1. Bahan Ajar Kebijakan dan Strategi PK 2020

1. BAHAN AJAR I
Kebijakan dan Strategi Pendataan Keluarga Tahun 2020
A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti mata diklat ini peserta diharapkan mampu menguraikan
kebijakan dan strategi Pendataan Keluarga 2020.
2. Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti mata diklat ini peserta dapat menjelaskan kebijakan dan stategi
Pendataan Keluarga 2020.
B. WAKTU : 90 menit (2 JP)
C. RINCIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
NO TOPIK WAKTU METODE MEDIA
1. Kebijakan dan strategi Pendataan
Keluarga 2020.
a. Regulasi
b. Kebijakan
c. Strategi
d. Tantangan
90 menit 1. CP
2. CTJ
1. Laptop
2. LCD
3. Slide
4. Flipchart
5. Pedoman
PK 2020
6. Buku
Panduan
PK 2020
D. PERSIAPAN BAHAN AJAR
Bahan Tayang (slide)
Slide 1.1 s/d 1.11 : tentang regulasi
Slide 1.12 s/d 1.22 : tentang kebijakan
Slide 1.23 s/d 1.24 : tentang strategi
Slide 1.25 s/d 1.26 : tentang tantangan

2. E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran.
b. Fasilitator menayangkan slide1 sampai slide 26 tentang kebijakan dan strategi
Pendataan Keluarga 2020.
c. Sampaikan secara singkat kepada peserta bahwa Pendataan Keluarga 2020
ini penting.
a. REGULASI
Dukungan BKKBN terhadap Visi, Misi dan Janji Presiden secara umum
bertujuan untuk mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh
Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga
terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan, dan mewujudkan
keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara
langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional
(PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk meningkatkan Sumber Daya
Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, serta mendukung Revolusi
Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
Sebagai penjabaran agenda pembangunan/Prioritas Nasional beserta
Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP), disusunlah Rencana Strategis
(Renstra) BKKBN 2020-2024 yang secara umum digunakan sebagai acuan dalam
penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
1. Kebijakan dan Strategi Pendataan Keluarga 2020
Waktu : 90 menit
2.
3.
KEGIATAN
TAMBAHAN RINGKAS MATERI

3. Pembangunan Keluarga (KKBPK). Dalam Renstra BKKBN 2020-2024
ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat
mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern
Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan
ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 8,6 persen
pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age
Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000
kelahiran pada tahun 2020 dan ditagetkan menjadi 18 per-1.000 kelahiran
pada 2024.
5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 53,57 pada
tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan usia 25-49
tahun menjadi 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.
Lebih lanjut, dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang
Seimbang, BKKBN untuk periode 5 (lima) tahun kedepan akan fokus dalam hal:
1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan
struktur penduduk seimbang.
2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara
komprehensif.
3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai
siklus hidup.
4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama
global.
5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM
aparatur.

4. Dasar hukum Pendataan Keluarga 2020 adalah:
1) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Pasal 49
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan
menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.
(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
sensus, survei, dan pendataan keluarga.
(3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapankebijakan,
penyelenggaraan, dan pembangunan.
2) Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem
Informasi Keluarga.
Pasal 52
Pengumpulan data dan informasi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan:
a) Pendataan Keluarga;
b) Pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan kontrasepsi;
c) Pencatatan dan pelaporan rutin Pengendalian Lapangan Program Keluarga
Berencana;
d) Survei dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
e) Penelitian dan pengembangan;
f) Pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
g) Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 53
(1) Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk
mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat
dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan,

5. penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi
kependudukan dan keluarga.
(2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data
yang bersifat nasional dan daerah.
(3) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh Keluarga
Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.
(4) Hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan pemutakhiran setiap tahun.
(5) Hasil pendataan keluarga digunakan untuk pengendalian operasional
penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana.
3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Lampiran N
→ Sub urusan Keluarga Berencana salah satunya adalah Pengelolaan dan
Pengendalian Sistem Informasi Keluarga.
4) RPJMN 2020-2024 Program KKBPK
Untuk mengukur keberhasilan Program Pembangunan Keluarga diukur
dengan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK), maka variabel-variabel data
tersebut tersedia dalam data hasil pendataan keluarga.
Pendataan Keluarga dalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data
kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan Keluarga, dan data
Anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah
(BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya
akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari
rumah ke rumah. Setiap tahun dilakukan pemutakhiran data kependudukan, data
Keluarga Berencana, data Pembangunan Keluarga, dan data anggota keluarga
secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Pendataan Keluarga dilaksanakan untuk menghasilkan Basis Data Keluarga
Indonesia (BDKI), termasuk di dalamnya basis data individu anggota keluarga,
menghasilkan Basis Data Keluarga Berencana, dan Basis Data Pembangunan
Keluarga. Pendataan Keluarga menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah
dalam membuat basis data keluarga Indonesia bagi Program Kependudukan,

6. Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia.
Pendataan Keluarga menghasilkan data keluarga dan individu by name by
address yang menjadi sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari
tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat
RW/RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil. Basis data ini
menghasilkan profil Pasangan Usia Subur (PUS), keluarga dengan balita,
keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia yang tidak tersedia secara
lengkap pada sumber data manapun kecuali melalui pelaksanaan Pendataan
Keluarga.
Pendataan Keluarga sebagai Beyond Family Planning artinya bahwa
pembangunan keluarga akan mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera
dan tangguh menjadi keluarga berkualitas yaitu keluarga yang dibentuk
berdasarkan perkawinan yang sah mempunyai ketahanan dan karakter yang kuat
dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal,
berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan
YME; yang meliputi tiga dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan.
Perkembangan Pendataan Keluarga:
▪ Pendataan Keluarga telah dilaksanakan sejak tahun 1971. Pada periode awal
Program Keluarga Berencanan (KB) dicanangkan, dilakukan pencatatan
pelaporan Pelayanan KB di Klinik yang dilaksanakan di Pulau Jawa Bali.
▪ Pendataan nasional dilangsungkan pertama kali pada tahun 1985 dengan
mendata Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB.
▪ Pendataan berikutnya dilaksanakan pada tahun 1994 dengan mengacu pada
Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pendataan ini mengukur tahapan
keluarga sejahtera secara terbuka dimulai dari tingkat rukun tetangga.
▪ Pendataan serupa dilaksanakan pada tahun 2000 dengan penekanan pada
pembangunan database keluarga dan data individu berdasarkan nama dan
alamat (by name by address).
▪ Pendataan keluarga terakhir kali dilakukan pada tahun 2015, menghasilkan
Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) yang datanya dimutakhirkan setiap

7. tahun dan sampai dengan April 2019 telah terdata 63,215 juta keluarga
Indonesia atau secara cakupan sudah 89% dari total keluarga yang menjadi
target untuk didata pada tahun 2015.
▪ Pendataan keluarga 2020 juga menghasilkan Indeks Pembangunan Keluarga
(IPK). Indeks Pembangunan Keluarga merupakan ukuran keberhasilan
pembangunan keluarga (mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam
lingkungan yang sehat) di suatu wilayah (nasional, provinsi,
Kabupaten/Kota), terdiri dari tiga dimensi yaitu Ketentraman, Kemandirian
dan Kebahagiaan.
Dalam Pendataan Keluarga 2020 terdiri dari lima puluh lima (55) variabel
dan tiga indicator yaitu kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan
keluarga.
Hasil Pendataan Keluarga menjadi Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI)
dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang menyediakan data mikro dalam
memonitor perkembangan program sekaligus sebagai peta sasaran intervensi
Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga,
maupun program pembangunan lainnya.
b. KEBIJAKAN
Pendataan Keluarga 2020 diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi
tentang demografi/kependudukan, Keluarga Berencana, pembangunan keluarga
secara akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam
mendukung kebijakan nasional Kependudukan, Keluarga Berencana, dan
Pembangunan Keluarga.
Pendataan Keluarga 2020 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1-30
Juni 2020 di seluruh wilayah Indonesia dan setiap tahun dilakukan pemutakhiran
Data Keluarga Indonesia. Sasaran pendataan keluarga adalah seluruh keluarga
Indonesia yang telah atau tinggal selama satu (1) tahun. Pendataan Keluarga
dilakukan oleh kader setempat di bawah pembinaan Penyuluh Keluarga
Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

8. Kebijakan Pendataan Keluarga Tahun 2020:
1. Pendataan Keluarga Tahun 2020 dilakukan di seluruh provinsi dengan
ketentuan sebagai berikut.
a. Enam (6) provinsi dilakukan pendataan keluarga secara penuh di seluruh
kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, RW/dusun, dan RT. Keenam
provinsi tersebut adalah:
1) Jawa Barat
2) Sumatera Utara
3) Kalimantan Barat
4) Sulawesi Barat
5) Maluku
6) DKI Jakarta
b. Dua puluh delapan (28) provinsi dilakukan pendataan keluarga dengan
kerangka sampel yang terpilih. (Sampel desa dari BPS)
Dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2020, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersinergi
dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penetapan wilayah kerangka
sampel yang akan didata,
2. Pengumpulan dan pengolahan data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2020
menggunakan 2 (dua) metode, yaitu sebagai berikut:
a. Formulir (Paper based)
Artinya pengumpulan data pada wilayah yang ditentukan
menggunakan kertas/formulir Pendataan Keluarga tahun 2020. Formulir
diisi menggunakan pencil. Pengolahan data untuk wilayah yang
menggunakan metode formulir dilakukan di tingkat kecamatan, dalam hal
ini dilakukan di Balai Penyuluhan KB atau tempat yang dijadikan Posko
Pendataan Keluarga di tingkat Kecamatan. Input data dapat dilakukan di
Kabupaten/Kota HANYA JIKA sarana dan prasarana maupun SDM
tidak mendukung untuk dilakukan pengolahan di tingkat Kecamatan.

9. Input data dilakukan melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh BKKBN
Pusat.
b. Smartphone
Artinya pengumpulan dan pengolahan data pada wilayah yang
ditentukan menggunakan aplikasi smartphone.
Data hasil pendataan keluarga diinput langsung oleh kader pendata
dengan aplikasi berbasis smartphone.
▪ Pengorganisasian pelaksanaan Pendataan Keluarga perlu dipersiapkan
administrasi dan sumber daya manusia yang akan terlibat, terutama di lini
lapangan. Pengorganisasian tingkat lini lapangan meliputi tingkat kecamatan
sampai Rukun Tetangga (RT), antara lain:
1) Manajer PK Tingkat Kecamatan
Adalah Kepala UPT/PPLKB/Koordinator PLKB, dengan camat sebagai
penanggungjawabnya.
Manajer PK Tingkat Kecamatan ada dua yaitu:
(a) Manajer pengelolaan
Adalah seseorang yang melakukan fungsi koordinasi,
pengorganisasian, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan Pendataan Keluarga di Kecamatan yang menjadi
tanggung jawabnya.
Manajer Pengelolaan ditunjuk, ditugaskan dan ditetapkan oleh OPD-
KB Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan.
(b) Manajer data
Adalah seseorang yang bertugas untuk memastikan proses manajemen
data pelaksanaan Pendataan Keluarga (pengumpulan, pemeriksaan,
pengolahan dan analisis) di Kecamatan yang menjadi tanggung
jawabnya.
Manajer Data ditunjuk oleh Manajer Pengelolaan kemudian
ditetapkan oleh OPD-KB Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan.

10. Kriteria seseorang yang dapat ditunjuk menjadi Manjer Data adalah
menguasai Teknologi Informasi (IT) dan diutamakan menguasai
dasar-dasar analisis.
2) Supervisor PK Tingkat Desa/Kelurahan
Adalah PKB/PLKB, dengan Kepala Desa/Lurah sebagai
penanggungjawabnya.
3) Kader Pendata
Kader Pendata adalah orang atau kumpulan orang yang sukarela berperan
aktif melaksanakan/mengelola program KKBPK dalam hal ini
pelaksanaan pendataan keluarga dan telah mempunyai surat tugas ataupun
surat keputusan dalam melaksanakan tugas tersebut. Kader pendata
berada di tingkat dusun/RW/setara atau RT/setara.
c. STRATEGI
Strategi dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga 2020 antara lain:
1. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan Pendataan Keluarga.
2. Mendayagunakan sumber daya yang ada di lini lapangan.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksana Pendataan
Keluarga.
4. Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder
Pendataan Keluarga.
5. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala.
6. Menyiapkan dukungan anggaran untuk Pendataan Keluarga.
Keberhasilan Pendataan Keluarga 2020 dipengaruhi oleh faktor-faktor antara
lain:
1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lini lapangan antara lain kader,
supervisor, administrator dan operator.
2. Pedoman dan juknis Pendataan Keluarga 2020 yang dibuat oleh BKKBN
Pusat
3. Pelatihan dan Orientasi yang dilaksanakan baik di tingkat pusat sampai
dengan tingkat kecamatan.
4. Komitmen Pemerintah & Pemerintah Daerah untuk terlaksana dan suksesnya
Pendataan Keluarga, berupa Surat Edaran (Mendagri, Gubernur, Bupati dan
Walikota).

11. 5. Teknologi Informasi (IT baik Hardware dan Software) dalam mendukung
pendataan keluarga.
6. Kolaborasi Anggaran (APBN, APBD, DAK/BOKB untuk IMP dan Kampung
KB)
7. Sosialisasi dan Diseminasi hasil PK
Pemanfaatkan hasil data pendataan keluarga yang telah diolah selanjutnya
digunakan untuk pengambilan kebijakan terkait. Sedangkan publikasi data
hasil Pendataan Keluarga disajikan secara online dalam bentuk tabulasi pada
website dengan alamat www.bkkbn.go.id.
d. TANTANGAN
Tantangan dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga 2020 antara lain:
1. Peningkatan akses, kualitas dan pemanfaatan data Pendataan Keluarga
Pemanfaatan hasil pendataan keluarga untuk kepentingan pembangunan
keluarga melalui keterlibatan sektor lain, misalnya:
a) Bidang Pendidikan,
b) Bidang Kesehatan Dasar,
c) Bidang Perumahan Rakyat,
d) Bidang Penyuluhan Agama,
e) Bidang Administrasi Kependudukan,
f) Bidang Sosial Kemasyarakatan,
g) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan
h) Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
2. Harmonisasi dan Integrasi Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) dengan
data Kementerian/Lembaga terkait.
3. Kesiapan teknologi informasi dalam mendukung Digitalisasi Data dan
Informasi
4. Pengorganisasian lapangan didukung dengan kader pendata, supervisor dan
manajer.
1. Dilakukan selama proses pembelajaran melalui tanya jawab.
EVALUASI