SlideShare a Scribd company logo
dadang-solihin.blogspot.com 2
dadang-solihin.blogspot.com 3
dadang-solihin.blogspot.com 4
5dadang-solihin.blogspot.com
Materi
• Visi Program Studi Ekonomi
Pembangunan
• 23 Atribut Soft Skills yang Dominan
Dibutuhkan di Lapangan Kerja
• Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
• Investasi dan PAD untuk Kesejahteraan
Masyarakat
• Permasalahan Investasi yang Ditemukan
• Strategi Peningkatan Investasi Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 6
Visi
Program Studi Ekonomi Pembangunan
• Menjadi komunitas akademik ilmu ekonomi, yang humanum dan
bersemangat kasih dalam kebenaran, yang mengembangkan
potensi lokal ke tataran internasional demi peningkatan martabat
manusia dan keutuhan alam ciptaan,
• berdasarkan sesanti Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti
yang berarti "Berdasarkan Ke Tuhanan Menuntut Ilmu untuk
Dibaktikan kepada Masyarakat".
7dadang-solihin.blogspot.com
SOFT SKILLS
SERTIFIKASIKURIKULUM
PENINGKATAN
MARTABAT
MANUSIA
DAN
KEUTUHAN
ALAM
CIPTAAN
1. Kompetensi apa saja yang
seharusnya dimiliki seorang lulusan
Prodi EP
• Untuk dapat berkarier di
perusahaan (bisnis)?
• Ingin berkarier di organisasi
nirlaba?
2. Pengetahuan apa saja yang
diperlukan dalam rangka membangun
kompetensi tersebut?
3. Ketrampilan dan sikap seperti apa
yang perlu dilatihkan?
MENGEMBANGKAN POTENSI LOKAL
KE TATARAN INTERNASIONAL
SIKAP
HARD SKILLS
HUMANUM DAN BERSEMANGAT
KASIH DALAM KEBENARAN
BIDANG KAJIAN
1. Ekonomi Moneter
dan Keuangan
(EMK)
2. Ekonomi Kawasan
dan Lingkungan
(EKL)
3. Ekonomi Industri
dan Perdagangan
(EIP)
BAKUNING HYANG MRIH GUNA SANTYAYA BHAKTI
KOMUNITAS AKADEMIK
ILMU EKONOMI
KETRAMPILAN
23 Atribut Soft Skills yang Dominan
Dibutuhkan di Lapangan Kerja
dadang-solihin.blogspot.com 9
1. Inisiatif
2. Etika/ integritas
3. Berfikir kritis
4. Kemauan belajar
5. Komitmen
6. Motivasi
7. Bersemangat
8. Dapat diandalkan
9. Komunikasi lisan
10. Kreatif.
11. Kemampuan analitis
12. Dapat mengatasi stress
13. Manajemen diri
14. Menyelesaikan persoalan
15. Dapat meringkas/mengabstraksi
16. Bekerjasama
17. Fleksibel
18. Kerja dalam tim
19. Mandiri
20. Mendengarkan
21. Tangguh
22. Berargumen logis
23. Manajemen waktu.
 Hasil survey di USA, Canada, dan UK.
 Sumber : (Center for Enterpreuneurship Education and Development, Halifax, Nova
scotia, 2004).
10dadang-solihin.blogspot.com
MEA 2015
• Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN
dalam KTT pada Desember 1997 di Kuala Lumpur.
• Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa
menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing
dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan
warga ASEAN.
• Pada KTT selanjutnya yang berlangsung di Bali Oktober 2003, petinggi
ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015.
• Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di
kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah
dibidang ekonomi antar negara ASEAN.
• ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah Jepang dan
Tiongkok, di mana terdiri dari 10 Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina,
Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan
Kamboja.
11dadang-solihin.blogspot.com
Fokus MEA 2015
1. Asia Tenggara dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis
produksi.
– Arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled
labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di
kawasan Asia Tenggara.
2. MEA dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi
yang tinggi.
– Memerlukan suatu kebijakan yang meliputi Competition Policy, Consumer
Protection, Intellectual Property Rights, Taxation, dan E-Commerce.
– Dapat tercipta iklim persaingan yang adil;
– Perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen;
– Mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta;
– Menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi;
– Menghilangkan sistem Double Taxation,
– Meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online.
12dadang-solihin.blogspot.com
Fokus MEA 2015
3. MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan
ekonomi yang merata dengan memprioritaskan UKM.
– Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan
memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar,
pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan,
keuangan, serta teknologi.
4. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global
dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi
terhadap negara-negara anggota.
– Akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada
jaringan pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada
negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang.
– Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan
produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatkan partisipasi mereka pada
skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.
13dadang-solihin.blogspot.com
Hambatan Indonesia
Menghadapi MEA 2015
1. Mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga
Febuari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya
tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64% dari total 118
juta pekerja di Indonesia.
2. Ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga
memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa.
3. Sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan
baku dan setengah jadi.
4. Keterbatasan pasokan energi.
5. Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, terutama
produk Tiongkok.
14dadang-solihin.blogspot.com
Semua Bersaing di MEA 2015
• Setiap wilayah di Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama
wilayah di dalam negeri namun dengan wilayah-wilayah lain di
dunia.
– Sebagai contoh petani di Sidrap Sulawesi Selatan sebenarnya bersaing
dengan petani di kabupaten-kabupaten negara Laos, Vietnam, atau
Kamboja.
– Dalam hal ini yang bersaing adalah petaninya, bukan negaranya
ataupun pemerintahannya.
• Demikian juga dengan Mahasiswa/i, sarjana, kaum profesional,
peneliti, dll. Semuanya bersaing
15dadang-solihin.blogspot.com
16dadang-solihin.blogspot.com
Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan
ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan
ekonomi di masa yang akan datang.
Dengan melakukan investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang
berarti peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan.
Dalam jangka panjang akumulasi investasi mendorong perkembangan berbagai
aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
Dengan demikian dampak dan keterkaitannya cukup besar, baik pada investor
sendiri, pemerintah daerah, maupun rakyat kecil.
Makin banyak dan tinggi nilai investasi, kian besar pula dampak dan manfaat
yang dipetik, seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam,
serta yang paling utama meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di
daerah tersebut.
INVESTASI
dadang-solihin.blogspot.com 17Sumber: KPPOD 2015
dadang-solihin.blogspot.com 18
Analisis Potensi PAD
1. Kenali setiap jenis Pajak Daerah,
2. Kenali setiap jenis Retribusi
Daerah,
3. Kenali indikator utama yang
mempengaruhi jenis Pajak Daerah
tersebut,
4. Kenali indikator utama yang
mempengaruhi jenis Retribusi
Daerah (kaitkan dengan pelayanan
publik yang diberikan),
5. Buat analisa potensi pajak dan
kaitkan dengan pertumbuhan
ekonomi daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 19
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
 Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
 Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 20
Daya Tarik Investasi Daerah
Sumber: KPPOD, 2005
13%13%18,3%18,3%22,6%22,6%27,4%27,4%15%15%
dadang-solihin.blogspot.com 21
Kelembagaan (15%)
Kebijakan Daerah dan Perda
 Kejelasan Tarif
 Kejelasan Prosedur
 Proses Perumusan Perda
 Kebijakan Ketenagakerjaan
Kebijakan Daerah dan Perda
 Kejelasan Tarif
 Kejelasan Prosedur
 Proses Perumusan Perda
 Kebijakan Ketenagakerjaan
Kepemimpinan Lokal
 Kepemimpinan Kepala
Daerah
 Inisiatif Kepala Daerah
 Hubungan Kepala Daerah
dengan Pengusaha
Kepemimpinan Lokal
 Kepemimpinan Kepala
Daerah
 Inisiatif Kepala Daerah
 Hubungan Kepala Daerah
dengan Pengusaha
Aparatur dan Pelayanan
 Respon Pemda thd.
Permasalahan Dunia Usaha
 Birokrasi Pelayanan Dunia
Usaha
 Informasi Potensi Ekonomi
Daerah
 Penyalahgunaan
Wewenang oleh Aparat
Aparatur dan Pelayanan
 Respon Pemda thd.
Permasalahan Dunia Usaha
 Birokrasi Pelayanan Dunia
Usaha
 Informasi Potensi Ekonomi
Daerah
 Penyalahgunaan
Wewenang oleh Aparat
Kepastian Hukum
 Konsistensi Peraturan
 Penegakan Keputusan
Peradilan
 Kecepatan Aparat Keamanan
 Pungutan Liar di Luar
Birokrasi
Kepastian Hukum
 Konsistensi Peraturan
 Penegakan Keputusan
Peradilan
 Kecepatan Aparat Keamanan
 Pungutan Liar di Luar
Birokrasi
dadang-solihin.blogspot.com 22
Keamanan, Politik dan Sosial Budaya (27,4%)
Politik
 Hubungan Eksekutif-Legislatif
 Hubungan antar Partai Politik
Politik
 Hubungan Eksekutif-Legislatif
 Hubungan antar Partai Politik
Sosial Budaya
 Keterbukaan Masyarakat thd. Dunia Usaha
 Keterbukaan Masyarakat thd. Tenaga Kerja dari Luar Daerah
 Etos Kerja Masyarakat
 Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah
 Potensi Konflik di Masyarakat
Sosial Budaya
 Keterbukaan Masyarakat thd. Dunia Usaha
 Keterbukaan Masyarakat thd. Tenaga Kerja dari Luar Daerah
 Etos Kerja Masyarakat
 Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah
 Potensi Konflik di Masyarakat
Keamanan
 Kemanan Usaha
 Keamanan Masyarakat
 Dampak Unjuk Rasa
Keamanan
 Kemanan Usaha
 Keamanan Masyarakat
 Dampak Unjuk Rasa
dadang-solihin.blogspot.com 23
Ekonomi Daerah (22,6%)
Struktur Ekonomi
 Pertumbuhan Sektor Primer
 Pertumbuhan Sektor Sekunder
 Pertumbuhan Sektor Tersier
Struktur Ekonomi
 Pertumbuhan Sektor Primer
 Pertumbuhan Sektor Sekunder
 Pertumbuhan Sektor Tersier
Potensi Ekonomi
 PDRB Perkapita
 Pertumbuhan Ekonomi
 Indeks Kemahalan Konstruksi
Potensi Ekonomi
 PDRB Perkapita
 Pertumbuhan Ekonomi
 Indeks Kemahalan Konstruksi
dadang-solihin.blogspot.com 24
Tenaga Kerja (18,3%)
Biaya Tenaga Kerja
 Biaya Tenaga Kerja Formal
 Biaya Tenaga Kerja Aktual
Biaya Tenaga Kerja
 Biaya Tenaga Kerja Formal
 Biaya Tenaga Kerja Aktual
Kualitas Tenaga Kerja
 Produktivitas Tenaga Kerja
 Pendidikan Tenaga Kerja
Kualitas Tenaga Kerja
 Produktivitas Tenaga Kerja
 Pendidikan Tenaga Kerja
Ketersediaan Tenaga Kerja
 Tenaga Kerja Usia Produktif
 Tenaga Kerja Pencari Kerja
Ketersediaan Tenaga Kerja
 Tenaga Kerja Usia Produktif
 Tenaga Kerja Pencari Kerja
dadang-solihin.blogspot.com 25
Infrastruktur Fisik (13%)
Kualitas Infrastruktur Fisik
 Kualitas Jalan Darat
 Kualitas Pelabuhan Laut
 Kualitas Pelabuhan Udara
 Kualitas Sambungan Telepon
 Kualitas Tegangan Listrik
Kualitas Infrastruktur Fisik
 Kualitas Jalan Darat
 Kualitas Pelabuhan Laut
 Kualitas Pelabuhan Udara
 Kualitas Sambungan Telepon
 Kualitas Tegangan Listrik
Ketersediaan Infrastruktur Fisik
 Ketersediaan Jalan Darat
 Ketersediaan Pelabuhan Laut
 Ketersediaan Pelabuhan Udara
 Ketersediaan Sambungan Telepon
 Ketersediaan Supply Listrik
Ketersediaan Infrastruktur Fisik
 Ketersediaan Jalan Darat
 Ketersediaan Pelabuhan Laut
 Ketersediaan Pelabuhan Udara
 Ketersediaan Sambungan Telepon
 Ketersediaan Supply Listrik
26dadang-solihin.blogspot.com
Sinergi dan Koordinasi
27dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 28
What are problems in Indonesia
for foreign investors?
 Business-unfriendly labor
disputes,
 Relatively bad socio-political
image,
 Sharp increase of wages in the
past years with labor productivity
kept low,
 Rampant KKN including non-
transparent legal/ judicial system,
 Confusion related to the
‘decentralization’ policies,
 Deteriorating social infrastructure.
dadang-solihin.blogspot.com 29
Why more FDI in China and other Asian
nations and less in Indonesia?
• Better Socio-Economic Situation and Less Labor Disputes 
China, Thailand, Malaysia
• Bigger Market Potential by entrance to WTO  China
• Good Social Infrastructure  Singapore, Malaysia, China,
Thailand
• Better Rule of Law  Singapore, Malaysia, Thailand
• Quickly Expanding Industrial Clusters  China, Thailand (esp.
auto-related industries), Malaysia
• Qualified Human Capital  China, India, Singapore, Vietnam
dadang-solihin.blogspot.com 30
All measures should be done at
the same time
• To call for Indonesian people to change mindset to really welcome
FDI.
• To improve labor issues and taxation.
• To improve social security
• To strengthen law and order including judicial reform.
• To avoid illegal taxation/ charges taken by many provinces
• To improve and set up social infrastructure
• To make ministers a good single team
• Most important thing: Political leadership or a strong will of the
government to realize the above
dadang-solihin.blogspot.com 31
Ketidakpastian Investasi di Daerah
• Daerah dengan potensi PAD rendah cenderung menerapkan Perda
distortif,
• Penyusunan Perda tidak partisipatif,
• Ketidakpastian pengelolaan daerah otorita, dan kawasan industry,
• Perebutan aset usaha di daerah,
• Perbedaan mencolok kebijakan antar daerah,
• Konflik pada usaha berbasis lahan luas,
• Kebimbangan tentang level pemerintahan yang harus diikuti dalam
pengelolaan aktivitas perekonomian (ketenagakerjaan, perijinan,
pungutan, dll.),
32dadang-solihin.blogspot.com
Sinergi Stakeholders
33dadang-solihin.blogspot.com
Three BKPM’s Priorities
dadang-solihin.blogspot.com 34
Source: BKPMN 2015
Improvements of Licensing:
Faster, Simpler, Transparent & Integrated
Debottlenecking of Investment Realization
Development of Investment Climate
1
2
3
Target Realisasi Investasi PMA dan PMDN
(Rp. Triliun)
Wilayah
Perkiraan
2014
Proyeksi Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
NASIONAL 456.6 519.5 594.8 678.8 792.5 933.0
Jawa 263.7 282.6 302.6 317.5 337.6 354.5
Sumatera 63.0 75.2 90.2 108.0 132.2 163.1
Kalimantan 62.9 74.5 88.8 105.4 128.1 156.9
Sulawesi 20.4 27.8 38.1 52.0 72.7 102.6
Bali dan Nusa
Tenggara
14.7 19.0 24.9 32.4 43.2 58.1
Maluku 4.8 7.3 9.5 13.6 16.1 18.7
Papua 27.2 33.2 40.8 50.0 62.6 79.1
dadang-solihin.blogspot.com 35
Source: RPJMN 2015-2019, Bappenas 2015
dadang-solihin.blogspot.com 36
Arah Kebijakan Investasi Nasional
• Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu:
1. Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan
efisiensi proses perijinan bisnis;
2. Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik.
• Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat
pusat maupun daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 37
Pillar 1: Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
• Arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim
usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang
dapat:
1. Meningkatkan efisiensi proses perijinan,
2. Meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di indonesia, serta
3. Mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.
Improving Investment Climate
and Business Climate
Licensing
Process
Infrastructure
Development
(including energy)
Labor
Policy
Land
Acquisition
Policy
National
Logistic
System
Incentive
and
Regulation
Fair
Competition
dadang-solihin.blogspot.com 38
Pillar 2: Peningkatan Investasi yang Inklusif
• Arah kebijakan yang ditempuh adalah mengembangkan dan memperkuat
investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik,
yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia
secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang
mengutamakan sumber daya lokal.
Peningkatan Investasi
yang Inklusif
kemitraan
antara PMA
dan UKM lokal
efektivitas
strategi dan
upaya promosi
investasi
Pengembangan
investasi lokal
Pengurangan
dampak negatif
dominasi PMA
penyebaran
investasi di
daerah yang
lebih berimbang
dadang-solihin.blogspot.com 39
Strategi Peningkatan Investasi Daerah
1. Deregulasi (debottlenecking) peraturan-peraturan yang
menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan
pertumbuhan ekonomi, melalui:
a. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-
undang yang terkait dengan investasi,
b. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada
baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga,
c. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan
untuk mendukung pengembangan wilayah strategis, dan
d. Menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi
pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
dadang-solihin.blogspot.com 40
Strategi Peningkatan Investasi Daerah
2. Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di Kawasan Strategis,
melalui:
a. Penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha di kawasan strategis,
b. Peningkatan efisiensi logistik di dalam kawasan strategis dan antar wilayah,
c. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kawasan strategis
dengan mempercepat pelimpahan kewenangan perijinan dari kepala daerah
kepada kepala PTSP,
d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam rangka penyediaan
infrastruktur dan energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis,
e. Meningkatkan dan menggali potensi investasi kawasan strategis,
f. Membatalkan perda bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha di
kawasan strategis,
g. Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap
mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik minat investor ke
kawasan strategis; dan
h. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal khusus untuk kawasan strategis dalam
rangka yang dapat mendorong investasi sektor pengolahan yang memproduksi
bahan baku untuk industri domestik dan sektor industri yang mengolah sumber
daya alam.
dadang-solihin.blogspot.com 41
Perda yang Kondusif terhadap Iklim
Usaha dan Investasi
• Memiliki kesesuaian dengan Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi yang
berlaku (UU, PP, Kepres, Kepmen, dll)
• Tidak mengakibatkan hambatan lalu-lintas distribusi barang dan atau jasa
yang bersifat tarif maupun non tarif (tidak bertentangan dengan free internal
trade principle).
• Tidak mengakibatkan pungutan berganda (Double Taxation) dengan Pajak
Pusat (PPh, PPN, PBB, dll)) atau dengan Pajak/ Retribusi Daerah lainnya.
• Besaran tarifnya berada dalam batas kewajaran sehingga tidak mengakibatkan
ekonomi biaya tinggi. Tidak diskriminatif. Perda yang tidak mengakibatkan
penguasaan ekonomi pada kelompok-kelompok orang (tidak berpotensi
menciptakan struktur pasar yang monopolis dan oligopolis).
• Menjamin kepastian standar pelayanan (Perda-Perda yang berkaitan dengan
perizinan), meliputi: kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu
pelayanan, tarif, dan institusi yang berwenang.
• Tidak mengharuskan atau mewajibkan investor untuk menjalin kemitraan
dengan mitra lokal dari daerah yang bersangkutan.
dadang-solihin.blogspot.com 42
Strategi Daerah dalam Menarik Investasi
1. Identifikasi potensi ekonomi
daerah
2. Restrukturisasi organisasi
pemerintah daerah
3. Pelayanan investasi satu
atap
4. Pengembangan situs potensi
daerah
5. Keikutsertaan dalam
pameran investasi
6. Studi banding pelayanan
investasi
7. Pelibatan masyarakat dalam
penyusunan kebijakan
8. Menggali peluang dan
menetapkan unggulan daerah
9. Menyinergikan peluang dan
kebijakan antar daerah
10. Membangun prasarana dasar
dan SDM
11. Mengefektifkan promosi,
pelayanan dan bimbingan
pelaksanaan penanaman
modal
12. Menyinkronisasikan kebijakan
antara Pusat dan Daerah
13. Kesediaan meninjau ulang
Perda yang bermasalah
dadang-solihin.blogspot.com 43

More Related Content

What's hot

Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
Dadang Solihin
 
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Dadang Solihin
 
Inovasi dan Data Pembangunan
Inovasi dan Data PembangunanInovasi dan Data Pembangunan
Inovasi dan Data Pembangunan
Dadang Solihin
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan PengawasanAdministrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Dadang Solihin
 
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRD
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRDPengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRD
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRD
Dadang Solihin
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Dadang Solihin
 
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis SistemStrategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Dadang Solihin
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dadang Solihin
 
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKUPenyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Dadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahSinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDKesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Dadang Solihin
 
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahPeranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dadang Solihin
 
Eksistensi Kelembagaan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia
Eksistensi Kelembagaan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi di IndonesiaEksistensi Kelembagaan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia
Eksistensi Kelembagaan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia
Dadang Solihin
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Dadang Solihin
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Optimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan Upaya
Optimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan UpayaOptimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan Upaya
Optimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan Upaya
Dadang Solihin
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Dadang Solihin
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
 
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
 
Inovasi dan Data Pembangunan
Inovasi dan Data PembangunanInovasi dan Data Pembangunan
Inovasi dan Data Pembangunan
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan PengawasanAdministrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
 
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRD
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRDPengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRD
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRD
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
 
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis SistemStrategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
 
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKUPenyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
 
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahSinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
 
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDKesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
 
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahPeranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Eksistensi Kelembagaan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia
Eksistensi Kelembagaan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi di IndonesiaEksistensi Kelembagaan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia
Eksistensi Kelembagaan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Optimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan Upaya
Optimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan UpayaOptimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan Upaya
Optimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan Upaya
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
 

Viewers also liked

Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Dadang Solihin
 
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Dadang Solihin
 
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Dadang Solihin
 
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDTugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Dadang Solihin
 
Dampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa Barat
Dampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa BaratDampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa Barat
Dampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa Barat
Dadang Solihin
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRPengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Dadang Solihin
 
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Dadang Solihin
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat DaerahMembangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Dadang Solihin
 
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara  Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara  Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
Dadang Solihin
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Dadang Solihin
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dadang Solihin
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Dadang Solihin
 

Viewers also liked (17)

Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
 
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
 
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
 
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDTugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
 
Dampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa Barat
Dampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa BaratDampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa Barat
Dampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa Barat
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRPengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
 
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat DaerahMembangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
 
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara  Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara  Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
 

Similar to Mendaratkan Pengembangan Potensi Lokal ke Tataran Internasional

Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA
Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA
Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA Sugeng Budiharsono
 
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh PihakPerkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
https://wartawatikeuangan.blogspot.com/
 
Transforming to Indonesia's Digital Economy (Menuju Digital Ekonomi Indonesia)
Transforming to Indonesia's Digital Economy (Menuju Digital Ekonomi Indonesia)Transforming to Indonesia's Digital Economy (Menuju Digital Ekonomi Indonesia)
Transforming to Indonesia's Digital Economy (Menuju Digital Ekonomi Indonesia)
Sutedjo Tjahjadi
 
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Dadang Solihin
 
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh PihakPerkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
https://wartawatikeuangan.blogspot.com/
 
Perkuat pasar modal butuh dukungan seluruh pihak
Perkuat pasar modal butuh dukungan seluruh pihakPerkuat pasar modal butuh dukungan seluruh pihak
Perkuat pasar modal butuh dukungan seluruh pihak
https://wartawatikeuangan.blogspot.com/
 
Pengaruh Ekonomi Global terhadap Pasar Industri dan Dampaknya kepada Perilaku...
Pengaruh Ekonomi Global terhadap Pasar Industri dan Dampaknya kepada Perilaku...Pengaruh Ekonomi Global terhadap Pasar Industri dan Dampaknya kepada Perilaku...
Pengaruh Ekonomi Global terhadap Pasar Industri dan Dampaknya kepada Perilaku...
Dadang Solihin
 
Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA)
Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA)Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA)
Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA)
novie2804
 
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahPengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan NasionalSinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Dadang Solihin
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
padlah1984
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Frans Dione
 
Dilema Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Berdaulat Pangankah?
Dilema Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Berdaulat Pangankah?Dilema Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Berdaulat Pangankah?
Dilema Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Berdaulat Pangankah?
Ferdy Mujahid
 
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desainkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
TV Desa
 
PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAANPERAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
EdiWidianto3
 
Indonesia Futures Industry Prospect on AEC 2015
Indonesia Futures Industry Prospect on AEC 2015Indonesia Futures Industry Prospect on AEC 2015
Indonesia Futures Industry Prospect on AEC 2015
Iwan Suryadi
 
Makalahnya santi, jangan di hapus
Makalahnya santi, jangan di hapusMakalahnya santi, jangan di hapus
Makalahnya santi, jangan di hapus
Septian Muna Barakati
 
Penanaman Investasi Daerah bagi Peningkatan PAD
Penanaman Investasi Daerah bagi Peningkatan PADPenanaman Investasi Daerah bagi Peningkatan PAD
Penanaman Investasi Daerah bagi Peningkatan PAD
Dadang Solihin
 
MEA
MEAMEA

Similar to Mendaratkan Pengembangan Potensi Lokal ke Tataran Internasional (20)

Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA
Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA
Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA
 
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh PihakPerkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
 
Transforming to Indonesia's Digital Economy (Menuju Digital Ekonomi Indonesia)
Transforming to Indonesia's Digital Economy (Menuju Digital Ekonomi Indonesia)Transforming to Indonesia's Digital Economy (Menuju Digital Ekonomi Indonesia)
Transforming to Indonesia's Digital Economy (Menuju Digital Ekonomi Indonesia)
 
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
 
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh PihakPerkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
 
Perkuat pasar modal butuh dukungan seluruh pihak
Perkuat pasar modal butuh dukungan seluruh pihakPerkuat pasar modal butuh dukungan seluruh pihak
Perkuat pasar modal butuh dukungan seluruh pihak
 
Pengaruh Ekonomi Global terhadap Pasar Industri dan Dampaknya kepada Perilaku...
Pengaruh Ekonomi Global terhadap Pasar Industri dan Dampaknya kepada Perilaku...Pengaruh Ekonomi Global terhadap Pasar Industri dan Dampaknya kepada Perilaku...
Pengaruh Ekonomi Global terhadap Pasar Industri dan Dampaknya kepada Perilaku...
 
Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA)
Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA)Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA)
Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA)
 
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahPengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
 
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan NasionalSinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
 
Dilema Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Berdaulat Pangankah?
Dilema Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Berdaulat Pangankah?Dilema Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Berdaulat Pangankah?
Dilema Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Berdaulat Pangankah?
 
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desainkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
 
PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAANPERAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
 
Indonesia Futures Industry Prospect on AEC 2015
Indonesia Futures Industry Prospect on AEC 2015Indonesia Futures Industry Prospect on AEC 2015
Indonesia Futures Industry Prospect on AEC 2015
 
Makalahnya santi, jangan di hapus
Makalahnya santi, jangan di hapusMakalahnya santi, jangan di hapus
Makalahnya santi, jangan di hapus
 
Makalahnya santi, jangan di hapus
Makalahnya santi, jangan di hapusMakalahnya santi, jangan di hapus
Makalahnya santi, jangan di hapus
 
Penanaman Investasi Daerah bagi Peningkatan PAD
Penanaman Investasi Daerah bagi Peningkatan PADPenanaman Investasi Daerah bagi Peningkatan PAD
Penanaman Investasi Daerah bagi Peningkatan PAD
 
MEA
MEAMEA
MEA
 

More from Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Dadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Dadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
Dadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Dadang Solihin
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Dadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
Dadang Solihin
 

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Recently uploaded

Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
RinawatiRinawati10
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
johan199969
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
muhammadyudiyanto55
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 

Recently uploaded (20)

Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 

Mendaratkan Pengembangan Potensi Lokal ke Tataran Internasional

  • 1.
  • 6. Materi • Visi Program Studi Ekonomi Pembangunan • 23 Atribut Soft Skills yang Dominan Dibutuhkan di Lapangan Kerja • Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 • Investasi dan PAD untuk Kesejahteraan Masyarakat • Permasalahan Investasi yang Ditemukan • Strategi Peningkatan Investasi Daerah dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 7. Visi Program Studi Ekonomi Pembangunan • Menjadi komunitas akademik ilmu ekonomi, yang humanum dan bersemangat kasih dalam kebenaran, yang mengembangkan potensi lokal ke tataran internasional demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan, • berdasarkan sesanti Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti yang berarti "Berdasarkan Ke Tuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan kepada Masyarakat". 7dadang-solihin.blogspot.com
  • 8. SOFT SKILLS SERTIFIKASIKURIKULUM PENINGKATAN MARTABAT MANUSIA DAN KEUTUHAN ALAM CIPTAAN 1. Kompetensi apa saja yang seharusnya dimiliki seorang lulusan Prodi EP • Untuk dapat berkarier di perusahaan (bisnis)? • Ingin berkarier di organisasi nirlaba? 2. Pengetahuan apa saja yang diperlukan dalam rangka membangun kompetensi tersebut? 3. Ketrampilan dan sikap seperti apa yang perlu dilatihkan? MENGEMBANGKAN POTENSI LOKAL KE TATARAN INTERNASIONAL SIKAP HARD SKILLS HUMANUM DAN BERSEMANGAT KASIH DALAM KEBENARAN BIDANG KAJIAN 1. Ekonomi Moneter dan Keuangan (EMK) 2. Ekonomi Kawasan dan Lingkungan (EKL) 3. Ekonomi Industri dan Perdagangan (EIP) BAKUNING HYANG MRIH GUNA SANTYAYA BHAKTI KOMUNITAS AKADEMIK ILMU EKONOMI KETRAMPILAN
  • 9. 23 Atribut Soft Skills yang Dominan Dibutuhkan di Lapangan Kerja dadang-solihin.blogspot.com 9 1. Inisiatif 2. Etika/ integritas 3. Berfikir kritis 4. Kemauan belajar 5. Komitmen 6. Motivasi 7. Bersemangat 8. Dapat diandalkan 9. Komunikasi lisan 10. Kreatif. 11. Kemampuan analitis 12. Dapat mengatasi stress 13. Manajemen diri 14. Menyelesaikan persoalan 15. Dapat meringkas/mengabstraksi 16. Bekerjasama 17. Fleksibel 18. Kerja dalam tim 19. Mandiri 20. Mendengarkan 21. Tangguh 22. Berargumen logis 23. Manajemen waktu.  Hasil survey di USA, Canada, dan UK.  Sumber : (Center for Enterpreuneurship Education and Development, Halifax, Nova scotia, 2004).
  • 11. MEA 2015 • Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam KTT pada Desember 1997 di Kuala Lumpur. • Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. • Pada KTT selanjutnya yang berlangsung di Bali Oktober 2003, petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015. • Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN. • ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah Jepang dan Tiongkok, di mana terdiri dari 10 Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. 11dadang-solihin.blogspot.com
  • 12. Fokus MEA 2015 1. Asia Tenggara dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. – Arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. 2. MEA dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. – Memerlukan suatu kebijakan yang meliputi Competition Policy, Consumer Protection, Intellectual Property Rights, Taxation, dan E-Commerce. – Dapat tercipta iklim persaingan yang adil; – Perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; – Mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; – Menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; – Menghilangkan sistem Double Taxation, – Meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. 12dadang-solihin.blogspot.com
  • 13. Fokus MEA 2015 3. MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan UKM. – Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. 4. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. – Akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. – Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatkan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global. 13dadang-solihin.blogspot.com
  • 14. Hambatan Indonesia Menghadapi MEA 2015 1. Mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Febuari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64% dari total 118 juta pekerja di Indonesia. 2. Ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. 3. Sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. 4. Keterbatasan pasokan energi. 5. Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, terutama produk Tiongkok. 14dadang-solihin.blogspot.com
  • 15. Semua Bersaing di MEA 2015 • Setiap wilayah di Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama wilayah di dalam negeri namun dengan wilayah-wilayah lain di dunia. – Sebagai contoh petani di Sidrap Sulawesi Selatan sebenarnya bersaing dengan petani di kabupaten-kabupaten negara Laos, Vietnam, atau Kamboja. – Dalam hal ini yang bersaing adalah petaninya, bukan negaranya ataupun pemerintahannya. • Demikian juga dengan Mahasiswa/i, sarjana, kaum profesional, peneliti, dll. Semuanya bersaing 15dadang-solihin.blogspot.com
  • 17. Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka panjang akumulasi investasi mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian dampak dan keterkaitannya cukup besar, baik pada investor sendiri, pemerintah daerah, maupun rakyat kecil. Makin banyak dan tinggi nilai investasi, kian besar pula dampak dan manfaat yang dipetik, seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam, serta yang paling utama meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di daerah tersebut. INVESTASI dadang-solihin.blogspot.com 17Sumber: KPPOD 2015
  • 18. dadang-solihin.blogspot.com 18 Analisis Potensi PAD 1. Kenali setiap jenis Pajak Daerah, 2. Kenali setiap jenis Retribusi Daerah, 3. Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis Pajak Daerah tersebut, 4. Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis Retribusi Daerah (kaitkan dengan pelayanan publik yang diberikan), 5. Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
  • 19. dadang-solihin.blogspot.com 19 PEMBANGUNAN DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah PEMBANGUNAN DI DAERAH  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
  • 20. dadang-solihin.blogspot.com 20 Daya Tarik Investasi Daerah Sumber: KPPOD, 2005 13%13%18,3%18,3%22,6%22,6%27,4%27,4%15%15%
  • 21. dadang-solihin.blogspot.com 21 Kelembagaan (15%) Kebijakan Daerah dan Perda  Kejelasan Tarif  Kejelasan Prosedur  Proses Perumusan Perda  Kebijakan Ketenagakerjaan Kebijakan Daerah dan Perda  Kejelasan Tarif  Kejelasan Prosedur  Proses Perumusan Perda  Kebijakan Ketenagakerjaan Kepemimpinan Lokal  Kepemimpinan Kepala Daerah  Inisiatif Kepala Daerah  Hubungan Kepala Daerah dengan Pengusaha Kepemimpinan Lokal  Kepemimpinan Kepala Daerah  Inisiatif Kepala Daerah  Hubungan Kepala Daerah dengan Pengusaha Aparatur dan Pelayanan  Respon Pemda thd. Permasalahan Dunia Usaha  Birokrasi Pelayanan Dunia Usaha  Informasi Potensi Ekonomi Daerah  Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Aparatur dan Pelayanan  Respon Pemda thd. Permasalahan Dunia Usaha  Birokrasi Pelayanan Dunia Usaha  Informasi Potensi Ekonomi Daerah  Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Kepastian Hukum  Konsistensi Peraturan  Penegakan Keputusan Peradilan  Kecepatan Aparat Keamanan  Pungutan Liar di Luar Birokrasi Kepastian Hukum  Konsistensi Peraturan  Penegakan Keputusan Peradilan  Kecepatan Aparat Keamanan  Pungutan Liar di Luar Birokrasi
  • 22. dadang-solihin.blogspot.com 22 Keamanan, Politik dan Sosial Budaya (27,4%) Politik  Hubungan Eksekutif-Legislatif  Hubungan antar Partai Politik Politik  Hubungan Eksekutif-Legislatif  Hubungan antar Partai Politik Sosial Budaya  Keterbukaan Masyarakat thd. Dunia Usaha  Keterbukaan Masyarakat thd. Tenaga Kerja dari Luar Daerah  Etos Kerja Masyarakat  Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah  Potensi Konflik di Masyarakat Sosial Budaya  Keterbukaan Masyarakat thd. Dunia Usaha  Keterbukaan Masyarakat thd. Tenaga Kerja dari Luar Daerah  Etos Kerja Masyarakat  Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah  Potensi Konflik di Masyarakat Keamanan  Kemanan Usaha  Keamanan Masyarakat  Dampak Unjuk Rasa Keamanan  Kemanan Usaha  Keamanan Masyarakat  Dampak Unjuk Rasa
  • 23. dadang-solihin.blogspot.com 23 Ekonomi Daerah (22,6%) Struktur Ekonomi  Pertumbuhan Sektor Primer  Pertumbuhan Sektor Sekunder  Pertumbuhan Sektor Tersier Struktur Ekonomi  Pertumbuhan Sektor Primer  Pertumbuhan Sektor Sekunder  Pertumbuhan Sektor Tersier Potensi Ekonomi  PDRB Perkapita  Pertumbuhan Ekonomi  Indeks Kemahalan Konstruksi Potensi Ekonomi  PDRB Perkapita  Pertumbuhan Ekonomi  Indeks Kemahalan Konstruksi
  • 24. dadang-solihin.blogspot.com 24 Tenaga Kerja (18,3%) Biaya Tenaga Kerja  Biaya Tenaga Kerja Formal  Biaya Tenaga Kerja Aktual Biaya Tenaga Kerja  Biaya Tenaga Kerja Formal  Biaya Tenaga Kerja Aktual Kualitas Tenaga Kerja  Produktivitas Tenaga Kerja  Pendidikan Tenaga Kerja Kualitas Tenaga Kerja  Produktivitas Tenaga Kerja  Pendidikan Tenaga Kerja Ketersediaan Tenaga Kerja  Tenaga Kerja Usia Produktif  Tenaga Kerja Pencari Kerja Ketersediaan Tenaga Kerja  Tenaga Kerja Usia Produktif  Tenaga Kerja Pencari Kerja
  • 25. dadang-solihin.blogspot.com 25 Infrastruktur Fisik (13%) Kualitas Infrastruktur Fisik  Kualitas Jalan Darat  Kualitas Pelabuhan Laut  Kualitas Pelabuhan Udara  Kualitas Sambungan Telepon  Kualitas Tegangan Listrik Kualitas Infrastruktur Fisik  Kualitas Jalan Darat  Kualitas Pelabuhan Laut  Kualitas Pelabuhan Udara  Kualitas Sambungan Telepon  Kualitas Tegangan Listrik Ketersediaan Infrastruktur Fisik  Ketersediaan Jalan Darat  Ketersediaan Pelabuhan Laut  Ketersediaan Pelabuhan Udara  Ketersediaan Sambungan Telepon  Ketersediaan Supply Listrik Ketersediaan Infrastruktur Fisik  Ketersediaan Jalan Darat  Ketersediaan Pelabuhan Laut  Ketersediaan Pelabuhan Udara  Ketersediaan Sambungan Telepon  Ketersediaan Supply Listrik
  • 28. dadang-solihin.blogspot.com 28 What are problems in Indonesia for foreign investors?  Business-unfriendly labor disputes,  Relatively bad socio-political image,  Sharp increase of wages in the past years with labor productivity kept low,  Rampant KKN including non- transparent legal/ judicial system,  Confusion related to the ‘decentralization’ policies,  Deteriorating social infrastructure.
  • 29. dadang-solihin.blogspot.com 29 Why more FDI in China and other Asian nations and less in Indonesia? • Better Socio-Economic Situation and Less Labor Disputes  China, Thailand, Malaysia • Bigger Market Potential by entrance to WTO  China • Good Social Infrastructure  Singapore, Malaysia, China, Thailand • Better Rule of Law  Singapore, Malaysia, Thailand • Quickly Expanding Industrial Clusters  China, Thailand (esp. auto-related industries), Malaysia • Qualified Human Capital  China, India, Singapore, Vietnam
  • 30. dadang-solihin.blogspot.com 30 All measures should be done at the same time • To call for Indonesian people to change mindset to really welcome FDI. • To improve labor issues and taxation. • To improve social security • To strengthen law and order including judicial reform. • To avoid illegal taxation/ charges taken by many provinces • To improve and set up social infrastructure • To make ministers a good single team • Most important thing: Political leadership or a strong will of the government to realize the above
  • 31. dadang-solihin.blogspot.com 31 Ketidakpastian Investasi di Daerah • Daerah dengan potensi PAD rendah cenderung menerapkan Perda distortif, • Penyusunan Perda tidak partisipatif, • Ketidakpastian pengelolaan daerah otorita, dan kawasan industry, • Perebutan aset usaha di daerah, • Perbedaan mencolok kebijakan antar daerah, • Konflik pada usaha berbasis lahan luas, • Kebimbangan tentang level pemerintahan yang harus diikuti dalam pengelolaan aktivitas perekonomian (ketenagakerjaan, perijinan, pungutan, dll.),
  • 34. Three BKPM’s Priorities dadang-solihin.blogspot.com 34 Source: BKPMN 2015 Improvements of Licensing: Faster, Simpler, Transparent & Integrated Debottlenecking of Investment Realization Development of Investment Climate 1 2 3
  • 35. Target Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Triliun) Wilayah Perkiraan 2014 Proyeksi Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 NASIONAL 456.6 519.5 594.8 678.8 792.5 933.0 Jawa 263.7 282.6 302.6 317.5 337.6 354.5 Sumatera 63.0 75.2 90.2 108.0 132.2 163.1 Kalimantan 62.9 74.5 88.8 105.4 128.1 156.9 Sulawesi 20.4 27.8 38.1 52.0 72.7 102.6 Bali dan Nusa Tenggara 14.7 19.0 24.9 32.4 43.2 58.1 Maluku 4.8 7.3 9.5 13.6 16.1 18.7 Papua 27.2 33.2 40.8 50.0 62.6 79.1 dadang-solihin.blogspot.com 35 Source: RPJMN 2015-2019, Bappenas 2015
  • 36. dadang-solihin.blogspot.com 36 Arah Kebijakan Investasi Nasional • Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu: 1. Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; 2. Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. • Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
  • 37. dadang-solihin.blogspot.com 37 Pillar 1: Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha • Arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat: 1. Meningkatkan efisiensi proses perijinan, 2. Meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di indonesia, serta 3. Mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Improving Investment Climate and Business Climate Licensing Process Infrastructure Development (including energy) Labor Policy Land Acquisition Policy National Logistic System Incentive and Regulation Fair Competition
  • 38. dadang-solihin.blogspot.com 38 Pillar 2: Peningkatan Investasi yang Inklusif • Arah kebijakan yang ditempuh adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal. Peningkatan Investasi yang Inklusif kemitraan antara PMA dan UKM lokal efektivitas strategi dan upaya promosi investasi Pengembangan investasi lokal Pengurangan dampak negatif dominasi PMA penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang
  • 39. dadang-solihin.blogspot.com 39 Strategi Peningkatan Investasi Daerah 1. Deregulasi (debottlenecking) peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui: a. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang- undang yang terkait dengan investasi, b. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga, c. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah strategis, dan d. Menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
  • 40. dadang-solihin.blogspot.com 40 Strategi Peningkatan Investasi Daerah 2. Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di Kawasan Strategis, melalui: a. Penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha di kawasan strategis, b. Peningkatan efisiensi logistik di dalam kawasan strategis dan antar wilayah, c. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kawasan strategis dengan mempercepat pelimpahan kewenangan perijinan dari kepala daerah kepada kepala PTSP, d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis, e. Meningkatkan dan menggali potensi investasi kawasan strategis, f. Membatalkan perda bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha di kawasan strategis, g. Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik minat investor ke kawasan strategis; dan h. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal khusus untuk kawasan strategis dalam rangka yang dapat mendorong investasi sektor pengolahan yang memproduksi bahan baku untuk industri domestik dan sektor industri yang mengolah sumber daya alam.
  • 41. dadang-solihin.blogspot.com 41 Perda yang Kondusif terhadap Iklim Usaha dan Investasi • Memiliki kesesuaian dengan Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi yang berlaku (UU, PP, Kepres, Kepmen, dll) • Tidak mengakibatkan hambatan lalu-lintas distribusi barang dan atau jasa yang bersifat tarif maupun non tarif (tidak bertentangan dengan free internal trade principle). • Tidak mengakibatkan pungutan berganda (Double Taxation) dengan Pajak Pusat (PPh, PPN, PBB, dll)) atau dengan Pajak/ Retribusi Daerah lainnya. • Besaran tarifnya berada dalam batas kewajaran sehingga tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Tidak diskriminatif. Perda yang tidak mengakibatkan penguasaan ekonomi pada kelompok-kelompok orang (tidak berpotensi menciptakan struktur pasar yang monopolis dan oligopolis). • Menjamin kepastian standar pelayanan (Perda-Perda yang berkaitan dengan perizinan), meliputi: kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu pelayanan, tarif, dan institusi yang berwenang. • Tidak mengharuskan atau mewajibkan investor untuk menjalin kemitraan dengan mitra lokal dari daerah yang bersangkutan.
  • 42. dadang-solihin.blogspot.com 42 Strategi Daerah dalam Menarik Investasi 1. Identifikasi potensi ekonomi daerah 2. Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah 3. Pelayanan investasi satu atap 4. Pengembangan situs potensi daerah 5. Keikutsertaan dalam pameran investasi 6. Studi banding pelayanan investasi 7. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan 8. Menggali peluang dan menetapkan unggulan daerah 9. Menyinergikan peluang dan kebijakan antar daerah 10. Membangun prasarana dasar dan SDM 11. Mengefektifkan promosi, pelayanan dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal 12. Menyinkronisasikan kebijakan antara Pusat dan Daerah 13. Kesediaan meninjau ulang Perda yang bermasalah