Dokumen tersebut membahas mengenai akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik. Akuntabilitas sosial merupakan pendekatan yang melibatkan masyarakat sipil dalam memastikan terjadinya akuntabilitas pemerintah untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, kontrol korupsi, dan penegakan hukum. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai alat akuntabilitas sosial se

1. AKUNTABILITAS SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN PENILAIAN BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK
Oleh:
Donny Setiawan
(Ketua Badan Pelaksana Perkumpulan Inisiatif)
Disampaikan pada:
Pertemuan Puncak Reformasi Birokrasi Nasional (RB Summit)
9-10 September 2014
Hotel JS Luwansa, Jakarta

2. World Governance Index 2013http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

4. Diperlukan... Institute for Innovation, Participatory Development and Governancewww.inisiatif.orgControl of CorruptionLaw Enforcement
Government EffectivenessCivic EngagementCivicengagement: peran keterlibatan masyarakat sipil dalam meningkatkan efektifitasbirokrasipemerintah, kontrolterhadap potensi korupsi dan penegakan hukum

5. Akuntabilitas Sosial
•“Sebuah pendekatan untuk membangun akuntabilitas yang mengacu pada keterlibatan masyarakat sipil., dalam hal ini masyarakat akar rumput dan atau organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam memastikan terjadinya akuntabilitas”.(Malena, Forster and Singh, 2004: 1dalam Ahmad:2008 dan World Bank, 2004f: 1dalam world bank institute, 2007).
•“Sebuah standar yang berdasarkan pada norma international tentang hak asasi manusia dan regulasi nasional tentang perburuhan yang akan melindungi dan memperkuat semua personel yang tergabung dalam rentang kendali dan pengaruh sebuah perusahaan , yang memproduksi barang atau menyediakan jasa, termasuk didalamnya berlaku bagi pegawai perusahaan tersebut, suppliers/subcontractors, sub-suppliers, dan pekerja rumahan”.(SAI:2008)
•“Merujuk pada inisiasi kelompok masyarakat untuk memastikan pemerintah bertanggungjawab atas keputusan dan tindakannya agar lebih efektif dan akuntabel.” (ANSA-EAP:2010) Institute for Innovation, Participatory Development and Governancewww.inisiatif.org

6. Fungsi Akuntabilitas Sosial
Institute for Innovation, Participatory Development and Governance
www.inisiatif.org
•Memonitordampaksosialdankinerjaorganisasi
•Menyediakandasarbagipenyusunanstrategidengancarayang bertanggungjawabdanakuntablesecarasosial
•Memfasilitasiprosesbelajartentangbagaimanameningkatkankinerjasosial
•Memfasilitasiinstitusimanagemenyang strategisagar merekamemperhatikandampaksosialstrategimerekaterhadaporganisasidanmasyarakatumum
•Memberikaninformasipadapubliktentangalokasisumberdayapublikterkaitdenganakuntabilitasdanetik

7. Struktur Pengawasan & Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan PemerintahPENGAWASANWARGA
PELAKSANAANPELAPORANDPR/DPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BPKPEMERIKSAANHASIL PEMERIKSAAN
PENGENDALIANPERENCANAANPEMERINTAH
LAPORAN KEUANGANINSPEKTORAT
PENGAWASAN/PENGENDALIAN INTERN
Akhir Bln Maret
Akhir
bulanMeiRAPERDA PRTJWB PLKSN APBN/D
Akhir
bulan juni

8. Dukungan Kebijakan
•Inpres No. 1/1989 Tentang Pengawasan Melekat (Waskat)
•UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
–Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak sekaligus tanggung jawab mereka (Pasal 8 ayat (1)).
–hak hak warga (pasal 9 ayat (1)), yang salah satunya adalah hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.
•PP No. 68/1999 tentangTata Cara PelaksanaanPeranSerta MasyarakatDalamPenyelenggaraanNegara
•UU UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
–Bab X pasal 53 : masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan RUU dan raperda
•UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
•UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan PublikInstitute for Innovation, Participatory Development and Governancewww.inisiatif.org

9. Akuntabilitas Sosial dan Siklus Penganggaran Pemerintah? Institute for Innovation, Participatory Development and Governancewww.inisiatif.orgPELAPORAN
IMPLEMENTASIKEGIATANPERENCANAAN& PENGANGGARANTERLIBAT LANGSUNG
MONITORINGEVALUASI
AUDITUBS/CRC
PETS/AUDIT SOSIALMUSRENBANG

10. Bagaimana Alat Akuntabilitas Sosial Dipraktekkan?
Pemerintah/Service providers –Ada indikasi kebocoran anggaranPemerintah/Service providers –anggaran tidak menjadi barang/fasilitasPemerintah/Service providers –tidak menunjukan kinerja yang baik
Pemerintah/Service providers-Penerima manfaat merasakan adanya masalah pada fasilitas layanan tertentu MASALAHALAT AKUNTABILITAS SOSIAL
Public Expenditure Tracking Survey (PETS) Social AuditOr PETSAbsenteeism Studies/Tracking
Citizen Report Card (CRC), Community Scorecard (CSC), User Based Survey

11. CONTOH PRAKTEK ALAT AKUNTABILITAS SOSIAL

12. Memeriksa Kehadiran dokter di Maharasthra, India–SATHI-CEHAT
Problem–dokter tidak datang di klinik pedesaan untuk melayani pasien yang membutuhkan pertolongan medis
SA Tool–menggunakanabsenteeism studies melalui kunjungan mendadak, CSO menemukan ketidakhadiran signifikan dokter dan ketidakberdayaan pasien.
Advocacy–menempelkan nama, jam kerja dan no telp dokter dan no telp klinik di dinding klinik untuk mendorong pasien menghubungi dokter yg tidak hadir tsb.
Institute for Innovation, Participatory Development and Governance
www.inisiatif.org

13. •BESCOM bekerja sama dengan PAC untuk menyelenggarakan assessment di lokasi layanannya.
•SA Tools:CRCuntuk menggali umpan balik dari stakeholder melalui wawancara dengan pengguna BESCOM dan pegawai BESCOM.
•Objectives:
–Mengukurkualitas, daya tanggap dan outcome pelayanan dasar yang disediakan oleh sub-divisi dan seksi/unit kerja
–Mendorong pemahaman yang lebih baik atas masalah dan hambatan yang dihadapi staf BESCOM dalam perannya sebagai service provider
–Menjadi input perbaikan kebijakan BESCOMInstitute for Innovation, Participatory Development and Governancewww.inisiatif.org
Assessment Pelayanan BESCOM di India–Public Affair Center

14. •MoU Pemkot-OMS ttg Audit Sosial, Kepwal ttg Auditor Warga, Audit Sosial sbg salah satu strategi pengawasan yg dicantumkan dalam RPJMD, sedang dibuat perwal dan perda
Institute for Innovation, Participatory Development and Governance
www.inisiatif.orgAudit Sosial di Kota Makassar –Yayasan TIFA

15. Problem–Buruknya pelayanan rumah sakit bagi pasien Jamkesmas
SA Tool–menggunakan CRC, ditemukan terjadinya diskriminasi pelayanan administratif dan medis terhadap pasien Jamkesmas di rumah sakit
Advocacy–mendorong Pemkab Bandung dan pengelola rumah sakit untuk memperbaiki pelayanan kesehatan pada pasien Jamkesmas
Pelayanan Pasien Jamkesmas di Rumah Sakit di Kab. Bandung -PIInstitute for Innovation, Participatory Development and Governancewww.inisiatif.org

16. Problem–Adanya indikasi mark up data siswa SD untuk mendapatkan alokasi dana BOS yang lebih besar bagi sekolah
SA Tool–menggunakan Audit Sosial, ditemukan adanya perbedaan data siswa di beberapa sekolah penerima BOS antara aktual dan yang ditetapkan oleh Kemdiknas
Advocacy–mendorong penyelesaian masalah dengan mempertemukan pihak orangtua siswa, sekolah, pengambil kebijakan di tingkat kabupaten dalam acara public hearing
Data Siswa SD Penerima BOS di Kab. Garut -PIInstitute for Innovation, Participatory Development and Governancewww.inisiatif.org

17. Institute for Innovation, Participatory Development and Governance
www.inisiatif.org
•Problem: Rumah tangga yang telah mendapatkan akses air bersih namun masih jauh dari kualitas dan kuantitas yang memadai.
•Objek Pengawasan:Kinerja Program Penyediaan Infrastruktur layanan air bersih di perdesaan dan perkotaan oleh PDAM dan Dinas PU
•SAcc Tool: Kombinasi 3 alat yaitu PETS, CRC dan Sosial Audit
–PETS: Tahun Anggaran 2011 & 2012, Anggaran yang dialokasikan dan yang telah dilaksanakan belum mempertimbangkan SPM air bersih bagi rumah tangga, anggaran di susun dan dilaksanakan tidak sesuai
–CRC : Kualitas Air masih buruk, kontinuitas aliran air tidak konsisten, masyarakat masih harus bayar lebih untuk mendapat air tambahan
–Audit Sosial : ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, volume tidak sesuai desain, infrastruktur malfungsi, Kontraktor tidak kompeten, masyarakat sebatas “pekerja” , status kepemilikan prasarana yang tidak jelas,kualitas, kontinuitas air yang tidak sesuai dengan standar minimalPemenuhan Akses Air Bersih di Kab. Bandung,Garut dan Tasikmalaya -PI

18. Manfaat
Bagi Warga Masyarakat
1.Mengetahui secara pasti akan rencana dan capaian implementasi program yang ditujukan bagi mereka
2.Mengetahui kemanfaatan suatu program/kegiatan
3.Dapat mengukur kinerja satu instansi pemerintah
4.Memperkuat kepedulian dan rasa kepemilikan atas suatu program/kegiatan
Bagi Pemerintah
1.Meningkatkanreputasi
2.Memberikanperingatanpadapembuatkebijakantentangtuntutanpenerimamanfaat
3.Memberikantuntutanperubahanpositifpadainstansipemerintah
4.Meningkatkanakuntabilitas
5.Mempermudahmenentukanorientasidanfokusinstitusi(program dankegiatan)
6.Meningkatkanrasa percayadiridalamhalsosialInstitute for Innovation, Participatory Development and Governancewww.inisiatif.orgPembelajaran (1)

19. Pembelajaran (2)
•Pemerintahharuspercayaterhadapdemokrasiyang partisipatif
•Masyarakatsipilyang berdayadanaktif
•Pemerintahharusakuntableterhadappublik: adaketerbukaaninformasi
•Suasanalingkunganpolitikdankebijakanyang mendukungPrasyarat

20. Pembelajaran (3)
•Informasi penting, tapi...
•Ditindaklanjuti upaya advokasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah
Informasi saja tidak cukup
•Alat SA ditujukan untuk mencari peluang terjadinya perubahan
•Perubahan seringkali sangat tergantung pada pengambil kebijakan
•Ini tidak berarti harus pemerintah
Pengambil Kebijakan adalah sekutu

21. •Sains: menentukan cakupan, sampling, desain kuesioner, data analisis
•Seni: menggali informasi dari warga, meyakinkan pengambil kebijakanKombinasi Sains dan Seni
•Hasil kerja SA masih dianggap sebagai “serangan” bukan “masukan”
•Menarik dukungan stakeholders lainnya
•Tidak ada dukungan dari wakil rakyatBeberapa tantanganPembelajaran (4)

22. •Sangat penting jika kerja SA digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dalam hal mendorong akuntabilitas sosialIni tentang tujuan, bukan alat
•Keberagaman konteks politik, ekonomi, sosial dan faktor lainnya selayaknya akan mempengaruhi informasi yang akan digali dan upaya advokasi yang akan dipilihMasalah konteksPembelajaran (5)

23. TERIMA KASIH
Perkumpulan Inisiatif
Institute for Innovation, Participatory Development and Governance
www.inisiatif.org