MATERI PASAR MODAL 2 (1) (1) (1)-dikonversi.docx

Bagian I
Pengertian atas suatu
definisi Jilid I

Pengertian
Pasar Modal : Perdagangan instrumen
keuangan
(sekuritas) jangka waktu panjang, baik
dalam bentuk modal sendiri (stocks)
maupun hutang (bond), baik yang
diterbitkan oleh pemerintah (publick
authorities) maupun oleh perusahaan
swasta (private sectors).

1. Anggota Bursa Efek adalah Perantara
Perdagangan
Efek
yang telah
memperole
h
izin usaha dari Bapepam dan
mempunyai hak untuk mempergunakan
sistem dan atau sarana Bursa Efek
sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
2. Biro administrasi efek adalah Pihak yang
berdasarkan kontrak dengan Emiten
melaksanakan pencatatan pemilikan
Efek dan pembagian hak yang berkaitan
dengan Efek.

3. Bursa Efek adalah pihak yang
menyelenggarakan dan menyediakan sistem
dan atau sarana untuk mempertemukan
penawaran jual dan beli efek Pihak-Pihak lain
dengan tujuh memperdagangkan Efek di antara
mereka.
4. Emiten adalah Pihak yang melakukan
Penawaran umum
5. Kustodian adalah Pihak yang memberikan
Jasa penitipan Efek dan harta lain yang
berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk
menerima dividen, bunga dan hak-hak lain,
menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili
pemegang rekening yang menjadi nasabahnya
.

6. Lembaga kliring dan penjaminan adalah
pihak
yang menyelenggarakan jasa kliring dan
penjaminan penyelesaian Transaksi
Bursa.
7. Manajer Investasi adalah Pihak yang
kegiatan usahanya mengelola portofolio
Efek untuk para nasabah atau mengelola
portofolio investasi kolektif untuk
sekelompok nasabah, kecuali perusahaan
asuransi, dana pensiun, dan Bank yang
melakukan sendiri kegiatan usahanya
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Efek
Efek adalah surat berharga, yaitu surat
pengakuan utang, surat berharga komersial,
saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit
Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak
berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari
Efek (Pasal 1 angka 5 UUPM).
Efek menurut sifatnya, terbagi 2 (dua), yaitu:
1. Efek bersifat Ekuitas; dan
2. Efek bersifat Utang.

Penawaran Umum & Emiten
Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran
Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual
Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara
yang diatur dalam Undang-undang ini dan
peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka 15
UUPM).
Emiten adalah Pihak yang melakukan
Penawaran Umum (Pasal 1 angka 6 UUPM).

Perusahaan Publik
Perusahaan Publik adalah Perseroan yang
sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh
300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki
modal disetor sekurang-kurangnya Rp.
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu
jumlah pemegang saham dan modal disetor yang
ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 1
angka 22 UUPM).

Perusahaan Terbuka (Tbk).
Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik
atau Perseroan yang melakukan Penawaran
Umum saham, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal (UUPT Pasal 1 angka 7).

Pertanyaan?.
Apakah Emiten “pasti/selalu” Perusahaan
Publik?...
Apakah perusahaan yang melakukan
Penawaran Umum secara otomatis berubah
statusnya menjadi Perusahaan Publik?, atau
ia menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk)?...

Jawab.
1.EMITEN BELUM TENTU PERUSAHAAN
PUBLIK.
2.PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
PENAWARAN UMUM, TIDAK OTOMATIS
BERUBAH STATUS MENJADI PERUSAHAAN
PUBLIK ATAU PERUSAHAAN TERBUKA
(Tbk).
HANYA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT
EKUITAS, DAN MEMENUHI KETENTUAN
PASAL 1 AYAT (22) UUPM, YANG DAPAT
MENYANDANG STATUS SEBAGAI

Apa maksud dari pernyataan
diatas?
• Emiten yang menerbitkan efek bersifat utang,
selama Ia tidak bisa memenuhi persyaratan
perusahaan publik (pemegang sahamnya
tidak lebih dari 300 pemegang saham dan
modal disetor sekurang-kurangnya 3 Miliar
rupiah), maka Ia hanya Emiten AKAN TETAPI
bukan Perusahaan Publik.
• DAN MENURUT UUPT PASAL 1 ANGKA 7,
EMITEN YANG HANYA MELAKUKAN
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT

UTANG ADALAH BUKAN PERSEROAN
TERBUKA.

Pasal 1 angka 7
UUPT.
Lanjut,
Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik
atau
Perseroan yang melakukan Penawaran
Umum saham, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal.
KECUALI, OBLIGASI KONVERSI DIDALAM
KONDISI, SETELAH DIKONVERSI MENJADI
SAHAM (OBLIGASI TERSEBUT). TERNYATA,
PERSYARATAN MENJADI PERUSAHAAN

PUBLIK TERPENUHI. BILA SUDAH
TERPENUHI; MAKA MENJADI TBK DAN BILA
BELUM; MAKA BUKAN TBK.

Perusahaan Publik.
PERUSAHAAN PUBLIK “TIDAK SELALU
EMITEN”.
Penjelasan:
Kalau Ia Perusahaan Publik, tetapi Ia tidak
melakukan Penawaran Umum, maka Ia bukan
Emiten.
PERUSAHAAN PUBLIK = PERUSAHAAN TBK
AKAN TETAPI KETERBUKAANNYA TERSEBUT,
ADALAH BUKAN DARI PROSES PENAWARAN
UMUM. TETAPI, KARENA IA MEMENUHI
PERSYARATANPERUSAHAAN PUBLIK.
CONTOH: REPUBLIKA (Koran).

Perusahaan Terbuka dilihat dari Sudut Penawaran
Umum, terbagi 2 (dua):
1.Perusahaan Tbk yang melalui proses Penawaran
Umum sesuai dengan UUPM dan peraturan
pelaksanaannya; yang mana; HARUS saham/efek
bersifat ekuitas, dan BUKAN efek bersifat
utang/Obligasi. (Pasal 1 angka 7 UUPT).
2.Perusahaan Tbk, dimana IA MEMPEROLEH
STATUS menjadi Tbk nya adalah karena TIDAK
MELALUI Proses Penawaran Umum.
• Ia melalui suatu PROSES YANG KHUSUS.
Contohnya: Koran REPUBLIKA. Ia menjadi Tbk
dikarenakan, karena Ia memenuhi syarat sebagai
Perusahaan Publik.

Perusahaa
n
Terbuka dilihat dari Sudu
t
Persyarat
an
Ia menjadi Perusahaan
Tb
k
telah
terpenuhi, terbagi 2 (dua):
1.Ia Perusahaan Publik.
2. Ia Emiten yang melakukan Penawaran
Umum efek bersifat Ekuitas.

Pengertian atas suatu
definisi Jilid II

Pasar Modal & Pernyataan
Pendaftaran
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang
wajib disampaikan kepada BAPEPAM oleh
Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau
Perusahaan Publik (Pasal 1 angka 19 UUPM).
Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan
dengan Penawaran Umum, Perdagangan Efek,
Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek
yang diterbitkannya, Lembaga dan Profesi yang
berkaitan dengan Efek (Pasal 1 angka 13).

Penjamin Emisi Efek &
Prospektus
Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang
membuat kontrak dengan Emiten untuk
melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan
Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk
membeli sisa Efek yang tidak terjual (Pasal 1
angka 17).
Prospektus adalah setiap informasi tertulis
sehubungan dengan Penawaran Umum dengan
tujuan agar Pihak lain membeli Efek (Pasal 1

Bagian II
Pihak-pihak yang terlibat dalam
Penawaran Umum di Pasar Modal

Self Regulatory Organization
Organisasi yang mengatur dirinya sendiri,
Peraturan yang dibuat oleh SRO mempunyai
kekuatan hukum mengikat bagi pelaku pasar
modal.
Pasal 11 jo Pasal 17 UUPM.
Semua peraturan yang dibuat oleh SRO,
mulai berlaku setelah mendapat
persetujuan dari Bapepam.
1. PT. Bursa Efek Indonesia (BEI);
2. PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
3. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pemegang Saham SRO.
BEI (Pasal 8 UUPM):
Dimiliki sahamnya oleh anggota
bursa/perusahaan efek/perusahaan sekuritas.
Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)/KPEI (Pasal
15 UUPM):
• Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi
Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas
persetujuan Bapepam.
• Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan
wajib dimiliki oleh Bursa Efek.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
(LPP)/KSEI: Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro
Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain
atas persetujuan Bapepam

Perusahaan Efek
2 Kegiatan Usaha, yaitu;
• Sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
• Sebagai Penjamin Emisi Efek.
(Dahulu ada 3 kegiatan usaha, yang ketiga adalah:
Sebagai Manajer Investasi (Pasal 30 ayat 2)).
Sekarang Manajer Investasi HARUS dipisah dari
Perusahaan Efek.
(Perusahaan Efek yang ingin menjalankan kegiatan usaha
sebagai Manajer Investasi, harus membuat perusahaan
perseroan terbatas yang terpisah/mandiri dari perusahaan
efeknya (dalam praktiknya, pemegang saham dari Perusahaan
Manajer Investasi tersebut adalah perusahaan efek itu sendiri).
Dalam hal ini, perusahaan efek sebagai induk Perusahaan
Manajer Investasi, dan anak perusahaan itu adalah Perusahaan
Manajer Investasi tersebut).

Perusahaan Manajer Investasi
Pekerjaan yang dilakukan:
Mengacu pada Penjelasan Pasal 32 ayat (1)
UUPM. Perusahaan yang tugasnya mengelola
Portofolio Efek. Dalam bentuk:
1. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) khusus;
2. Mengeluarkan produk Kontrak Investasi
Kolektif (KIK), seperti; KIK Ekuitas (Reksa
Dana Ekuitas, KIK Pendapatan Tetap (Reksa
Dana Pendapatan Tetap, KIK Pasar Uang
(Reksa Dana Pasar Uang) dan KIK
Campuran (Reksa Dana Campuran).

PENAWARAN UMUM SAHAM, OBLIGASI,
REKSADANA & RIGHT ISSUE
PENAWARAN UMUM
Istilah Pasar Modal
Merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran
Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek
yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (Pasal
1 ayat 13 UUPM).
Istilah-istilah yang akan ditemui dalam kegiatan Penawaran Umum,
yaitu :
Efek, dalam pasal 1 ayat (5) UUPM dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Efek
adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial,
Saham, Obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif,
kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Emiten, dalam pasal 1 ayat (6) UUPM dinyatakan bahwa yang dimaksud
dengan Emiten adalah pihak yang melakukan PenawaranUmum.

• PENAWARAN UMUM
Pengertiannya terdapat dalam pasal 1 ayat (15) UUPM,
yaitu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh
Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat
berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan
peraturan pelaksanaannya. Dalam penjelasan atas UUPM
untuk pasal yang sama disebutkan bahwa, penawaran
tersebut dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia
dengan menggunakan media masa, atau ditawarkan
kepada lebih dari 100 pihak atau telah dijual kepada lebih
dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas
waktu tertentu.

PENAWARAN UMUM
Penawaran Umum terbagi :
1. Efek Ekuitas, masyarakat sering mengartikan Penawaran Umum sebagai
Initial Public Offering (”IPO”).
2. Efek yang bersifat hutang adalah Obligasi.
3. Efek berbentuk reksa dana adalah unit penyertaan.
Tujuan utama Penawaran Umum adalah untuk menghimpun atau mendapatkan
dana dari masyarakat.
Penawaran Umum Obligasi, tidak dikategorikan sebagai Perusahaan Publik
 Obligasi adalah Efek bersifat hutang;
 Tidak menyebabkan perubahan susunan pemegang saham dan tidak juga
menyebabkan peningkatan struktur permodalan Perusahaan kecuali pada
(Obligasi Konversi).

PENAWARAN UMUM
Tata Cara Melakukan Penawaran Umum
Sebagaimana telah disebutkan di atas, tujuan dari Penawaran Umum
adalah untuk menghimpun atau mendapatkan dana dari masyarakat.
Jenis-jenis Penawaran Umum antara lain :
• Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, contohnya penawaran
umum Saham;
• Penawaran Umum Efek bersifat hutang, contohnya penawaran
umum Obligasi;
• Penawaran Umum Reksa Dana, contohnya penawaran
umum Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif; dan
• Penawaran Umum Efek Beragunan Aset, penawaran umum Surat
Kolektif Efek Beragunan Aset.

• PENAWARAN UMUM
Dasar hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan Pasar Modal
khususnya mengenai Penawaran Umum adalah sebagai berikut :
• Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
• Peraturan PemerintahNo.45 tahun 1995 juncto PeraturanPemerintah
No.12 tahun 2004 tentangPenyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar
Modal.
• Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum, Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.
KEP-25/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.
• Peraturan Bursa tentang pencatatan dan perdagangan Efek.
• Peraturan tentang Penitipan Kolektif di Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

PENAWARAN UMUM
Syarat utama agar Emiten dapat melakukan Penawaran Umum adalah:
Adanya kewajiban untuk menerapkan Prinsip Keterbukaan (disclosure).
Prinsip Keterbukaan juga berlaku dan terus diterapkan terhadap
perusahaan yang telah menyandang status sebagai Perusahaan Publik.
Prinsip Keterbukaan diperlukan agar pemodal (investor) dapat
mengambil keputusan (berdasarkan data-data yang dikemukakan
Emiten dalam Prospektus maupun dokumen-dokumen lainnya) untuk
membeli atau tidak membeli Efek yang ditawarkan oleh Emiten.
Apabila Prinsip Keterbukaan ini dilanggar, berdasarkan pasal 93
UUPM juncto pasal 104 UUPM, pihak yang melakukan pelanggaran
akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar
Rupiah).
Selanjutnya Emiten menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal, Lembaga
Penunjang Pasar Modal dan Penjamin Emisi Efek (underwriter).

PENAWARAN UMUM
Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK ” )
 Pembinaan serta pengawasan di Pasar Modal antara lain adalah:
memberikan atau mencabut ijin, menerima pendaftaran, melakukan
pemeriksaan dan pengawasan, memberikan sanksi, atau tindakan –
tindakan lain yang diberikan berdasarkan UUPM
 Kewenangan adalah sebagai pengatur (regulator) di kegiatan Pasar
Modal yang tugasnya membuat peraturanpelaksana UUPM.
Tugas dan kewenangan OJK lebih rinci dapat dilihat dalam Pasal 5 UUPM.

PENAWARAN UMUM
Perusahaan Publik
Berdasarkan pasal 1 ayat (22) UUPM adalah Perseroan yang
sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnyaoleh 300 (tiga ratus)
pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya
Rp 3.000.000.000,-(tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang
saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
Pernyataan Pendaftaran
Disebutkandalam pasal 1 ayat (19) UUPM adalah dokumen yang
wajib disampaikan kepada OJK oleh Emiten dalam rangka
Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

PENAWARAN UMUM
Prinsip Keterbukaan
Berdasarkan pasal 1 ayat (25) UUPM adalah pedoman umum yang
mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk
pada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam
waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau
Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal
terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.
Prospektus
Berdasarkan pasal 1 ayat (26) UUPM, yang dimaksud dengan
Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan
Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
Adapun lembaga Penunjang Pasar Modal diantaranya adalah :
1. Kustodian
2. Biro Administrasi Efek
3. Wali Amanat.
Seluruh profesi dan lembaga penunjang Pasar Modal yang ditunjuk
harus sudah terdaftar terlebih dahulu di OJK

1. Kustodian
Mempunyai tugas pokok menyimpan Efek untuk kepentingan
pihak tertentu. Yang termasuk dalam Kustodian adalah Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek serta Bank
Umum, seluruhnya harus memperoleh ijin dari OJK terlebih
dahulu.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Indonesia dikenal
sebagai PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dalam sistem
perdagangan tanpa warkat, KSEI sangat berperan terutama sebagai
pemegang Efek induk (Efek Jumbo). Perusahaan Efek bertindak
sebagai Kustodian bagi Efek milik nasabahnya. SementaraBank
Kustodian menyimpan Efek dan aset untuk kepentingan dan milik
dari Reksa Dana Terbuka.

2. Biro Administrasi Efek (”BAE”)
Mempunyai tugas pokok membantu Emiten dalam
mengadministrasikan Efeknya. Peran administrasi yang dimaksud
antara lain membantu Emiten dalam pelaksanaan RUPS maupun
Rapat Umum Pemegang Obligasi (”RUPO”) dengan menerbitkan
Daftar Pemegang Saham (DPS) maupun Daftar Pemegang
Obligasi (DPO).
3. Wali Amanat
Mempunyai tugas pokok mewakili Pemegang Obligasi. Tugas dan
kewajiban Wali Amanat diatur secara rinci dalam Perjanjian
Perwaliamanatan. Wali Amanat hanya akan kita temui dalam
Penawaran Umum Efek bersifat hutang, khususnya Obligasi. Wali
Amanat wajib melaksanakan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian
Perwaliamanatan dan hal-hal yang telah diputuskan RUPO untuk
kepentingan Pemegang Obligasi.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Profesi-profesi Penunjang Pasar Modal adalah :
1. Konsultan Hukum (Advokat);
2. 2. AkuntanPublik;
3. 3. Penilai;
4. Notaris; dan
5. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

TUGAS PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
1. Penjamin Emisi Efek.
Penjamin Emisi Efek adalah membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada
saat Penawaran Umum sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Selain itu Penjamin Emisi Efek akan bertindak sebagai koordinator dari seluruh
kegiatan dalam rangka Penawaran Umum, termasuk juga bertindak sebagai
koordinator dari profesi dan lembaga penunjang Pasar Modal dalam rangka
persiapan Penawaran Umum. Penjamin Emisi Efek juga akan membantu
Emiten mempersiapkan Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka
Penawaran Umum

TUGAS PROFESI PENUNJANG PASAR
MODAL
2. Konsultan Hukum.
Konsultan Hukum dapat memberikan Jasa Konsultan Hukum meliputi:
a. Bidang Pasar Modal;
b. Bidang Pasar Keuangan; dan/atau c. Litigasi Bidang Pasar
Modal dan Keuangan
Jasa Konsultan Hukum dimaksud dalam bidang Pasar Modal antara lain:
a.Uji Tuntas
b.Pendapat Hukum
c.Nasehat Hukum
d.Pembuatan Prospektus
e.Audit Investigasi

TUGAS PROFESI PENUNJANG PASAR
MODAL
3. Notaris Pasar Modal.
Tugas pokok dari Notaris Pasar Modal adalah mempersiapkan
perjanjian- perjanjian dalam rangka Penawaran Umum. Perjanjian-
perjanjian yang akan dibuat Notaris dalam rangka Penawaran Umum
Efek baik yang bersifat ekuitas maupun bersifat hutang, antara lain
sebagai berikut :
1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
2. Perjanjian Perwaliamanatan (untuk Obligasi);
3. Perjanjian Agen Penjualan;
4. Perjanjian Administrasi Efek;
5. Perjanjian Penanggungan (untuk Obligasi); dan
6. Perjanjian Agen Pembayaran(untuk Obligasi).

PERJANJIAN - PERJANJIAN
Perjanjian-perjanjian bersifat standar kontrak dan disiapkan oleh
lembaga yang berkepentingan.
1. Perjanjian Pencatatan Pendahuluan Efek;
2. Perjanjian Pencatatan Efek;
3. Perjanjian Penitipan Efek; dan
4. Perjanjian Agen Pembayaran(untuk Obligasi)

PUBLIC EXPOSE
Public Expose yaitu mengundang masyarakat yang berpotensi untuk
membeli Efek yang ditawarkan serta menjelaskan maksud dan tujuan
Emiten melakukan Penawaran Umum Efek. Dalam Public Expose
tersebut dimungkinkan untuk mengundang calon investor asing
sepanjang Penawaran Umum tersebut dilakukan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

PROSES PERNYATAAN PENDAFTARAN
Proses Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, Dokumen yang dilampirkan:
 Prospektus;
 Prospektus Ringkas;
 Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum;
 Pendapat dari Segi Hukum;
 Laporan Keuangan Emiten; dan
 Laporan Penilaian serta perjanjian-perjanjian dalam rangka
Penawaran Umum.

PROSES PERNYATAAN PENDAFTARAN
Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif apabila dalam 45 (empat puluh lima)
hari setelah tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran, seluruh kriteria
yang diminta dalam formulir pendaftaran telah lengkap, atau 45 (empat puluh
lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau
diminta OJK telah dipenuhi, atau keluarnya Pernyataan Efektif dari OJK dan
tidak ada lagi keterangan lebih lanjut diperlukan. Setelah keluarnya Pernyataan
Efektif dari OJK, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan
Pendaftaran, Emiten wajib mengumumkan perbaikan atau tambahan atas
Prospektus Ringkas dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar
berperedaran nasional.

MINI EXPOSE
OJK akan mengeluarkan komentar atas seluruh dokumen yang
disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran. Terhadap komentar
tersebut, OJK dapat meminta tambahan data atau informasi atas
dokumen - dokumen Pernyataan Pendaftaran. Emiten dan profesi serta
lembaga penunjang Pasar Modal yang terkait wajib menjawab dan
memenuhi hal-hal yang diminta dalam komentar OJK tersebut dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebagai tambahan informasi,
Pernyataan Pendaftaran menjadi gugur apabila tanggal Laporan
Keuangan telah lewat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal
penetapan Laporan Keuangan (cut-off date).

TAHAPAN TERAKHIR
Tahapan terakhir adalah pelaksanaan Penawaran Umum. Masa
Penawaran Umum itu sendiri harus dilakukan sekurangkurangnya
dalam 3 (tiga) hari kerja. Apabila terjadi kelebihan permintaan atas Efek
yang ditawarkan, maka harus diadakan penjatahan. Penjatahan itu
sendiri harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
Pencatatan Efek di Bursa Efek, hanya dilakukan apabila Emiten secara
tegas menyatakan dalam Prospektus bahwa Efek tersebut akan
dicatatkan di Bursa Efek. Pelaksanaan pencatatan tersebut harus
dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah
tanggal penjatahan. Emiten wajib menyerahkan bukti kepemilikan Efek
kepada pembeli selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
penjatahan. Apabila Efek tersebut tidak dicatatkan di Bursa Efek, maka
Emiten wajib menyerahkan bukti kepemilikan Efek dalam jangka waktu
2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Reksa Dana
Suatu jenis Kegiatan Usaha, ia
mengumpulkan dana dari masyarakat untuk
dikelola dalam bentuk portofolio Efek-efek.
Karena ia merupakan suatu kegiatan usaha yang
dapat mengumpulkan dana dari masyarakat.
Maka ia harus mendapatkan izin usaha dari
Bapepam (Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4).
Reksa Dana dapat berbentuk: (Pasal 18 UUPM)
• Perseroan; atau
• Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa Dana berbentuk
Perseroan
Reksa Dana berbentuk Perseroan
adala
h
Emiten
yan
g
kegiatan
usahany
a
menghimpundana
dengan cara menjual sahamnya, dan selanjutnya
dana dari penjualan saham tersebut
diinvestasikan kembali pada berbagai jenis Efek
yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar
Uang.

Terbagi 2 (dua), yaitu:
1. Yang sifatnya TERTUTUP; dan
2. Yang sifatnya TERBUKA.

Pengelolaan (Pasal 21 UUPM).
1. Pengelolaan Reksa Dana, baik yang
berbentuk Perseroan maupun yang
berbentuk KIK, dilakukan oleh Manajer
Investasi berdasarkan kontrak;
2. Kontrak pengelolaan Reksa Dana
berbentuk Perseroan, dibuat oleh: Direksi
dengan Manajer Investasi;
3. Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Terbuka
berbentuk KIK dibuat antara Manajer Investasi
dan Bank Kustodian

Kontrak Penyimpanan Kekayaan
Reksa Dana (Pasal 26 UUPM).
1. Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa
Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh:
Direksi Reksa Dana dengan Bank
Kustodian;
2. Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa
Dana berbentuk KIK dibuat antara
Manajer Investasi dengan Bank
Kustodian.

Reksa Dana berbentuk Perseroan
yang mempunyai sifat Terbuka.
Penjelasan Pasal 18 ayat (2).
• Reksa Dana yang dapat menawarkan dan
membeli kembali saham-sahamnya dari
pemodal sampai dengan sejumlah modal
yang telah dikeluarkan.
• Pemegang saham Reksa Dana Perseroan
yang mempunyai sifat Terbuka, dapat
menjual kembali sahamnya kepada Reksa
Dana tersebut.
• Dalam hal pemegang saham melakukan
penjualan kembali, Reksa Dana Terbuka

wajib membeli saham-saham tersebut.

Pasal 28
UUPM.
Lanjutan,
1. Saham Reksa Dana Terbuka berbentuk Perseroan
diterbitkan tanpa nilai nominal (karena tanpa
nilai nominal, maka diejawantahkan dengan
cara Nilai Aktiva Bersih (NAB).
2. Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk
Perseroan, paling sedikit 1% dari Modal Dasar
Reksa Dana telah ditempatkan dan disetor.
Penjelasan Pasal 28:
1. Nilai saham Reksa Dana didasarkan pada
NAB per saham;
2. Harga Saham Reksa Dana Terbuka selalu sama
dengan NAB nya.

Lanjutan,
Pemenuhan Modal selanjutnya,
sampai dengan Modal Dasar akan
dilakukan melalui Penawaran Umum,
karena Reksa Dana adalah wadah untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal
untuk selanjutnya diinvestasikan dalam
Portofolio Efek.

Lanjutan,
Reksa Dana Perseroan yang mempunyai sifat
Terbuka (Open-End), mempunyai ciri-ciri sbb
(lmka);
• Dapat mengeluarkan/menjual Unit Penyertaan
baru secara terus menerus sepanjang ada
pemodal yang mau membelinya;
• Reksa Dana Perseroan Terbuka, tidak
perlu dicatatkan di Bursa Efek;
• Investor dapat menjual kembali Unit
Penyertaan ke Reksa Dana yang
bersangkutan;
• Harga Jual/Beli didasarkan pada NAB/Nett

Reksa Dana berbentuk
Perseroan
yang mempunyai sifat
Tertutup.
Penjelasan Pasal 18 huruf (b).
Reksa Dana yang tidak dapat membeli
kembali saham-saham yang telah dijual
kepada pemodal.

Reksa Dana Perseroan yang
mempunyai sifat Tertutup
(Closed- End), mempunyai ciri-
ciri sbb (lmka);
• Tidak diperbolehkan membeli kembali saham
yang telah dijualnya kepada investor, atau
investor tidak dapat menjual kembali ke
pengelola;
• Saham Reksa Dana berbentuk Perseroan
yang mempunyai sifat Tertutup tersebut
dicatatkan di Bursa Efek;
• Sehingga, Jual Beli saham Reksa Dana
Perseroan Tertutup tersebut dilakukan

melalui mekanisme perdagangan saham di
Bursa Efek.

Reksa Dana Kontrak Investasi
Kolektif (KIK).
Kontrak Investasi Kolektif:
(Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf b).
• Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian
yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana
Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola
potofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi
wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
• Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan
menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat
pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan
pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di
Pasar Modal dan di Pasar Uang.

Pasal 18 ayat
(4).
Lanjutan,
Reksa Dana KIK hanya dapat dikelola oleh
Manajer Investasi dengan berdasarkan kontrak.
Pasal 20.
• Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana
Terbuka berbentuk KIK dapat menjual dan membeli
kembali Unit Penyertaan secara terus menerus
sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang
ditetapkan dalam Kontrak.
• Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan
penjualan kembali, Manajer Investasi WAJIB
membeli kembali Unit Penyertaan tersebut.

Lanjutan,
Ditawarkan dengan cara Penawaran Umum.
Pasal 23.
Nilai Unit Penyertaan KIK
ditentukan berdasarkan NAB.

Profesi di Pasar Modal
Berdasarkan UU No. 8/1995 tentang
Pasar Modal
Ijin Perorangan yang diberikan oleh
Regulator (Bapepam/Bapepam-
LK/OJK):
1. Wakil Perantara Pedagang Efek
(WPPE);
2. Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE);
3. Wakil Manajer Investasi.

Penasihat Investasi
Pasal 34 UUPM.
• Yang dapat melakukan kegiatan sebagai
Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah
memperoleh izin usaha dari Bapepam.
• Kegiatan Penasihat Investasi adalah memberikan
nasihat mengenai penjualan atau pembelian efek
dengan memperoleh imbalan jasa.
• Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon
Penasihat Investasi, antara lain memiliki izin
orang perseorangan sebagai Wakil Manajer
Investasi.
(Termasuk dalam kegiatan Penasihat Investasi
adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan
pemeringkat Efek).

Lembaga Penunjang Pasar
Modal.
Terdiri dari:
1. Kustodian; Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian (LPP) atau sekarang adalah
KSEI, Perusahaan Efek, Bank Umum yang
telah mendapat persetujuan dari Regulator.
2. Biro Administrasi Efek (BAE); Perseroan yang
telah memperoleh izin usaha dari Regulator.
3. Wali Amanat; Bank Umum yang telah
mendapat persetujuan dari Regulator.

Profesi Penunjang Pasar Modal
Pasal 64 UUPM.
Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
1. Akuntan;
2. Konsultan Hukum;
3. Penilai;
4. Notaris; dan
5. Profesi lain yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).

Dewan Komisioner OJK
9 (sembilan) Komisioner di OJK:
1. Ketua (merangkap anggota);
2. Wakil Ketua (sebagai Ketua Komite Etik, merangkap
anggota);
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (merangkap
anggota);
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal (merangkap
anggota);
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana
Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya (merangkap anggota);
6. Ketua Dewan Audit (merangkap anggota);
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan
Perlindungan Konsumen;

8. Anggota Ex-officio dari BI;
9. Anggota Ex-officio dari Kemenkeu.

Komisioner Kepala Eksekutif
Pasar
Modal, membawahi:
1.Bursa Efek (PT. Bursa Efek Indonesia);
2. Lembaga Kliring dan Penjaminan (PT.
Kliring Penjaminan Efek Indonesia);
3. Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian (PT. Kustodian Sentral Efek
Indonesia).

Kustodian
Pasal 43 UUPM.
Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha
sebagai Kustodian adalah:
1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
(LPP) atau sekarang adalah KSEI;
2.Perusahaan Efek;
3. Bank Umum, yang telah mendapat persetujuan
dari Bapepam.

Penjelasan Pasal
43.
Lanjutan,
Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan usaha dari
Bank Umum, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak
perlu lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan penitipan.
Namun, untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian yang
merupakan kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan dan
terkait dengan kegiatan lembaga lainnya seperti:
a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP);
b. Perusahaan Efek;
c.Reksa Dana.
Maka Bank Umum tetap memerlukan persetujuan Bapepam.
LPP atau Perusahaan Efek tidak memerlukan izin atau
persetujuan secara terpisah lagi, untuk melakukan kegiatan sebagai
kustodian, karena izin yang telah diberikan sebagai LPP atau
Perusahaan Efek sudah mencakup kegiatan kustodian.

Biro Administrasi Efek (BAE)
Pasal 48 UUPM.
1. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai
BAE adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha
dari Bapepam.
2. Persyaratan dan tata cara perizinan BAE diatur lebih lanjut
oleh PP.
Pasal 49.
1. Pendaftaran pemilikan efek dalam buku Daftar Pemegang
Efek Emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan
efek dapat dilakukan oleh BAE berdasarkan kontrak yang
dibuat oleh Emiten dengan BAE dimaksud.
2. Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
secara jelas memuat hak dan kewajiban BAE dan Emiten,
termasuk kewajiban kepada pemegang efek.

Pasal 50
UUPM.
Wali Amanat
(1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat
dilakukan oleh:
a.Bank Umum; dan
b. Pihak lain yang ditetapkan dengan PP.
(2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan
usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau
Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
(3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali
Amanat diatur lebih lanjut dengan PP.

Penjelasan Ayat
(1).
Lanjutan,
• Oleh karena efek bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan
utang yang sifatnya sepihak dan para pemegangnya tersebar luas,
maka untuk mengurus dan mewakili mereka selaku kreditur, perlu
dibentuk lembaga perwaliamanatan. Agar Wali Amanat dapat
mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat hutang tersebut.
• Ditetapkan Bank Umum sebagai Pihak yang dapat
menyelenggarakan kegiatan perwaliamanatan karena mempunyai
jaringan kegiatan usaha yang luas.
Penjelasan Ayat (2).
• Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat merupakan salah satu
kegiatan Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perbankan.
• Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk
melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat.
• Namun, untuk melakukan kegiatan tersebut, Bank Umum tetap
memerlukan Pendaftaran di Bapepam.

Lanjutan,
Pasal 51 UUPM.
• Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi
dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut
terjadi karena kepemilikan atau penyertaaan modal
pemerintah.
• Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang efek
bersifat utang baik di dalam maupun di luar
pengadilan.
• Wali amanat dilarang mempunyai hubungan kredit
dengan Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan
Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan
kepentingan antara Wali Amanat sebagai Kreditur
dan Wakil Pemegang Efek Bersifat Utang.
• Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam

Penjelasan Ayat
(2).
Lanjutan,
Sejak ditandatangani Kontrak Perwaliamanatan
antara
Emiten dan Wali Amanat, Wali Amanat telah sepakat dan
mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek bersifat
utang, TETAPI perwakilan tersebut akan berlaku efektif
pada saat efek bersifat utang telah dialokasikan kepada
para pemodal. DALAM HAL INI, Wali Amanat diberi kuasa
berdasarkan Undang- undang ini untuk mewakili
pemegang efek bersifat hutang dalam melakukan
tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan
pemegang efek bersifat hutang tersebut, TERMASUK
melakukan penuntutan hak-hak pemegang efek bersifat
utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan TANPA

memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek
bersifat utang dimaksud.

Penjelasan Ayat
(4).
Lanjutan,
Yang dimaksud dengan “penggunaan jasa Wali
Amanat” dalam ayat ini adalah penggunaan jasa Wali
Amanat oleh Emiten dalam penerbitan efek yang bersifat
hutang jangka panjang.
Pasal 52 UUPM.
Emiten dan Wali Amanat WAJIB membuat kontrak
perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Bapepam.
Pasal 53 UUPM.
Wali Amanat WAJIB memberikan ganti rugi kepada
pemegang efek bersifat hutang atas kerugian karena
kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana
diatur dalam Undang- undang ini dan atau peraturan

pelaksanaannya serta KONTRAK PERWALIAMANATAN.

Lanjutan,
Pasal 54
Wali Amanat DILARANG
MERANGKAP SEBAGAI
PENANGGUNG dalam emisi efek bersifat hutang
yang sama.
Penjelasan Pasal 54
Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya
benturan kepentingan Wali Amanat selaku wakil
pemegang efek bersifat hutang dengan kepentingan
Wali Amanat selaku penanggung yang justru wajib
memenuhi kewajiban Emiten terhadap pemegang
efek bersifat hutang dalam hal terjadi wanprestasi

Penjelasan Pasal
78.
Prospektus
Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok
dalam rangka Penawaran Umum.
Bentuk dan isi Prospektus, sekurang-kurangnya
memuat:
1. Uraian tentang Penawaran Umum;
2. Tujuan dan penggunaan dana Penawaran Umum;
3. Analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan
keuangan;
4. Risiko usaha;
5. Data keuangan;
6. Keterangan dari segi hukum;
7. Informasi mengenai pemesanan pembelian efek; dan

8. Keterangan tentang Anggaran Dasar.

Bentuk Prospektus
1. Prospektus Ringkas.
Prospektus Ringkas; diumumkan dalam paling
kurang 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia
yang mempunyai peredaran nasional, selambat-lambatnya
2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan
Bapepam-LK.
Ini sebetulnya merupakan jawaban dari Regulator
bahwa; proses lebih lanjut yang harus dilakukan oleh
calon emiten, dapat dilanjutkan/dilaksanakan -> IJIN
PUBLIKASI) sesuai dengan Formulir No. IX. A.2-9
(lampiran 9) tentang Pengumuman Prospektus Ringkas
dan/atau Pelaksanaan Penawaran Awal (bookbuilding);
Bukti pengumuman Prospektus Ringkas Wajib
disampaikan oleh Emiten kepada Bapepam-LK paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Prospektus

Lanjutan Prospektus Ringkas
Peraturan IX.C.3 Tahun 2000 tentang Pedoman Mengenai
Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum.
Prospektus Ringkas sekurang-kurangnya harus mencakup
informasi
sbb:
1.Prakiraan tanggal Efektif;
2.Prakiraan masa penawaran;
3.Prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan;
4.Prakiraan tanggal penyerahan surat Efek;
5.Prakiraan tanggal penjatahan;
6.Prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan;
7. Nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor
telepon/telex/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat,
tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama
dari Emiten;

8.Nama Bursa Efek (jika ada) dimana Efek tersebut akan dicatatkan;

Lanjutan Prospektus Ringkas
9. Jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, kisaran
jumlah dan uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan, serta nilai
nominal dan kisaran harga;
10. Prakiraan nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek
dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
11.Prakiraan tempat dan tanggal penerbitan Prospektus; dan
12. Pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik
perhatian pembaca, yaitu:
“INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT
DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN
PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA
BAPEPAM NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN
EFEKTIF DARI BAPEPAM. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL
SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH
DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF.
PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT
DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN
MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK

Bentuk Prospektus
2. Prospektus Awal (Peraturan IX.A.8 tahun 2000
tentang Prospektus Awal dan Info Memo).
Definis Prospektus Awal:
Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi
dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam
sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali
informasi mengenai Nilai Nominal, Jumlah dan Harga
Penawaran Efek, Penjaminan Emisi Efek, Tingkat Suku
Bunga Obligasi, atau hal- hal lain yang berhubungan
dengan persyaratan penawaran yang belum dapat
ditentukan.
Prospektus Awal berguna untuk Penawaran Awal
(bookbuilding).

Lanjutan Prospektus Awal
Definisi Penawaran Awal:
Ajakan baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan menggunakan Prospektus Awal
yang antara lain bertujuan untuk mengetahui
minat calon pembeli atas Efek yang akan
ditawarkan dan atau perkiraan harga Efek.
PENYAMPAIAN MINAT UNTUK MEMBELI EFEK
YANG
DILAKUKANDALAM MASA PENAWAR
AN
AWAL
(BOOKBUILDING)
TERSEB
“BERSIFA
T
TIDAK

UT
MENGIKAT” DAN BUKAN MERUPAKA
N
SUAT
U
PEMESANAN ATAS SUATU EFEK.

Lanjutan Prospektus Awal
(Peraturan Bapepam-LK IX.A.2 tahun
2009 pada angka 2 huruf (d) angka 1)
Prospektus Awal; setelah didapatinya “IJIN
PUBLIKASI” dari Bapepam. Dibagikan dalam
bentuk buku/CD/USB (Flash Disc), pada saat Public
Expose dan Due Deligence Meeting Penawaran
Umum Emiten.
DIKELUARKAN PALING CEPAT
BERSAMAAN DENGAN DIUMUMKANNYA
PROSPEKTUS RINGKAS DI KORAN.
PROSPEKTUS AWAL DAN INFO MEMO HANYA
DAPAT DIDISTRIBUSIKAN SETELAH
DIUMUMKANNYA PROSPEKTUS RINGKAS.

Info Memo
Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi
dalam Prospektus Awal dan informasi tambahan lain
yang relevan, jika ada, dan ditulis dalam bahasa lain
selain Bahasa Indonesia, serta dapat dibuat dalam
format yang berbeda.
DIKELUARKAN BERSAMAAN DENGAN
PROSPEKTUS AWAL. SEBENARNYA;
PROSPEKTUS AWAL YANGDI
BAHASA ENGLISH-KAN SAJA.
Contoh:
PRELIMINERY CONFIDENTIAL OFFERING
MEMORANDUM DATED 27 April 2011.
Ordinary Registered Shares.

PT. J.A. WATTIE (PT. Jaya Agra Wattie, Tbk)

Prospektus Utuh
Prospektus (Prospektus Utuh). Dicetak
setelah ada Pernyataan Efektif dari Regulator.
Pengumuman Prospektus (Prospektus
Utuh). Diumumkan setelah ada Pernyataan
Efektif dari Regulator. Diumumkan di Koran Paling
Lambat 1 hari kerja sejak Pernyataan Efektif
didapat. (Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.
Angka 4 huruf (i)).

Efektifnya Pernyataan
Pendaftaran
Peraturan Bapepam-LK IX.A.2 tahun 2009 pada angka 4
tentang EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
Pada angka 4 huruf (a) angka 2, yang berbunyi:
Atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK
bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi
lebih lanjut yang diperlukan.
Huruf (b).
Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir
2 dapat diberikan setiap saat setelah: Angka 2:
Emiten telah mengkonfirmasikan ada atau tidak
adanya perubahan informasi atau telah menyampaikan
informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek,
penjaminan emisi Efek, dan/atau tingkat suku bunga obligasi

Huruf
(d):
Konfirmasi kepada OJK
Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 2,
disampaikan kepada Bapepam dan LK paling cepat 7 (tujuh)
hari kerja setelah pengumuman Prospektus Ringkas
dan/atau setelah Bapepam dan LK menyatakan bahwa
Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal
(bookbuilding) dan/atau menyebarkan informasi yang
berkaitan dengan Penawaran Umum.
Huruf (e):
Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja
setelah Pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau setelah
Bapepam dan LK menyatakan bahwa Emiten sudah dapat
melakukan Penawaran Awal (bookbuilding) dan/atau
menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran
Umum, Emiten tidak menyampaikan konfirmasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 2, maka

Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan Emiten menjadi
Batal.

Tambahan Informasi dalam
Prospektus
Huruf (h):
Perubahan atau Tambahan Informasi dalam Prospektus
sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 2, DAPAT dibuat
dalam bentuk Suplemen Prospektus yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Prospektus.
Huruf (i):
Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum
dimulainya masa Penawaran Umum, Emiten wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
Mengumumkan perbaikan dan/atau Tambahan atas
Prospektus Ringkas, jika ada, mengenai informasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir (2) dan tanggal
efektif dalam paling kurang 1 (satu) Surat Kabar Harian
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah efektifnya

Tambahan Informasi/Perbaikan
Prospektus
Mengumumkan perbaikan diatas, mempunyai arti:
mengumumkan Prospektus Utuh.
Mengumumkan Informasi Tambahan mempunyai arti: bila
ada Informasi Tambahan yang akan diberikan kepada publik,
maka dapat dibuat dalam bentuk, (ada 2);
Disatukan dengan Prospektus Utuh; atau
Dibuat terpisah dengan Prospektus Utuh (Informasi
Tambahan) yang dibuat terpisah dari Prospektus Utuh dalam bentuk
Supplement Prospektus.
(SEBAIKNYA DIPISAHKAN DARI PROSPEKTUS
UTUH/DIBUAT DALAM BENTUK SUPPLEMENT PROSPEKTUS,
AGAR TAMPAK JELAS BAHWA ADA PERUBAHAN INFORMASI
PENTING YANG DIBERIKAN DI TAMBAHAN INFORMASI TSB.
AKAN BERBEDA ARTINYA, BILA DISATUKAN DENGAN
PROSPEKTUS UTUH. BIASANYA, PERUBAHAN DARI
PROSPEKTUS RINGKAS MENJADI PROSPEKTUS UTUH DALAM

HAL PERUBAHAN2 YANG BIASA TERJADI, SEPERTI; HARGA
PELAKSANAAN, PENJATAHAN, BIAYA2 DLL).

CONTOH PEMBERIAN INFORMASI TAMBAHAN OLEH
EMITEN
SETELAH EMITEN MENDAPAT PERNYATAAN EFEKTIF
DARI REGULATOR. INFORMASI TAMBAHAN INI
DIBAGIKAN BERSAMAAN DENGAN PROSPEKTUS
(PROSPEKTUS UTUH).
Penawaran Umum Perdana Saham PT.Salim Ivomas
Pratama Tbk. Tanggal efektif : 27 Mei 2011 (hari Jumat)
Masa Penawaran : 30 Mei -1 Juni 2011.
Prospektus (Prospektus Utuh) diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30
Mei 2011 (hari Senin).
Informasi Tambahan (dalam bentuk buku yang terpisah dengan
prospektus utuh) diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2011
juga.
“Informasi tambahan ini, memberikan informasi terkini bagi
masyarakat, tentang laporan keuangan konsolidasian grup SIMP
untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
Maret 2011 dan 2010 (“Informasi Tambahan”).
Informasi Tambahan ini semata-mata disajikan untuk memberikan

gambaran bagi para investor dalam melakukan evaluasi terhadap
Perseroan.”

Pasar Perdana & Pasar
Sekunder
Pasar Perdana/Primer.
Penawaran Perdana/IPO.
Perusahaan yang untuk pertama kalinya
memutuskan menawarkan instrumen Efek
kepada umum. Disebut juga sebagai Penawaran
Perdana/IPO.
Pasar Sekunder.
Pasar sekunder adalah kelanjutan dari
Pasar Primer/Perdana.

Jenis-jenis Efek di Pasar Modal
Ada 4 (empat) kategori:
1. Efek bersifat Ekuitas; saham, Efek yang dapat ditukar
dengan saham, Efek yang mengandung hak untuk
memperoleh saham. (Peraturan Bapepam No. IX.J.1
Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan
Publik, Angka 1) jo. IX.F.1 angka 1.
2. Efek bersifat Hutang; surat hutang; obligasi dll.
3. Instrument derivatif; waran, right, option, future.
Forward, swap, dll. (Ini termasuk Efek bersifat Ekuitas,
berdasarkan peraturan IX.J.1 angka 1).
4. Efek lain-lain. Efek yang tidak termasuk ke dalam;
penyertaan, utang, derivatif. Yang termasuk dalam
kelompok ini adalah: Reksa Dana, Efek Beragun Aset

Rapat Umum Pemegang
Saham
Ada 3 (tiga) RUPS di Pasar Modal:
1.RUPS Tahunan.
2.RUPSLB.
3.RUPS Independen.
RUPS dapat diadakan (IX.J.1. angka 15) di:
a.Tempat kedudukan Perseroan;
b. Tempat Perseroan melakukan
kegiatan usahanya; atau
c. Tempat kedudukan Bursa Efek dimana
saham Perseroan dicatatkan.

Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu
Penyelenggaraan RUPS (IX.J.1 angka 15 huruf
b).
PENGUMUMAN.
Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Pemanggilan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan
tanggal Pemanggilan.
PEMANGGILAN.
Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS,
dengan tidak memperhitungkan tanggal
Pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan untuk RUPS
Ke-2, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum RUPS Kedua dilakukan. Dengan tidak
memperhitungkan
tanggal Pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi
bahwa RUPS Pertama telah diselenggarakan tetapi tidak
mencapai kuorum.

RUPS Ke-2 diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS Pertama.

KUORUM DAN KEPUTUSAN
RUPS
Kuorum Ke-1 dan Ke-2 sesuai dengan Pasal
86 ayat (1) dan ayat (4) UUPT.
Keputusan Sah, jika disetujui oleh lebih dari
50% (lima puluh persen) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS tsb.
Dalam hal RUPS Ke-2 tidak kuorum, untuk
menyelenggarakan RUPS Ke-3, maka:
Atas permohonan Perseroan, Kuorum
Kehadiran, Jumlah Suara untuk mengambil
keputusan, Pemanggilan, dan waktu
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh

Komisioner Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK.

RUPS untuk merubah AD
Harus disetujui oleh KEMENKUMHAM.
KUORUM DAN KEPUTUSAN RUPS UNTUK MERUBAH
AD.
RUPS Ke-1. Kuorum 2/3 (dua pertiga)dari
jumlah seluruh saham.
Keputusan Sah: lebih dari 2/3 suara yang hadir.
RUPS Ke-2. Kuorum 3/5 (tiga perlima) dari
jumlah seluruh saham.
Keputusan Sah: lebih dari ½ (satu perdua) dari suara yang
hadir. RUPS Ke-3. Perseroan mengajukan Permohonan ke
Komisioner Kepala Eksekutif PasarModal OJK,
untuk meminta Penetapan
tentang Kuorum Kehadiran,Jumlah Suara untuk mengambil
keputusan, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan

RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan/menjadikan
jaminan
hutang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam
1 (satu) kali transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu
sama lain maupun tidak. Penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar
Perseroan dinyatakan Pailit, perpanjangan jangka waktu
berdirinya Perseroan, dan Pembubaran
RUPS Ke-1.
Dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) jumlah seluruh saham.
Keputusan Sah: ¾ (tiga per empat) dari jumlah
seluruhsaham yang hadir.
RUPS Ke-2.
Kuorum: paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah seluruh
saham. Keputusan Sah: ¾ (tiga per-empat) dari
jumlah seluruh saham yang hadir.
RUPS Ke-3.

Permohonan ke Komisioner Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK.

RUPS Independen
Pada saat kapan RUPS Independen terjadi:
1.Benturan Kepentingan;
2.Go Private.
Untuk Transaksi Afiliasi, tidak memerlukan RUPS
Independen. Hanya diwajibkan melakukan
Keterbukaan Informasi atas setiap Transaksi Afiliasi
yang terjadi. (Peraturan No. IX.E.1 Tahun 2009
Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
Transaksi Tertentu).
RUPS Independen (Peraturan No. IX. J.1 Tahun 2008
Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
dan Perusahaan Publik).

Kuorum RUPS Independen
1. Dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari
seluruh saham Pemegang Saham Independen.
Keputusan Sah jika disetujui lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari seluruh saham Pemegang Saham
Independen.
2. Dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari
seluruh saham Pemegang Saham Independen.
Keputusan Sah jika disetujui lebih dari 50% (lima
puluh persen) saham Pemegang Saham Independen
yang hadir.
3. Kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil
keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan
RUPS ditetapkan oleh Komisioner Kepala Eksekutif

Penitipan Kolektif. (IX.J.1).
Ketentuan tentang Penitipan Kolektif:
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada LPP/KSEI harus
dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas
nama LPP untuk kepentingan Pemegang Rekening pada LPP.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek, yang dicatat dalam Rekening Efek pada
LPP/KSEI atas nama: Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Dimaksudkan untuk kepentingan Pemegang Rekening pada
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian merupakan bagian/aset dari Portofolio Efek Reksa
Dana berbentuk KIK dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada LPP/KSEI. Maka Perseroan akan mencatatkan
saham tersebut dalam buku DPS Perseroan atas nama Bank
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari
Reksa Dana berbentuk KIK tersebut.

Right Issue/HMETD
(IX.D.1/2003)
RUANG LINGKUP: EMITEN & PERUSAHAAN PUBLIK.
Persyaratan:
1. Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam
2. Prospektus; dan
3. Dokumen lain yang diperlukan sebagai bagian dari
Pernyataan Pendaftaran.
HMETD:
Hak yang melekat pada saham yang memungkinkan
para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek
baru, termasuk saham.
• Efekyang dapat dikonversikan menjadi saham dan
Waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
• Hak tersebut wajib dapat dialihkan.

• Harus melalui RUPS untuk dapat persetujuan dari pemegang
saham.

Lanjutan, Right Issue/HMETD
Harus ada Prospektus (IX. D.3) paling lambat 28 (dua
puluh delapan) hari sebelum RUPS. dan setiap ada
perubahan/ada penambahan atas Prospektus dimaksud
sesuai IX.D.3. Wajib tersedia paling lambat pada saat
RUPS dilaksanakan (IX.D.1/2003/angka 6).
KALAU ADA PERUBAHAN/PENAMBAHAN
INFORMASI TENTANG IX.D.3 TENTANG PEDOMAN
MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM
RANGKA HMETD, MAKA WAJIB TERSEDIA PALING
LAMBAT PADA SAAT RUPS DILAKSANAKAN.
AKAN TETAPI,
KALAU ADA PERUBAHAN/PENAMBAHAN
INFORMASI MENGENAI HMETD SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA ANGKA 14 PERATURAN IX.D.1. WAJIB
DIUMUMKAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA

Perdagangan HMETD:
Paling singkat 5 (lima) hari kerja dan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja
HMETD dapat diperdagangkan diluar bursa.
Apabila pemesanan lebih dari hak yang dipunyai,
pemesanan dan penjatahan mekanismenya sama dengan
seperti POOLING DI IPO. Bayar dulu, dan sisa dari yang
tidak didapat dari hasil pemesanan, dikembalikan lagi
uangnya.
PERUSAHAAN DIMAKSUD WAJIB MENUNJUK AKUNTAN
YANG TERDAFTAR DI BAPEPAM UNTUK MELAKUKAN
PEMERIKSAAN KHUSUS MENGENAI PELAKSANAAN
HMETD. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH
AKUNTAN TERSEBUT, WAJIB DISAMPAIKAN KEPADA
BAPEPAM DALAM JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH)

HARI SEJAK TANGGAL PENJATAHAN BERAKHIR.

HARUS ADA STAND BY BUYER.
INFORMASI YANG DISYARATKAN HARUS DIUMUMKAN DI SURAT
KABAR.
Harus mengajukan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum dengan
HMETD sesuai dengan IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan
Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan HMETD
selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS, dan;
Bapepam tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis
terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan.
Persyaratan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif setelah
memperoleh persetujuan RUPS mengenai HMETD dimaksud.
Pemegang Saham yang berhak atas HMETD adalah pemegang saham
yang tercatat pada DPS (Daftar Pemegang Saham) 8 (delapan) hari
kerja setelah RUPS.
HMETD sudah dapat ditukarkan dengan Efek baru selama periode
perdagangan. Dimana Efek tersebut wajib tersedia dalam 2 (dua) hari
kerja setelah HMETD dilaksanakan.

Penambahan Modal Tanpa HMETD
(IX.D.4/2009)
Perusahaan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD
kepada pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Peraturan
IX.D.1, sepanjang ditentukan dalam AD dengan ketentuan sbb:
1. Jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penambahan modal tersebut
paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor; atau
2. Jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi
keuangan Perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sbb:
a. Bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia (BI) atau lembaga
pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari
modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi
bank oleh instansi pemerintah yang berwenang;
b. Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan
mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset
Perusahaan tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan
modal; atau
c. Perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan
atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika
pemberi pinjaman tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima

saham atau obligasi konbversi Perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman
tersebut.

Lanjutan, Tanpa HMETD
Penambahan modal tanpa HMETD wajib terlebih dahulu memperoleh
persetujuan RUPS.
RUPS sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Peraturan
No. IX.J.1. Kuorum dan Keputusan RUPS (IX.J.1):
1. Kuorum kehadiran RUPS pertama dan kedua
dilakukan dengan mengikutiketentuan Pasal 86 ayat (1)
dan ayat (4) UUPT, yaitu:
ayat (1): RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili.
Ayat (4): RUPS kedua berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS
paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili;
2. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS; dan
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil
keputusan, pemanggilan, dan jangka waktu penyelenggaraan RUPS

ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.

Warran
Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak
kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan
tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan
atau lebih sejak diterbitkannya Waran tersebut.
IX.D.3 angka 12/2000.
Wajib mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan
Prospektus. Melakukan Penawaran Umum Waran
(IX.D.1 angka 6/2003). Harus RUPS terlebih dahulu.
Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran
Umum saham, dan ingin menerbitkan Waran. Maka jumlah Waran
yang diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak melebihi
35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran
disampaikan.

Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal
yang
Berbeda (IX.D.6/2010)
a. Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik yang
sahamnya tercatat di Bursa Efek dapat mengeluarkan
saham dengan nilai nominal yang berbeda;
b. Pengeluaran saham dengan nilai nominal yang
berbeda hanya dapat dilakukan apabila harga pasar
saham Emiten atau Perusahaan Publik berada dalam
posisi di bawah nilai nominal;
c. Saham dengan klasifikasi sama dengan nilai nominal
berbeda mempunyai hak dan kedudukan yang sama
dan sederajat;
d. Saham dengan nilai nominal lama tidak dapat
dikonversikan menjadi saham dengan nilai nominal baru.

Stock Split
• Aksi perusahaan yang memecah nilai nominal (par value)
saham dengan rasio tertentu, tujuannya agar harga saham
menjadi murah (pengertian murah adalah membuat harga
saham yang semula hanya terjangkau oleh lapisan investor
tertentu menjadi dapat dinikmati oleh semua lapisan investor)
dan likuid di pasar.
• Penambahan jumlah saham ini dibarengi dengan
penyesuaian harga saham, sehingga nilai kapitalisasi
perusahaan itu tidak berubah.
• Pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar
yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang
lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional.
• Pemecahan nilai nominal saham, yaitu menaikkan jumlah
saham yang beredar tanpa peningkatan modal disetor.
• Stock Split : pemecahan nilai nominal saham.

Reverse Stock
Istilah reverse stock split adalah kebalikan dari
stock split.
Pemecahan turun adalah peningkatan nilai
nominal per-lembar saham dan mengurangi
jumlah saham yang beredar.
Penggabungan nilai nominal saham adalah
mengurangi jumlah saham yang beredar tanpa
mengurangi modal disetor.
Reverse Stock : penggabungan nilai nominal
saham.

Saham Bonus dan Pajaknya. IX.
D.5.
Dividen Saham VS Saham Bonus.
Persamaan Perbedaan
Tidak membuat perubahan dalam
tingkat kepemilikan investor
Saham Bonus bersumber dari
saldo Agio, sedangkan Dividen
Saham bersumber dari saldo
Laba Ditahan/RE.
Menambah jumlah lembar saham
yang beredar
Saham Bonus menambah
jumlah modal disetor sebesar
nilai nominal, Dividen Saham
dicatat sebesar Harga Pasar
Saham.

Bagi emiten, dapat menambah
jumlah modal disetor
Saham Bonus BUKAN
merupakan objek pajak (PP No.
138 tahun 2000 pasal 1),
sedangkan Dividen Saham
adalah objek pajak.

Saham Bonus & Dividen
Saham
• Agio Saham adalah: selisih lebih setoran pemegang
saham diatas nilai nominalnya dalam hal saham
dikeluarkan dengan nilai nominal.
• Kekayaan bersih adalah: selisih antara total aktiva
dengan total kewajiban.
• Saham Bonus adalah: saham yang dibagikan secara
cuma- cuma kepada pemegang saham berdasarkan
jumlah saham yang dimiliki.
• Dividen Saham adalah: bagian laba yang dibagikan
kepada pemegang saham dalam bentuk saham.
• Dividen Kas adalah: bagian laba yang dibagikan
kepada pemegang saham dalam bentuk uang.

Saham Bonus & Dividen
Saham
• SAHAM BONUS yang merupakan DIVIDEN
SAHAM, berasal dari KAPITALISASI SALDO
LABA bukan AGIO.
• Saham Bonus yang BUKAN Dividen Saham,
berasal dari: Kapitalisasi Agio Saham dan atau
unsur ekuitas lainnya.
• Jumlah saham yang dibagikan dalam rangka
Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen
Saham ditentukan berdasarkan NILAI NOMINAL
nya.
• Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Nilai
Nominal saham, yang digunakan sebagai dasar

pembagian Saham Bonus adalah saham dengan
Nilai Nominal terendah.

Dividen Saham dan Pajaknya
Kenapa harus DIVIDEN SAHAM?
1. Emiten tidak mau/tidak dapat membagi
Dividen Kas;
2.Menambah jumlah saham yang beredar;
3.Memperkuat struktur permodalan;
Syarat dibagikan Dividen Saham:
a.Cukup tersedia saham dalam portepel;
b. Cukup saldo laba ditahan;
c.Ada keputusan RUPS.

Penawaran Tender
Penawaran Tender Sukarela adalah: (IX.F.1)
Penawaran yang dilakukan secara sukarela oleh
Pihak untuk memperoleh Efek
bersifat ekuitas yang
diterbitkan oleh perusahaansasarandengan cara
pembelian atau pertukaran dengan Efek
lainnya melalui media massa.
Pernyataan Penawaran Tender Sukarela adalah:
Dokumenwajib yang disampaikan kepada
Bapepam dan LK oleh pihak yang
melakukan Penawaran Tender

Penawaran Tender Sukarela
Transaksi dalam rangka Penawaran Tender Sukarela dapat
dilakukan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek.
Transaksi di luar Bursa Efek adalah transaksi yang
dilaksanakan antara pembeli dan penjual secara
langsung.
Penawaran Tender Sukarela tidak dapat dibatalkan
setelah pengumuman, kecuali memperoleh persetujuan
dari Bapepam dan LK.
Perusahaan Sasaran, Afiliasi dari Perusahaan Sasaran,
Pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela atas
Efek Bersifat Ekuitas yang sama pada waktu yang
bersamaan, atau Pihak yang mengungkapkan informasi
atau pendapat terhadap suatu Penawaran Tender
Sukarela, dapat membuat pernyataan tertulis untuk
mendukung atau keberatan atas Penawaran Tender

Dalam hal Penawaran Tender Sukarela dilaksanakan melalui
penukaran Efek Perusahaan Sasaran dengan Efek lain, maka
Pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela wajib
memberikan pilihan untuk menerima Efek lain tersebut atau
uang dalam jumlah sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf a
(harga penawaran tender sukarela tertinggi yang diajukan
sebelumnya oleh pihak yang sama dalam jangka waktu 180
hari sebelum pengumuman di media massa atau harga rata-
rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek
selama 90 hari terakhir sebelum pengumuman di media massa,
dalam hal penawaran tender tersebut dilakukan atas saham
dan/atau waran Perusahaan Sasaran yang tercatat dan
diperdagangkan di Bursa Efek). Atau angka 4 huruf b (dalam
hal obyek penawaran tender sukarela berupa surat utang yang
dapat ditukar dengan saham, maka harga pelaksanaan tender
sukarela harus lebih tinggi dari harga Efek dimaksud yang telah
ditetapkan pada saat penerbitan Efek tersebut).

Dalam hal jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan
untuk dijual atau ditukar melebihi jumlah Efek Bersifat
Ekuitas yang ditetapkan dalam Penawaran Tender
Sukarela, maka Pihak yang melaksanakan Penawaran
Tender sukarela wajib melakukan penjatahan secara
proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak
yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender
Sukarela tersebut dengan memperhatikan satuan
perdagangan yang berlaku di Bursa Efek tanpa pecahan.
Pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela wajib
menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus
mengenai kewajaran pelaksanaan penjatahan dan wajib
menyampaikan laporannya kepada Bapepam dan LK
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal
penjatahan berakhir.

Pembagian Jenis-jenis Pasar Saham di
Pasar Modal
• Pasar Reguler, yaitu; perdagangan berdasarkan tawar
menawar
secar
a
lelan
g
yang berkesinambungan
(continous
auction);
• Pasar Negosiasi, yaitu; perdagangan berdasarkan tawar
menawar secara langsung secara individual,
penyelesaian transaksi dilakukan berdasarkan
kesepakatan kedua pihak, dapat dilakukan perdagangan
odd lot (lebih kecil dari 1 lot);
• Pasar Tutup Sendiri (married deal), yaitu; perdagangan
yang dilakukan oleh satu anggota bursa yang sama
bertindak sebagai penjual dan pembeli;

• Pasar Tunai, mekanismenya sama dengan pasar
reguler. Namun penyelesaiannya saja yang berbeda,
yaitu T + 0, dan hanya dilakukan 1 (satu) sesi saja.

Jenis-jenis Efek di Pasar Modal
Indonesia
1. Efek bersifat Ekuitas (penyertaan modal), yaitu; Efek yang
memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjadi pemegang
saham perusahaan yang menerbitkan Efek tersebut. Contohnya:
Saham Biasa (Common Stock), Saham Preferen (Preferred
Stock);
2. Efek bersifat Utang, yaitu: Efek dimana penerbitnya (issuer)
mengeluarkan atau menjual surat hutang, dengan kewajiban
menebus kembali suatu masa nanti sesuai dengan kesepakatan
diantara para pihak. Penerbit surat hutang memberikan bunga
atau kupon sesuai dengan kesepakatan di awal, pada periode-
periode yang sudah disepakati.
3. Efek Derivatif, yaitu: Efek turunan dari Efek “utama” baik yang
bersifat penyertaan maupun hutang. Efek yang termasuk
penyertaan antara lain: Waran, Right, Option, Futures, Forwad,
Swap dan lain-lain;
4. Efek lain-lain, yaitu; Efek yang tidak termasuk penyertaan, utang,

derivatif. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Reksa Dana,
Efek Beragun Aset (EBA), dll.

Macam-macam jenis Obligasi/Surat
Utang
Dilihat dari jangka waktu penerbitan:
1. Obligasi jangka pendek; 1 – 3 tahun, yang biasa aktif dari
jenis ini adalah; Term Notes;
2. Obligasi jangka menengah; 3- 12 tahun, yang biasa di
issue oleh emiten yang jangka waktunya 5 – 7 tahun;
3. Obligasi jangka panjang; > dari 12 tahun (belum aktif di
Indonesia).
Dilihat dari sisi Penerbit:
a. Obligasi Pemerintah, bisa Pusat atau Daerah;
b. Obligasi Perusahaan Milik Negara;
c.Obligasi Perusahaan Swasta (Corporate Bond);
d. ObligasiInternasional (World Bank Bond, Euro Bond,
Yankee Bond, dll).

Jenis Obligasi dan Surat Utang
Dilihat dari sisi jenis Bunga (kupon):
1. Fixed Rate (Straight Bonds), yaitu; obligasi yang
membayar bunga tetap kepada investor hingga jatuh
tempo;
2. Floating Rate, yaitu; obligasi dengan suku bunga
yang berubah setiap jangka waktu tertentu dengan
parameter berubah, umumnya dengan mengacu
kepada indeks keuangan tertentu, misalnya; SBI (BI
Rate);
3. Obligasi tanpa Kupon (Zero Coupon Bonds), yaitu;
obligasi yang tidak membayarkan bunga secara
periodik. Bunga dihitung dengan jalan memberi
diskon yang besar dari nilai nominalnya pada saat

Pihak-pihak yang terkait di
Obligasi
1. Issuer (penerbit);
2. Investor (pembeli);
3. Arranger (pengatur penerbitan, termasuk menyiapkan info
memo);
4. Issuing Agent (agen penerbitan: otentikasi keabsahan surat
utang;
5. Underwriter (penjamin emisi);
6. Selling Agent (pelaksana penjualan);
7. Trustee(wali amanat), yang melakukan evaluasi dan
memonitor kondisi issuer (penerbit surat utang);
8. Paying Agent, pihak yang melakukan
pembayaran pokok dan bunga;

9. Guarantor, menjamin penuh risiko kredit issuer;
10. Lembaga Pemeringkat.

MATERI PASAR MODAL 2 (1) (1) (1)-dikonversi.docx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to MATERI PASAR MODAL 2 (1) (1) (1)-dikonversi.docx

Similar to MATERI PASAR MODAL 2 (1) (1) (1)-dikonversi.docx (20)

MATERI PASAR MODAL 2 (1) (1) (1)-dikonversi.docx