Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan PyblikRudi Wijaya
Disampaikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia di Balai Kampung Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, 23 Februari 2017
Sosialisasi diselenggarakan oleh Kelompok KKN Mahasiswa Universitas Lampung bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung
Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, antikorupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentunya kamu tahu bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara (rakyat). Tindakan seperti ini sangat merugikan sistem perekonomian dan pembangunan nasional.
Selain itu, memengaruhi juga pada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang bermoral dan ber tanggung jawab. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan meru pakan tindak pidana biasa.
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan PyblikRudi Wijaya
Disampaikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia di Balai Kampung Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, 23 Februari 2017
Sosialisasi diselenggarakan oleh Kelompok KKN Mahasiswa Universitas Lampung bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung
Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, antikorupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentunya kamu tahu bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara (rakyat). Tindakan seperti ini sangat merugikan sistem perekonomian dan pembangunan nasional.
Selain itu, memengaruhi juga pada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang bermoral dan ber tanggung jawab. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan meru pakan tindak pidana biasa.
Materi preseentasi Training Politik Pemuda yang diselenggarakan Pemuda Muslimin Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Sabtu, 13 Juni 2015 di Aula BPMPDK Sulsel
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. Disampaikan pada
Training dan Perekrutan Anggota (TRAKTAT) II
Mahasiswa Fak Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Samata, 25 Januari 2018 MUSLIMIN B. PUTRA
Bidang Pencegahan OMBUDSMAN RI Perwakilan Sulsel
4. Personal Rights
Kebebasan untuk bergerak,
bepergian dan berpindah-pindah
tempat.
Kebebasan Menyatakan
Pendapat.
Kebebasan untuk memilih dan
aktif dalam organisasi.
Kebebasan untuk Memeluk
Agama.
Ombudsman Republik Indonesia
5. Political Rights
Hak untuk dipilih/memilih dalam
pemilihan.
Hak ikut serta dalam
pemerintahan.
Hak mendirikan partai politik.
Hak untuk mengajukan
usulan/petisi.
Ombudsman Republik Indonesia
6. Legal Equality Rights
Hak mendapatkan perlakuan
yang sama dalam hukum dan
pemerintahan.
Hak untuk menjadi Pegawai
Negeri Sipil.
Hak untuk mendapat layanan
dan perlindungan hukum.
Ombudsman Republik Indonesia
7. Property Rights
Kebebasan melakukan jual-beli.
Kebebasan Mengadakan Perjanjian
kontrak.
Kebebasan menyelenggakan sewa
menyewa dan utang piutang.
Kebebasan untuk Memilih sesuatu.
Kebebasan mendapatkan pekerjaan
yang layak.
Ombudsman Republik Indonesia
8. Procedural Rights
Hak mendapatkan
pembelaan hukum di
Pengadilan.
Hak Persamaan dan
perlakuan penggeledahan,
penangkapan, penahanan
dan penyelidikan di muka
hukum.
Ombudsman Republik Indonesia
9. Social Culture Rights
Hak menentukan, memilih,
dan mendapatkan
pendidikan.
Hak mendapatkan
pengajaran.
Hak untuk mengembangkan
budaya yang sesuai dengan
bakat dan minat.
Ombudsman Republik Indonesia
10. PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan Publik ?
Ombudsman Republik Indonesia
Rangkaian Kegiatan atau Kegiatan
dalam rangka pemenuhan Kebutuhan
Pelayanan sesuai dengan peraturan
perUndang-Undangan bagi setiap
warga negara atau Penduduk .
UU No. 25
Tahun 2009
Tentang
Pelayanan
Publik
11. RUANG LINGKUP
PELAYANAN PUBLIK
Ruang lingkup Pelayanan
Publik
Ombudsman Republik Indonesia
Barang Publik,
Jasa Publik, dan
Administratif
Yang diatur dalam
perUndang-Undangan
12. PENGAWASAN
PELAYANAN PUBLIK
Dasar Hukum:
UU No. 37 Tahun 2008 Tentang
Ombudsman Republik Indonesia
UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Ombudsman Republik Indonesia
13. UU Ombudsman No. 37
tahun 2008 Pengertian
Maladministrasi
Ombudsman Republik Indonesia
Maladministrasi adalah perilaku
atau perbuatan melawan hukum,
melampaui wewenang,
menggunakan wewenang untuk
tujuan lain dari yang menjadi
tujuan wewenang tersebut,
termasuk kelalaian atau
pengabaian kewajiban hukum
dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang dilakukan
oleh Penyelenggara Negara dan
pemerintahan yang
menimbulkan kerugian materiil
dan/atau immateril bagi
masyarakat dan orang
perseorangan.
14. Ombudsman Republik Indonesia
Setiap institusi penyelenggara
negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang
untuk kegiatan pelayanan publik
dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik.
PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK
15. PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
Berdasarkan UU 25
Tahun 2009
Pasal 8 ayat (2)
PL: Pelaksana Yanblik
PPM: Pengelola Pengaduan
PK: Pelayanan Konsultasi
PM: Penyuluhan Masy
P Int : Pengawas Internal
PrS
PP
M
Penyeleng
gara
Satuan Kerja
Penyenggara
PL
PK
PM
PI P
Int
Ombudsman Republik Indonesia
16. STANDAR PELAYANAN
Tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan
pelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat ,
mudah , terjangkau dan terukur.
Ombudsman Republik Indonesia
17. Laporan
• Pengaduan atau
penyampaian fakta yang
diselesaikan atau
ditindaklanjuti oleh
Ombudsman yang
disampaikan secara
tertulis atau lisan oleh
setiap orang yang telah
menjadi korban
maladministrasi
Ombudsman Republik Indonesia
18. PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK
Pejabat, pegawai,
petugas dan setiap
orang yang bekerja
didalam organisasi
penyelenggara yang
bertugas melaksanakan
tindakan atau
serangkaian tindakan
pelayanan publik
Ombudsman Republik Indonesia
19. SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK
Rangkaian kegiatan yang meliputi
penyimpanan dan pengelolaan
informasi serta mekanisme
penyampaian informasi dari
penyelenggara kepada masyarakat
dan sebaliknya dalam bentuk lisan,
tulisan latin, tulisan dalam huruf
Braile, bahasa gambar, dan/atau
bahasa lokal serta disajikan secara
manual ataupun elektronik
Ombudsman Republik Indonesia
20. PELAPOR DAN TERLAPOR
Siapa Pelapor dan Terlapor?
Ombudsman Republik Indonesia
Pelapor Terlapor
Warga negara
Indonesia atau
penduduk yang
memberikan
laporan kepada
Ombudsman
Penyelenggara
negara atau
pemerintahan yang
melakukan
Maladministrasi
yang dilaporkan
kepada
Ombudman.
22. PUBLIK/MASYARAKAT
Ombudsman Republik Indonesia
Masyarakat adalah
seluruh pihak, baik
warga negara maupun
penduduk sebagai
orang perseorangan,
kelompok maupun
badan hukum yang
berkedudukan sebagai
penerima manfaat
pelayanan publik, baik
secara langsung
maupun tidak langsung.
24. PELAYANAN PADA MAHASISWA
Ombudsman Republik Indonesia
MAHASISWA ADALAH SALAH
SATU ENTITAS DALAM
MASYARAKAT YANG SEDANG
MENDAPATKAN
PENGAJARAN YG BERHAK
MENDAPATKAN PELAYANAN
PUBLIK