Hukum Internasional

1. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah
ini.
Makalah ini berisikan tentang informasi tentang catatan kaki dan daftar
pustaka. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua orang yang telah
berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah
SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
Bogor, 18 Oktober 2011
penyusun

2. ii
DATAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................................................. ii
BAB 1 Pendahuluan ........................................................................................................... 1
i. Latar Belakang .............................................................................................. 1
ii. Masalah ......................................................................................................... 1
iii. Tujuan ............................................................................................................ 1
BAB 2 Pembahasan ........................................................................................................... 2
1. Hukum Internasional
A. Pengertian Hukum Internasional ................................................................... 2
B. Sejaran dan Perkembangan Hukum Internasional ........................................ 4
C. Sumber-sumber Hukum Internasional .......................................................... 6
D. Subyek Hukum Internasional ........................................................................ 7
E. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional ........................... 9
BAB 3 Penutup ................................................................................................................... 10
i. Kesimpulan .................................................................................................... 10
ii. Saran .............................................................................................................. 10
Daftar Pustaka .................................................................................................................... 11

3. 1
BAB 1
PENDAHULUAN
i. Latar Belakang
Hukum adalah sesuatu sistem aturan yang mengikat seseorang dan dikukuhkan
oleh pemerintah. Jika seseorang atau suatu kelompok melanggar hukum yang berlaku
maka dia akan mendapat sanksi.
Untuk mengetahui hal-hal tersebut kami menyajikan salah satu materi tentang
hukum.
ii. Perumusan Masalah
Bagaimana siswa bisa mengerti tentang hukum internasional.
iii. Tujuan
Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hukum internasional.

4. 2
BAB 2
PEMBAHASAN
HUKUM INTERNASIOAL
A. Pengertian Hukum Internasional
Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini adalah
hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum internasional terbagi
menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.
Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat
perdata.
“Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum
yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-
masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda”(Kusumaatmadja, 1999).
Awalnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari
hukum internasional, antara lain yang dikemukakan oleh Grotius dalam bukunya De
Jure Belli ac Pacis(Perihal Perang dan Damai). Menurutnya “hukum dan hubungan
internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua
negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di
dalamnya ”.
Sedang menurut Akehurst : “hukum internasional adalah sistem hukum yang di
bentuk dari hubungan antara negara-negara”
Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di
masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada negara sebagai satu-satunya
pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.

5. 3
“Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang
sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati
oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan
antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup :a. organisasi
internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan
peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara
organisasi internasional dengan negara atau negara-negara ; dan hubungan antara
organisasi internasional dengan individu atau individu-individu ;b. peraturan-peraturan
hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum
bukan negara(non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu
dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat
internasional” (Charles Cheny Hyde).
Sejalan dengan definisi yang dikeluarkan Hyde, Mochtar Kusumaatmadja
mengartikan ’’hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas
hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara,
antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau
subyek hukum bukan negara satu sama lain’’. (Kusumaatmadja, 1999; 2)
Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran
umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya
terkandung unsur subyek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau
pelaku, serta hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-
prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya.
Sedangkan mengenai subyek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi
satu-satunya subyek hukum internasional, sebagaimana pernah jadi pandangan yang
berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya.

6. 4
B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional
Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal eksisitensinya, yaitu pada
zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu Ius
Ceville dan Ius Gentium, Ius Ceville adalah hukum nasional yang berlaku bagi
masyarakat Romawi, dimanapun mereka berada, sedangkan Ius Gentium adalah hukum
yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi.
“Dalam perkembangannya, Ius Gentium berubah menjadi Ius Inter Gentium yang
lebih dikenal juga dengan Volkenrecth (Jerman), Droit de Gens (Perancis) dan
kemudian juga dikenal sebagai Law of Nations(Inggris)*)*
“Sesungguhnya, hukum internasional modern mulai berkembang pesat pada abad
XVI, yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648, yang mengakhiri
perang 30 tahun (thirty years war) di Eropa. Sejak saat itulah, mulai muncul negara-
negara yang bercirikan kebangsaan, kewilayahan atau territorial, kedaulatan,
kemerdekaan dan persamaan derajat. Dalam kondisi semacam inilah sangat
dimungkinkan tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum
internasional**)
*) Kusamaatmadja Mocthar, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:Putra
Abardin, 1999), p.50.
**) Phartiana I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:Mandar
Maju, 2003), p.44.

7. 5
Perkembangan hukum internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi
dua aliran utama, yaitu golongan Naturalis dan golongan Positivis.
Menurut golongan Naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal
dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat. Hukum harus dicari, dan
bukan dibuat. Golongan Naturalis mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan. Tokoh
terkemuka dari golongan ini adalah Hugo de Groot atau Grotius, Fransisco de Vittoria, Fransisco Suarez dan Alberico Gentillis.
(Mauna, 2003 ; 6)
Sementara itu, menurut golongan Positivis, hukum yang mengatur hubungan antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh
negara-negara dan atas kemauan mereka sendiri. Dasar hukum internasional adalah kesepakatan bersama antara negara-negara yang
diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan internasional. Seperti yang dinyatakan oleh Jean-Jacques Rousseau
dalam bukunya Du Contract Social, La loi c’est l’expression de la Volonte Generale, bahwa hukum adalah pernyataan kehendak
bersama. Tokoh lain yang menganut aliran Positivis ini, antara lain Cornelius van Bynkershoek, Prof. Ricard Zouche dan Emerich de
Vattel.
Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya faktor-faktor penunjang, antara lain : (1) Setelah
Kongres Wina 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam
hubungannya satu sama lain, (2). Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (law-making treaties) di bidang perang, netralitas, peradilan
dan arbitrase, (3). Berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru.

8. 6
Di abad XX, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena
dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: (1). Banyaknya negara-negara baru yang lahir
sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara, (2). Kemajuan
pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-
ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang, (3).
Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral,
regional maupun bersifat global, (4). Bermunculannya organisasi-organisasi
internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta
Badan-badan Khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan
ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang.(Mauna, 2003; 7)
C. Sumber-sumber Hukum Internasional
Pada azasnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu: sumber hukum dalam arti
materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti materiil adalah
sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan
hukum itu sendiri.
Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau
wujud nyata dari hukum itu sendiri. Dalam bentuk atau wujud apa sajakah hukum itu
tampak dan berlaku. Dalam bentuk atau wujud inilah dapat ditemukan hukum yang
mengatur suatu masalah tertentu.
Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:
1. dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional;
2. metode penciptaan hukum internasional;
3. tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat
diterapkan pada suatu persoalan konkrit. (Burhan Tsani, 1990; 14)
Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum
internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:
1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum,
maupun khusus;

9. 7
2. Kebiasaan internasional (international custom);
3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh negara-
negara beradab;
4. Keputusan pengadilan (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah diakui
kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan. (Phartiana,
2003; 197)
D. Subyek Hukum Internasional
Subyek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung
hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dari
kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang
sebagai subjek hukum internasional
Dewasa ini subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat
internasional, adalah:
1. Negara : Menurut Konvensi
Montevideo 1949, mengenai Hak dan
Kewajiban Negara, kualifikasi suatu
negara untuk disebut sebagai pribadi
dalam hukum internasional adalah:
2. Organisasi Internasional : Klasifikasi
organisasi internasional menurut Theodore
A Couloumbis dan James H. Wolfe :
a. penduduk yang tetap; a. Organisasi internasional yang memiliki
keanggotaan secara global dengan maksud
dan tujuan yang bersifat umum, contohnya
adalah Perserikatan Bangsa Bangsa ;
b. wilayah tertentu; b. Organisasi internasional yang memiliki
keanggotaan global dengan maksud dan
tujuan yang bersifat spesifik, contohnya
adalah World Bank,
UNESCO, International Monetary Fund,

10. 8
International Labor Organization, dan
lain-lain;
c. pemerintahan; c. Organisasi internasional dengan
keanggotaan regional dengan maksud dan
tujuan global, antara lain: Association of
South East
Asian Nation (ASEAN), Europe Union.
d. kemampuan untuk mengadakan
hubungan dengan Negara lain.
1. Palang Merah Internasional
Sebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis
organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah
Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di
samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah
Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss,
didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry
Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan
oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara,
yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing
wilayahnya. Palang Merah Nasional dari negar-negara itu kemudian dihimpun menjadi
Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan
berkedudukan di Jenewa, Swiss. (Phartiana, 2003; 123)

11. 9
2. Tahta Suci Vatikan
Tahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat
Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan
mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain
dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi
hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak
seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan
kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus
sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katholik sedunia, sudah diakui secara
luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik
dengan Tahta Suci, dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan
demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai
negara. (Phartiana, 2003, 125)
E. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional
Ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum
internasional dan hukum nasional, yaitu: teori Dualisme dan teori Monisme.
Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua
sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum
nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai
hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam
lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada
pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu
negara.
Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling
berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah
lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut
teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum
internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.
(Burhan Tsani, 1990; 26)

12. 10
BAB 3
PENUTUP
I. Kesimpulan
Hukum internasional adalah hukum yang menyangkut hukum atau aturan-aturan
yang berada di luar negeri.
II. Saran
Hendaknya semua orang mematuhi hukum yang berlaku supaya tidak terjadi
penyimpangan sosial.

13. 11
DAFTAR PUSTAKA
Burhantsani, Muhammad. 1990. Hukum dan Hubungan Internasional. Yogyakarta:
Liberty.
Kusamaatmadja, Mochtar. 1999. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Putra
Abardin.
Mauna, Boer. 2003. Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era
Dinamika Global.Bandung: PT. Alumni.
Phartiana, I Wayan. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar maju.