Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Muh Saleh
Materi disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Provinsi Sulawesi Barat Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, 26 Agustus 2015
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...Kang Ari Tea
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGRAM/KEGIATAN LINTAS SEKTOR KEMENTERIAN/LEMBAGA, LINTAS UNIT BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEMITRAAN DUNIA USAHA.
untuk mengetahui pembelajran terkait dengan pelaksnaan kampung diperlu dilakukan beberapa langkah-langkah demi mewujukan pembangunan keluarga yang sejahtera
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Muh Saleh
Materi disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Provinsi Sulawesi Barat Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, 26 Agustus 2015
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...Kang Ari Tea
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGRAM/KEGIATAN LINTAS SEKTOR KEMENTERIAN/LEMBAGA, LINTAS UNIT BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEMITRAAN DUNIA USAHA.
untuk mengetahui pembelajran terkait dengan pelaksnaan kampung diperlu dilakukan beberapa langkah-langkah demi mewujukan pembangunan keluarga yang sejahtera
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
pembangunan berwawasan kependudukan berbasis masyarakat cerdas
1. PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN
“Berbasis Masyarakat Cerdas (Kader IMP Smart)”
Di era otonomi daerah, dalam upaya membangun
Indonesia dimulai dari keluarga” telah menemukan
salah satu solusinya yakni maksimalisasi peran dan
kompetensi Kader Institusi Masyarakat Pedesaan
(IMP) dalam hal ini adalah Pembantu Pembina
Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
(PPKBD dan Sub PPKBD), Mengapa? Karena kader IMP merupakan sumber daya
manusia local yang sangat penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan
untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KB di masyarakat seiring
dengan terus menurunnya jumlah Penyuluh KB yang aktif karena pindah dan pensiun.
Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam 9 Agenda Prioritas
Pembangunan (Nawacita) pada butir ke-5 “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia” pada
poin pertama yakni Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Untuk
mewujudkan kualitas hidup manusia yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan daya
beli sehingga pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dapat mengurangi
kuantitas/jumlah penduduk disatu sisi dan meningkatkan kualitas di sisi lainnya.
Hal ini sejalan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Bab X pasal 58 bahwa setiap
penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan
kependudukan dan pembangunan keluarga. Sehingga menjadi arah Kebijakan dan
Gambar 1 Pembukaan Workshop Oleh Sekda
Pemkab Gowa
2. Strategi serta acuan operasional Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga.
Karenanya, masyarakat hari ini bukan lagi sebagai obyek dari sebuah kebijakan
melainkan sebagai pelaku utama kebijakan pembangunan yang diprogramkan
pemerintah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta
menciptakan suasana yang menunjang peran serta masyarakat dan pemerintah yang harus
saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah
menuju terciptanya pembangunan nasional.
Selanjutnya dengan upaya “membangun Indonesia dimulai dari keluarga” adalah
sebuah cita cita pembangunan nasional yang pada dasarnya bertujuan untuk membangun
SDM yang berkualitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa dalam
semua bidang kehidupan, maka upaya
keberadaan Kader IMP sebagai bagian dari
penggerak kegiatan pembangunan di
lapangan diharapkan mampu untuk
melaksanakan fungsinya dengan baik. Karena bagaimanapun, pembangunan dalam
bidang Kependudukan, Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga, tidak mungkin
dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat.
(Baca : Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD).
Sekarang ini, Kader IMP secara faktual telah lahir dan hadir namun belum
nampak kompetensi yang dimiliki serta belum terlibat dan berperan serta secara aktif
sebagaimana semestinya. Sehingga peningkatan peran dan kompetensi Kader IMP
Gambar 2 Pemberian Materi Kader IMP Smart
3. (PPKBD dan Sub PPKBD) menjadi penting dan mendesak untuk menjawab semua
kekurangan dan kelemahan yang ada dilapangan selama ini.
Dengan demikian agar para kader IMP mampu dalam menjalankan dan
melaksanakan program serta kegiatan harus ditunjang dengan upaya peningkatan peran
dan kompetensi dari kader IMP itu sendiri.
Adapun peran dan kompetensi yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Pengorganisasian
Terbentuknya kepengurusan yang kolektif, agar dalam pembentukan kepengurusan
ada pembagian kerja dalam menjalankan peran sehingga kepengurusannya bersifat
kolektif.
2. Pertemuan Rutin
Terlaksananya pertemuan rutin antar pengurus,
konsultasi pengurus dengan PKB/PLKB maupun
dengan petugas lain yang terkait secara rutin, berkala
dan berjenjang juga kepada sesama PPKBD, Sub-
PPKBK, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Pertemuan rutin merupakan
wadah untuk menyampaikan informasi/data, bimbingan, pembinaan, evaluasi,
pemecahan masalah dan saran dan solusi terhadap perencanaan program KKBPK di
Desa/Kelurahan.
3. KIE dan Konseling
Terlaksananya kegiatan penyuluhan, motivasi dan konseling program KKBPK,
dengan tujuan :
Gambar 3 Pertemuan Rutin Antara
PKB/PLKB dengan Kader IMP
4. a. Mendorong peningkatan kesertaan KB masyarakat yang semakin mandiri dan
lestari.
b. Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan perhatian
kepada kesehatan dan keselamatan ibu dan keluarganya.
c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan reproduksi
dalam rangka membina keharmonisan keluarga.
d. Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi aspek keagamaan, pendidikan,
sosial budaya, cinta kasih dan perlindungan dalam rangka mewujudkan
keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
e. Meningkatkan kesadaran keluarga tentang
perlunya menerapkan pola asuh anak dengan
memperhatikan tumbuh kembang anak balita
secara optimal.
f. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan keluarga yang
memiliki anggota keluarga berusia diatas 60 tahun ke atas dalam pengembangan,
pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan
kesejahteraannya.
g. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota
keluarga lain dan membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang
melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.
h. Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga
melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga
sejahtera.
Gambar 4 Acara Simulasi Konseling Bagi
Kader IMP
5. 4. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran
Adanya laporan bulanan kepada PKB/PLKB tentang :
a. Kegiatan IMP melakukan pencatatan secara rutin dan ikut melaksanakan
pendataan keluarga.
b. Kegiatan IMP Bersama Penyuluh KB membuat dan melakukan pemetaan
sasaran (demografi, tahapan KS dan sebagainya).
c. Pemanfaatan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di
tingkat wilayahnya.
d. Intervensi kegiatan-kegiatan di wilayahnya berdasarkan peta PUS yang telah
dibuat.
5. Pelayanan Kegiatan
Melakukan beberapa kegiatan, seperti :
a. Pembinaan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, antara lain usia ideal bagi
pria dan wanita untuk menikah (25 dan 21
tahun), Kesehatan reproduksi, Penanggulangan
HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual,
Penyalahgunaan NAPZA dan lain sebagainya.
b. Pembinaan mengenai pengaturan kelahiran antara lain pemakaian alat
kontrasepsi sesuai umur dan kondisi kesehatan ibu, jumlah anak, jarak kelahiran
dan umur anak terkecil.
c. Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL).
Gambar 5 Pembinaan Kader IMP Langsung
Kepada Masyarakat
6. 6. Kemandirian
Mampu mencipatakan sistem kemandirian dalam menjalankan program melalui
beberapa program, seperti :
a. Upaya pendanaan kelompok melalui iuran dan
penjualan produk lokal.
b. Mendorong kemandirian kelompok kegiatan
dalam memfasilitasi pelayanan KB.
c. Menciptakan “arisan program” sebagai wujud
penggerakan masyarakat
7. Peningkatan pemahaman dan peran kader IMP
Melaksanakan kegiatan upgrading melalui Workshop dan simulasi secara berkala.
REKOMENDASI
a) Membuat program tambahan sehingga keterlibatan, peran aktif dan kompetensi Kader
IMP meningkat.
b) Kolaborasi yang efektif antar stakeholder menjadi senjata utama dalam mendukung
keberhasilan program KKBPK, mengingat setiap kader IMP pasti memiliki kekurangan,
sehingga dengan metode kolaborasi, antara satu dengan yang lainnya dapat saling
melengkapi.
c) Membentuk Forum Komunikasi Kader IMP Tingkat Kabupaten
d) Menyediakan rumah baca di Ibu Kota Kecamatan se-Kabupaten.
*Sehat-Semangat-Luar Biasa*
Gambar 6 Pengundian Arisan Program
Prioritas