Pembangunan
Berkelanjutan Pasca-2015

10. 2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
“Responsibility of an organization for the
impacts of its decisions and activities on
society and the environment, through
transparent and ethical behaviour that
contributes to sustainable development,
health and the welfare of society; takes into
account the expectations of stakeholders; is
in compliance with applicable law and
consistent with international norms of
behaviour; and is integrated throughout the
organization and practiced in its
relationships.”
(ISO 26000: 2010 Guidance on
Social Responsibility)

11. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Environmental
Debate
1st Environmental
Program (FRG)
World
Conservation
Strategy
Sustainable Development
Corporate Social Responsibility
Brundtland
Report
Rio
Conference
Corporate
Social
Responsive-
ness
Issues
Management
Agenda
21
Corporate
Sustaina-
bility
Jo-burg
Summit
Stakeholder
Theory
Implementation
Process
Corporate
Social
Performance
• Harmonization
• Merging of
Social &
Environmental
Goals
• Stakeholder
Oriented Issue
Management
Sumber: Loew, 2004
Corporate
Social
Responsibility
Pertautan SD dan CSR

12. Peran Potensial Perusahaan dalam
Pembangunan Berkelanjutan
“For the business enterprise, sustainable development
means adopting business strategies and activities that
meet the needs of the enterprise and its stakeholders
today while protecting, sustaining and enhancing the
human and natural resources that will be needed in the
future.” Business Strategy for Sustainable Development
(IISD, 1992)
“…If sustainable development is to achieve its potential,
it must be integrated into the planning and
measurement systems of business enterprises.” (Robert
Steele, AtKisson Group International)

13. Kenyataan Peran Perusahaan
dalam Pembangunan
Sebagian besar
bencana lingkungan
paling buruk
disebabkan oleh
perusahaan!
(Hernan, 2010)
75% masalah sosial
dan lingkungan
disebabkan oleh
perusahaan.
(Kiernan, 2009)

14. Perusahaan dan Dampak
Negatif atas Lingkungan
Sumber: Trucost
dan TEEB (2013)

15. Dimensi CSR
• Alexander Dahlsrud telah
mengumpulkan seluruh
definisi yang popular,
kemudian mengujinya secara
statistik (JCSREM 15/2008).
• Hasilnya adalah bahwa 37
definisi CSR paling popular
memiliki konsistensi dalam
lima dimensi: ekonomi,
sosial, lingkungan, pemangku
kepentingan dan sifat
voluntari.
• Perbedaan yang ada di antara
ke-37 definisi hanyalah soal
artikulasi, bukan substansi.

16. Penjelasan Dimensi CSR
• Ekonomi, sosial, lingkungan: perusahaan dalam
menjalankan CSR harus memperhitungkan
keseimbangan ketiganya, tak boleh ada trade off dalam
jangka panjang di antara ketiganya, dan ketiganya harus
mengalami kemajuan.
• Pemangku kepentingan: perusahaan dalam
menjalankan CSR harus memperhatikan seluruh
pemangku kepentingan internal dan eksternalnya, dan
mencari keseimbangan terbaik bagi pemuasan seluruh
kepentingan mereka.
• Voluntari: perusahaan dalam menjalankan CSR harus
mematuhi seluruh regulasi yang berlaku kemudian
berusaha melampauinya sejauh mungkin.

17. Periodisasi Respons Perusahaan
atas Tuntutan Pemangku Kepentingan
(Warhurst, 2001)

18. Setelah Fase Ketiga?
• Banyak promotor CSR masih
menggunakan periodisasi Warhurst,
padahal “today” dalam tabel tersebut
merujuk pada kurun waktu 10 tahun
yang lalu.
• Fase Ketiga: “Mencegah Kejadian
Buruk” tampaknya telah disuksesi oleh
Fase Keempat: “Meraup Keuntungan
dari CSR.” Berbagai standar dan
literatur setelah medio 2000-an
menunjukkan kecenderungan tersebut.
Penekanannya pada (1) keuntungan
bersama antara perusahaan dengan
pemangku kepentingannya, dan (2)
integrasi CSR ke dalam bisnis.
• Fase Kelima: “Transformasi Bisnis”
mungkin juga sedang terjadi, dan
banyak dibicarakan mulai 2010an.

19. 3. ISO 26000:2010
Guidance on Social Responsibility

20. Prinsip Tanggung Jawab Sosial
1. Akuntabilitas
2. Transparensi
3. Perilaku Etis
4. Penghormatan kepada
Kepentingan Stakeholder
5. Kepatuhan kepada Hukum
6. Penghormatan kepada
Norma Perilaku Internasional
7. Penegakan HAM
Sumber:
ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility

21. Prinsip 1.
Akuntabilitas
• Akuntabilitas: membuktikan bahwa
organisasi bersangkutan melakukan segala
sesuatu dengan benar.
• Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap
seluruh pemangku kepentingan, dalam hal
dampak organisasi atas masyarakat dan
lingkungan—termasuk dampak yang tak
disengaja atau tak diperkirakan
• Organisasi seharusnya menerima bahkan
mendorong penyelidikan mendalam atas
dampak operasionalnya.

22. Prinsip 2.
Transparensi
• Sebuah organisasi seharusnya
menyatakan dengan transparen
seluruh keputusan dan aktivitasnya
yang memiliki dampak atas
masyarakat dan lingkungan.
• Karenanya, yang dituntut adalah
keterbukaan yang “clear, accurate
and complete” atas seluruh
kebijakan, keputusan dan aktivitas.

23. Prinsip 3.
Perilaku Etis
• Sebuah organisasi harus
berperilaku etis sepanjang
waktu, dengan menegakkan
kejujuran, kesetaraan dan
integritas.
• Promosi perilaku etis
dilaksanakan melalui: (1)
pengembangan struktur tata
kelola yang mendorong perilaku
etis, (2) membuat dan
mengaplikasikan standar
perilaku etis, dan (3) terus
menerus meningkatkan standar
perilaku etis.

24. Prinsip 4.
Penghormatan pada
Kepentingan Stakeholder
• Sebuah organisasi harus
menghormati dan menanggapi
kepentingan seluruh stakeholder-
nya.
• Yang harus dilakukan adalah: (1)
mengidentifikasi, (2) menanggapi
kebutuhan, (3) mengenali hak-hak
legal dan kepentingan yang sah,
serta (4) mengenali kepentingan
yang lebih luas terkait dengan
pembangunan berkelanjutan.

25. Identifikasi Pemangku Kepentingan
dalam ISO 26000:2010
• Kepada siapa saja organisasi memiliki kewajiban
hukum?
• Siapa saja yang potensial terkena dampak positif dan
negatif dari keputusan dan aktivitas organisasi?
• Siapa saja yang biasanya dilibatkan manakala suatu
isu muncul?
• Siapa yang bisa membantu organisasi dalam
mengelola dampak yang ditimbulkannya?
• Siapa saja yang akan dirugikan kalau mereka tidak
diikutsertakan dalam pembinaan hubungan
(engagement)?
• Siapa saja dalam value chain yang terkena dampak?

26. Prinsip 5.
Kepatuhan terhadap Hukum
• Sebuah organisasi harus menerima
bahwa kepatuhan pada hukum
adalah suatu kewajiban.
• Yang harus dilakukan adalah: (1)
patuh pada semua regulasi, (2)
memastikan bahwa seluruh
aktivitasnya sesuai dengan
kerangka hukum yang relevan, (3)
patuh pada seluruh aturan yang
dibuatnya sendiri secara adil dan
imparsial, (4) mengetahui
perubahan-perubahan dalam
regulasi, dan (5) secara periodik
memeriksa kepatuhannya.

27. Prinsip 6.
Penghormatan terhadap
Norma Perilaku Internasional
Di negara-negara di mana
hukum nasionalnya atau
implementasinya tidak
mencukupi untuk
melindungi kondisi
lingkungan dan sosialnya,
sebuah organisasi harus
berusaha untuk mengacu
kepada norma perilaku
internasional.

28. Prinsip 7.
Penghormatan terhadap HAM
• Setiap organisasi harus
menghormati HAM, serta
mengakui betapa pentingnya HAM
serta sifatnya yang universal.
• Yang harus dilakukan: (1) manakala
ditemukan situasi HAM tidak
terlindungi, organisasi tersebut
harus melindungi HAM, dan tidak
mengambil kesempatan dari situasi
itu, dan (2) apabila tak ada regulasi
HAM di tingkat nasional, maka
organisasi harus mengacu pada
standar HAM internasional

29. Subjek Inti Tanggung
Jawab Sosial
Sumber:
ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility

30. Subjek Inti 1.
Tata Kelola Organisasi
Definisi
Tata kelola organisasi adalah sistem yang dibuat dan
dijalankan oleh sebuah organisasi dalam mencapai
tujuannya
Prinsip dan Konsideran
Akuntabilitas, transparensi, perilaku etis,
penghormatan pada kepentingan stakeholder dan
kepatuhan pada hukum harus dimasukkan ke dalam
pengambilan keputusan.
Proses dan Struktur Pengambilan Keputusan
Seluruh organisasi harus memiliki proses, sistem dan
struktur yang memungkinkannya untuk
mengaplikasikan prinsip-prinsip dan praktik tanggung
jawab sosial.

31. Subjek Inti 2.
Hak-hak Asasi Manusia
1. Penelitian mendalam (due
diligence)
2. Kondisi yang menimbulkan
risiko HAM
3. Penghindaran pelanggaran
4. Penyelesaian keluhan
5. Diskriminasi dan kelompok-
kelompok rentan
6. Hak-hak sipil dan politik
7. Hak-hak ekonomi, sosial dan
budaya
8. Hak-hak fundamental
ketenagakerjaan

32. Subjek Inti 3.
Praktik Ketenagakerjaan
1. Kerja dan hubungan
ketenagakerjaan
2. Kondisi kerja dan jaminan
sosial
3. Dialog ketenagakerjaan
4. Kesehatan dan keselamatan
kerja
5. Pengembangan sumberdaya
manusia dan pelatihan

33. Subjek Inti 4.
Lingkungan
1. Pencegahan polusi
2. Penggunaan
sumberdaya yang
berkelanjutan
3. Mitigasi dan
adaptasi terhadap
perubahan iklim
4. Proteksi lingkungan
dan keragaman
hayati dan restorasi
habitat

34. Subjek Inti 5.
Praktik Operasi yang Adil
1. Anti-korupsi
2. Keterlibatan yang
bertanggung jawab dalam
urusan politik
3. Kompetisi yang adil
4. Promosi tanggung jawab
sosial dalam value chain
5. Penghormatan terhadap
hak cipta

35. Subjek Inti 6.
Isu-isu Konsumen
1. Pemasaran yang adil, dengan
informasi yang faktual dan tidak
bias, serta praktik kontraktual
yang adil
2. Pemeliharaan kesehatan dan
keselamatan konsumen
3. Konsumsi yang berkelanjutan
4. Pelayanan dan dukungan terhadap
konsumen, serta penyelesaian
keberatan
5. Proteksi dan privasi data
konsumen
6. Akses terhadap pelayanan
esensial
7. Pendidikan dan penyadaran

36. Subjek Inti 7.
Pelibatan dan
Pengembangan Masyarakat
1. Pelibatan masyarakat
2. Pendidikan dan kebudayaan
3. Penciptaan lapangan kerja
dan peningkatan
keterampilan
4. Pengembangan dan akses
atas teknologi
5. Kesejahteraan dan
peningkatan pendapatan
6. Kesehatan
7. Investasi sosial

37. 4. CSR dan Penanganan
Masalah Kemiskinan
• Pembangunan berkelanjutan sangat menekankan
pada konsep equity, needs, dan limitations.
• Equity berarti keadilan intra- dan antar-generasi.
Needs berarti pemenuhan kebutuhan dasar,
terutama untuk mereka yang belum
mendapatkannya. Limitations berarti keharusan
hidup dalam batas-batas daya dukung lingkungan.
Kemiskinan terutama terkait dengan konsep
equity dan needs.
• CSR yang merupakan tanggung jawab perusahaan
dalam mencapai pembangunan berkelanjutan
sudah seharusnya sangat memperhatikan
kemiskinan.

38. Kemiskinan sebagai Tantangan Terbesar
Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: The Future We Want (2012)

39. Bisnis dan
Penanganan
Kemiskinan
Nelson dan Prescott (2003)

40. Mencegah Bisnis
Memperparah Kemiskinan
• Model Nelson dan Prescott (2003) sangat banyak
diadopsi oleh perusahaan yang memiliki komitmen
membantu penyelesaian masalah kemiskinan, terutama
yang menggunakan perspektif MDGs.
• Namun demikian, model tersebut melupakan satu
komponen penting, dan harus ditaruh sebagai yang
pertama, yaitu mencegah bisnis menciptakan atau
memperparah kemiskinan. Komponen ini sangat
ditekankan oleh ISO 26000, terutama pada Prinsip 1 dan
Subjek Inti 7.
• Oleh karena itu, (1) dampak potensial perusahaan
terhadap kemiskinan harus masuk ke dalam penilaian
dampak sosial dan lingkungan, serta (2) ditinjau dan
diawasi oleh para pakar kemiskinan, untuk mencegah
dampak negatif perusahaan atas kesejahteraan
masyarakat.

41. Bisnis untuk Memecahkan
Masalah Kemiskinan
• Dalam memecahkan masalah kemiskinan,
pendekatan pasar bisa dipergunakan,
termasuk dengan memodifikasi business as
usual. Contohnya adalah pendekatan CK
Prahalad (BoP) dan Muhammad Yunus (bisnis
sosial).
• Prahalad mengusulkan kelompok miskin
sebagai konsumen khusus dan menjadi mitra
bisnis. Yunus mengusulkan pembuatan jenis
bisnis baru yang memang ditujukan untuk
menyelesaikan masalah-masalah terkait
kemiskinan, mis. Grameen Bank (kredit mikro)
dan Grameen Danone (fortifikasi makanan).
• Seluruh bentuk-bentuk pemecahan masalah
masyarakat oleh perusahaan kini dikenal
sebagai social innovation.

42. Terima Kasih
Jalal
Lingkar Studi CSR/
A+ CSR Indonesia
www.csrindonesia.com
jalal.csri@yahoo.com
+62-815-13803616