Ide dasar pembangunan manusia adalah memposisikan manusia sebagai asset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pemikiran ini, tujuan utama dari pembangunan manusia adalah mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk memiliki umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report 1990).
Ide dasar pembangunan manusia adalah memposisikan manusia sebagai asset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pemikiran ini, tujuan utama dari pembangunan manusia adalah mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk memiliki umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report 1990).
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Bonus demografi sendiri merupakan masa transisi demografi, yaitu terjadinya penurunan tingkat kematian yang diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran dan dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan penduduk usia produktif secara optimal.
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Bonus demografi sendiri merupakan masa transisi demografi, yaitu terjadinya penurunan tingkat kematian yang diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran dan dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan penduduk usia produktif secara optimal.
Manajemen Perencanaan Pembangunan membahas konsep, pendekatan, dan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan perencanaan pembangunan berbasis proses.
Disampaikan pada Seminar Nasional Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara Dalam Akselerasi Nawacita
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
http://inovasi.lan.go.id
2. ICPD 1994 Kairo :
Chapter 3, Interrelationships between Population,
Sustained Economic Growth and Sustainable
Development
A. Integrating population and development strategies
“Section A seeks to integrate population concerns fully into
development strategies and into all aspects of development
planning at all levels”.
Salah satu prinsip diantara 15 prinsip ICPD adalah “people
centered development”
3. Mengapa diperlukan indikator
pembangunan berwawasan
kependudukan (IPBK) ?
Ada mandat dari konferensi kependudukan dan pembangunan
internasional untuk mengintegrasikan kependudukan ke dalam
kebijakan pembangunan
Pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs) tidak dapat
dilepaskan dari pencapaian tujuan pembangunan kependudukan
Komponen kependudukan dalam Agenda Post 2015 (SDGs)
merupakan komponen strategis
Pembangunan berwawasan kependudukan dipahami “baru” sebagai
suatu konsep
Secara operasional dibutuhkan suatu penjabaran yang memiliki
implikasi terhadap kebijakan (kependudukan)
4. Ada kebutuhan di tingkat nasional, provinsi, serta
kabupaten/kota untuk memahami integrasi kependudukan
dalam pembangunan secara lebih operasional
Diperlukan alat untuk melakukan evaluasi proses
pembangunan (apakah sudah mengintegrasikan aspek
kependudukan atau belum)
Diperlukan alat yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan
prioritas pembangunan
5. Kerangka konseptual
Terdapat empat konsep pembangunan yang saling
terkait, yaitu :
Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development)
Pembangunan Sumberdaya manusia (PSDM)
Pembangunan Manusia (Human Development)
Pembangunan berwawasan kependudukan (People Centered
Development)
6. Hubungan antara 4 konsep
pembangunan
Sustainable
development
Human resources
development
Human
development
People centered development
7. Dimensi Pembangunan Berwawasan
Kependudukan
Sustainable development : development that meets the needs
of the present without compromising the ability of future generations
to meet their own needs. It contains within it two key concepts
Environmental, economic and social well-being for today and
tomorrow
Kata kunci : sustainability atau keberlanjutan
8. PSDM (Human Resource Development) adalah usaha untuk
memperbesar kemampuan berproduksi seseorang atau
masyarakat, baik dalam pekerjaan, seni dan kegiatan lainnya
yang dapat memperbaiki taraf hidup bagi diri sendiri atau
orang lain
Kata kunci : memperbesar kemampuan atau kualitas (agar
produktif)
9. Human development is a process of enlarging people’s
choices. The most critical of these wide-ranging choices are to live a
long and healthy life, to be educated and to have access to resources
needed for a decent standard of living. Additional choices include
political freedom, guaranteed human rights and personal self-respect
(HDR 1990).
Kata kunci : kualitas (fisik) manusia yang meliputi :kesehatan
(live a long and healthy life), pendidikan (to be
educated )dan ekonomi (to have access to resources
needed for a decent standard of living)
10. People Centered Development
Pendudukan sebagai subyek (pelaku) dan obyek (penikmat)
pembangunan
Penduduk sebagai titik sentral pembangunan (sejak dari
perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi).
Lebih menekankan pada proses
11. Dimensi
Population responsive : integrasi
Penduduk sebagai subyek : partisipasi
Penduduk sebagai obyek : pro-poor
Pembangunan berkelanjutan : keberlanjutan
Prinsip penting dalam pembangunan :Kesetaraan
12. Pembangunan berwawasan kependudukan : pembangunan
yang meletakkan penduduk sebagai fokus, baik sebagi subyek
maupun obyek, dalam rangka memperluas pilihan untuk
mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak,
kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan atau
ketrampilan, yang berkelanjutan.
14. Penyusunan IPBK tahap akhir
Langkah ini merupakan tahap akhir setelah melalui
serangkaian kegiatan :
Pendalaman konsep pembangunan berwawasan kependudukan
yang dilakukan bersama-sama stakeholders terkait
Indentifikasi variabel
Uji coba di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur
Evaluasi ulang terhadap konsep dan variabel penyusun IPBK
berdasarkan masukan berbagai pihak
Perhitungan untuk seluruh kabupaten/kota
15. Prinsip dasar dalam penyusunanPrinsip dasar dalam penyusunan
indeksindeks
Policy-relevant
Specific
Valid
Reliable
Sensitive
Measurable
User-friendly
Cost-effective
16. Policy relevant : indikator yang disusun harus mempunyai
relevansi dengan perumusan, implementasi atau monev
kebijakan (nilai kemanfaatan)
Specific : indikator yang disusun harus bersifat spesifik
mengukur dimensi yang telah ditentukan
Valid dan reliable : data yang digunakan harus valid (akurat)
dan dapat dipercaya (reliable)
Sensitive : indikator yang digunakan harus sesnsitif
Measurable : indikator yang digunakan harus terukur
User-friendly : indikator harus mudah digunakan
Cost effective : efektif dari segi waktu dan beaya
17. Pertanyaan pokok terkait dengan dimensi
• Participation :
• Apakah penduduk sudah dilibatkan baik dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi ?
• Sustainability :
• Apakah pembangunan yang dilaksanakan telah menjamin keberlanjutan
(lingkungan, ekonomi, sosial) ?
• Integration :
• Apakah pembangunan telah mengintegrasikan aspek kependudukan
(demografi) dalam perencanaan pembangunan ?
• Pro people :
• Apakah alokasi anggaran pembangunan telah mencapai nilai ideal untuk
ketiga sektor, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemsikinan
• Equity :
• Apakah pembangunan sudah mengakomodasi kesetaraan gender ?
18. Dimension Participation Sustainability Integration
Indicator
People’s
participation in
the development
process
Budget
alocation for
future
conservation
Index Paticipation
Index
Sustainability
index
Pro Poor
index
People Centered Development Index
pro people
Integration
Index
Integration of
population
data in
development
planning
Budget allocation
for public spending
19. IPBK sebagai proses :
IPBK merupakan indikator yang menggambarkan proses
(dalam siklus kebijakan)
Sejauh ini indikator pencapaian pembangunan yang disepakati
adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
Oleh karena itu IPBK seharusnya memiliki korelasi positif
dengan IPM.
IPBK akan memiliki nilai strateggis dalam penyusunan
rencana prioritas pembangunan untuk mencapai IPM yang
tinggi
21. Pemanfaatan IPBK
Sebagai indikator proses, maka IPBK dapat diperlakukan
sebagai alat untuk menentukan prioritas pembangunan
dengan cara melakukan identifikasi terhadap dimensi dan
variabel penyusunnya:
Diantara dimensi penyusun IPBK dimensi apa yang memiliki
kontribusi paling rendah terhadap IPBK. Dimensi inilah yang
harus memperoleh perhatian serius.
Di dalam dimensi tersebut diidentifikasi variabel apa yang
memiliki kontribusi paling rendah terhadap indeks dimensi
penyusun IPBK. Variabel tersebut merupakan variabel yang
perlu memperoleh prioritas untuk di intervensi.
22. Penutup
Diperlukan kesepakatan tentang variabel penyusun indeks
Diperlukan follow up :
Melengkapi data di tingkat kabupaten yang masih belum lengkap
Menyusun strategi untuk pengumpulan data yang bersifat reguler
berdasarkan variabel yang dibutuhkan untuk penyusunan IPBK
Mengitung IPBK untuk seluruh kabupaten/kota sebagai “benchmark”
Sosialisasi tentang IPBK pada seluruh tingkat
