Upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan family gathering terpadu di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta bertujuan untuk menjaring kepedulian keluarga pasien dan mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa berkelanjutan. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi gangguan jiwa berat di DIY sebesar 2,7% dan gangguan mental emosional di atas rata-rata nasional, sehingga diperlukan

1. 1
[Year]
Deftones
user
[TYPE THE DOCUMENT
TITLE]
[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short
summary of the contents of the document. Type the abstract of the document
here. The abstract is typically a short summary of the contents of the
document.]

2. 2
PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KEDEPUTIAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

3. 3
Bibliografi
ISBN :
Hak Cipta pada ©
Pusat Inovasi Pelayanan Publik - LAN
Diterbitkan Oleh:
Pusat Inovasi Pelayanan Publik
Kedeputian Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran No. 10,
Jakarta 10110
CETAKAN PERTAMA,
Penyunting :
Basseng, Marsono, Witra Apdhi Yohanitas, Harditia Bayu
Desain sampul :
----- Cet.1.Jakarta,PIPP-LAN,2015
.... hal : ilus : 17.6 x 25 cm
Sanksi pelanggaran Pasal 44, UU 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.6
tahun 1982 tentang Hak Cipta:
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu
ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh)tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. 4
TIM PENYUSUN
Tri Widodo Wahyu Utomo
Kania Damayanti
Basseng
Menik Noviati
Marsono
Witra Apdhi Yohanitas
Harditya Bayu Kusuma
Ria Veriani
Teguh Henry Prayitno
Isni Kartika Larasati
TIM PENDUKUNG
Sri WahyuniDwiningsih
Agung Nugroho
A.A. Sri Astiti
Gunanta
Sundari Rachmasari
Ramelan
Tyas Wahyu Fadhila
Kemala Nur Shabrina
Nicky Aldila Harahap
Erika Okti Dwiyanti

5. 5
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi di bidang
administrasi Negara, maka Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputian Inovasi
Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara memandang perlu untuk
menyusun Direktori Inovasi Administrasi Negara. Salah satu tujuan dari penyusunan
direktori inovasi administrasi negara tersebut adalah untuk mempermudah
Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN/BUMD, Swasta, NGO (LSM) dan masyarakat
dalam mencari/memperoleh informasi tentang ringkasan/intisari/epitome dari
berbagai inovasi yang telah dikembangkan dan diterapkan. Di samping itu, juga
untuk mempermudah bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam
mengadopsi, mereplikasi bahkan memodifikasi inovasi disesuaikan dengan
karakteristik instansi masing-masing.
Direktori inovasi administrasi negara yang telah disusun tersebut memiliki
desain yang cukup sederhana, akan tetapi telah memuat informasi yang
komprehensif terkait dengan proses penyusunan, implementasi, dampak, faktor
pendorong dan penghambat, serta prasyarat replikasi dari masing-masing best
practice inovasi yang telah divalidasi ke dalam direktori inovasi. Saat ini inovasi yang
terdapat dalam buku hanya berjumlah 64 inovasi, akan tetapi terdapat beberapa
inovasi lain dan telah tervalidasi di dalam e-direktori inovasi administrasi negara
yang dapat diakses di laman :
http://inovasi.lan.go.id/index.php?r=inovasi/edirektori.
Untuk mempermudah pengguna direktori tersebut, tim penyusun telah
melakukan pengelompokan inovasi berdasarkan jenisnya yang meliputi: inovasi
proses, metode, produk, konseptual, teknologi, struktur organisasi, hubungan dan
sumber daya manusia. Di samping itu, direktori inovasi ini juga telah dilengkapi
dengan langkah-langkah penggunaan direktori, khususnya terkait dengan replikasi
inovasi.
Pada akhinya, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan
semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan hingga terbitnya direktori
inovasi administrasi negara ini.
Jakarta, September 2015
Plt Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik
Basseng

6. 6
SAMBUTAN
Keinginan awal menyusun buku Direktori Inovasi ini didasari oleh keyakinan
bahwa praktek inovasi sektor publik begitu banyak dan tersebar di berbagai instansi
pusat maupun daerah, namun belum terdokumentasikan dalam suatu wadah yang
bisa diakses oleh siapapun untuk menumbuhkan inspirasi untuk berinovasi
sekaligus menjadi sumber pembelajaran bagi instansi yang ingin melakukan
terobosan dalam organisasinya.
Pada suatu saat nanti, kami berharap direktori ini akan menjadi bank data
yang berisi praktek-praktek terbaik di bidang pelayanan publik, pengembangan
kelembagaan dan manajemen sumber daya apataur, maupun tata kelola
pemerintahan secara luas. Kami juga akan menjaga komitmen untuk menjadikan
direktori ini tidak sekedar bersifat data cetakan, namun juga dapat diakses secara
electronic atau online. Bahkan kami juga akan membuka kesempatan bagi setiap
instansi pemerintah untuk menambahkan secara mandiri inisiatif pembaharuan di
lingkungannya masing-masing kedalam e-directory kami.
Ini semua kami lakukan sebagai wujud kesungguhan kami membangun
sistem administrasi negara yang lebih baik, serta lebih lincah dan adaptif, sesuai
dengan visi kami untuk membangun administrasi negara yang inovatif. Kami yakin
bahwa direktori inovasi ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuknya. Pertama,
sebagai sebuah sumber pengetahuan yang menceritakan bagaimana sebuah
perubahan dapat dilakukan, dalam bidang apa saja perubahan itu terjadi, instansi
atau daerah mana saja yang paling agresif melakukan inovasi, apa manfaat dari
perubahan dan inovasi tersebut, dan seterusnya. Kedua, dengan beragam
pengetahuan tadi maka direktori ini diharapkan dapat mendorong upaya
mereplikasikan inovasi di berbagai tempat dan bidang yang berbeda. Ketiga, kami
yakni bahwa praktek-praktek inovasi yang terekam dalam direktori ini akan memacu
lahirnya inovasi-inovasi baru. Sebab, kampanye dan promosi inovasi yang paling jitu
itu adalah dengan inovasi itu sendiri. Dengan kata lain, direktori ini adalah salah
satu bentuk kampanye inovasi.
Selain manfaat-manfaat diatas, kami juga memiliki keyakinan bahwa
informasi yang tersaji dalam direktori ini dapat menjadi dasar untuk melakukan
banyak analisis yang relevan, misalnya tentang peran pemimpin dalam sebuah
proses perubahan, model-model inovasi dalam bidang tertentu (pelayanan publik,
pengelolaan informasi melalui e-government, penataan kota, dan sebagainya),
keberlanjutan inovasi, serta issu-issu lain dalam lingkup administrasi publik.

7. 7
Dalam upaya untuk melanjutkan proses stock taking inovasi di masa
mendatang, kami akan terus melakukan perbaikan dalam segala aspek, baik dalam
metode pengumpulan data, teknik validasi dan observasi, maupun cara penulisan
dan penyajiannya. Semoga kompilasi perdana yang masih sederhana ini dapat
memberi manfaat bagi banyak instansi dan kader-kader inovator untuk tak henti
melakukan pembaharuan di bidangnya masing-masing.
Jakarta, September 2014
Deputi Inovasi Administrasi Negara,
Triwidodo Wahyu Utomo

8. 8
Kata Pengantar
Sambutan
Daftar Isi
Prolog
Kelompok Inovasi Proses
Kelompok Inovasi Metode
Kelompok Inovasi Produk
Kelompok Inovasi Konseptual
Kelompok Inovasi Teknologi
Kelompok Inovasi Struktur Organisasi
Kelompok Inovasi Hubungan
Kelompok Inovasi SDM
Epilog
iii
v
vii
ix

9. 9
Pada halaman ini akan diuraikan simbol inovasi yang menjadi representasi dari jenis inovasi
administrasi negara pada setiap proyek perubahan.
Inovasi proses (process innovation)
Inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik
internal maupun eksternal agar lebih sederhana dan lebih efisien. Ruang
lingkupnya meliputi standar operasional prosedur (SOP), tata laksana,
sistem, dan prosedur.
Inovasi metode (method innovation)
Inovasi yang ditujukan dalam sebuah penerapan strategi,cara, dan teknik
baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ruang lingkupnya adalah
strategi, cara, dan teknik baru.
Inovasi produk (product innovation)
Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi barang atau jasa
untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi dan sebagainya dari barang atau
jasa tersebut.Ruang lingkupnya adalah produk yang dapat berupa fisik
(barang) maupun non-fisik atau imaterial (jasa).
Inovasi konseptual (conceptual innovation)
Inovasi yang ditujukan untuk perubahan cara pandang atas masalah yang
ada sehingga memunculkan solusi atas masalah. Ruang lingkupnya adalah
kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru yang
sebelumnya tak terbayangkan.
Inovasi teknologi (technology innovation)
Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau penggunaan dari teknologi
baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah. Ruang
lingkupnya adalah dilakukan melalui introduksi e-government dan
pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan.
Inovasi struktur organisasi (organizational structure innovation)
Inovasi yang ditujukan untuk pengadopsian model organisasi baru yang
menggantikan model lama yang tidak sesuai perkembangan organisasi.
Ruang lingkupnya adalah pembaruan struktur yang dilakukan melalui
berbagai model dan bentuk seperti penggabungan, penghapusan,
pengembangan, dan modifikasi struktur.
Inovasi hubungan (relationship innovation)
inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam
berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang
lingkupnya adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship,
networking.
Inovasi pengembangan sumber daya manusia (human resources
development innovation)
Inovasi yang ditujukan untuk perubahan kebijakan untuk meningkatkan
kualitas tata nilai dan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM). Ruang
lingkupnya adalah pembaruan dan peningkatan

10. 10
Meningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Family Gathering Terpadu Dalam Rangka
Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Berkelanjutan Di Rumah Sakit Jiwa Grhasia
– Daerah Istimewa Yogyakarta
JudulProyekPerubahan
KebijakandanPedomanFamily Gathering TerpaduRumah Sakit Jiwa Grhasia – Daerah
Istimewa Yogyakarta
ProdukProyekPerubahan
Waktuinisiasi
Juni 2014
Waktuimplementasi
Agustus 2014
Teknikvalidasi:
 Observasi
 Data sekunder
 Telp/ email/ fax
Sumber:
Dokumenproyekperub
ahanDiklatpim&Obser
vasi
Kontakimplementator :
Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp. (0274) 895143, 895142, 895297
Email : grhasia@jogjaprov.go.id
drg. PembayunSetyaningastutie, M.Kes
DirekturRumahSakitJiwaGrhasiaDI Yogyakarta
Jl. Babarsari Blok PJKA no 7, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 895143, 895142, 895297
Email : grhasia@jogjaprov.go.id
Family Gathering Terpadu RSJ Grhasia Yogyakarta

11. 11
paya peningkatan efektivitas
penyelenggaraan family
gathering terpadu dalam rangka
mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa
berkelanjutan Di Rumah Sakit Jiwa
Grhasia – Daerah Istimewa Yogyakarta
yang digagas merupakan usaha untuk
menjaring kepedulian keluarga pasien
yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa
Grhasia. Sesungguhnya Upaya
Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan
untuk mewujudkan derajat kesehatan
jiwa yang optimal bagi setiap individu,
keluarga, dan
masyarakat dengan
pendekatan promotif,
preventif, kuratif, dan
rehabilitatif yang
diselenggarakan
secara menyeluruh,
terpadu, dan
berkesinambungan
oleh Pemerintah.
Hasil Riset Kesehatan
Dasar (Riskesdas)
tahun 2013 yang
dilakukan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI
memperlihatkan bahwa rata-rata
nasional gangguan jiwa berat di
Indonesia adalah 1,7 % dan untuk
gangguan mental emosional (cemas dan
depresi) di atasusia 15 tahun sebesar
6,0%. Sedangkan prevalensi untuk
gangguan jiwa berat di Provinsi DIY
sebesar 2,7 % dan untuk angka
prevalensi gangguan mental emosional
(umur 15+ tahun) juga berada di atas
angka nasional. Dampak sosial akibat
masalah kesehatan jiwa tersebut antara
lain adalah tingginya angka kekerasan
baik di rumah tangga tangga maupun di
masyarakat, meningkatnya kejadian
bunuh diri, penyalahgunaan napza pada
remaja, kenakalan remaja, masalah
pendidikan, perceraian, pengangguran,
kemiskinan, pemasungan, dan lain
sebagainya. Upaya rehabilitative
kesehatan jiwa merupakan kegiatan dan/
atau serangkaian kegiatan pelayanan
kesehatan jiwa yang ditujukan untuk
mencegah atau mengendalikan
disabilitas, memulihkan fungsi sosial,
memulihkan fungsi okupasional, dan
mempersiapkan dan member
kemampuan ODGJ agar mandiri di
masyarakat. Keterlibatan keluarga perlu
diberdayakan dalam
bentuk kegiatan secara
bersama (family
gathering) untuk
konseling, latihan
perilaku, asuhan
keperawatan diperlukan
untuk kesembuhan
anggota keluarga yang
mengalami gangguan
kejiwaan. Kondisi ini
akan memberi dampak
menurunnya angka
relaps (kekambuhan) penderita
gangguan jiwa yang sekitar 25% - 50%.
Dalam mewujudkan misi memberi
pelayanan yang berkualitas dan
menjamin keselamatan pasien serta
pelayanan yang beretika dan
mencerminkan budaya masyarakat DIY,
diperlukan sebuah pedoman atau
prosedur yang menjamin program Family
Gathering Terpadu dapat berjalan secara
berkesinambungan. Tujuan nya adalah
untuk meningkatkan penyelenggaraan
family gathering terpadu dalam rangka
pelayanan kesehatan berkelanjutan di
RSJ Grhasia-DIY. Penyelenggaraan
family gathering pada dasarnya untuk
melakukan pendekatan pelayanan jiwa
berbasis komunitas (masyarakat) dimana
U
Deskripsi Program Perubahan
Family Gathering Terpadu
merupakan program
bersama antara RSJ
Grhasia, ODGJ, dan
keluarga pasien untuk
mempercepat proses
penyembuhan pasien.

12. 12
seluruh potensi yang ada di masyarakat
dilibatkan secara aktif. Manfaat yang
ingin dicapai dari program ini adalah 1)
Didapatkannya kesepakatan bersama
antara RSJ Grhasia dengan stakeholders
dalam penyelenggaraan pelayanan
berkelanjutan pasca perawatan pasien di
Rumah Sakit; 2) Terwujudnya keluarga
sadar jiwa secara mandiri dalam
mengelola pasien atau orang dengan
gangguan kesehatan jiwa; 3)
Terbentuknya pelayanan kesehatan jiwa
pari purna, mulai dari sistem rujukan
pasien di tingkat Puskesmas, RSU
tingkat kabupaten/kota, sampai RSJ
Grhasia DIY. Strategi yang dilakukan
untuk menjalankan program tersebut
adalah 1) Menyusun kebijakan dan
pedoman penyelenggaraan family
gathering; 2) Menyelenggarakan
pertemuan dalam rangka meningkatkan
kerjasama dalam penyelenggaraan
family gathering terpadu untuk
menyusun kesepakatan bersama; 3)
Menyusun draft Peraturan Gubernur
tentang TP-KJM dalam rangka
meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa
masyarakat yang terpadu dan
terintegrasi; 4) Memperbaiki pelayanan
kesehatan jiwa paripurna, mulai dari
sistem rujukan pasien di tingkat
Puskesmas, RSU tingkat kabupaten/ kota
sampai RSJ Grhasia DIY; 5)
Pembentukan jejaring pelayanan
kesehatan jiwa dalam Self Help Group
yang merupakan pemberdayaan
masyarakat secara mandiri dalam
penanganan masalah kesehatan jiwa; 6)
Mensosialisasikan serta melaksanakan
Peraturan Gubernur tentang Tim
Pembina / Pengarah/ Pelaksana
Kesehatan Jiwa Terpadu Pemda DIY (TP-
KJM) secara berjenjang.
Stakeholders yang terlibat dalam
kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta baik Dinas
Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan
Kabupaten Kota maupun Puskesmas,
keluarga orang dengan gangguan jiwa
dan masyarakat sekitar penderita
gangguan jiwa.
Tahapan yang dilakukan untuk program ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Penyusunan kebijakan, pedoman dan SOP penyelenggaraan family gathering
secara terpadu;
2. Menjalin kesepakatan dengan stakeholder untuk mewujudkan pelayanan
berkelanjutan bagi pasien jiwa;
3. Penyusunan draft Peraturan Gubernur tentang Tim Pengarah-Kesehatan Jiwa
Masyarakat kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY;
4. Merancang sistem rujukan pelayanan kesehatan secara berjenjang yang
didukung jejaring kerja dan dikuatkan oleh Peraturan Gubernur;
5. Pelatihan dan workshop untuk mewujudkan keluarga sadar jiwa mandiri dalam
pengelolaan pasien/ orang dengan gangguan jiwa (ODGJ);
6. Penyusunan pedoman Self Help Group dan pembentukkan kelompok tersebut;
7. Pengintegrasian pelayanan kesehatan jiwa dalam program dan kegiatan
stakeholder/ pengampu kebijakan terkait.
Tahapan Program Perubahan

13. 13
Sampai saat ini, kebijakan, pedoman, dan SOP penyelenggaraan family gathering
secara terpadu telah berhasil disusun dan disahkan. Implementasinya:
1. Dalam pelaksanaan Family Gathering Terpadu sampai saat ini masih dilakukan
dengan menggunakan dasar perangkat aturan yang telah ada tersebut. yang
akan terus disempurnakan pelaksanaannya.;
2. Sistem rujukan balik telah dilakukan oleh RSJ Grhasia secara manual (dengan
surat rujukan balik yang dikirimkan kepada sarana pelayanan kesehatan jejaring
melalui keluarga) dan saat ini sedang dikembangkan surat rujukan balik tersebut
dikirim melalui email agar lebih cepat mendapatkan tindak lanjut dari jejaring
kerja RSJ Grhasia
3. Pembentukan TP-KJM (Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat) yang
dikuatkan oleh Peraturan Gubernur sampai saat ini masih berproses dan
merupakan kewenangan Dinas Kesehatan DIY sebagai pengampu kebijakan
bidang kesehatan di wilayah DIY (RSJ Grhasia sudah mengusulkan kembali
kepada Dinas Kesehatan DIY untuk kepentingan pembentukan TP-KJM)
Faktor pendorong keberhasilan program ini adalah:
1. Adanya komitmen dari pihak eksekutif dan legislatif dalam pelayanan kesehatan
Jiwa dan NAPZA di DIY;
2. Adanya kebijaksanaan Kemenkes tentang Pemberdayaan Keluarga dalam
pelayanan kesehatan jiwa;
3. RSJ Grhasia memiliki instalasi Keswa dan instalasi rehab mental yang akan
mendukung pelaksanaan kegiatan ini;
4. SDM RSJ Grhasia yang terlatih dalam kegiatan family gathering;
5. Sebagai salah satu faktor dalam penilaian akreditasi RS versi terbaru dari KARS;
6. Readmission patient sebagai indikator keberhasilan pelayanan kesehatan jiwa
paripurna RSJ Grhasia.
Faktor yang menghambat keberhasilan implementasi program ini lebih kepada
internalisasi sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan family gathering masih bersifat parsial;
2. Kurangnya promosi pelayanan RSJ Grhasia kepada masyarakat dan stakeholder;
3. Tingginya angka kekambuhan pasien (rellaps);
4. Peran serta aktif keluarga dalam perawatan pasien di RS masih rendah;
5. Belum optimalnya sistem rujukan pasien gangguan jiwa;
6. Kurangnya komitmen stakeholders karena bukan menjadi indikator kinerja
utama, sehingga anggaran sedikit;
7. Keluarga pasien masih ada yang tidak bisa baca tulis
Capaian Program Perubahan
Faktor Pendorong Keberhasilan
Faktor Penghambat Keberhasilan

14. 14
Program Family Gathering ini bermanfaat baik secara internal maupun eksternal,
sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Family Gathering Terpadu menumbuhkan minat dan semangat bagi
sarana pelayanan kesehatan dasar dan terdepan (puskesmas) sebagai lini
terdepan untuk memberi pelayanan tahap awal bagi penderita gangguan jiwa
dan keluarganya;
2. Menumbuhkan minat Lembaga Swadaya Masyarakat (contoh LSM Karinakas)
untuk mendukung program kesehatan jiwa di masyarakat dengan membentuk
Desa Siaga Sehat Jiwa yang juga telah diinisiasi oleh RSJ Grhasia pada tahun
sebelumnya;
3. Dalam perkembangan pelaksanaan program Family Gathering Terpadu, ternyata
lebih efektif menggunakan model program edukasi keluarga, karena pertemuan
tidak hanya 1 kali dan ada muatan transfer of knowledge yang lebih detail
tentang bagaimana mendampingi ODGJ untuk meningkatkan kapasitas mental,
pengetahuan, dan keterampilan keluarga ODGJ;
4. Penyembuhan kesehatan jiwa terbukti lebih cepat dengan pendampingan
keluarga yang didapatkan dari program Family Gathering.
Agar program ini dapat direplikasi dengan baik, ada beberapa prasyarat kondisi yang
harus dipenuhi antara lain:
1. Komitmen dari pimpinan dan utamanya Dinas Kesehatan dan kepala daerah;
2. Program ini dapat direkomendasi untuk diterapkan pada daerah yang langka,
memiliki tenaga perawat dan tenaga medis kedokteran jiwa ataupun yang jauh
jaraknya dengan RSJ;
3. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam penanganan kesehatan jiwa
sangat dibutuhkan agar kondisi akut dan berat kelainan jiwa seseorang dapat
diminimalisir;
4. Pemahaman dan keterlibatan keluarga dan masyarakat diawali dengan deteksi
dini kesehatan jiwa seseorang, sehingga pengenalan dan penanganan kasus
gangguan jiwa ringan bisa disosialisasikan dan dilatih dalam masyarakat dibantu
oleh pemangku bidang kesehatan dan lintas sektor terkait.
Manfaat Program Perubahan
Prasyarat Replikasi

15. 15
Rumah Pintar Petani mendukung Kedaulatan Pangan
Judul Proyek Perubahan
Rumah Pintar Petani sebagai model perwujudan kedaulatan pangan nasional
Produk Proyek Perubahan
Waktu inisiasi
Agustus 2014
Waktu implementasi
Januari 2015
Teknik validasi:
 Observasi
 Data sekunder
 Telp/ email/ fax
Sumber:
Dokumen proyek
perubahan Diklatpim &
Observasi
Kontak implementator :
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah
Telp.(024)6921010 Fax. (024) 621060
website : http://dinpertantph.jatengprov.go.id
Ir. Suryo Banendro, MP.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Jawa tengah
Jl. Jendral Gatot Subroto, Komplek Tarubudaya, Ungaran/
Telp.(024)6921010 Fax. (024) 621060
website : http://dinpertantph.jatengprov.go.id
Gerakan Rumah Pintar Petani Jawa Tengah

16. 16
roduktivitas tanaman pangan di
Jawa Tengah menunjukkan
adanya pelandaian bahkan
berkecenderungan menurun. Petani
sebagai pelaku utama usaha tani dalam
kondisi yang lemah baik penguasaan
teknologi budidaya dan posisi tawarnya.
Adanya permasalahan manajemen
pertanian dari hulu kehilir menjadi
penyebabnya, seperti (1) Menurunnya
produktivitas tanaman pangan di Jawa
Tengah, (2)
Kurang
terintegrasinya
pelaksanaan
program kegiatan
antara Bidang-
Bidang dan Unit
Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD),
dan (3) Kurang
memadainya dukungan sarana prasarana
dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
kompeten. Rumah Pintar Petani adalah
suatu wadah yang berfungsi sebagai one
stop service bagi petani dalam
memenuhi semua kebutuhan petani
terkait kegiatan budidaya, diantaranya
permodalan, sarana produksi, informasi
teknologi, kebutuhan akan pengairan,
jasa alat mesin, prosesing dan
pemasaran, disamping itu rumah pintar
juga sebagai tempat musyawarah bagi
petani dan stake holder nya.
Penggagasan Rumah Pintar Petani ini
bertujuan untuk meningkatkan produksi
tanaman pangan yang berkualitas
melalui penanganan yang komprehensif
dalam satu wadah pengelolaan yang
terpadu, sehingga memberikan efisiensi
dan manfaat bagi banyak pihak. Rumah
Pintar Petani ini telah dilandasi dengan
diterbitkannya Surat Keputusan
Gubernur tentang Rumah Pintar Petani.
Manfaat yang diharapkan saat gagasan
ini akan dilaksanakan adalah 1)
Meningkatnya produksi tanaman
pangan; 2) Terjaminnya pasokan dan
ketersediaan pangan bagi BKP dan
BULOG; 3) Meningkatnya sumber
pendapatan usahatani bagi petani.
Strategi pelaksanaan
program rumah
pintar dilaksanakan
dengan cara 1)
Mencari dukungan
pimpinan daerah
dengan cara
meyakinkan bahwa
program ini akan
sangat bermanfaat;
2) menjalin kerja sama dengan dinas
peternakan, ketahanan pangan (limbah
ternak), Bakorluh, serta kolaborasi
dengan swasta untuk penyuluhan serta
mensubsidi benih, pupuk dan peralatan
pertanian; 3) Menerapkan konsep
pertanian modern yakni menggunakan
mesin panen dan tanam; 4) Menyediakan
lahan 100 hektar untuk ujicoba
penanaman.
Pelaksanaan proyek perubahan
melibatkan stakeholder yang terdiri dari:
Internal yaitu SKPD Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Jawa Tengah dan SKPD non
Dinpertan TPH serta dari Eksternal yaitu
swasta dan masyarakat.
P
Deskripsi Program Perubahan
Rumah pintar petani adalah
suatu tempat yang berfungsi
sebagai One Stop Service bagi
petani dalam memenuhi
semua kebutuhan petani
terkait kegiatan budidaya

17. 17
Tahapan pelaksanaan Program Rumah Pintar Petani adalah
1. Membangun Tim Efektif untuk pengelolaan rumah pintar petani dengan
kelompok tani;
2. Penyusunan draf SK Gubernur tentang Rumah Pintar Petani;
3. Sosialisasi Gerakan Rumah Pintar Petani;
4. Penerapan RPP di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Tegal;
5. Sosialisasi SK Gurbernur tentang Rumah Pintar Petani;
6. Mereplikasikan kegiatan jangka pendek ke kabupaten lain, sehingga tiga tahun
ke depan RPP sudah dilaksanakan di semua Kabupaten se Jawa Tengah;
7. Menjadikan model Rumah Pintar Petani di Jawa Tengah sebagai model RPP di
Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan Nasional.
Capaian pelaksanaan Rumah Pintar Petani (RPP) di dua lokasi, yaitu Kelompoktani
(KT) Sejahtera, Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dan KT Amanah
Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Capaian secara umum
adalah sebagai berikut
1. Meningkatnya produktivitas antara 0,3 s/d 0,9 ton/ha sedangkan untuk
komoditas Kedelai meningkat antara 0,1 s/d 0,15 ton/ha;
2. Pemasaran hasil khususnya padi telah dilakukan mou penjualan gabah (GKP)
antara KT Margo Mulyo Sragen dengan PT Tiga Pilar;
3. Mulai hidupnya kelembagaan petani yang ada, seperti : Koperasi tani, Usaha
pelayanan jasa alsintan (UPJA), Paguyuban petani pemakai air (P3A);
4. Bertumbuh dan menguatnya usaha peternakan, Pengembangan Agensia hayati
oleh wanita Tani (KT Sari Rejeki), Penangkaran benih padi (KT Sari Rejeki),
Penangkaran benih Kedelai ( KT Tani Makmur, Pati dan KT Mekartani, Purworijo.
Faktor kunci keberhasilan program Rumah Pintar Petani ini adalah
1. Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani;
2. Diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur tentang Rumah Pintar Petani (RPP);
3. Adanya komitmen pimpinan dan dukungan stakeholder untuk meningkatkan
produksi dan kesejahteraan petani;
4. Adanya dukungan dari organisasi kelompok tani;
5. Adanya bantuan benih dan mesin panen/tanam (traktor/ combine machine);
6. Adanya pengelolaan sistem sewa terhadap mesin panen/tanam (traktor/ combine
machine) sehingga kelompok tani lebih peduli dan kreatif terhadap bantuan yang
telah diberikan.
faktor penghambatnya keberhasilan pengimplementasian program ini adalah
Tahapan Program Perubahan
Capaian Program Perubahan
Faktor Pendorong Keberhasilan
Faktor Penghambat Keberhasilan

18. 18
1. Belum tersedianya anggaran secara khusus, sehingga pelaksanaan kegiatan
kurang begitu lancar;
2. Proses pelaksanaan ujicoba Rumah Pintar Petani (RPP) kurang lancar seperti
terkendala Musim Tanam/ Ketersediaan air irigasi.
Manfaat program rumah pintar petani yang dapat dirasakan adalah
1. Meningkatnya produksi tanaman pangan (beras dari target 5,3 ton menjadi 10,6
ton, kedelai dari target 100 ribu ton menjadi 131 ton, Jagung dari target 3 juta ton
menjadi 3,3 juta ton);
2. Meningkatnya sinergitas bagi kelembagaan petani ( dikoordinasikan dengan
dinas peternakan, dinas pertanian dengan badan koordinasi penyuluhan);
3. Meningkatnya sumber pendapatan usaha tani bagi petani (hasil lebih cepat mutu
panen membaik, menggunakan pupuk limbah ternak);
4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi petani (melalui penyuluhan
dan penggunaan mesin tanam dan panen);
5. Terjaminnya pasokan dan ketersediaan pangan bagi BKP dan BULOG;
6. Termanfaatnya limbah biomassa pertanian untuk pakan ternak bagi
Dinakkeswan (sebagai bagan pupuk organik);
7. Efisiensi penggunaan air untuk budidaya bagi pengelolaan di Dinas PSDA;
8. Terjaganya lingkungan pertanian yang sehat, utamanya yang terkait dengan
emisi gas rumah kaca (GRK) bagi Badan Lingkungan Hidup;
9. Penyuluhan semakin efektif bagi Sekretariat Bakorluh;
10. Meningkatnya penyerapan dana untuk modal usaha di lembaga keuangan.
Saat ini kegiatan RPP telah direplikasi ke 6 (enam) kabupaten pada 2 komoditas, yaitu
1) Komoditas Padi (KT Tani Manunggal, Desa Babadan, Kec. Karangdowo, Klaten; KT
Dewi Sri, Desa Cimanggu, Kec. Cimanggu, Cilacap; KT Sari Rejeki, Desa Pulosari, Kec.
Kebakkramat, Karanganyar; KT Margo Mulyo, Desa Blimbing, Kec. Sambirejo,
Sragen); 2) Komoditas Kedelai (KT Tani Makmur, Desa Dadirejo, Kec. Margorejo,
Pati; KT Mekar Tani, Desa Megulung lor, Kec. Pituruh, Purworejo). Oleh karena itu
program Rumah Pinter Petani sangat mungkin untuk diterapkan dan direplikasi
dengan prasyarat sebagai berikut:
1. adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah Pusat maupun Daerah mengingat
telah diterbitkanya SK Gubernur Jateng Nomor 520/74 Tahun 2014, tentang
Gerakan Rumah Pintar Petani dalam rangka mendukung Kedaulatan Pangan;
2. Adanya dukungan aturan sehingga terjamin keberlangsungannya (SK gubernur,
Pergub, Perprov) ;
3. Adanya komitmen pimpinan dan stakeholder dalam meningkatkan produksi dan
kesejahteraan petani;
4. Adanya dukungan dari organisasi Kelompok Tani;
5. pemerintah menempatkan diri sebagai fasilitator sehingga kelompok tani dapat
kebih kreatif dalam mengelola RPP
Manfaat Program Perubahan
Prasyarat Replikasi

19. 19
Peningkatan Tata Kelola Taman Kota Dengan Melibatkan Peran Serta Swasta dan
Masyarakat Setempat dalam Rangka Akselerasi Gapura Serasi Kabupaten Subang
Judul Proyek Perubahan
Pelibatan Peran Serta Swasta dalam akselerasi gapura Serasi
Produk Proyek Perubahan
Waktu inisiasi
Mei 2014
Waktu implementasi
September 2014
Teknik validasi:
 Observasi
 Data sekunder
 Telp/ email/ fax
Sumber:
Dokumen proyek
perubahan Diklatpim &
Observasi
Kontak implementator :
Dinas Tata Ruang Permukiman Kebersihan Kabupaten Subang
Telp.( 0260)4117991
Sumasna, ST, MUM
Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman Kebersihan Kabupaten Subang
Jl. KS. Tubun No.16, Subang
Telp: (0260)4117991; 082115503268
email : sumasna@gmail.com
Akselerasi Gapura Serasi Kabupaten Subang

20. 20
eningkatan tata kelola taman kota
didasari dari kebijakan bupati
Kabupaten Subang tentang
corong gapura yang diantaranya gapura
intan dan gapura serasi. Hal ini juga
terkait dengan tugas pokok dari Dinas
Tata Ruang Permukiman Kebersihan
Kabupaten Subang terkait dengan
penanganan tata ruang daerah, cipta
karya, dan kebersihan termasuk
pertamanan.
Program gapura ini
lebih kearah
pembangunan
infrastruktur taman
kota sehingga
tercipta ruang
terbuka hijau yang
serasi (sehat, rapi,
bersih). Produk
yang dihasilkan dari
program ini adalah
model revitalisasi
taman kota melalui peran aktif swasta
dan masyarakat.
Kondisi sebelum program ini
dicanangkan adalah taman kota Subang
yang ada di 16 lokasi masih belum
tertata rapi bahkan beberapa dalam
kondisi memprihatinkan. Hal ini terjadi
karena kurangnya pengetahuan
masyarakat untuk mau menjaga dan
merawat taman kota. Kondisi taman
memprihatinkan karena dijadikan
tempat pembuangan sampah warga
sekitar, luas taman kota masih di bawah
20% luas kota, taman terbatas pada
ruang milik jalan (pulau jalan, teluk jalan,
sempadan jalan).
Program ini digagas dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas taman melalui
peran serta swasta dan masyarakat.
Selain itu diharapkan terjadi
pemeliharaan taman kota yang terkelola
dengan baik. Taman yang dijadikan
percontohan adalah taman Pujasera,
taman rangga wulung, dan taman pulau.
Disini pemerintah daerah mengambil
peran sebagai fasilitator. Sehingga CSR,
LSM dan
masyarakatlah
lebih berperan.
Manfaat yang
diharapkan adalah
terciptanya ruang
terbuka hijau yang
serasi (sehat, rapi,
bersih) sehingga
akan muncul minat
masyarakat untuk
berkumpul. Selain
itu dapat
menambah kadar oksigen yang ada di
sekitar taman kota. Strategi yang
dilakukan untuk mengimplementasikan
program ini adalah 1) menggalang
dukungan dari bupati dan SKPD untuk
pemanfaatan rupiah non subsidi APBD
dengan melakukan penawaran
kerjasama dengan CSR dan; 2)
mengubah mind set masyarakat agar
mau bersama sama memperbaiki dan
merawat taman kota yang ada; 3)
melakukan pengarahan kepada
masyarakat untuk pengelolaan taman
dimulai dari perencanaan sampai
perawatan taman; 4) Memilih tiga taman
untuk proyek percontohan yang didanai
P
Deskripsi Program Perubahan
Gapura Serasi merupakan
pembangunan infrastruktur
taman kota sehingga tercipta
ruang terbuka hijau yang serasi
(sehat, rapi, bersih) dengan
menggunakan model
revitalisasi taman kota melalui
peran aktif swasta dan
masyarakat.

21. 21
oleh CSR (Bank Jabar, PT Aqua); 5) MOU
dengan CSR dimana CSR dibebaskan
memilih akan berperan dimana. 6)
mendokumentasikan kegiatan dan
monitoring serta memanfaatkan media
lokal dalam mensosialisasikan program
pemerintah daerah.
Pelaksanaan program ini melibatkan
stakeholder yang terdiri dari Bupati
berperan Menetapkan prioritas
pembangunan, Sekretaris Daerah
berperan memberikan persetujuan dan
mengarahkan program, Pejabat
Struktural bertanggung jawab terhadap
perkembangan harian program,
Pelaksana dinas Tarkimsih berperan
dalam mendukung dinas, Aparat
kecamatan memfasilitasi dinas dan
organisasi masyarakat, perusahaan
(swasta, BUMN, BUMD) berperan
menyediakan pembiayaan penataan
taman kota, Aparat kelurahan
memfasilitasi dinas dan organisasi,
Organisasi masyarakat setempat
berperan menyiapkan administrasi yang
dibutuhkan.
Tahapan pelaksanaan Program gapura serasi adalah
8. Workshop untuk Penetapan lokasi dan kelompok masyarakat
9. Penyusunan Rencana Teknis untuk pembagian tugas agar hasil kinerja maksimal
10. Fasilitasi Proposal Masyarakat untuk menjaring partisipasi masyarakat
11. Penyusunan MoU dengan CSR swasta
12. Penyusunan Desain dan RAB untuk anggaran infrastruktur taman
13. Pelaksanaan konstruksi & penataan taman
Hasil yang dicapai program gapura serasi ini adalah
1. Terselesaikannya tiga taman (Pujasera, taman rangga wulung, dan taman pulau)
yang dikerjakan sesuai dengan pedoman tata kelola.
2. Revitalisasi miniature lumbung padi serta tugu nanas yang menjadi Icon kota
Subang.
Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah
1. Adanya dukungan penuh untuk mewujudkan rencana aksi perubahan (kepala
daerah dan Dinas pemerintah daerah);
2. koordinasi dengan stakeholder yang komunikatif dan konstruktif;
3. Pembiayaan swasta yang tersedia memadai dan tepat waktu;
4. Efektivitas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan
monitoring dan evaluasi;
5. Komunikasi dan koordinasi di internal tim efektif;
6. Pelaksanaan implementasi rencana tiap tahapan sesuai jadwal;
Tahapan Program Perubahan
Capaian Program Perubahan
Faktor Pendorong Keberhasilan

22. 22
7. Adanya komitmen untuk melanjutkan ke taman yang lain serta pemeliharaan
taman dari pihak LSM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan CSR (Bank Jabar,
PT Aqua) ;
8. Adanya shoping list kebutuhan revitalisasi taman kota yang memudahkan
pelibatan stakeholder(CSR);
9. Adanya pedoman tata kelola pelaksanaan program yang masih bisa disesuaikan
dengan kebutuhan CSR.
faktor penghambatnya keberhasilan pengimplementasian program ini adalah
3. Waktu yang relatif pendek dalam persiapan perubahan tata kelola taman;
4. Perbedaan persepsi stakeholder terhadap perubahan tata kelola taman;
5. Ketersediaan anggaran dan sumber daya yang tidak memadai dan tidak
memenuhi kebutuhan pengelolaan taman;
6. Profesionalisme pengelolaan taman yang masih rendah.
Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara 1) Melakukan koordinasi dengan
stakeholder terkait; 2) Sosialisasi yang berkesinambungan; 3) Pelibatan LSM dan
masyarakat serta CSR (Bank Jabar dan PT Aqua).
Manfaat program Gapura Serasi yang dapat dirasakan adalah
11. Pemahaman kepada organisasi masyarakat mengenai penentuan lokasi dan
pemeliharaan taman yang baik;
12. Menginformasikan lokasi taman yang efektif sehingga dapat terlihat indah.
Program ini dapat direplikasikan ke daerah lain dengan cara meniru seluruh atau
sebagian dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Subang. Hal yang
dilakukan untuk mereplikasi program ini adalah
6. Mempersiapkan dokumen perencanaan revitalisasi taman kota;
7. Melakukan fasilitasi untuk menjaring dukungan dan perubahan mindset terkait
pengelolaan taman kota;
8. Melakukan penawaran program pendanaan revitalisasi sesuai dengan
kesanggupan stakeholder;
9. Melakukan pendampingan terhadap proses revitalisasi taman;
10. Mempersiapkan anggaran untuk memfasilitasi skpd terkait, stakeholder dan
masyarakat;
11. Mempersiapkan kebutuhan pelengkap saat melakukan monitori proses
revitalisasi;
12. Pertanggungjawaban substansi dan administrasi yang jelas;
13. Mendapat dukungan dari pimpinan daerah dan unit lain (bappeda)
Manfaat Program Perubahan
Prasyarat Replikasi
Faktor Penghambat Keberhasilan

23. 23
Optimalisasi Penyuluhan Melalui Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian,
Perikanan Dan Kehutanan Di Jawa Barat
Judul Proyek Perubahan
Sistem Pelatihan SDM Penyuluh Pertanian, Perikanandan Kehutanan di Jawa Barat
Produk Proyek Perubahan
Waktu inisiasi
Juni 2014
Waktu implementasi
Agustus 2014
Teknik validasi:
 Observasi
 Data sekunder
 Telp/ email/ fax
Sumber:
Dokumen proyek
perubahan Diklatpim &
Observasi
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Jawa Barat
Jl. PHH Mustopa No. 22 Bandung 40124
Telp. (022)-7278450; Fax. (022)-7278652 Email : set.bakorluh@jabarprov.go.id
Ir. H. Kusmayadi Rostaman, MM
Kepala Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Jl. PHH Mustopa No. 22 Bandung 40124
Telp. (022)-7278450; Fax. (022)-7278652
Email : set.bakorluh@jabarprov.go.id
Kurikulum Diklat Pertanian Model On Farm / Off Farm

24. 24
Peningkatan Kapasitas SDM
Penyuluh dilakukan dengan
menambahkan muatan
kurikulum pendidikan dan
pelatihan bagi penyuluh terkait
dengan proses off farm pada
pertanian.
ptimalisasi Penyuluhan Melalui
Peningkatan Kapasitas SDM
Penyuluh merupakan gagasan
yang dilatarbelakangi keinginan untuk
mensejahterakan petani. Selama ini
petani sangat handal dalam melakukan
kegiatan pertanian, budidaya, sampai
pada akhirnya panen. Kegiatan
pertanian sampai masa panen (onfarm)
tentusaja telah banyak didampingi oleh
penyuluh yang ada.
Akan tetapi hasil
panen yang
berlimpah ternyata
dinilai tidak
berbanding lurus
dengan
kesejahteraan
petani. Ini
disebabkan
kegiatan pasca panen (off farm) yakni
pemasaran produk pertanian tidak
melibatkan petani. Petani hanya
dianggap sebagai penyuplay kebutuhan
pertanian sehingga perubahan harga
selama masa pendistribusian tidak
dirasakan oleh mereka. Hal ini tentu
disebabkan kurangnya wawasan
enterplener dikalangan petani.
Berbanding lurus dengan wawasan
enterplener petani, ternyata di kalangan
penyuluh pertanian juga kurang
disinggung permasalahan jiwa
enterplener untuk meningkatkan
kesejahteraan. Untuk itu disusunlah
kurikulum bagi penyuluh terkait dengan
wawasan enterplner dan semangat
wirausaha untuk dapat melakukan
kelanjutan proses distribusi dari produk
yang telah dihasilkan petani.
Program Optimalisasi Penyuluhan
Melalui Peningkatan Kapasitas SDM
Penyuluh dilakukan dengan
menambahkan muatan kurikulum
pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh
terkait dengan proses off farm pada
pertanian. Tujuan program ini dilakukan
adalah 1) meningkatkan potensi
penyuluh untuk membantu petani; 2)
Peningkatan
ekonomi melalui
pelatihan yang
konprehensif.
Manfaat yang
didapat bagi
penyuluh adalah
meningkatnya
pengetahuan dan
kompetensi
penyuluh pertanian dalam memberikan
ilmu tentang pertanian dan budidaya
yang komprehensif. Seangkan
manfaatnya bagi kelompok tani adalah
adanya peningkatan kesejahteraan
karena dapat terhubung langsung
dengan konsumen. Strategi yang
dilakukan untuk optimalisasi penyuluhan
ini adalah sebagai berikut 1) Merubah
kurikulum dengan penambahan materi
menyuluhan komprehensif budidaya
onfarm dan off farm; 2) Menerapkan
sistem ajar on / off (kelas/ lapangan) yang
merupakan adopsi dari Diklat PIM; 3)
Melakukan kerjasama dengan Balai
pelatihan melalui MOU untuk
penyusunan materi ajar bagi penyuluh; 4)
Bekerjasama dengan balai pelatihan
pertanian (pusat pelatihan kayu ambon
O
Deskripsi Program Perubahan

25. 25
dan ciheau dll) untuk pelatihan penyuluh
pertanian; 5) Menjaring stakeholder agar
dapat terhubung langsung dengan hasil
pertanian kelompok tani binaan.
Program ini dinilai berhasil karena
mampu meningkatkan kemampuan
kelompok tani dalam enterplenership.
Pelaksanaan program ini melibatkan
stakeholder yang terdiri dari Gubernur
Jawa Barat selaku pembina, Dinas
pertanian, perikanan dan peternakan,
Dinas Perkebunan, Balai pelatihan
pertanian, Balai pelatihan Perkebunan,
Peneliti, dosen, mahasiswa, Bintara
Pembina Desa (Babinsa), Penyuluh
Pertanian, perikanan, peternakan dan
perkebunan, selain itu ikut dilibatkan
pula masyarakat (petani).
Tahapan yang dilakukan untuk menjalankan program ini adalah sebagai berikut
1. Melakukan sosialisasi kepada kabupaten/ kota terkait penerapan metode ajar
baru bagi penyuluh pertanian;
2. Meyakinkan pimpinan (Gubernur , OPD) tentang perlunya kompetensi tambahan
bagi penyuluh;
3. Memasukkan perubahan kedalam renstra /evaluasi renstra 2014 dan menyusun
renstra 2015;
4. Membuat tim penyusun untuk merubah kurikulum dan menyusunnya sesuai
model diklat PIM pola baru;
5. Pendataan Penyuluh yang akan mengikuti pelatihan penyuluh dengan kurikulum
baru.
6. Mempersiapkan kerja sama dengan stakeholder terkait distribusi hasil pertanian
kelompok tani binaan.
Hasil yang dicapai dari program optimalisasi penyuluhan ini adalah
1. Telah sesuainya kurikulum pelatihan penyuluh dengan Peraturan menteri
pertanian nomor 82 tahun 2014 terkait kurikulum pelatihan penyuluh yang
memuat materi on farm dan off farm untuk peningkatan kemampuan petani;
2. Dari target penyuluh yang dilakukan pelatihan telah tercapai 700 penyuluh, target
selanjutnya 2000 penyuluh (2015 telah dilatih 300 penyuluh)
3. Kompetensi meningkat dan pengkaderan penyuluh terlaksana ;
Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah
1. Adanya dukungan dari pimpinan terutama gubernur;
2. Adanya dukungan anggaran dengan melakukan perubahan anggaran untuk
kepentingan positif;
3. Koordinasi yang solid dan hangat dengan dinas terkait terutama dinas pertanian,
perikanan, peternakan, kehutanan;
Tahapan Program Perubahan
Capaian Program Perubahan
Faktor Pendorong Keberhasilan

26. 26
4. Adanya stimulus berupa lomba penyuluh berprestasi dengan hadiah berupa
umroh dan juga uang 15 juta bagi kelompok binaan yang dianggarkan dari APBD;
5. Adanya kebijakan untuk memberikan kemudahan DP motor bagi fasilitator;
6. Pelibatan Babinsa, peneliti, dosen dan mahasiswa.
Faktor penghambatnya keberhasilan pengimplementasian program ini adalah
1. Koordinasi kota dan kabupaten, keterbatasan daya tamping, dan tidak adanya
balai pelatihan sendiri pada Bakorluh, semua ini dapat diatasi dengan melakukan
koordinasi;
2. Belum adanya jejaring kerja, informasi dan pasar, dan belum terbangunnya jiwa
enterplenership dapat diatasi dengan pelatihan secara komprehensip selain itu
dapat memperkuat peran dari Bakorluh;
3. Waktu penyelenggaraan pelatihan yang sangat bergantung pada dinas lain yang
punya balai pelatihan.
Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara 1) Melakukan koordinasi dengan
stakeholder terkait; 2) Sosialisasi yang berkesinambungan.
Manfaat program Gapura Serasi yang dapat dirasakan adalah
1. Munculnya peran aktif penyuluh untuk meningkatkan kesejakteraan petani
binaan;
2. Pengawalan penyuluh lebih komprehensif sehingga monev pasca pertanian
menuai hasil yang baik;
3. Kepuasan petani sangat baik terhadap pengetahuan/wawasan penyuluh
pertanian.
Program ini dapat direplikasikan ke daerah lain dengan cara meniru seluruh atau
sebagian dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Subang. Hal yang
dilakukan untuk mereplikasi program ini adalah
1. Mempersiapkan dokumen perencanaan revitalisasi taman kota;
2. Melakukan fasilitasi untuk menjaring dukungan dan perubahan mindset terkait
pengelolaan taman kota;
3. Melakukan penawaran program pendanaan revitalisasi sesuai dengan
kesanggupan stakeholder;
4. Melakukan pendampingan terhadap proses revitalisasi taman;
5. Mempersiapkan anggaran untuk memfasilitasi skpd terkait, stakeholder dan
masyarakat;
6. Mempersiapkan kebutuhan pelengkap saat melakukan monitori proses
revitalisasi;
7. Pertanggungjawaban substansi dan administrasi yang jelas;
8. Mendapat dukungan dari pimpinan daerah dan unit lain (BAPPEDA)
Manfaat Program Perubahan
Prasyarat Replikasi
Faktor Penghambat Keberhasilan

27. 27

28. 28
Keberhasilan suatu inovasi berasal dari komitmen dari pimpinannya,
Komitmen tersebut juga disalurkan kepada penerus dari kepemimpinan
sebelumnya, sehingga inovasi yang telah dicanangkan dapat berjalan.
Inovasi bergerak secara dinamis dan harus dilakukan secara pro aktif untuk
mewujudkan sebuah perubahan signifikan yang efektif. Sebagai penutup
dari Epitome Direktori Inovasi Administrasi Negara akan disajikan beberapa
kutipan-kutipan pembangun semangat inovasi. Salam Inovasi... Eureka...
• Inovasi itu mudah, namun karena belum terbiasa maka dipahami
sebagai sesuatu yang sulit.
• Inovasi itu alternatif, artinya tidak selalu yang rumit tetapi mulailah
dengan yang paling mudah dan sederhana.
• Inovasi itu hakekatnya sebuah transformasi dan revolusi yang bergerak
secara dinamis serta harus dilakukan secara proaktif. (Dr. Noorsyamsa
Djumara, MSi)
• Menjalankan program kegiatan inovatif Pimpinan-pimpinan harus punya
komitmen, menerapkan konsistensi dalam mewujudkan program, harus
bisa memberikan ketauladanan /contoh (turun ke lapangan,
mendampingi, menanyakan, memberikan support, tidak mudah
menyalahkan anak buah), mengarahkan tapi tidak menuntut.
(memotivasi tetapi tidak meminta imbalan komisi. (Kepala Dinas
Pengelola Pasar kota Surakarta)
• Hal pokok suatu inovasi adalah komitmen dari pemegang kebijakan
(pimpinan), kalau tidak ada komitmen tidak akan bisa. Komitmen itu
bisa dijabarkan kepada SKPD yang ada. Tidak ada satupun SKPD yang
bisa jika tidak ada kerjasama dan komitmen (Kepala Bidang
Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Surakarta)
• Melakukan perubahan dari “business as usual” sangat tidak mudah
karena membutuhkan fokus, dukungan dana dan dukungan dari
pimpinan agar program perubahan dapat diimplementasikan dengan
efektif dan efisien (Kepala Kantor Imigrasi kelas I Khusus Jakarta
Selatan)
• Inovasi butuh komitmen bersama, oleh karena itu pemahaman
pentingnya inovasi bagi setiap anggota organisasi akan mempercepat
terwujudnya inovasi.
Direktori inovasi disusun dengan sangat sederhana, komprehensif, mudah
dipahami dan dapat mempermudah replikasi inovasi