E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dokumen ini membahas tentang kerangka arsitektur, kelompok aplikasi, dan standar yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi e-government meliputi aplikasi untuk layanan masyarakat, bisnis dan pemerintah.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Dokumen tersebut membahas beberapa jenis model kebijakan publik seperti model deskriptif, normatif, verbal, simbolis, dan prosedural. Model kebijakan digunakan untuk mewakili masalah kebijakan dan meramalkan konsekuensi dari kebijakan tertentu. Terdapat berbagai karakteristik yang membedakan jenis-jenis model tersebut.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Dokumen tersebut membahas beberapa jenis model kebijakan publik seperti model deskriptif, normatif, verbal, simbolis, dan prosedural. Model kebijakan digunakan untuk mewakili masalah kebijakan dan meramalkan konsekuensi dari kebijakan tertentu. Terdapat berbagai karakteristik yang membedakan jenis-jenis model tersebut.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sifat individu seperti kualitas moral dan integritas, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya lembaga, dan struktur sosial yang dapat mendorong perilaku korupsi.
Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yaitu penentuan agenda, perumusan alternatif, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian proses untuk membuat dan mengevaluasi kebijakan pemerintah guna penyelesaian masalah sosial.
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Laporan ini merangkum diagram konteks dan data flow diagram sistem informasi penjualan perusahaan rental komputer. Diagram konteks menggambarkan input dan output sistem seperti data order, barang, dan transaksi dari berbagai pihak. Sedangkan data flow diagram level 0 menggambarkan proses-proses utama sistem seperti pengolahan data order, barang, transaksi, pembelian, dan laporan.
Tiga kalimat berikut merangkum dokumen tersebut:
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain seperti politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ilmu-ilmu tersebut memberikan sumbangan teori untuk memahami fenomena sosial dan kerjasama organisasi. Administrasi juga saling melengkapi dengan ilmu-ilmu tersebut dalam pengelolaan organisasi dan pencapaian tujuan
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan hak masyarakat hukum adat terkait pengelolaan hutan di Indonesia dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dalam sengketa pengelolaan hutan adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan masyarakat hukum adat dan perlindungan hak mereka, serta memberikan sumbangsih teoritis dan evaluasi kebijakan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang program S-1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2008. Dokumen ini menjelaskan tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, termasuk definisi masalah, jenis masalah, teknik pemecahan masalah seperti brainstorming, dan contoh kasus pengambilan keputusan dalam situasi darurat.
Makalah ini membahas tentang komunikasi dalam organisasi, dengan menjelaskan konsep dasar komunikasi dan organisasi, unsur-unsur komunikasi, tahapan berkomunikasi, fungsi komunikasi dalam organisasi, proses komunikasi dalam organisasi, bentuk komunikasi dalam organisasi, peran komunikasi dalam organisasi, dan hambatan komunikasi dalam organisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mencakup prinsip-prinsipnya seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum serta bagaimana mengukur kemampuan pelaksanaannya di daerah-daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang formulasi kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan proses formulasi kebijakan serta model-model yang digunakan dalam perumusan kebijakan seperti model rasional komprehensif dan inkremental. Dokumen tersebut juga membahas tahapan dan teknik yang digunakan dalam perumusan masalah kebijakan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sifat individu seperti kualitas moral dan integritas, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya lembaga, dan struktur sosial yang dapat mendorong perilaku korupsi.
Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yaitu penentuan agenda, perumusan alternatif, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian proses untuk membuat dan mengevaluasi kebijakan pemerintah guna penyelesaian masalah sosial.
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Laporan ini merangkum diagram konteks dan data flow diagram sistem informasi penjualan perusahaan rental komputer. Diagram konteks menggambarkan input dan output sistem seperti data order, barang, dan transaksi dari berbagai pihak. Sedangkan data flow diagram level 0 menggambarkan proses-proses utama sistem seperti pengolahan data order, barang, transaksi, pembelian, dan laporan.
Tiga kalimat berikut merangkum dokumen tersebut:
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain seperti politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ilmu-ilmu tersebut memberikan sumbangan teori untuk memahami fenomena sosial dan kerjasama organisasi. Administrasi juga saling melengkapi dengan ilmu-ilmu tersebut dalam pengelolaan organisasi dan pencapaian tujuan
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan hak masyarakat hukum adat terkait pengelolaan hutan di Indonesia dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dalam sengketa pengelolaan hutan adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan masyarakat hukum adat dan perlindungan hak mereka, serta memberikan sumbangsih teoritis dan evaluasi kebijakan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang program S-1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2008. Dokumen ini menjelaskan tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, termasuk definisi masalah, jenis masalah, teknik pemecahan masalah seperti brainstorming, dan contoh kasus pengambilan keputusan dalam situasi darurat.
Makalah ini membahas tentang komunikasi dalam organisasi, dengan menjelaskan konsep dasar komunikasi dan organisasi, unsur-unsur komunikasi, tahapan berkomunikasi, fungsi komunikasi dalam organisasi, proses komunikasi dalam organisasi, bentuk komunikasi dalam organisasi, peran komunikasi dalam organisasi, dan hambatan komunikasi dalam organisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mencakup prinsip-prinsipnya seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum serta bagaimana mengukur kemampuan pelaksanaannya di daerah-daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang formulasi kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan proses formulasi kebijakan serta model-model yang digunakan dalam perumusan kebijakan seperti model rasional komprehensif dan inkremental. Dokumen tersebut juga membahas tahapan dan teknik yang digunakan dalam perumusan masalah kebijakan.
E-government di Indonesia berfokus pada pelayanan publik secara online dan transparan. Pelaksanaannya meliputi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik menggunakan sistem e-procurement untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Evaluasi menunjukkan penerapan e-government di Indonesia mulai berkembang namun masih dihadapkan pada kendala infrastruktur telekomunikasi.
Dokumen tersebut membahas mengenai strategi integrasi infrastruktur dan aplikasi TIK pemerintah di Indonesia agar lebih efisien dan efektif. Beberapa poin penting adalah konsolidasi infrastruktur melalui pusat data pemerintah nasional, pengembangan aplikasi generik yang dapat digunakan bersama, serta penguatan peran Kementerian Kominfo dalam mengelola ekosistem TIK pemerintah. Hal ini sejalan dengan regulasi terkait penyediaan
Dokumen tersebut membahas model, strategi, dan bidang prioritas penerapan e-government di negara berkembang. Ia menjelaskan faktor-faktor risiko kegagalan e-government, model-modelnya berdasarkan interaksi stakeholder, serta contoh penerapan di Meksiko, Fiji, Bangladesh yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas terlebih dahulu. "
Dokumen tersebut membahas konsep pembangunan Karo Cyber City di Kabupaten Karo melalui penerapan sistem informasi e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas konsep e-government yang mencakup program-program unggulan, good governance, kerangka arsitektur, dasar hukum, tujuan, manfaat, dan contoh aplikasi e-government untuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat, bisnis, pemerintah lain, pegawai, serta manajemen integrasi data antar lembaga pemerintah.
6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptxADHILKURNIAWANI
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi sistem pemerintahan berbasis digital di Indonesia. Tiga poin pentingnya adalah (1) penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, bisnis, dan antar lembaga, (2) kondisi dan arah sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia, serta (3) faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi sistem informasi berbasis digital seperti kurangny
Dokumen tersebut membahas penilaian implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintahan elektronik (e-government) di Indonesia menggunakan PeGI (Pemeringkatan E-Government Indonesia). PeGI menilai lima dimensi yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini, merencanakan pengembangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publ
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan e-government lokal di kota-kota di Indonesia. E-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa kota contoh yang telah menerapkan e-government antara lain Bandung, Bogor, dan Makassar. Penerapan e-government harus didukung dengan strategi kebijakan, infrastruktur yang memadai, serta SDM yang
Tiga kalimat berikut merangkum dokumen tersebut:
Dokumen tersebut membahas tentang e-government dan domain-domainnya seperti e-administrasi, e-layanan, dan e-masyarakat. Juga ditulis manfaat penerapan e-government seperti pengurangan biaya, kualitas layanan, dan transparansi. Terakhir, dibahas mengenai Master Plan TI Kota Surabaya yang mencakup bidang-bidang seperti pengelolaan keuangan daerah,
Pinjaman Online (Pinjol) banyak dimanfaatkan sebagian masyarakat sebagai alternatif solusi untuk memenuhi masalah keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan pinjol, dan menghindari berurusan dengan Pinjol Ilegal. Apa saja ciri-ciri pinjol ilegal? Apa yang harus dilakukan jika berurusan dengan pinjol ilegal?
Berdasarkan pengalaman sebagai admin @kuliner_bgr sejak 2015, saya coba mengumpulkan beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan para pelaku usaha kuliner saat optimalisasi Instagramnya
Siapa saja bisa menjadi superhero di dunia digital. Caranya? dengan menjadi warganegara digital yang baik. Presentasi ini saya sampaikan ketika berbagi mengenai etika di internet, khususnya kewarganegaraan digital, untuk anak kelas 5 SD di Sekolah Bogor Raya (4 Mei 2021)
Pandemi diiringi dengan hadirnya infodemi alias hoaks yang terkait dengan pandemi. PBB menyebutkan bahwa infodemi ini sama berbahayanya dengan virus pandemi itu sendiri.
Presentasi ini mencoba memperlihatkan fenomena infodemi dan dampaknya di masa pandemi ini
Privasi dan keamanan data pribadi sangat penting untuk dilindungi karena data pribadi dapat mengidentifikasi diri seseorang. Beberapa ancaman terhadap privasi adalah phishing dan pelanggaran privasi oleh aplikasi. Untuk melindungi privasi, perlu mengatur izin aplikasi, menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, serta mengaktifkan otentikasi dua faktor.
Jualan Lewat WhatsApp Business
Ringkasan: Dokumen ini membahas mengenai pentingnya menggunakan WhatsApp Business untuk bisnis karena aplikasi ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis kecil. WhatsApp Business memudahkan pemilik bisnis untuk memasarkan produk melalui fitur seperti membuat katalog produk, pesan otomatis, balasan cepat dan memudahkan interaksi dengan pelanggan.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan aturan yang berlaku di dunia siber, termasuk netiquette, standar komunitas media sosial seperti Facebook dan YouTube, serta perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dokumen ini menekankan pentingnya menghormati privasi orang lain, menghindari konten negatif seperti ujaran kebencian, dan melaporkan konten yang melanggar aturan kepada lembaga terk
Literasi Digital untuk Orang Tua - Mendampingi Anak di era DigitalIndriyatno Banyumurti
Orang tua punya tantangan lebih di era digital
Bagaimana pola pengasuhan yang baik di era digital? Apa saja yang harus diperhatikan dan dilakukan orang tua?
Di masa pandemi ini banyak aktivitas pembelajaran mulai dari seminar, pelatihan, workshop bahkan pembelajaran formal di sekolah dan kampus yang berpindah dari tatap muka langsung ke ranah daring. Tidak sedikit pembelajar yang tergagap dengan evolusi ini dan harus segera menyesuaikan diri.
Presentasi berikut saya sampaikan di Kelas Daring ICT Watch, yang sudah dilaksanakan selama 2 (dua) batch, terkait bagaimana membuat Presentasi Tetap Asik Walau Tak Bertemu Fisik. Kelas ini membahas tentang bagaimana persiapan sebelum presentasi dilakukan, kemudian menyiapkan materi presentasi, penyampaiannya sampai ke cara membangun interaksi. Dan semoga bermanfaat buat para guru, dosen, trainer, widyaiswara, narasumber dan sebagainya
Mengapa UMKM perlu menggunakan Instagram?
Bagaimana Instagram dapat meningkatkan brand awareness?
Bagaimana caranya agar UMKM dapat mengoptimalkan akun Instagramnya?
RUU Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik data pribadi, pengendali data, dan prosesor data dalam memproses dan melindungi data pribadi. Dokumen ini juga membahas sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran peraturan perlindungan data pribadi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang literasi digital dan cara menjadi netizen yang cerdas
2) Beberapa topik yang dibahas antara lain jejak digital, privasi data pribadi, hoaks, cyberbullying, dan netiket
3) Diberikan panduan praktis untuk menjaga privasi, mendeteksi berita hoaks, serta aturan berinteraksi secara online
Materi 3 (TOT Literasi Digital): Etika dan Aturan di Dunia SiberIndriyatno Banyumurti
Materi untuk TOT Literasi Digital untuk Guru
Bagian 3 dari 4 Serial Paparan Literasi Digital
Netiket
Standar/Panduan Komunitas Media Sosial
Tuntunan Agama
UU Informasi dan Transaksi Elektronik
Dokumen tersebut membahas tentang privasi data pribadi di dunia digital dan cara melindunginya. Beberapa poin pentingnya adalah definisi data pribadi, pentingnya menjaga privasi data pribadi, cara memeriksa pengaturan privasi di Google dan Facebook, serta bahaya cyberbullying dan hoaks jika tidak hati-hati online.
Materi 1 (TOT Literasi Digital): Internet, Media Sosial, dan Literasi DigitalIndriyatno Banyumurti
Dokumen tersebut membahas tentang internet, media sosial, dan literasi digital. Isinya meliputi pengertian internet dan media sosial, karakteristik media sosial, perubahan perilaku manusia akibat hadirnya internet dan media sosial seperti berkomunikasi, mencari informasi, serta pentingnya literasi digital.
Dokumen tersebut memberikan panduan bagi orang tua dalam mendampingi anak di era digital, meliputi 7 langkah pengasuhan anak seperti memperkuat komunikasi, terus belajar, menggunakan parental control, membuat aturan, menjadi teman anak online, menggunakan internet bersama, serta menjadi teladan digital. Juga direkomendasikan beberapa tools seperti SafeSearch Google, YouTube Kids, dan aplikasi parental control untuk membantu orang tua memantau anak
1. APLIKASI
E-GOVERNMENT
(E-GOVERNMENT SOLUTION)
(E-
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang
Lebih Baik (Good Governance)
Indriyatno Banyumurti
banyumurti@chelonind.com
2. INDRIYATNO BANYUMURTI
Pekerjaan : - Direktur PT. Chelonind Integrated
- Ketua Relawan TIK Indonesia
- Penggiat Internet Sehat (ICT Watch)
- Trainer dan Konsultan di bidang TIK
email : banyumurti@chelonind.com
Mobile : 0813 21097694
3. TIK dalam Pemerintahan
e-Government
pemanfaatan teknologi digital, dalam hal ini teknologi informasi
dan komunikasi, untuk proses pemerintahan sehingga dapat
meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas kinerja pelayanan dan program pemerintah
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
5. Dasar Hukum
• UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
• UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
• Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang
Kerangka Kebijakan Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika di Indonesia
• Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
e-Government
6. Transformasi Menuju e-Government
Government to e-Government
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan Secara TRANSFORMASI Pemerintahan
MANUAL Berbasis ICT
Transformasi Pemanfaatan ICT
Manajemen Perubahan Penggunaan Internet
Perubahan Budaya Kerja Penggunaan Infrastruktur
Perubahan Proses Kerja Telematika
SOP dan Kebijakan Politik Penggunaan Sistem Aplikasi
Peraturan dan Perundangan Standarisasi Metadata
Leadership Transaksi Elektronik
Electronic Data Interchange
Electronic Documentation
Sumber:
Cetak Biru (BluePrint) Sistem Aplikasi e-Government bagi Lembaga Pemerintah Daerah, KOMINFO
9. Government Function Framework
Pelayanan Adm&Mgmt Legislasi Pembangunan Keuangan Kepegawaian
Surat Sistem Sistim Informasi Sistem Pengadaan
Kependudukan Elektronik Administrasi dan Manajemen
DPRD Data Anggaran PNS
Pembangunan
Sistim Sistem Perencanaan Sistem Sistem
Perpajakan Pembangunan Kas dan
dan Retribusi
Dokumen
Pemilu Daerah Absensi&
Elektronik Daerah Perbendaharaan Penggajian
Katalog Sistem Sistem
Pendaftaran Sistim Hukum, Peraturan Perencanaan Akuntansi Sistem
dan Perijinan Pendukung dan Perundangan Proyek Daerah Penilaian
Keputusan Kinerja PNS
Bisnis Pengelolaan
Dan Monitoring Sistem
dan Investasi Kolaborasi Proyek Pendidikan&
dan Koordinasi Latihan
Sistem
Pengaduan Evaluasi & Info
Manajemen
Masyarakat Pelaporan Pembangunan
Publikasi Pemerintahan
Info Umum dan
Kepemerintahan
Sumber:
Cetak Biru (BluePrint) Sistem Aplikasi e-Government bagi Lembaga Pemerintah Daerah, KOMINFO
10. Peta Solusi Aplikasi e-Gov
Masyarakat Bisnis Government Comm
E-Gov Portal (Public and Internal Portal)
Internet Enabled Inter Application Communication
Services
Inter Application Integration Scheme
Inter Application Integration Scheme
Inter Application Integration Scheme
Inter Application Integration Scheme
Shared Services
Security Services
Aplikasi Fungsi Grup Grup Grup
Kepemerintahan Fungsi Kelembagaan Fungsi Kelembagaan Fungsi Kelembagaan
dan dengan Layanan dengan Layanan dengan Layanan
Kelembagaan Berorientasi Berorientasi Berorientasi
PUBLIK BISNIS PEMERINTAH
Public Oriented Business Oriented Goverment Oriented
Application Group Application Group Application Group
Aplikasi Dasar
Aplikasi Dasar Umum
11. Contoh Peta Solusi Aplikasi e-Gov
Masyarakat Bisnis Government Comm
•E-Gov Public Portal
•E-Gov Internal Portal
Services
•Public Service Broker
•Sekuriti, Enkripsi (PKI)
Sekuriti,
•Firewall, Proxy
•Firewall, Proxy
Aplikasi Fungsi
Kepemerintahan •Sistem •Potensi Daerah •Sistem Keuangan
dan Kependudukan •Pariwisata •Sistem Kepegawaian
Kelembagaan
•Basis Data Keuangan
•Basis Data Penduduk •GIS •Basis Data Pegawai
Aplikasi Dasar
Sistem Dokumen Elektronik
12. Kelompok Aplikasi e-Gov
• Aplikasi untuk melayani kebutuhan dan
kepentingan masyarakat (G2C: Government To
Citizen)
• Aplikasi untuk melayani kebutuhan dan
kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government
To Business)
• Aplikasi untuk melayani kebutuhan internal
lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari
pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To
Government)
13. Contoh Aplikasi G2C
• Sistem Layanan Informasi Publik: aplikasi untuk
mengelola permintaan infomrasi publik sesuai
dengan UU KIP
• Sistem Pelayanan Kependudukan: aplikasi
pelayanan, pengelolaan dan pengolahan data
kependudukan
• Sistem Pengaduan Masyarakat: Menyediakan
fasilitas penyampaian dan penyerapan aspirasi,
peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti
pengaduan masyarakat
14. Contoh Aplikasi G2B
• Sistem Pelayanan Pendaftaran dan Perijinan:
memberikan informasi dan pelayanan perijinan
bagi masyarakat yang meliputi : jenis-jenis
layanan pendaftaran dan perijinan, persyaratan
untuk memperoleh ijin, prosedur perijinan, biaya
dan waktu proses perijinan yang diperlukan
• E-Store: menyediakan layanan toko online bagi
para pelaku Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi
15. Contoh Aplikasi G2G
• Sistem Dokumen Elektronik: pengelolaan
dokumen secara elektronik untuk tercapainya
tertib administrasi kearsipan dan pelayanan
informasi
• Sistem Informasi Kepegawaian: berfungsi untuk
mengelola data dan membantu proses kerja
pemerintah yang berkaitan dengan kepegawaian
daerah
• Sistem Pengelolaan Barang Daerah: mengelola
inventarisasi barang yang dimiliki/dikuasai oleh
pemerintah daerah