SlideShare a Scribd company logo
PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN
“Berbasis Masyarakat Cerdas (Kader IMP Smart)”
Di era otonomi daerah, dalam upaya membangun
Indonesia dimulai dari keluarga” telah menemukan
salah satu solusinya yakni maksimalisasi peran dan
kompetensi Kader Institusi Masyarakat Pedesaan
(IMP) dalam hal ini adalah Pembantu Pembina
Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
(PPKBD dan Sub PPKBD), Mengapa? Karena kader IMP merupakan sumber daya
manusia local yang sangat penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan
untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KB di masyarakat seiring
dengan terus menurunnya jumlah Penyuluh KB yang aktif karena pindah dan pensiun.
Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam 9 Agenda Prioritas
Pembangunan (Nawacita) pada butir ke-5 “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia” pada
poin pertama yakni Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Untuk
mewujudkan kualitas hidup manusia yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan daya
beli sehingga pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dapat mengurangi
kuantitas/jumlah penduduk disatu sisi dan meningkatkan kualitas di sisi lainnya.
Hal ini sejalan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Bab X pasal 58 bahwa setiap
penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan
kependudukan dan pembangunan keluarga. Sehingga menjadi arah Kebijakan dan
Gambar 1 Pembukaan Workshop Oleh Sekda
Pemkab Gowa
Strategi serta acuan operasional Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga.
Karenanya, masyarakat hari ini bukan lagi sebagai obyek dari sebuah kebijakan
melainkan sebagai pelaku utama kebijakan pembangunan yang diprogramkan
pemerintah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta
menciptakan suasana yang menunjang peran serta masyarakat dan pemerintah yang harus
saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah
menuju terciptanya pembangunan nasional.
Selanjutnya dengan upaya “membangun Indonesia dimulai dari keluarga” adalah
sebuah cita cita pembangunan nasional yang pada dasarnya bertujuan untuk membangun
SDM yang berkualitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa dalam
semua bidang kehidupan, maka upaya
keberadaan Kader IMP sebagai bagian dari
penggerak kegiatan pembangunan di
lapangan diharapkan mampu untuk
melaksanakan fungsinya dengan baik. Karena bagaimanapun, pembangunan dalam
bidang Kependudukan, Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga, tidak mungkin
dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat.
(Baca : Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD).
Sekarang ini, Kader IMP secara faktual telah lahir dan hadir namun belum
nampak kompetensi yang dimiliki serta belum terlibat dan berperan serta secara aktif
sebagaimana semestinya. Sehingga peningkatan peran dan kompetensi Kader IMP
Gambar 2 Pemberian Materi Kader IMP Smart
(PPKBD dan Sub PPKBD) menjadi penting dan mendesak untuk menjawab semua
kekurangan dan kelemahan yang ada dilapangan selama ini.
Dengan demikian agar para kader IMP mampu dalam menjalankan dan
melaksanakan program serta kegiatan harus ditunjang dengan upaya peningkatan peran
dan kompetensi dari kader IMP itu sendiri.
Adapun peran dan kompetensi yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Pengorganisasian
Terbentuknya kepengurusan yang kolektif, agar dalam pembentukan kepengurusan
ada pembagian kerja dalam menjalankan peran sehingga kepengurusannya bersifat
kolektif.
2. Pertemuan Rutin
Terlaksananya pertemuan rutin antar pengurus,
konsultasi pengurus dengan PKB/PLKB maupun
dengan petugas lain yang terkait secara rutin, berkala
dan berjenjang juga kepada sesama PPKBD, Sub-
PPKBK, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Pertemuan rutin merupakan
wadah untuk menyampaikan informasi/data, bimbingan, pembinaan, evaluasi,
pemecahan masalah dan saran dan solusi terhadap perencanaan program KKBPK di
Desa/Kelurahan.
3. KIE dan Konseling
Terlaksananya kegiatan penyuluhan, motivasi dan konseling program KKBPK,
dengan tujuan :
Gambar 3 Pertemuan Rutin Antara
PKB/PLKB dengan Kader IMP
a. Mendorong peningkatan kesertaan KB masyarakat yang semakin mandiri dan
lestari.
b. Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan perhatian
kepada kesehatan dan keselamatan ibu dan keluarganya.
c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan reproduksi
dalam rangka membina keharmonisan keluarga.
d. Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi aspek keagamaan, pendidikan,
sosial budaya, cinta kasih dan perlindungan dalam rangka mewujudkan
keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
e. Meningkatkan kesadaran keluarga tentang
perlunya menerapkan pola asuh anak dengan
memperhatikan tumbuh kembang anak balita
secara optimal.
f. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan keluarga yang
memiliki anggota keluarga berusia diatas 60 tahun ke atas dalam pengembangan,
pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan
kesejahteraannya.
g. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota
keluarga lain dan membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang
melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.
h. Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga
melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga
sejahtera.
Gambar 4 Acara Simulasi Konseling Bagi
Kader IMP
4. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran
Adanya laporan bulanan kepada PKB/PLKB tentang :
a. Kegiatan IMP melakukan pencatatan secara rutin dan ikut melaksanakan
pendataan keluarga.
b. Kegiatan IMP Bersama Penyuluh KB membuat dan melakukan pemetaan
sasaran (demografi, tahapan KS dan sebagainya).
c. Pemanfaatan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di
tingkat wilayahnya.
d. Intervensi kegiatan-kegiatan di wilayahnya berdasarkan peta PUS yang telah
dibuat.
5. Pelayanan Kegiatan
Melakukan beberapa kegiatan, seperti :
a. Pembinaan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, antara lain usia ideal bagi
pria dan wanita untuk menikah (25 dan 21
tahun), Kesehatan reproduksi, Penanggulangan
HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual,
Penyalahgunaan NAPZA dan lain sebagainya.
b. Pembinaan mengenai pengaturan kelahiran antara lain pemakaian alat
kontrasepsi sesuai umur dan kondisi kesehatan ibu, jumlah anak, jarak kelahiran
dan umur anak terkecil.
c. Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL).
Gambar 5 Pembinaan Kader IMP Langsung
Kepada Masyarakat
6. Kemandirian
Mampu mencipatakan sistem kemandirian dalam menjalankan program melalui
beberapa program, seperti :
a. Upaya pendanaan kelompok melalui iuran dan
penjualan produk lokal.
b. Mendorong kemandirian kelompok kegiatan
dalam memfasilitasi pelayanan KB.
c. Menciptakan “arisan program” sebagai wujud
penggerakan masyarakat
7. Peningkatan pemahaman dan peran kader IMP
Melaksanakan kegiatan upgrading melalui Workshop dan simulasi secara berkala.
REKOMENDASI
a) Membuat program tambahan sehingga keterlibatan, peran aktif dan kompetensi Kader
IMP meningkat.
b) Kolaborasi yang efektif antar stakeholder menjadi senjata utama dalam mendukung
keberhasilan program KKBPK, mengingat setiap kader IMP pasti memiliki kekurangan,
sehingga dengan metode kolaborasi, antara satu dengan yang lainnya dapat saling
melengkapi.
c) Membentuk Forum Komunikasi Kader IMP Tingkat Kabupaten
d) Menyediakan rumah baca di Ibu Kota Kecamatan se-Kabupaten.
*Sehat-Semangat-Luar Biasa*
Gambar 6 Pengundian Arisan Program
Prioritas

More Related Content

What's hot

Visi misi alexsae
Visi misi alexsaeVisi misi alexsae
Visi misi alexsae
Info Pekalongan
 
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...
Tri Eka Sari
 
Amalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
Amalan Terbaik Kesejahteraan SosialAmalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
Amalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
SITINURDIANAMOHDSAHA
 
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
Windows112
 
Bab i
Bab iBab i
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaKebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Rooy John
 
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan  Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Program Pengembangan  Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Muh Saleh
 
Manajemen pengelolaan dan pengembangan kapasitas pkbm
Manajemen pengelolaan dan pengembangan kapasitas pkbmManajemen pengelolaan dan pengembangan kapasitas pkbm
Manajemen pengelolaan dan pengembangan kapasitas pkbmCool Herdi
 
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan musker mui, icmi, dmi kalikajar
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan musker mui, icmi, dmi kalikajarSambutan bupati wonosobo acara pembukaan musker mui, icmi, dmi kalikajar
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan musker mui, icmi, dmi kalikajar
CelvinRamaPratama
 
Konsep desa-mandiri
Konsep desa-mandiriKonsep desa-mandiri
Konsep desa-mandiri
sofwan23
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Operator Warnet Vast Raha
 
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
Kang Ari Tea
 
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependi
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependiVisi dan misi calon kades panjalu asep ependi
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependiAji Sahdi Sutisna
 
Visi misi Dwi Heri Sutarip Tulis Widodo OK
Visi misi Dwi Heri Sutarip Tulis Widodo OKVisi misi Dwi Heri Sutarip Tulis Widodo OK
Visi misi Dwi Heri Sutarip Tulis Widodo OK
Info Pekalongan
 
PKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diri
PKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diriPKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diri
PKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diri
dadang trisutalaksana
 
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNKeterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
Dadang Solihin
 
Pkbm presentasi program dan kegiatan
Pkbm presentasi program dan kegiatanPkbm presentasi program dan kegiatan
Pkbm presentasi program dan kegiatansinarmulya
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
Mukhrizal Effendi
 
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)khoiril anwar
 
Buku juknis sarana pkbm
Buku juknis sarana pkbmBuku juknis sarana pkbm
Buku juknis sarana pkbm
MULTI FOCUS VIDEO SHOOTING
 

What's hot (20)

Visi misi alexsae
Visi misi alexsaeVisi misi alexsae
Visi misi alexsae
 
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...
 
Amalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
Amalan Terbaik Kesejahteraan SosialAmalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
Amalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
 
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaKebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
 
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan  Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Program Pengembangan  Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
 
Manajemen pengelolaan dan pengembangan kapasitas pkbm
Manajemen pengelolaan dan pengembangan kapasitas pkbmManajemen pengelolaan dan pengembangan kapasitas pkbm
Manajemen pengelolaan dan pengembangan kapasitas pkbm
 
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan musker mui, icmi, dmi kalikajar
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan musker mui, icmi, dmi kalikajarSambutan bupati wonosobo acara pembukaan musker mui, icmi, dmi kalikajar
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan musker mui, icmi, dmi kalikajar
 
Konsep desa-mandiri
Konsep desa-mandiriKonsep desa-mandiri
Konsep desa-mandiri
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
 
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
 
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependi
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependiVisi dan misi calon kades panjalu asep ependi
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependi
 
Visi misi Dwi Heri Sutarip Tulis Widodo OK
Visi misi Dwi Heri Sutarip Tulis Widodo OKVisi misi Dwi Heri Sutarip Tulis Widodo OK
Visi misi Dwi Heri Sutarip Tulis Widodo OK
 
PKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diri
PKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diriPKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diri
PKBM, alat dan cara masyarakat memberdayakan diri
 
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNKeterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
 
Pkbm presentasi program dan kegiatan
Pkbm presentasi program dan kegiatanPkbm presentasi program dan kegiatan
Pkbm presentasi program dan kegiatan
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)
 
Buku juknis sarana pkbm
Buku juknis sarana pkbmBuku juknis sarana pkbm
Buku juknis sarana pkbm
 

Similar to pembangunan berwawasan kependudukan berbasis masyarakat cerdas

Perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KB
Perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KBPerkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KB
Perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KB
ahmadsyahril26
 
program_kb_di_indonesia.pptx
program_kb_di_indonesia.pptxprogram_kb_di_indonesia.pptx
program_kb_di_indonesia.pptx
hidayat835773
 
30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...
30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...
30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...
ShintaDevi11
 
13886366.ppt
13886366.ppt13886366.ppt
13886366.ppt
AnsariMH
 
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
3327PEMALANG
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
ngrecopemdes
 
Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA
Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA
Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA Operator Warnet Vast Raha
 
Media20220317601KLA PROVINSI JATENG -09032021-by Lenny_compressed.pdf
Media20220317601KLA PROVINSI JATENG -09032021-by Lenny_compressed.pdfMedia20220317601KLA PROVINSI JATENG -09032021-by Lenny_compressed.pdf
Media20220317601KLA PROVINSI JATENG -09032021-by Lenny_compressed.pdf
WhanPasandre1
 
BAB 1 zulia binfes luar sekolah .docx
BAB 1 zulia binfes luar sekolah .docxBAB 1 zulia binfes luar sekolah .docx
BAB 1 zulia binfes luar sekolah .docx
zuliasaputra2
 
Pendewasaan Usia Perkawinan
Pendewasaan Usia PerkawinanPendewasaan Usia Perkawinan
Pendewasaan Usia PerkawinanRajabul Gufron
 
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Stiunus Esap
 
Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja di Indonesia
Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja di IndonesiaPembinaan Ketahanan Keluarga Remaja di Indonesia
Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja di Indonesia
ErikaKerja
 
ANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.ppt
ANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.pptANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.ppt
ANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.ppt
UdienSiempreleEcanta
 
5204-13647-1-PB.pdf
5204-13647-1-PB.pdf5204-13647-1-PB.pdf
5204-13647-1-PB.pdf
AnizaRamadhany
 
materi magang.pptx
materi magang.pptxmateri magang.pptx
materi magang.pptx
liviaayunitaa
 
Operasionalisasi bkb hi aceh besar
Operasionalisasi bkb hi  aceh besarOperasionalisasi bkb hi  aceh besar
Operasionalisasi bkb hi aceh besar
susantisanti21
 
Makalah posyandu dan kms
Makalah posyandu dan kmsMakalah posyandu dan kms
Makalah posyandu dan kms
Septian Muna Barakati
 
KAK Jambore Kader.docx
KAK Jambore Kader.docxKAK Jambore Kader.docx
KAK Jambore Kader.docx
HelenaNapitupulu2
 
Policy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
Policy Brief Pembangunan Wawasan KependudukanPolicy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
Policy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
daldukpapua
 

Similar to pembangunan berwawasan kependudukan berbasis masyarakat cerdas (20)

Perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KB
Perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KBPerkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KB
Perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang KB
 
program_kb_di_indonesia.pptx
program_kb_di_indonesia.pptxprogram_kb_di_indonesia.pptx
program_kb_di_indonesia.pptx
 
30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...
30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...
30 sept, sambutan pencanangan tni manunggal kb kesehatan, pelantikan bpc a ku...
 
13886366.ppt
13886366.ppt13886366.ppt
13886366.ppt
 
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA
Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA
Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA
 
Media20220317601KLA PROVINSI JATENG -09032021-by Lenny_compressed.pdf
Media20220317601KLA PROVINSI JATENG -09032021-by Lenny_compressed.pdfMedia20220317601KLA PROVINSI JATENG -09032021-by Lenny_compressed.pdf
Media20220317601KLA PROVINSI JATENG -09032021-by Lenny_compressed.pdf
 
BAB 1 zulia binfes luar sekolah .docx
BAB 1 zulia binfes luar sekolah .docxBAB 1 zulia binfes luar sekolah .docx
BAB 1 zulia binfes luar sekolah .docx
 
Pendewasaan Usia Perkawinan
Pendewasaan Usia PerkawinanPendewasaan Usia Perkawinan
Pendewasaan Usia Perkawinan
 
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
 
Tugas mira
Tugas miraTugas mira
Tugas mira
 
Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja di Indonesia
Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja di IndonesiaPembinaan Ketahanan Keluarga Remaja di Indonesia
Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja di Indonesia
 
ANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.ppt
ANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.pptANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.ppt
ANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.ppt
 
5204-13647-1-PB.pdf
5204-13647-1-PB.pdf5204-13647-1-PB.pdf
5204-13647-1-PB.pdf
 
materi magang.pptx
materi magang.pptxmateri magang.pptx
materi magang.pptx
 
Operasionalisasi bkb hi aceh besar
Operasionalisasi bkb hi  aceh besarOperasionalisasi bkb hi  aceh besar
Operasionalisasi bkb hi aceh besar
 
Makalah posyandu dan kms
Makalah posyandu dan kmsMakalah posyandu dan kms
Makalah posyandu dan kms
 
KAK Jambore Kader.docx
KAK Jambore Kader.docxKAK Jambore Kader.docx
KAK Jambore Kader.docx
 
Policy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
Policy Brief Pembangunan Wawasan KependudukanPolicy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
Policy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
 

Recently uploaded

buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 

Recently uploaded (17)

buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 

pembangunan berwawasan kependudukan berbasis masyarakat cerdas

  • 1. PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN “Berbasis Masyarakat Cerdas (Kader IMP Smart)” Di era otonomi daerah, dalam upaya membangun Indonesia dimulai dari keluarga” telah menemukan salah satu solusinya yakni maksimalisasi peran dan kompetensi Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini adalah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan Sub PPKBD), Mengapa? Karena kader IMP merupakan sumber daya manusia local yang sangat penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KB di masyarakat seiring dengan terus menurunnya jumlah Penyuluh KB yang aktif karena pindah dan pensiun. Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) pada butir ke-5 “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia” pada poin pertama yakni Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Untuk mewujudkan kualitas hidup manusia yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan daya beli sehingga pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dapat mengurangi kuantitas/jumlah penduduk disatu sisi dan meningkatkan kualitas di sisi lainnya. Hal ini sejalan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Bab X pasal 58 bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Sehingga menjadi arah Kebijakan dan Gambar 1 Pembukaan Workshop Oleh Sekda Pemkab Gowa
  • 2. Strategi serta acuan operasional Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Karenanya, masyarakat hari ini bukan lagi sebagai obyek dari sebuah kebijakan melainkan sebagai pelaku utama kebijakan pembangunan yang diprogramkan pemerintah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang peran serta masyarakat dan pemerintah yang harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju terciptanya pembangunan nasional. Selanjutnya dengan upaya “membangun Indonesia dimulai dari keluarga” adalah sebuah cita cita pembangunan nasional yang pada dasarnya bertujuan untuk membangun SDM yang berkualitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa dalam semua bidang kehidupan, maka upaya keberadaan Kader IMP sebagai bagian dari penggerak kegiatan pembangunan di lapangan diharapkan mampu untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Karena bagaimanapun, pembangunan dalam bidang Kependudukan, Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga, tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat. (Baca : Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD). Sekarang ini, Kader IMP secara faktual telah lahir dan hadir namun belum nampak kompetensi yang dimiliki serta belum terlibat dan berperan serta secara aktif sebagaimana semestinya. Sehingga peningkatan peran dan kompetensi Kader IMP Gambar 2 Pemberian Materi Kader IMP Smart
  • 3. (PPKBD dan Sub PPKBD) menjadi penting dan mendesak untuk menjawab semua kekurangan dan kelemahan yang ada dilapangan selama ini. Dengan demikian agar para kader IMP mampu dalam menjalankan dan melaksanakan program serta kegiatan harus ditunjang dengan upaya peningkatan peran dan kompetensi dari kader IMP itu sendiri. Adapun peran dan kompetensi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Pengorganisasian Terbentuknya kepengurusan yang kolektif, agar dalam pembentukan kepengurusan ada pembagian kerja dalam menjalankan peran sehingga kepengurusannya bersifat kolektif. 2. Pertemuan Rutin Terlaksananya pertemuan rutin antar pengurus, konsultasi pengurus dengan PKB/PLKB maupun dengan petugas lain yang terkait secara rutin, berkala dan berjenjang juga kepada sesama PPKBD, Sub- PPKBK, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Pertemuan rutin merupakan wadah untuk menyampaikan informasi/data, bimbingan, pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan saran dan solusi terhadap perencanaan program KKBPK di Desa/Kelurahan. 3. KIE dan Konseling Terlaksananya kegiatan penyuluhan, motivasi dan konseling program KKBPK, dengan tujuan : Gambar 3 Pertemuan Rutin Antara PKB/PLKB dengan Kader IMP
  • 4. a. Mendorong peningkatan kesertaan KB masyarakat yang semakin mandiri dan lestari. b. Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan perhatian kepada kesehatan dan keselamatan ibu dan keluarganya. c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan reproduksi dalam rangka membina keharmonisan keluarga. d. Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi aspek keagamaan, pendidikan, sosial budaya, cinta kasih dan perlindungan dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. e. Meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan pola asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak balita secara optimal. f. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia diatas 60 tahun ke atas dalam pengembangan, pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. g. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dan membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. h. Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera. Gambar 4 Acara Simulasi Konseling Bagi Kader IMP
  • 5. 4. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran Adanya laporan bulanan kepada PKB/PLKB tentang : a. Kegiatan IMP melakukan pencatatan secara rutin dan ikut melaksanakan pendataan keluarga. b. Kegiatan IMP Bersama Penyuluh KB membuat dan melakukan pemetaan sasaran (demografi, tahapan KS dan sebagainya). c. Pemanfaatan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya. d. Intervensi kegiatan-kegiatan di wilayahnya berdasarkan peta PUS yang telah dibuat. 5. Pelayanan Kegiatan Melakukan beberapa kegiatan, seperti : a. Pembinaan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, antara lain usia ideal bagi pria dan wanita untuk menikah (25 dan 21 tahun), Kesehatan reproduksi, Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual, Penyalahgunaan NAPZA dan lain sebagainya. b. Pembinaan mengenai pengaturan kelahiran antara lain pemakaian alat kontrasepsi sesuai umur dan kondisi kesehatan ibu, jumlah anak, jarak kelahiran dan umur anak terkecil. c. Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL). Gambar 5 Pembinaan Kader IMP Langsung Kepada Masyarakat
  • 6. 6. Kemandirian Mampu mencipatakan sistem kemandirian dalam menjalankan program melalui beberapa program, seperti : a. Upaya pendanaan kelompok melalui iuran dan penjualan produk lokal. b. Mendorong kemandirian kelompok kegiatan dalam memfasilitasi pelayanan KB. c. Menciptakan “arisan program” sebagai wujud penggerakan masyarakat 7. Peningkatan pemahaman dan peran kader IMP Melaksanakan kegiatan upgrading melalui Workshop dan simulasi secara berkala. REKOMENDASI a) Membuat program tambahan sehingga keterlibatan, peran aktif dan kompetensi Kader IMP meningkat. b) Kolaborasi yang efektif antar stakeholder menjadi senjata utama dalam mendukung keberhasilan program KKBPK, mengingat setiap kader IMP pasti memiliki kekurangan, sehingga dengan metode kolaborasi, antara satu dengan yang lainnya dapat saling melengkapi. c) Membentuk Forum Komunikasi Kader IMP Tingkat Kabupaten d) Menyediakan rumah baca di Ibu Kota Kecamatan se-Kabupaten. *Sehat-Semangat-Luar Biasa* Gambar 6 Pengundian Arisan Program Prioritas